Ditemukan 523 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : josep jopi jl.pp joppy jompa jozep jo.ps jo.p.p jopp jompo
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 29-10-2010 — Upload : 14-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 771 K/PDT.SUS/2010
Tanggal 29 Oktober 2010 — PT. INTERKON KEBON JERUK; TOMMY BUNGARAN, DKK
294 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PP No. 79 Tahun 1999 jo.PP No. 71 Tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atasPenghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Pasal 2ayat (1);.Bahwa Pemohon Pailit mendalilkan mengenai pembebanan PPh tidaksesuai dengan undangundang adalah keliru dengan alasan sebagaiberikut:a.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 24 April 2019 — Pembanding/Penggugat : PARA Ahli Waris Alm SAINI BIN DIUNG, CS Diwakili Oleh : ANTORI DASIHAN, SH, MH
Terbanding/Tergugat : NY. JD ROMLAH BINTI SAINI BIN DIUNG, CS
69 — 39
  • IXtanggapi karena Perkara tersebut tidak ada hubungan dengan tanahTergugat IX dan Perkara tersebut Tergugat IX tidak tahu menahu dan tidakmenjadi Pihak dalam Perkara tersebut.Bahwa Tergugat IX membeli tanah milik sebagaimana ternyata dalamsertifikat Hak Milik No. 1079/Batu Ampar dengan Akte Jual Beli No.1110/Kramat Jati tertanggal 19 Oktober 1994 berasal dari girik C No. 637sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dihadapan pejabat yangberwenang sesuail dengan ketentuan Pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 Jo.PP
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 52
  • Bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pasal 8 PP No:10 Tahun 1983 jo.PP No 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yangberbuny!
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
188 — 79
  • Bahwa pada tanggal 13 Maret 1989 terdapat Technical AssistanceContract antara Pertamina dan PT.Tesoro Indonesia PetroleumCompany dengan jangka waktu 20 tahun (bukti P.I9);Halaman 137 of 145 Halaman, Putusan Nomor : 25/G/2018/PTUN.SMD6.10.Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 22 tahun 2001 tentangMinyak dan Gas Bumi Jo.PP Nomor 35 Tahun 2004 tentangKegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina (Persero)telah mendirikan PT Pertamina EP sebagai anak perusahaan (buktiP.I14);Bahwa BP Migas dan PT Pertamina
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 298 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — I. BAMBANG PRAYOGO, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SILEGON VS PT. GRIYA SINAR PERAK DAN I. LINA SUHERLINA., II. MUSLIH YUSUF, BA;
126 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Termohon bahwa SHGB telah terbit Tahun 1998 yangtujuannya difungsikan untuk membangun perumahan/pemukiman makaplotting tersebut adalah tindakan yang sangat terlambat dan hanya siasatdari Termohon untuk bisa mengajukan gugatan TUN dan menghindarigugatan dinyatakan daluwarsa, hal mana tindakan plotting yang barudilakukan pada Februari 2016 atas SHGB yang telah terbit Tahun 1998adalah bukti adanya penelantaran tanah oleh Termohon yang dapatdiklasifikasikan hal yang dimaksud dalam PP Nomor 11 Tahun 2010 jo.PP
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 08-11-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 41/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat:
PT. BRIAN ANJAT SENTOSA, diwakili ZENI HANDAYANINGRUM
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI
454 — 451
  • studi kelayakan,konstruksi dan penambangan) dan berdasarkandari uraian rangkaian Izin Usaha Pertambangan penggugat tersebut ternyataLokasi area titik koordinat nomor 18 (bukti P36) berada di atas area lahanobjek sengketa 1, kemudian atas dasar dari rangkaian IUP Penggugat diatasMajelis Hakim berpendapat penggugat memiliki legalitas yang telah sesuaidengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan Jo.UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009tentang Pertambangan Minerba Jo.PP
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 26-08-2016 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 505/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penggugat:
EKA HALIM
Tergugat:
1.NY. SURYANI DARMADI. TAN LIANG NIO
2.SURYAWAN SANTOSA
183 — 50
  • PP No. 10 tahun 1961 jo.PP No. 24 tahun 1997. Akta Jual Belitersebut juga adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan buktisempurna;4. Bahwa setelah PENGGUGAT membeli tanah Sertifikat HGB No.6414 atas nama TURUT TERGUGAT tanggal 1 Agustus 2006 tersebut,selanjutnya PENGGUGAT mengajukan permohonan Balik Nama kepadaHalaman 5 dari 107 halaman Putusan Nomor: 505/Pdt.G/2016/PN. Jkt.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 10-05-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 30/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
PT. TIWA ABADI, diwakili Dato DR. Low Tuck Kwong
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
PT. SASANA YUDHA BHAKTI
722 — 3461
  • kelayakan,konstruksidan penambangan) dan berdasarkan dari uraian rangkaian Izin UsahaPertambangan penggugat tersebut ternyata Lokasi area titik koordinat IUPPenggugat berada di atas area lahan kedua objek sengketa a quo, kemudianatas dasar dari rangkaian IUP Penggugat diatas Hakim Anggota II berpendapatpenggugat memiliki legalitas yang telah sesuai dengan UndangUndang Nomor11 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Pertambangan Jo.UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Jo.PP
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
185 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ayat (4) PP No.18 Tahun 1999itu diterapkan secara benar oleh Judex Facti, maka akan diketahui PT.CHEVRON PACIFIC INDONESIA yang harus memiliki izin pengelola limbahselaku pemilik fasilitas pengolahan sekaligus selaku penghasil limbahsehingga keliru apabila Judex Facti mempersalahkan PEMOHON KASASIterkait perizinan dimaksud;Bahwa lebih jauh Judex Facti semestinya telah mengetahui pelanggaranperizinan sebagaimana termuat pula dalam Kepmen No.128 Tahun 2003 jo.PP No.18 Tahun 1999 di bidang lingkungan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 29/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
345 — 663
  • Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi Jo.PP Nomor 35 Tahun 2004tentang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi PT Pertamina(Persero) telah mendirikan PT Pertamina EP sebagai anakperusahaan (bukti P.I12);7.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
126 — 81
  • sengketa olehtergugat adalah tanpa izin penggugat, namun karena ia membiarkantanahnya dalam keadaan tersebut sekian lama, yakni mulai 23Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971, sikappenggugat harus dianggap membenarka keadaan tersebut,mengingat bahwa tergugat selaku isteri penggugat berhak pula atasbagian dari gonogini; maka penghibahan tersebut dan jugapenjualan tanh itu dari tergugat Il kepada tergugat III karena telahmemenuhi ketentuanketentuan hukum yang berlaku, yakni UUPA jo.PP
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 79/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : RAMLI M
Pembanding/Penggugat II : HJ. JAWARIAH
Pembanding/Penggugat III : MARWIYAH
Pembanding/Penggugat IV : AHMADSYAH
Pembanding/Penggugat V : AHMAD HM
Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA PERSERO Cq. PERTAMINA HULU MAHAKAM
Terbanding/Tergugat II : PT. TOTAL FINA ELF E dan P BALIKPAPAN BRANCE
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KELURAHAN MUARA JAWA ULU
Terbanding/Intervensi I : SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI . SKK Migas
153 — 219
  • Hal ini sesuai aturan di dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria jo.PP No. 24/97, suatu sertipikat tanah, hingga dapat dibuktikan sebaliknya,merupakan bukti kepemilikan yang sah dan kuat terhadap suatu bidangtanah (Vide Pasal 1 ayat (20) dan Pasal 32 ayat (1), beserta penjelasannyaPP No. 24/97) dan Badan Pertanahan Nasional adalah satusatunya pihakyang memiliki kewenangan untuk menerbitkan suatu buktit tandakepemilikan tanah (Vide Pasal 5 PP No. 24/97).Pasal
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 19-11-2015 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 20-11-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1384/Pdt.G/2015/PA.Bgr
Tanggal 10 Agustus 2016 — Penggugat melawan Tergugat
125 — 82
  • Sehingga telah cukup alasan hukum bagi PEMOHON sebagaimanaditentukan pada UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f.) JOKHI Pasal 116 huruf (f.) untukmengajukan permohonan talak cerai ini melalui Pengadilan AgamaBogor.22.
Pengadilan PN TENGGARONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-07-2016 — Putus : 26-09-2017 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TENGGARONG Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trg
Tanggal 26 September 2017 — - KURSANI - CHEVRON INDONESIA - SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (SKK Migas)
259 — 105
  • Surat berharga serta hakhak lain yang berbentuk uangKemudian pengertian mengenai UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaanNegara Jo.PP No.27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara atauDaerah sesuai dengan pasal 1 ayat (1) : semua barang yang dibeli atauHalaman 131 dari 137 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Trgdiperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syahmeliputi dan perolehan barang yang syah tersebut meliputi :a.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 04-09-2017 — Putus : 29-09-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 29 September 2017 — SETYA NOVANTO, beralamat di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT.003/RW.003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AGUS TRIANTO, S.H., M.H., IDA JAKA MULYANA, S.H., M.H., dan AMRUL KHAIR RUSIN, S.H., M.H.,ParaAdvokat yang tergabung dalam TIM ADVOKASI SETYA NOVANTO, yang berdomisili di Jalan Wijaya XIII No. 19, RT. 003/RW. 003, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------ PEMOHON;
3283 — 8296
  • Terhadap dalildalil tersebut, Termohonmemberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:Pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap seseorang telahdiatur melalui ketentuan dalam UU Keimigrasian secara khusus diaturdalam Bab IX Bagian Kesatu (Pasal 91 sampai dengan Pasal 97) jo.PP Keimigrasian Bab VII Bagian Kesatu (Pasal 226 sampai denganPasal 232).Sedangkan kewenangan Termohon untuk melakukan tindakanPencegahan untuk bepergian ke luar negeri telah diatur dalamHal 93 dari 237 Hal Putusan No. 97/Pid.Prap
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
160 — 64
  • Pasal 94ayat (2) PMA No. 3 Tahun 1997).Bahwa dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakansepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakaihanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang jo.PP 40 Tahun 1996 Pasal 54 Ayat 8 yang menyatakan bahwa hak pakai atas tanahnegara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang.Bahwa benar peralihan hak pakai atas tanah Negara dengan mekanisme sebagaiberikut :1zHaruslah ada persetujuan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
134 — 88
  • Pasal 94ayat (2) PMA No. 3 Tahun 1997).Bahwa dalam ketentuan Pasal 43 UU No. 5 Tahun 1960 yang menyatakansepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara maka hak pakaihanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang jo.PP 40 Tahun 1996 Pasal 54 Ayat 8 yang menyatakan bahwa hak pakai atas tanahnegara harus dilakukan dengan izin dari pejabat yang berwenang.Bahwa benar peralihan hak pakai atas tanah Negara dengan mekanisme sebagaiberikut :1 Haruslah ada persetujuan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 —
113 — 201
  • adalah tidak terbukti, maka akta tersebut menurutPenggugat cacat hukum, batal demi hukum dan tidak berkekuatanhukum.Bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek tanah milik paraPenggugat pada kavling 68 tidak memenuhi PP No. 10 tahun 1961 jo.PP No. 24 tahun 1997 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.Tanggapan :Bahwa untuk kavling 68, Tergugat sudah dinyatakan sebagai pemilikberdasarkan putusan No. 215 PK/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2005jo. No. 285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 19-09-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 5 April 2012 — AWONG HIDJAJA vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI, 2. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, 3. IDRIS ISMAIL, SE,4. DJUANDRI BUNADI
151 — 117
  • Bahwa Tergugat dalam melaksanakan penerbitan 78 SertipikatHGB atas nama Tergugat II Intervensi tersebut telah sesuaidengan prosedur dan memenuhi ketentuan perundangundanganyang berlaku, sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 jo.PP No.10 Tahun 1961 jo. PP No.24 Tahun 1997, serta telah sesuaidengan azas legalitas, tidak berbuat Ssewenangwenang, tidakberbuat sekehendak hati, dan sesuai dengan Azasazas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;j.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
279 — 1042
  • adalah tidak terbukti, maka akta tersebut menurutPenggugat cacat hukum, batal demi hukum dan tidak berkekuatanhukum.Bahwa perbuatan Tergugat menguasai obyek tanah milik paraPenggugat pada kavling 68 tidak memenuhi PP No. 10 tahun 1961 jo.PP No. 24 tahun 1997 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.Tanggapan :Bahwa untuk kavling 68, Tergugat sudah dinyatakan sebagai pemilikberdasarkan putusan No. 215 PK/Pdt/2004 tanggal 10 Oktober 2005jo. No. 285 K/Pdt/2000 tanggal 31 Juli 2003 jo.