Pusat dan BKN Regional 11Manado, konsultasi dilakukan terkain dengan proses pemberhentianPenggugat, karena Penggugat sudah lama berdinas di KabupatenGorontalo;ada surat dari BKN, kemudian saksi berkonsultasi ke BKN;Surat BKN dalam lampirannya sudah ada nama yang harusdiberhentikan, dan PPK diberi waktu Sampai dengan Desember 2018dan apabila Bupati tidak melakukan pemberhentian akan mendapatsanksi dari BKN;dasar pemberhentian Penggugat adalah surat Keputusan bersamayaitu SK Menteri dalam Negeri, SK Menpan

Bulukumba mengusulkanalokasi formasi CPNS ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dansetelah disetujui maka dilaksanakan seleksi dengan tahapan pengumuman,kwalifikasi pendidikan dan jabatan, tes tertulis lalu pemeriksaan lembar jawaban(LJK) dari pelamar sampai ada hasil nilai tertinggi dari masingmasing kwlifikasipendidikan dan jabatan ;Bahwa untuk CPNS tenaga honorer syaratsyarat nya adalah ;e Tenaga honorer berusia 35 tahun, masa kerja satu tahun sampai lima tahun,e Tenaga honorer berusia

Oleh PGRI Pusat (TT Ill) juga telah merespondengan menerbitkan surat Proses dan Alternatif Putusan Perselisihanantara Guru DPK SMP PGRI 35 Serpong Tangerang Selatan Prov.Banten dengan Ali Susanto kepala sekolah Penggugat.Surat tersebuttelah disampaikan kepada Kantor Menpan RI dan ditembuskan kepadaInstansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah.Tergugat telahmempunyai tujuan lain dengan tidak memberikan penyelesaianterhadap TT , justru telah memposisikan Penggugat sebagai pihakyang salah dengan

PEMBERHENTIANKARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATANATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYADENGAN JABATAN Tanggal 27 Desember 2018, atas nama DRS.RAMLAN KS dinyatakan batal atau tidak sah ;Pada awal Oktober 2017, Penggugat melakukan pengurusan berkaspensiun menghadap Pak Deni BKD kemudian disarankan untukmenghadap Ketua BKD dan disarankan untuk mengajukan pensiun,pada bulan Januari 2019, Penggugat akan menyerahkan berkaspensiun tetapi dinyatakan terlambat karena Surat Edaran Menpan

Bahwa atas jawaban Termohon nomor 14 (empat belas) Pemohonmembantah dalil tersebut, karena saat ini gaji pokok Pemohon Rp.3.075.000, (tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah),untuk memberikannafkah anak Pemohon tetap bertanggung jawab, tetapi tidak bisa untukmenentukan besarannya, apalagi ditambah dengan 10% pertahun,Pemohon hanya mengandalkan gaji dan tidak mungkin melakukan halnegatif (korupsi) selain dari hak yang diterima Pemohon,apalagisaat inisesuai Peraturan MENPAN RB No. 28 Tahun 2019 Tentang

Peraturan MENPAN RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.j. Peraturan Menhub RI Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Sekolah Tinggi lIlmu Pelayaran;k. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 TentangStatuta Sekolah Tinggi IImu Pelayaran;.

Bahwa menurut ahli, terkait bagaimana kebijakan pemerintah dalam halini Leading Sectornya adalah Menpan RB, BKN dan juga Mendagri diHalaman 38 dari 52 Halaman Putusan Perkara Nomor : 107/G/2019/PTUNJKTdalam penanganan penegakan hukum terhadap PNS yang melakukantindak pidana terkait dengan kejahatan jabatan atau korupsi untukmenciptakan good corporate governance, Terminasi itu harus melaluiPPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) dan BKN berhak menstop NIP tapijika ASN tersebut tidak bersalah maka gaji akan

PPK; 2222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn cence nce n eensBahwa tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian sementara sebelumpenggugat menjalankan Putusan Pengadilan Tipikor;Bahwa tidak ada koordinasi dengan saksi terkait dengan SKpemberhentian Sementara; 222 n nnn n nnn nnnBahwa setelah Penggugat menjalankan hukuman pidana tidak ada SKpengangkatan kembali dalam jabatan;Bahwa PPK melakukan pemberhentian tidak dengan hormat tentusematamata karena desakandesakan dari keputusan bersama keMenteri tersebut, yaitu Menpan

29Jan16 2.10.9 Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggalmerah pada tanggal 14 Oktober 2015, 24 Desember2015, 25 Desember 2015, dan 01 Januari 2016.2.10.10 Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerjadidasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menterihal 44 dari 169 halaman Putusan Nomor 769/Pdt.GKPPU/2018/PN Jkt.SelPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014,Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/ MENPAN

25Jan1622 17Des15 47 26Jan1623 18Des15 48 27Jan1624 21Des15 49 28Jan1625 22Des15 50 29Jan16 7.11.9 Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggalmerah pada tanggal 14 Oktober 2015, 24 Desember2015, 25 Desember 2015, 01 Januari 2016.7.11.10 Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerjadidasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama,Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014, No.3/SKB/MEN/V/2014, No. 02/SKB/MENPAN

terkait pengambilalinan saham perusahaanPT Cipta Multi Prima pada tanggal 29 Januari 2016.Bahwa sebagai catatan terdapat hari libur/ tanggal merah padatanggal 14 Oktober 2015, 24 Desember 2015, 25 Desember2015, dan 01 Januari 2016.Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan padaKeputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014,Nomor 3/SKB/MEN/V/2014, Nomor 02/SKB/MENPAN

., dan kawankawan, para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor H&P Law Officeberalamat di Gedung 88 Kasablanka Officer Tower A Lantai 9Unit E, KotaKasablanka Jalan Casablanka Kavling 88, Kuningan Jakarta, Kode Pos 12870,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2018;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;melawan:MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA danREFORMASI BIROKRASI (MENPAN RB), tempat kedudukan JalanJenderal Sudirman Kavling 69, RT/RW 8/2, Senayan KecamatanKebayoran Baru, Jakarta Selatan

dapat dipertanggungjawabkansecara perhitungan akuntansi dan dapat dijamin kebenarannya serta ada bukti yang nyatabahwa kami Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melaksanakan semua Perjalanan Dinas tersebuttanpa kecuali, Cuma ada kesalahankesalahan beberapa item dan telah diperiksa oleh BPKdengan hasil temuannya yang katanya ada kerugian Negara sebesar Rp. 158.772.000,, akantetapi hal tersebut telah kami Terdakwa/Pemohon Kasasi kembalikan ke Kasda sebelum 60(enam puluh) hari kerja sesuai dengan peraturan Menpan

dijakarta setelah itu BKN akan mengeluarkan dafta nama yan akandiikut sertakan tese seleksi CPNSD dari tenaga honor K2 kemudian tesCPNSD teresbut dilaksanakan dimasingmasing daerah dan hasil ujianteresbut dikoreksi oleh panitia pusat apabila CPNSD berhasil lulus akandiumumkan melalui online dari panitia nasional pusat CPNSD.Bahwa, saksi menerangkan bahwa pemkab Lampung Utara tidak adaprogram pengankatan honor K2 menjadi PNS melalui jalur tambhaan kuota30% dikarnakan pihak BKD mengikuti formasi dari MENPAN

BPKP dalam melaksanakan fungsinya hanya berdasarkanMOU dari Jaksa Agung, Kapolri dan BPKP dan dibawahkoordinasi Menpan, bukan Menkeu ;Dalam pertimbangannya Hakim mengabaikan begitu sajafakta yang berkaitan dengan hasil audit BPK tersebutmalahan secara frontal menggunakan hasil audit BPKPuntuk mengukur kerugian negara dalam kasusS a quodengan dalil bahwa karena terjadi perbedaan hasilaudit maka hakim mempunyai kewenangan untuk melakukanintrepretasi ;Menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali jika terjadiperbedaan

Hukum yang nanti dijelaskan dalam konsideran, jikananti ada kesalahan baik itu dalam prosedural atau kesalahan redaksionalatau kesalahan dalam substansi maka Keputusan itu dapat dibatalkan ; Bahwa ahli menyatakan pada dasarnya Undang Undang atau PeraturanPerundang Undangan itu berlaku sejak di Undangkan sampai dengan adaPeraturan yang baru menggantikan aturan tersebut atau berlaku pada tanggal ditetapkan jadi tidak bisa berlaku surut;Bahwa ahli menyatakan Surat Keputusan Bersama antara Mendagri,Menpan

bahwa sampai dinyatakan inkracht BKD tidakpernah menerima Salinan Putusannya, sesuai mekanismeperundangundangan seharusnya seorang PNS diberhentikandengan tidak hormat, BKD sudah berusaha melakukankoordinasi dengan Pengadilan Tipikor dan diarahkan untukmemohon Salinan Putusan ke Pengadilan Negeri Denpasar,dan BKD sudah bersurat untuk mohon Putusan, namun sampaidetik terakhir tidak mendapatkan Salinan Putusan tersebut.Dan di tengah proses tersebut terbitlan SKB 3 Menteri yaituMenteri Dalam Negeri, Menpan

MUHSYAMRIZAL KAPITA (perwakilan KI) ; Bahwa ternyata belakangan ada keluar surat dari MENPAN dan BAKN,tentang daftar list honor KI yang diangkat tersebut, namun ternyata surattersebut adalah palsu ; Bahwa benar saksi ikut hadir dalam rapat di gedung DPRD Bombana tersebut dengan menandatangani daftar hadir tersebut ;Bahwa benar saksi juga pernah bertemu dengan sdr.

RI dalam bentuk pertimbangan tekhnis dandaftar Nominative nama, lalu jika disetujui oleh Menpan akan dikeluarkanpersetujuan penetapan alokasi formasinya dengan lampiran daftar Nominativedari BKN, yang diserahkan kepada instansi pusat atau daerah sabagai dasaruntuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) ke BKN (Kanreg) ; Bahwa terkait dengan penjelasan ahli tentang prosedur pengangkatanHonorer KI menjadi PNS, maka 171 (seratus tujuh puluh satu) orang di Kab.Bombana menurut aturan sesuai dengan PP No

Kalau misalnya dalam kasus ini adaUndangundang Nomor 5 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Bersama antaraHalaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDGMendagri, Menpan RB dan Kepala BKN yang dibuat tanggal 13 September2018 yang dikenakan kepada Penggugat ini berarti meruju pada asas retoaktifmaka ini bertentangan tidak boleh penerapan peraturan itu berlaku surut inidiatur secara tegas dalam pasal 28 (i) UndangUndang Dasar 1945;Bahwa Ahli berpendapat SKB merupakan produk hukum tetapi harus

keluar SK PTDH;Bahwa saksi menyatakan UU tentang ASN ada pasalpasal yangmenyatakan tentang hal itu, tetapi saya lupa pasal seperti itu dimana,tempatnya, tetapi dipenyalagunaan kewenangan atau jabatan diatur di dalamUU No. 5 tahun 2014 tentang ASN yang melakukan kejahatan dalam jabatanatau yang berhubungan dengan jabatan;Bahwa saksi menyatakan ada pasal yang mengatur terkait dengan PTDH;Bahwa saksi menyatakan setelah SKB dikeluarkan seluruh Pemda di pantaulangsung oleh Kementerian Dalam Negeri dan Menpan

Bahwa saksi menyatakan tidak tahu putusan tipikor inkracht yangbersangkutan Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa saksi menyatakan pernah melihat SKBnya dan saya ada bawa tetapiformatnya itu tidak ada;Bahwa saksi menyatakan ada petunjuk format SK PTDH;Bahwa saksi menyatakan tahu karena format di download;Bahwa saksi menyatakan pernah setelah disampaikan kita meniliti Draf SKitu atau format kemudian memberikan satu keputusan bahwa bisa dipakaidengan disesuaikan kondisi dari Draf dari Menpan

2222 nnn nnn nnn nn nnn nnn cnn cence nn neeeBahwa tidak ada Surat Keputusan Pemberhentian sementara sebelumpenggugat menjalankan Putusan Pengadilan Tipikor;Bahwa tidak ada koordinasi dengan saksi terkait dengan SKpemberhentian Sementara; +222 nnn nnn n nnn nnn neBahwa setelah Penggugat menjalankan hukuman pidana tidak ada SKpengangkatan kembali dalam jabatan;Bahwa PPK melakukan pemberhentian tidak dengan hormat tentusematamata karena desakandesakan dari keputusan bersama keMenteri tersebut, yaitu Menpan

Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) bertanggung jawab secaralangsung kepada Presiden Republik Indonesia, BAPEK di Ketua oleh MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yangjuga merangkap sebagai anggota, logika berpikirnya BAPEK yang didalammenjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Presiden, senyatanya BAPEKdibawahi oleh Presiden Republik Indonesia, tidaklah layak keberatan Penggugatdiajukan pada Presiden Republik Indonesia dan selanjutnya BandingAdministratif