Ditemukan 7069 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 25-07-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 329 K/Pdt.Sus-HKI/2014
Tanggal 25 Juli 2014 — ARIFIN DANIEL VS SUOMY Spa
277125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya Oraganisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WorldIntellectual Property Organization) menjelaskan bahwa suatu merek terkenaladalah merek yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat luas terhadap suatumerek dalam bidang yang bersangkutan;e Periode waktu, skala, territorial geografis atas penggunaan tiaptiapmerek;e Periode, skala, dan teritorial geografis atas promosi masingmasingmerek, termasuk periklanan atau publikasi dan presentasi dalam pameran
    K/Pdt.Sus/....e Periode, skala, dan territorial geografis atas masingmasing pendaftarandan/atau aplikasi untuk pendaftaran, mencerminkan penggunaan danpengenalan atas merek tersebut; dan Nilai yang terkandung di dalam suatu merek;12.
Putus : 09-06-2011 — Upload : 11-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 33/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 9 Juni 2011 —
278
  • Misnune Priyono e Atas dasar Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten MadiunNomor : 800/748/402.113/ Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Sasaran Kegiatan PMUK Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2007tanggal 09 Juli 2007 tersebut, kelompok tani penerima dana tersebut mempunyai tugasdan kewajiban :Mengelola dana yang diterima untuk pengembangan sapi perah, kegiatan usahaagribisnis dan usaha ketahanan pangan yang diarahkan untuk menumbuhkembangkandan memperbesar skala
    nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis serta aturanaturan yang berlaku dari DinasPeternakan Propinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan dan Perikanan KabupatenMadiun ;2 2292 20222e Bahwa karena Terdakwa selaku Ketua Kelompok tani Wilis Karya Makmur, makaTerdakwa bertanggungjawab atas pengelolaan dana yang diterima Kelompok tani gunapengembangan sapi perah dan kegiatan usaha agribisnis dan ketahanan pangan yangdiarahkan untuk menumbuhkembangkan dan memperbesar skala
    18 Ha x Rp.4.700.000, =Rp. 84.600.000 +17JUMLAH =Rp. 129.600.000,e Bahwa karena penyalahgunaan pengelolaan dana PMUK dan PLA oleh Terdakwatersebut, berakibat program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Madiunmengalami kegagalan, pengembangan sapi perah yang ada di Kelompok Wilis KaryaMakmur selama kurun waktu 3 (tiga) tahun hingga saat ini hanya tinggal 9 (sembilan)ekor induk dan 2 (dua) ekor anakan, kegiatan untuk agribisnis dan untuk ketahananpangan guna menumbuhkembangkan dan memperbesar skala
Register : 01-06-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 34/PID.TPK/2016/PT MKS
Tanggal 26 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : A. FAJAR ANUGRAH SETIAWAN, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DARMAWATI Binti ABDULLAH Diwakili Oleh : AISYAH H IBRAHIM SH
5917
  • MKSmerupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuanyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada
    MKSyang mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan tujuan untukmengembangkan potensi' kegiatan simpan pinjam pedesaan,kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhankebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaankegiatan kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumahtangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.Bahwa pelaksanaan kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)dengan system dana bergulir tersebut, pada Kecamatan Kajuara dibentukkelompok simpan pinjam yang salah satunya
Putus : 13-03-2012 — Upload : 21-05-2012
Putusan PT BANTEN Nomor 6/PID.SUS/2012/PT.BTN
Tanggal 13 Maret 2012 — SANUSI bin MADNUR
4323
  • Kegiatan pilinan fisik skala prioritas, sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluhjuta rupiah) ; 22222222 nnn nnn nnn nen2.
    Kegiatan pilihan fisik skala prioritas, sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;1.
    Bahwa unsur Secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri AtauOrang Lain Atau Suatu Korporasi ;Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telahmenerima bantuan dari pemerintah propinsi Banten untuk melaksanakankegiatan phisik skala prioritas berupa pembangunan rabat beton jalanlingkungan di Kp.
Putus : 25-02-2016 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 316/Pid.Sus/2015/PN.Prp
Tanggal 25 Februari 2016 — Jaksa Penuntut: SYAFRIDA, SH Terdakwa: 1.AGUS SALIM ALS AGUS BIN SIAWANG 2.ISMAIL; RIDWAN ALS MAMANG BIN HADWI 3.ARPENDI ALS PENDI BIN SUKIMAN 4.RAMLAN BIN AJIH
47033
  • 2014 Tentang perkebunan, yang dimaksud Perkebunanadalah segala kegiatan pengolaan sumber daya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat, mesin, budi daya, panenpengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan,kemudian usaha perkebunan usaha yang menghasilkan barangdan/atau jasa perkebunan, lalu Pelaku usaha perkebunanadalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan, pekebun adalah orangperseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala
    usaha tidak mencapai skala tertentu,dan perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadanhukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukandi wilayah Indonesia yang mengelola usaha perkebunandengan skala tertentu;e Bahwa, yang termasuk dalam kegiatan perkebunan ialah :a) Kegiatan penyiapan lahanb) Penyiapan sarana dan prasaranac) Pengendalian hama penyakit17d) Pembinaan sumber daya manusiae) Kemitraan perkebunanf) Pemasaran hasil perkebunanBahwa, penyiapan lahan perkebunan adalah kegiatan
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
7717
  • Pekerjaan Modeling.e = miniatur.e model skala antara 1:5Hal. 33 dari 289 hal. Put.No. 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr.e model skala 1: 1 (master positif)3. Pekerjaan Pembuatan Kerangka dan Cetak Negatif.4. Pekerjaan Pengecoran Kerangka Cetakan Negatif.5. Pekerjaan Pengecoran Perunggu.6. Pekerjaan Penyetelan Patung.7. Pekerjaan Finishing Pewarnaan.Pekerjaan Pemasangan Patung ;1. Pembongkaran patung.2.
    Put.No. 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr.Bahwa saksi tidak tahu untuk pembuatan miniatur dan model skala 1:5sedangkan untuk model 1:1 (master positif) dibuatnya di studio di JI.
    Tipikor/2014/PN Smr.= Pekerjaan Modelinge = Miniature Model skala antara 1:5e Model skala 1:1 (Master Positif)= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan Phinising pewarnaan (ada dilokasi pulau kumala)B. Lokasi kedua di pulau kumala Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegaradengan item pekerjaana.
    Pekerjaan pembuatan patung Rp. 5.269.290.000, (lima milyar dua ratusenam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah ) dengankegiatan :Pekerjaan gambar desain gambar patung Rp.5.000.000, (lima jutarupiah).Pekerjaan Modelinge Miniatur Rp. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah).e Model skala antara 1:5 Rp. 113.240.000,( seratus tiga belas jutadua ratus empat puluh ribu rupiah).e Model skala 1:1 (Master Positif) Rp. 566.200.000.
    Pekerjaan pembuatan patung= Pekerjaan gambar desain gambar patung= Pekerjaan Modelinge = Miniature Model skala antara 1:5e Model skala 1:1 (Master Positif)= Pekerjaan Pembuatan kerangka dan cetak negatif= Pekerjaan Pengecoran kerangka cetakan negatif= Pekerjaan Pengecoran perunggu= Pekerjaan Penyetelan Patung= Pekerjaan Phinising pewarnaanc.
Putus : 09-07-2008 — Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 K/TUN/2008
Tanggal 9 Juli 2008 — Hj.RAHMIAH SARDJONO ; H.JOKO ERIANGGO ; Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR ; PANGLIMA KOMANDO OPERASI TENTARA NASI-ONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA KOMANDO OPERASI II
2615 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.112 K/TUN/2008Verponding) sesuai Skala prioritas tentang pemberian hak terhadap TanahNegara, maka oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut adalah jelasjelasmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azasketelitian, azas kecermatan dan azas keterbukaan serta bertentangan denganketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas,
    Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.Bahwa penerapan hukum oleh Yudex facti tersebut adalah jelas jelas sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu tentang Skala prioritaspemberian hak terhadap Tanah Negara, dimana yang harus di prioritaskanpemberian haknya yaitu kepada yang menguasainya dan hal ini adalah paraPemohon Kasasi, karena pemohon kasasi yang menguasai secara PhisikTanah Negara yang terletak di Jalan Johar No. 7 Makassar, penguasaan
Register : 12-10-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT GORONTALO Nomor 83/PID.SUS/2021/PT GTO
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : VICTOR RAYMOND YUSUF, SH
Terbanding/Terdakwa : Hengky Igirisa Alias Hengky
8422
  • pengetatan pelaksanaanprotokol kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmempertimbangkan bahwa pada waktu kejadian, status Provinsi Gorontalopada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya sedangmenerapkan pembatasan kegiatan dan pengetatan pelaksanaanprotokolkesehatan dalam kaitannya sedang terjadi wabah covid19 yang penularannyasudah masuk dalam skala
    Sebagaimana yang terungkap dalampersidangan, pada saat itu, Pemerintah Gorontalo telah mengeluarkanlarangan melaksanakan kegiatan acara yang bersifatmengundang/mengumpulkan orang/massa pada saat perayaan Natal 2020 danTahun Baru 2021 yang berkaitan dengan adanya wabah Covid19 yangpenularannya sudah masuk dalam skala nasional dan global, namun Terdakwatidak mengindahkan dan perbuatan Terdakwa ini sangat membahayakan bagimasyarakat dengan cara mengumpulkan banyak orang di kafenya;Menimbang, bahwa pidana
Register : 14-08-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 60/PID.SUS-LH/2018/PT PLK
Tanggal 18 September 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HAIRIL Als UWIL Bin HAIDIR
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : QUROTUL AINI S.FARIDA,SH
38229
  • tanamannya yang ikut terbakarsekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah), selain itu juga timbulnya asap dapatmerugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya pembakaran lahan karenaasap dan yang ditimbulkan dari hasil pembakaran dapat menyebabkanterjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia.Bahwa Terdakwa yang merupakan Pekebun yang mana kegiatanperkebunan Terdakwa memiliki luasan tanah hanya mencapai 1 Ha (satuhektar) saja dimana termasuk dalam Usaha perkebunan dengan skala
    usahatidak mencapai skala tertentu, dan lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebutditanami oleh sebagian pohon kepala sawit dan rempahrempah berupa Jaheyang merupakan termasuk ke dalam golongan tanaman Perkebunan.Bahwa Terdakwa sebagai Pekebun tidak memiliki ijin untuk melakukanpembakaran untuk membuka dan memperluas lahan perkebunan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 108 Jo.
Register : 30-11-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SUMBER Nomor 10/Pid.C/2020/PN Sbr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
DARKIM, SH
Terdakwa:
SUKIYA bin CARSA
257
  • kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala
Register : 23-09-2011 — Putus : 10-05-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 22/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Mei 2012 — - Ir.FADJRIF H.BUSTAMI,MARS
13028
  • sebanyak set.ao opga th oet50) Laporan RTRW ( Rencana Tata Ruang Wilayah )Kota Medan yang terdiri dari:Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) sebanyak set .Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak Iset.Laporan sementara/ analisis (A 3 warna ) sebanyak Iset.Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak 1set .Laporan konsep rencana (A 3 warna ) sebanyak set.Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak IsetLaporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) sebanyak 1setAlbum peta Skala
    Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.c) Laporan akhir/obuku rencana, foto paper(A 3 warna photo paper ) sebanyak 40Set .d) Album peta skala 1 : 20.000 ( A Owarna) menggunakan bahan yang tidakmudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan petasebanyak 40 set.b.
    terdiri dari :a) Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak10 set.b) Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20 set.c) Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.d) Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak20 set.e) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 20 set.f) Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.g) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) fotowarna sebanyak 30 set.h) Album peta Skala
    yang terdiri dari :a) Laporan Pendahuluan ( A 4 warna ) foto paper sebanyak10 set .b) Laporan Pendahuluan ( A 4 hitam putih ) sebanyak 20set .c) Laporan sementara/ analisis ( A 3 warna ) foto papersebanyak 10 set.d) Laporan sementara/ analisis ( A 3 hitam putih ) sebanyak20 set .e) Laporan konsep rencana ( A 3 warna ) foto papersebanyak 20 set.NJnf) Laporan akhir / buku rencana ( A 3 warna ) sebanyak 10set.g) Laporan akhir / buku rencara ( A 3 hitam putih ) foto papersebanyak 30 set.h) Album peta Skala
    Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis ( A 4 hitamputih ) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana ( A 3 warna )foto paper sebanyak 20 set.c) Laporan akhir/obuku rencana, foto paper(A 3 warna photo paper ) sebanyak 40Set .d) Album peta skala 1 : 20.000 ( A Owarna) menggunakan bahan yang tidakmudah pudar sebanyak 2 set.a)b)C)d)e)f)g)h)i)j)k)a)b)C)d)e)f)9)e) Sof copy Laporan akhir dan petasebanyak 40 set.b.
Register : 02-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 191/Pid.B/2020/PN Trt
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Cendra Daulat Nasution,SH
Terdakwa:
Eriandi Sitinjak
174
  • Terdakwatersebut,saksi Korban Siska Selvia Sinambela mengalami lukaluka, danberdasarkan VISUM ET REPERTUM, Nomor ; 440/5674/VI/2020,Tanggal, 24 Juni 2020 yang bertanda tangan dr,ReinhardJD.Hutahaean, Sp,FM,SH,MM menerangkan atas hasil Pemeriksaan;HASIL PEMERIKSAANPemeriksaan UmumKeadaan Umum : Korban datang dalam keadaan kesadaran penuh(copos mentis/CM)Tanda Vital Umum : Tekanan darah 120/80 mmHg, Frekuensi nadi 100kali permenit, frekuensi pernapasan 20 kali permenit, suhu tubuh 36,7derajat celcius, nilai skala
    Riduan Benny Nahampunsebagai Dokter Jaga IGD dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Pemeriksaan UmumKeadaan Umum : Korban datang dalam keadaan kesadaran penuh(copos mentis/CM)Tanda Vital Umum : Tekanan darah 120/80 mmHg, Frekuensi nadi 100kali permenit, frekuensi pernapasan 20 kali permenit, suhu tubuh 36,7derajat celcius, nilai skala coma Glasgow (GCS) adalah 15 (nilai normal 15)Anamnese : Korban mengaku mengalami penganiayaan, tidakada pingsang tidak ada mual, dan tidak ada muntah.Pemeriksaan
Register : 11-05-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 07/G/2015/PTUN.YK
Tanggal 23 Juni 2015 — Sumadi dkk disebut sebagai PARA PENGGUGAT Melawan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA sebagai TERGUGAT
346252
  • Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 (1) Bandar udara umum terdiri atas:a. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan Primer ;Halaman 43 dari 21Halamanb. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan Sekunderc. bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan Tersier; dand. bandar udara bukan pusat penyebaran. (2) Bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandar udara pusatpenyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusat penyebaran skalapelayanan tersier tercantum
    jumlah antara 500.000 (lima ratus ribu) sampaidengan 1.000.000 (satu juta) orang per tahun. (4) Kriteria teknis bandar udara pusat penyebaran skala pelayanan primer, bandarudara pusat penyebaran skala pelayanan sekunder, dan bandar udara pusatpenyebaran skala pelayanan tersier ditetapkan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang transportasi udara;Halaman 44 dari 21Halaman115.
    Boyolali (Jawa Tengah) yang hanya berjarak kurang dari 60 km. sehingga tidak pernah direncanakan penambahan bandara udara baru dengan skala pelayanan primer maupun sekunder di wilayah Jawa TengahDIY.
    pelayanan primer; pemantapan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer;pemantapan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bandar udara pengumpuldengan skala pelayanan primer; pemantapan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan BandarUdara Adi Sumarmo sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanansekunder; pemantapan fungsi Bandar Udara Kertajati (Majalengka) sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder;pemantapan
    fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai bandar udara pengumpuldengan skala pelayanan sekunder; Halaman 46 dari 21Halamang.pemantapan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier;pemantapan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udarapengumpul dengan skala pelayanan tersier; dan pengembangan Bandar UdaraHusein Sastranegara sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanantersier. (3) Pengembangan atau pemantapan bandar udara yang
Register : 19-07-2013 — Putus : 23-12-2013 — Upload : 28-02-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 257/PID.Sus/2013/PN.SPT
Tanggal 23 Desember 2013 — ENNY LUKITANING DIAH Binti WIDJOJO SOEJONO
530440
  • Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000 ; - 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.
    Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000 ;- 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.
    Seruyan Provinsi Kalteng dengan Fungsi Kawasan Hutansesuai TGHK, Skala 1 : 100.000 ; Peta Hasil Pengecekan Areal Perkebunan an. PT. SumurPandanwangi di Kab. Seruyan Provinsi Kalteng dengan FungsiKawasan Hutan sesuai RTRWP, Skala 1 : 100.000 ; Peta Hasil Pengecekan Areal Perkebunan an. PT. SumurPandanwangi di Kab. Seruyan Provinsi Kalteng dengan FungsiKawasan Hutan sesuai SK. 292 Tahun 2011, Skala 1 : 100.000 ;Hasil penyidikan adalah :a. Bahwa PT.
    SumurPandanwangi. skala 1 : 35.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 35.000 ;1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.
    usahatidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan perusahaanperkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara indonesia atau badanhukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesiayang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu (Vide Pasal 1 Angka 4dan 5 Undangundang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan) ;Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan dalam perkara ini,Terdakwa ENNY LUKITANING DIAH Binti WIDJOJO SOEJONO di dakwamelakukan tindak pidana
    SumurPandanwangi. skala 1:35.000 ;e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala 1:30.000 ;e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. SumurPandanwangi. skala 1 : 35.000 ;Halaman 117 dari 109 HalamanPutusan No.257/Pid.Sus/2013/PN.Spt.e 1(satu)lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.
    SumurPandanwangi. skala 1 : 30.000 ;e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. Sumur Pandanwangiskala 1 : 35.000 ;e 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.
Putus : 08-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225K/TUN/LH/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA
42275 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan Tergugat untuk PT.
    Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember2005, Terbanding/Tergugat tidak melampirkan peta lokasi skala 1 :100.000.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 10 Huruf J.Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:J. peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000.Dari buktibukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidakada satu bukti pun
    pertimbangan teknis dari Instansi Kehutanan.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/ 2007, Pasal16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2):Pasal 16(1) Untuk memperolah IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertuliskepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi arealsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan melengkapipersyaratan sebagai berikut:f, Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala
    Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017oleh bupati / walikota);f Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000;g.
Register : 07-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Bjb
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ASPI RIYAL JULI INDARMAN, SH, MH
Terdakwa:
1.AGUS SUTARTO Bin SAMIDI
2.NONO WIDIYARNO Bin SAWIJI
18577
  • usahapengangkutan dengan cara komersil sehingga memelukan izin usahapengangkutan yang dikeluarkan dari Menteri Energi sumber daya mineralmelalui Dirjen Migas sesuai pasal 23 ayat 2 huruf b Undang undangRepublik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Bahwa Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepadabadan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspordan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala
    Izin NiagaHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Bjbterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas danatau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada penggunayang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atauterminal penerima (Recieving
    terminal), Dapat saya jelaskan kegiatan usahayang termasuk dalamkategori niaga umum (Wholesale) yaitu izin yangdiberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan,pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangmenguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merekdagang tertentu, Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori
    niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas danatau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada penggunayang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atauterminal penerima (Recieving terminal); Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa
Register : 09-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 6/PID./2020/PT TJK
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : NELI ASRI. SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : RACHMY DENDA HASNYTA ZAINUDDIN ILYAS
579497
  • Potensi penyebar luasan video tersebut sangat beralasankarena video itu diposting ke media sosial dan media youtube yang mudahdiakses oleh para pengunjung dunia maya, kemudian memungkinkan untukdicopy dan disebarluaskan, yang berarti pula skala kebencian kelompokmasyarakat tertentu terhadap KPU dapat menjadi meningkat.
    Potensi penyebar luasan video tersebut sangat beralasankarena video itu diposting ke media sosial dan media youtube yang mudahdiakses oleh para pengunjung dunia maya, kemudian memungkinkan untukdicopy dan disebarluaskan, yang berarti pula skala kebencian kelompokmasyarakat tertentu terhadap KPU dapat menjadi meningkat.Hal 11 dari 23 hal Put.
Putus : 18-05-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1731 K/Pdt/2008
Tanggal 18 Mei 2010 — RICHARD CHIANG, Vice President Taian Insurance Co.Ltd VS KANA MARITIME OVERSEAS S.A. CS
110101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1731 K/Pdt/2008gelombang bertambah dengan arah Utara Timur sesuai Skala Beaufort 67,kapal masih dapat berlayar dengan baik dengan kondisi cuaca tersebut dengantinggi gelombang 56 meter dari arah Utara Timur sampai dengan pagi tanggal 3Maret 2005 dimana kekuatan angin bertambah menjadi Skala Beaufort UtaraTimur 78 dengan kondisi laut berombak besar dengan kirakira tinggigelombang 6 meter dari arah Utara Timur;Bahwa pada pagi hari tanggal 3 Maret 2005, kayu bulat muatan kapalmulai bergerak ke arah
    ARPENI PRATAMA OCEAN LINEselaku Operator/Perusahaan yang mengoperasikan kapalnya;Bahwa uraian pada Sea Protest (Nota Protes Laut) yang dibuat olehTergugat Ill pada tanggal 5 Mret 2005 yang kami kutip pada butir 1 s/d 6 SuratGugatan ini dapat terlinat kekuatan angin maksimum pada Skala Beaufort 78dan tinggi gelombang maksimum 6 meter.
Register : 09-03-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 53/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bdg
Tanggal 29 Juli 2020 — Penggugat:
AHMAD BASRI, DKK.
Tergugat:
PT Kwang Jin Indonesia
13378
  • Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan,dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel :a) Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;b) Perusahaan dengan skala usaha besar;c) Pertumbuhan nilai tambah;ayat (3). Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturanperundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.Bahwa PT.
    KWANG JININDONESIA in cassu Tergugat termasuk pada Kriteria Usaha Menengahdan bukan Kriteria Skala Usaha Besar, dan PT.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2366 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — SADJI, DK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ, MENTERI DALAM NEGERI, CQ. GUBERNUR JAWA TIMUR (PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR) DI SURABAYA, CQ. BUPATI JEMBER (PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER) CQ. KEPALA DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI, KABUPATEN JEMBER, DK
2614 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bahwa objek sengketa adalah termasuk aset Desa Pecoro,Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tanpa terlebin dahulumeminta penjelasan dan atau petunjuk kepada Para Penggugat sebagaipenggarap objek sengketa maupun kepada Badan PertanahanKabupaten Jember, apakah benar objek sengketa adalah merupakanaset Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;Bahwa Para Penggugat sudah menguasai objek sengketa sudah lebihdari 20 (dua puluh) tahun lamanya, oleh karenanya Para Penggugatseharusnya mendapat skala
    Sratun (alm), melainkan tanah aset atau kepunyaan/milik PenggugatIntervensi, maka dengan dalih dan alasan apapun, termasuk karenaTergugat Intervensi telah mengabdi kepada Negara sebagai KepalaDesa Pecoro, telah menguasai, mengerjakan dan memungut hasilnyadari objek sengketa dan objek sengketa II selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun, menurut hukum Tergugat Intervensi tidak memiliki hakdalam bentuk apapun atas kedua objek sengketa tersebut, termasukhak dan skala prioritas, untuk mengajukan permohonan
    Oleh karena itu dalamperkara a quo terhadap Turut Tergugat Intervensi harus dihukum untuktunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;Bahwa, oleh karena Tergugat Intervensi tidak memiliki hak dalambentuk apapun atas kedua objek sengketa tersebut di atas, termasukhak dan skala prioritas untuk mengajukan permohonan konversimenjadi hak milik, maka penguasaan atas objek sengketa dan objeksengketa Il yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi dan TergugatIntervensi Il, baik sendirisendiri