Ditemukan 535 data
192 — 137
S1394/MK.011/1985 Perihal : PersetujuanPelepasan ArealAreal Perkebunan PT Perkebunan XI tertanggal 14Desember 1985 selanjutnya diberi tanda Bukti TI186;Fotokopi Surat Direktorat Agraria kepada Meteri Dalam Negeri CqDirektur Jendral Agraria No. 593.4/Ill/Ditag/1987 Perihal : PermohonanIzin Pencairan Pemblokiran dan Izin Penglepasan Sebagian ArealPerkebunan PT.
168 — 88
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisiknya maupunpenataan kelembagaannya sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomimasyarakat demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran selurun wargamasyarakat di Kecamatan Baun khususnya dan warga masyarakat sekitarnya.wnnnn== Bahwa, benar Penggugat pernah menyurati Pemerintah kabupatenKupang pada tahun 2016 dan tahun 2019 yang pada pokoknya meminta agarPemerintah Kabupaten Kupang segera mengurus/melakukan penyelesaian statustanah tersebut yakni mengurus penglepasan
Pembanding/Tergugat II : Serikat Tolong Menolong Mempertahankan Hak STM MH VETERAN PURNAWIRAWAN ABRI Diwakili Oleh : LETTU Chk J. GIRSANG, SH
Terbanding/Penggugat : PT UNITED ORTA BERJAYA diwakili oleh Direkturnya JONAS atau MUHAMMAD ADLI PURBA
Terbanding/Turut Tergugat I : ALWIJAYA AW
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. HEFADA BUANA INDAH
Terbanding/Turut Tergugat III : Drs. ARMYN alias DOKTORANDUS ARMYN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. PETISAH PUTRA
Terbanding/Turut Tergugat V : ALWI, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : CAMAT PERCUT SEI TUAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq. BUPATI DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat VIII : PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA UTARA Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat IX : MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Turut Tergugat X : PT. IMO REKSA PERKASA
Terbanding/Turut Tergugat XI : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk
Terbanding/Turut Tergugat XII : BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL, Kepala Group Divisi Penjualan Asset Kredit I, Asset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional BPPN
Terbanding/Turut Tergugat XIII : PT. PANGRIBTA GRAHA SARANA
Terbanding/Turut Tergugat XIV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Terbanding/Turut Tergugat XV : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA
Terbanding/Turut Tergugat XVI : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA DESA MEDAN ESTATE
292 — 311
perkaraaquo dan tidak sematamata berdasarkan kacamatan pertimbangan subjektifatas kepentingan Penggugat belaka, maka tidaklah sepatutnya judex factiemenjatuhkan putusan sebagaimana yang dimohonkan banding aquo tetapiseyogianya haruslah menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan segalaakibat hukumnya ;Bahwa dapat ditegaskan kembali bahwasanya Turut Terbanding IX, semulaTurut Tergugat VIII menerbitkan Surat Keputusan tentang Penglepasan
Terbanding/Penggugat : PT. Aditya Tirta Renata
Terbanding/Turut Tergugat I : Nancy Urania Latief
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Bumi Kalimantan Lestari
Terbanding/Turut Tergugat III : PT. Evio Securities
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. Sungroup Managemen Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Chandra Lim, SH., LL.M.
330 — 480
sehingga Tergugat tidak melakukan eksekusibarang jaminan; (it) Addendum Pembiayaan dibuat sah menurut hukumkarena terpenuhinya pasal 1320 KUH Perdata; (ili) AddendumPembiayaan mengikat Penggugat dan Tergugat sebagai undangundangberdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata;Bahwa pasal 1892 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:*Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela karena sesuatuperikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undangundang, dianggap sebagai suatu penglepasan
IVAN RINALDI,SH.,MH
Terdakwa:
Drs. ARDIYANTA
259 — 129
ARDIYANTAkedalam Akta Pelepasan Hak No. 50 dan No. 51 berisi sebagaimana dalamPasal 1 menyatakan Penglepasan Hak atas tanah ini dilakukan sematamata untuk kepentingan pihak kedua yakni Terdakwa Drs. ARDIYANTAselaku Direktur Utama PT.
220 — 365
Hal ini sesuaidengan prinsip pelepasan hak (rechtververking / estoppel) yang diatur dalamPasal 1892 (3) KUHPerdata sebagai berikut:Penetapan, penguatan atau pelaksanaan suatu perikatan secara suka reladalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh undangundang, dianggapsebagai suatu penglepasan alatalat serta tangkisantangkisan yang sedianyadapat dimajukan terhadap akta itu; dengan tidak mengurangi namun itu, hakhak orang pihak ketiga.20.21.22.23.62Bahwa menurut pendapat Prof.
83 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
keterangan tentang bahwatanah seluas + 203 Ha yang terletak di Desa Pasar Tiga, Kecamatan PanaiTengah Kabupaten Labuhan Batu adalah pada awalnya merupakan tanahgarapan masyarakat Desa Pasar Tiga sebagai penggarap pertama atastanah negara tanpa mempertimbangkan keterangan selanjutnya yakni:Bahwa berdasarkan data Kami, terhadap tanah seluas + 203 Ha tersebutdiatas, Kepala Desa Pasar Tiga Kecamatan Panai Tengah KabupatenLabuhanbatu tidak pernah menerbitkan Surat Perjanjian Ganti Rugi AtasPenyerahan dan Penglepasan
ABDULLAH SYAHAB
Tergugat:
1.KODRIE
2.INDRA AFRIADI BIN ROMLI HADI
3.H.M. ADJAD TULUS PUTRA
4.MULADIE H. SELAN
5.M. JOHAN RATU
6.H. ZULKARIMAN BA
7.H. DJONI
8.SUNARTI
9.HERMANSYAH
10.ADE BRAJAMUSTI,
11.KASMAWATI
12.MAT RONI
13.SRI
14.HARKUM
15.TITO DALKUCI, SH
16.MAâÂÂRUF
17.SURYATI
18.YUFITA
19.JUNAIDI WINARTA
20.JOHAN TAN
21.HERRY BETTY
22.JHONSON
23.Drs. H ARMAN
24.SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA
25.SOPIAH, SE
26.ADITA WIRMAN
27.M. YUSUF
28.Drs. H. SYAIFUL ANWAR
29.MUCHTAR AHMAD
30.Drs. H. TJIK UMAR
Turut Tergugat:
30.PT. KARYA ANAK NEGERI
31.Notaris dan PPAT FITRIAR WIRAWAN, SH
32.LURAH KELURAHAN SIRING AGUNG
33.CAMAT KECAMATAN ILIR BARAT I
34.LURAH KELURAHAN GANDUS
35.LURAH KELURAHAN PULOKERTO
36.CAMAT KECAMATAN GANDUS
37.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMSEL
38.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
39.PT. ASRI RANCANG BANGUN SELARAS
182 — 24
Menyatakan Akte - Penglepasan Hak an. Tergugat XIII Nomor : 159/IB-I/1993 tanggal 17 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang diposisikan pada sebagian bidang tanah milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan, cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat ;
Pembanding/Tergugat IV : MULADIE H. SELAN Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat V : M. JOHAN RATU Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat VI : H. ZULKARIMAN BA Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat VIII : SUNARTI Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XV : TITO DALKUCI, SH Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XVII : SURYATI Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM INDRIANI, ANWAR, JIMMY
Pembanding/Tergugat XVIII : YUFITA Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM INDRIANI, ANWAR, JIMMY
Pembanding/Tergugat XIX : JUNAIDI WINARTA Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM INDRIANI, ANWAR, JIMMY
Pembanding/Tergugat XX : JOHAN TAN Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM INDRIANI, ANWAR, JIMMY
Pembanding/Tergugat XXI : HERRY BETTY Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM INDRIANI, ANWAR, JIMMY
Pembanding/Tergugat XXII : JHONSON Diwakili Oleh : KANTOR HUKUM INDRIANI, ANWAR, JIMMY
Pembanding/Tergugat XXIII : Drs. H ARMAN Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXIV : SUBHAN JAYA KUSUMA ATMAJA Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXV : SOPIAH, SE Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXVI : ADITA WIRMAN Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXVII : M. YUSUF Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXVIII : Drs. H. SYAIFUL ANWAR Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXIX : MUCHTAR AHMAD Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Pembanding/Tergugat XXX : Drs. H. TJIK UMAR Diwakili Oleh : Kantor Hukum SHS LAW FIRM
Terbanding/Penggugat : ABDULLAH SYAHAB
Terbanding/Turut Tergugat XXX : PT. KARYA ANAK NEGERI
Terbanding/Turut Tergugat XXXI : Notaris dan PPAT FITRIAR WIRAWAN, SH
Terbanding/Turut Tergugat XXXII : LURAH KELURAHAN SIRING AGUNG
Terbanding/Turut Tergugat XXXIII : CAMAT KECAMATAN ILIR BARAT I
Terbanding/Turut Tergugat XXXIV : LURAH KELURAHAN GANDUS
Terbanding/Turut Tergugat XXXV : LURAH KELURAHAN PULOKERTO
Terbanding/Turut Tergugat XXXVI : CAMAT KECAMATAN GANDUS
Terbanding/Turut Tergugat XXXVII : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROV. SUMSEL
Terbanding/Turut Tergugat XXXVIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Turut Tergugat XXXIX : PT. ASRI RANCANG BANGUN SELARAS
Turut Terbanding/Tergugat I : KODRIE
Turut Terbanding/Tergugat III : H.M. ADJAD TULUS PUTRA
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. DJONI
Turut Terbanding/Tergugat IX : HERMANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat X : ADE BRAJAMUSTI,
Turut Terbanding/Tergugat XI : KASMAWATI
Turut Terbanding/Tergugat XII : MAT RONI
Turut Terbanding/Tergugat XIII : SRI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : HARKUM
Turut Terbanding/Tergugat XVI : MAâÂÂRUF
79 — 36
Menyatakan Akte - Penglepasan Hak an. Tergugat XIII Nomor : 159/IB-I/1993 tanggal 17 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI yang diposisikan pada sebagian bidang tanah milik Penggugat adalah mengandung kekeliruan, cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat .
18. Menyatakan Surat Pengoperan Hak atas kepemilikan Tanah Usaha an.
58 — 10
diperbuat oleh Notaris Irham Kasymir, SH, selakuNotaris di Kabupaten Deli Serdang, , sesuai dengan aslinya dan telahdilegalisir dan diberi meterai secukupnya diberi tanda B.T.d.k / B.P.d.r115;116 Fotocopy Surat Kuasa Nomor: 25 Tertanggal 26 Pebruari 2008, antaraMarudi kepada Giok Po, yang diperbuat oleh Notaris Irham Kasymir, SH,selaku Notaris di Kabupaten Deli Serdang, , sesuai dengan aslinya dan telahdilegalisir dan diberi meterai secukupnya diberi tanda B.T.d.k / B.P.d.r116;117 Fotocopy Akta Penglepasan
210 — 955 — Berkekuatan Hukum Tetap
No: 053906,tanggal 10 Nopember 2008;1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi (Jaminan Pelaksanaan),Nomor : 001817080152, tanggal 05 November 2008;1 (satu) lembar foto copy surat kuasa, tanggal 05 November 2008;1 (satu) lembar foto copy bukti kuasa yang tidak boleh dicabutkembali dengan penglepasan dari sebabsebab menurut UndangUndang yang menghentikan surat kuasa, tanggal 05 November2008;3 (tiga) lembar foto copy surat perjanjian kontra garansi, Nomor :152V/KC/KRD/1 1/2008, tanggal 5 November 2008;
801 — 266
Foto Copy Akta HIBAH MENGENAI BANGUNAN DAN PENGLEPASAN HAK-HAK DENGAN TJUMA-TJUMA ATAS TANAH dibuat dihadapan Notaris/PPAT GHS Loemban Tobing, SH No.28/1970 tanggal 14 juli 1970, yaitu atas tanah dalam Akta.
1.TEKARDJO ANGKASA
2.PT. SINAR PULAU MAS
Tergugat:
2.MANGASI NAPITUPULU
3.ROSMAWATI SITUMORANG
4.LIE TJOE
5.PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA CQ. CAMAT KECAMATAN SEI SUKA CQ. KEPALA DESA KUALA INDAH
112 — 41
T. berdasarkan Akta Penglepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 5 tanggal 1 Oktober 1991 yang dibuat dihadapan Ika Azniga Lokman, S.H., Notaris di Medan dan Sdr. Jufri. T. membeli tanah dari Kuswoyo berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi Nomor 66/3/KWT/1988 diketahui oleh Kepala Desa Kuala Tanjung dan Camat Air Putih, selanjutnya Sdr. Kuswoyo memperoleh tanah dari Sdr.
313 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang menyebabkan dapat dituntutpembatalannya, beserta maksudnya untuk memperbaiki cacatyang sedianya menjadi dasar tuntutan tersebut.Jika tiada suatu akta penetapan atau penguatan, maka cukuplahapabila perikatan dilaksanakan secara sukarela, setelahnya saatpada mana perikatan itu sedianya dapat ditetapkan ataudikuatkan dengan suatu cara yang sah.Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarelasesuatu perikatan, dalam bentuk dan pada saat yang diharukanoleh undangundang, dianggap sebagai suatu penglepasan
367 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukumRechtverwerking dimana suatu pihak dianggap telah melepaskan haknya untukmengajukan keberatan terhadap suatu perjanjian jika pihak tersebut telahmelaksanakan isi dari perjanjian itu Secara sukarela;71.Asas ini dikenal dalam Hukum Perdata Indonesia sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 1892(3) KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:Penetapan, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela sesuatu perikatan,dalam bentuk dan pada saat yang diharuskan oleh UndangUndang,dianggap sebagai suatu penglepasan