pengetatan pelaksanaanprotokol kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalampersidangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yangmempertimbangkan bahwa pada waktu kejadian, status Provinsi Gorontalopada umumnya dan Kabupaten Gorontalo pada khususnya sedangmenerapkan pembatasan kegiatan dan pengetatan pelaksanaanprotokolkesehatan dalam kaitannya sedang terjadi wabah covid19 yang penularannyasudah masuk dalam skala

Sebagaimana yang terungkap dalampersidangan, pada saat itu, Pemerintah Gorontalo telah mengeluarkanlarangan melaksanakan kegiatan acara yang bersifatmengundang/mengumpulkan orang/massa pada saat perayaan Natal 2020 danTahun Baru 2021 yang berkaitan dengan adanya wabah Covid19 yangpenularannya sudah masuk dalam skala nasional dan global, namun Terdakwatidak mengindahkan dan perbuatan Terdakwa ini sangat membahayakan bagimasyarakat dengan cara mengumpulkan banyak orang di kafenya;Menimbang, bahwa pidana

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu (Dasar hukum kegiatan perkebunanadalah Pasal 1 ayat (9) Undang Undang RI no. 39 tahun 2014tentang perkebunan);Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.SusLH/2020/PN Mrt. (Lingkungan Hidup)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota d.

2014 TentangPerkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasaperkebunan;ujMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku UsahaPerkebunan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014Tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekebun dalam Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalahorang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa Terdakwa yang memiliki lanan disekitar Desa BukitPamuatan Kec.

pertimbangan kesaksian Yosep George yang mengakui satupondok dengan mertua Pembanding dan keluarga Pembanding dalam halmenebas dan menebang lokasi lahan yang disengketakan beda letak dan batas batas lokasi tidak sama ; Bahwa Judex Factie pertimbangan bukti Terbanding , Terbanding II danketerangan saksi Terbanding dan Terbanding II tidak membantah keteranganbukti bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding ; Bahwa judex factie terkesan melindungi Terbanding yang mana adalahPerusahaan tambang batu bara skala

setelah berlakunya Undangundang no. 5 tahun 1960,kewenangan itu berlaih kepada Kantor Agrari/Badan Pertanahan Nasional.3.2Bahwa kegiatan Pendaftaran Tanah Indonesia yang dilaksanakan olehJawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia, tersebutmengasilkan tiga hal yaitu; 3.2.1 Buku pendaftaran tanah yang diberi nama Buku Pendaftaran Huruf Cyang memuat data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsitanah terinci perDesa serta identitas pemiliknya dalm bentuk blok/skala

Kabupaten).3.2.2 Surat Tannda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia untukpegangan pemilik tanan sebagai bukti kepemilikan atas sebidang tanahIndonesia (bukti P4).4.2.3 Buku leter C yaitu buku yang berisi data tanah berupa letak, luas, persil, klas denah/gambar situsi tanah serta identitas pemiliknya (skala desa) dandiserahkan kepada Desa untuk dijadikan data/administrasi Desa agarmengetahui bahwa tanahtanah diwilayahnya sudah dilakukan pendaftaransehingga jelas status tanah tersebut.

Bahwa oleh karena demikian tidaklah benar kalau Surat Tannda PendaftaranSementara Tanah Milik Indonesia (bukti P4) merupakansalinandaribuku Cpendaftarantanah diDesa/buku leter C, karena Buku Pendaftaran Huruf C(skala Kabupaten), Surat Tannda Pendaftaran Sementara Tanah MuilikIndonesia (bukti P4) dan Buku C Pendaftaran tanah di desa/Buku leter Cadalah produk JawatanPendaftarandanPajakPenghasilan Tanah MilikIndonesia. 4.

PUTUSANNo.1871 K/PID/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara para Terdakwa :Nama : HERMAN TONI bin AWAHID;tempat lahir : Kotabumi;umur / tanggal lahir : 48 tahun/3 Januari 1963;jenis kelamin : Lakilaki;kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal : Jalan Bukit Pesagi Skala Brak Kelurahan Kota AlamKecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;agama : Islam;pekerjaan : Pedagang;Terdakwa berada

di luar tahanan;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karenadidakwa :KESATUBahwa Terdakwa HERMAN TONI bin AWAHID pada hari Selasa tanggal22 Februari 2011 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Februari 2011, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat diJalan Bukit Pesagi Skala Brak Kelurahan Kota Alam Kecamatan KotabumiSelatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaktidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

oleh pihak kepolisian terdakwa sudahmenggunakan narkotika jenis shabushabu dan terdakwamengkonsumsi/menggunakan shabushabu tersebut dalam sebulan sebanyak 3 (tiga)kali, adapun terdakwa menggunakan shabushabu tersebut dengan cara shabushabu yang berada didalam plastik diambil dengan menggunakan potongan pipet laludipindahkan ke dalam pirek kemudian pirek direkatkan pada empeng yang merekat dibong lalu pirek yang didalamnya sudah terdapat shabu tersebut dibakar denganmenggunakan korek api gas dengan skala

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabushabu tersebut yaitu dengan carashabu yang berada di dalam bungkusan plastic diambil dengan menggunakanpotongan pipet lalu dimasukkan ke dalam pirek kemudian pirek direkatkan padaempeng yang melekat di bong lalu pirek yang didalamnya sudah ada shabutersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api skala kecil danpipet satunya lagi pada bong terdakwa hisap dengan menggunakan mulut.

Dedi (DPO).Bahwa terdakwa menggunakan shabushabu tersebut dengan memakai alatalatberupa 1 (satu) alat hisap shabushabu (bong).Bahwa cara terdakwa menggunakan shabushabu tersebut yaitu dengan carashabu yang berada di dalam bungkusan plastic diambil dengan menggunakanpotongan pipet lalu dimasukkan ke dalam pirek kemudian pirek direkatkan padaempeng yang melekat di bong lalu pirek yang didalamnya sudah ada shabutersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api skala kecil danpipet satunya

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;20. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;21. Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;37. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;38. KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama SLAMET PRIYADI, terdiri dari :40. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;46. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;47. Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.48. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama ARBAYAH, terdiri dari :49. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;55. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;56. dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.57. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran atas nama IRANA YANTI, terdiri dari :58.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;64. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;65. dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.66. 1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

FADLI,S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sketkasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H. ZAINUDDIN kepada FADLI, S.E.tanggal 01 November 2007, untuk mencairkan, menerimaHal. 84 dari 217 hal.

FADLI,S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembarsket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;Hal. 86 dari 217 hal. Put.Nomor : 46/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr.f. 1dan 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ADHA WUAYA,S.E.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos.dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah; 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah; Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu)lembar sket kasar tanah; 1 (Satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah; Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putin JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah; 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah; Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI,S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (Satu) lembarsket kasar tanah; 1 (Satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah; dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menanggapinya;10.Hj.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos.dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (Satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

Peta calon lokasi dengan skala 1:100.000;Keputusan Tata Usaha Negara yang terbitkan Tergugat untuk PT.

Jaya Mandiri Sukses, Tanggal 21 Desember2005, Terbanding/Tergugat tidak melampirkan peta lokasi skala 1 :100.000.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 357/Kpts/HK.350/5/2002 TentangPedoman Perizinan Usaha Perkebunan, Pasal 10 Huruf J.Untuk memperoleh izin usaha perkebunan, perusahaan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi syaratsyarat sebagaiberikut:J. peta calon lokasi dengan skala 1: 100.000.Dari buktibukti yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, tidakada satu bukti pun

pertimbangan teknis dari Instansi Kehutanan.Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/ 2007, Pasal16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 16 ayat (2):Pasal 16(1) Untuk memperolah IUPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertuliskepada bupati/walikota atau gubernur sesuai dengan lokasi arealsebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dengan melengkapipersyaratan sebagai berikut:f, Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan petacalon lokasi dengan skala

Putusan Nomor 225 K/TUN/LH/2017oleh bupati / walikota);f Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1 : 50.000;g.

No. 671 K/Pid.Sus/201010.Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2007 telah dilakukan Penentuan TitikKoordinat tempat kejadian perkara sebagai kawasan hutan mangrove(hutan pinggir pantai) dilakukan dengan menggunakan alat Global PositionSystem (GPS) Merk Garmin pada titik Koordinat N 03 21 19,3" dan E 9927' 36" yang kemudian titik Koordinat tersebut diplotkan pada PetaKawasan Hutan Sumatera Utara Tahun 2005 dengan skala 1 : 250.000(Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.

atasnyakarena telah mendapat izin dari Pemerintah Pusat dan izinnya bukan dariDinas Kehutanan Kabupaten Asahan, dan bahkan Saksi Ahli Pada tanggal16 Juli 2007 telah melakukan Penentuan Titik Koordinat tempat kejadianperkara sebagai kawasan hutan mangrove (hutan pinggir pantai) dilakukandengan menggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garminpada titik Koordinat N 03 21' 19,3" dan E 99 27' 36" yang kemudian titikKoordinat tersebut diplotkan pada Peta Kawasan Hutan Sumatera UtaraTahun 2005 dengan skala

usahapengangkutan dengan cara komersil sehingga memelukan izin usahapengangkutan yang dikeluarkan dari Menteri Energi sumber daya mineralmelalui Dirjen Migas sesuai pasal 23 ayat 2 huruf b Undang undangRepublik Indonesia No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Bahwa Izin Niaga Umum (wholesale) yaitu izin yang diberikan kepadabadan usaha yang melakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspordan impor bahan bakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar laindan/atau hasil olahan dalam skala

Izin NiagaHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2019/PN Bjbterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas danatau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada penggunayang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atauterminal penerima (Recieving

terminal), Dapat saya jelaskan kegiatan usahayang termasuk dalamkategori niaga umum (Wholesale) yaitu izin yangdiberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usahapenjualan,pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak dan gas,bahanbakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yangmenguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhakmenyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merekdagang tertentu, Kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori

niagaterbatas (Trading) yaitu izin yang diberikan kepada badan usaha yangmelakukan kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahanbakar minyak dan gas,bahan bakar Gas, bahan bakar lain dan/atau hasilolahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas danatau sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkan kepada penggunayang mempunyai/ menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan / atauterminal penerima (Recieving terminal); Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putin) sebanyak 40 setb) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20 set.c) Laporan akhir/buku rencana, foto paper (A 3 warna photo paper)sebanyak 40 set .d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahanyang tidak mudah pudar sebanyak 2 set.e) Sof copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set.b. Laporan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Medan yangterdiri dari :Hal. 12 dari 91 hal.

Putusan Nomor 229 PK/PID.SUS/2016 sebanyak 30 set.h) Album peta Skala 1 : 5000 (A 0 warna) menggunakan bahan yangtidak mudah pudar sebanyak 5 set.i) Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 40 set.4) Tenaga ahli yang akan dipekerjakan adalah sebagaimanatertuang dalam proposal teknis yang diajukan oleh Ir. FADJRIF H.BUSTAMI, MARS., pada proses lelang.

1:20.000ukuran kertas (AO warna) Soft Copy laporan akhir danpeta Laporan akhir dalam bentuksoftwere GIS Eksekutif SumarryJUMLAH 217.500.000I, Biaya Dokumen pembuatan petal Peta Garis Kec.Glosi Ukuran AO 21 2 set @.350.000 14.700.000p Cetak album peta skala 78 2 set @.150.000 23.400.0001:50.000B Cetak peta photo bahan survey 160 2 set @.100.000 2.000.0004 Sof copy peta garis 4 set @.100.000 400.000JUMLAH '70.500.000J.Biaya Diskusi dan Seminar Hal. 46 dari 91 hal.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas ( A 0 warna )sebanyak 1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk. Eksekutif sumari 1 set.51.Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set.52.Fotocopy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indahkarya(Persero) Nomor: 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap dilingkungan PT.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas ( A 0 warna )sebanyak 1 seti. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set.j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 setk. Eksekutif sumari 1 set.51) Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set.52) Fotocopy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT. Indahkarya (Persero) Nomor: 10 /SK/DIR/XII/96 tanggal 20 Desember 1996tentang pengangkatan Pegawai bulanan tetap di lingkungan PT.

bahwa objek sengketa adalah termasuk aset Desa Pecoro,Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, tanpa terlebin dahulumeminta penjelasan dan atau petunjuk kepada Para Penggugat sebagaipenggarap objek sengketa maupun kepada Badan PertanahanKabupaten Jember, apakah benar objek sengketa adalah merupakanaset Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;Bahwa Para Penggugat sudah menguasai objek sengketa sudah lebihdari 20 (dua puluh) tahun lamanya, oleh karenanya Para Penggugatseharusnya mendapat skala

Sratun (alm), melainkan tanah aset atau kepunyaan/milik PenggugatIntervensi, maka dengan dalih dan alasan apapun, termasuk karenaTergugat Intervensi telah mengabdi kepada Negara sebagai KepalaDesa Pecoro, telah menguasai, mengerjakan dan memungut hasilnyadari objek sengketa dan objek sengketa II selama lebih dari 20 (duapuluh) tahun, menurut hukum Tergugat Intervensi tidak memiliki hakdalam bentuk apapun atas kedua objek sengketa tersebut, termasukhak dan skala prioritas, untuk mengajukan permohonan

Oleh karena itu dalamperkara a quo terhadap Turut Tergugat Intervensi harus dihukum untuktunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;Bahwa, oleh karena Tergugat Intervensi tidak memiliki hak dalambentuk apapun atas kedua objek sengketa tersebut di atas, termasukhak dan skala prioritas untuk mengajukan permohonan konversimenjadi hak milik, maka penguasaan atas objek sengketa dan objeksengketa Il yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi dan TergugatIntervensi Il, baik sendirisendiri

Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan,dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel :a) Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit;b) Perusahaan dengan skala usaha besar;c) Pertumbuhan nilai tambah;ayat (3). Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besarsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturanperundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah.Bahwa PT.

KWANG JININDONESIA in cassu Tergugat termasuk pada Kriteria Usaha Menengahdan bukan Kriteria Skala Usaha Besar, dan PT.

kesalahanTerdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanadan karenanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sematamata pembalasanterhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasaadil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidakterulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, fakta di persidanganmenunjukkan kegiatan terdakwa baru 1 (Satu) hari dan dalam skala

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesiayang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu (Dasar hukum kegiatan perkebunanadalah Pasal 1 ayat (9) Undang Undang RI no. 39 tahun 2014tentang perkebunan);d. Kegiatan Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barangdan atau jasa perkebunan (Dasar hukum kegiatan perkebunanadalah Pasal 1 ayat (3) Undang Undang RI no. 39 tahun 2014tentang perkebunan);e.

2014 TentangPerkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasaperkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku UsahaPerkebunan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014Tentang Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yangmengelola usaha perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekebun dalam Pasal 1angka 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan adalahorang perseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan usahaperkebunan dengan skala

usaha tidak mencapai skala tertentu;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,Saksi Husin yang memiliki lahan disekitar Desa Bukit Pamuatan Kec.

TandaPemesanan Bangunan/Kaviing Summarecon Serpong, KompleksPerumahan Gading Serpong tentang Membangun Sendiri di Sektor PondokHijau Golf ( PHG ), guna membangun dan mendesain serta berkreasi secarabebas dan mandiri terhadap bangunan rumah tinggal yang berdiri di ataskaviing Blok JS1/021 Cluster Jade Pondok Hijau Golf KompleksPerumahan Gading Serpong TANGERANG tersebut, dan hasilnya jerihpayah serta hasil kreasi ( desain mandiri ) Penggugat tersebut membuahkanpengakuan dan penghargaan baik dalam skala

IMAJI MEDIAPUSTAKA, Jakarta 2011, halaman 150151 ; * Majalah dwell Indonesia edisi Oktober/November 2011 halaman 36 ;* Majalah HOME LIVING Indonesia edisi 25 / Pebruari 2012 halaman1423 ; Majalah SKALA ARCHITECTURE & CONTEMPORARY DESIGNIndonesia edisi PebruariMaret 2012 halaman 068075 ; Majalah ELLE Indonesia edisi Juli 2011 halaman 194199 ; Majalah FEMINA Indonesia No. 49 edisi 1723 Desember 2011halaman 9698 ; Bahwa, sebagai Pemilik sekaligus Penghuni persil yang terletak di dalamcluster Jade Pondok

bangunannya seperti Penggugat danandaikatapun dipersiapkan, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinyaresiko akibat bola golf liar ; Mengenai dalil angka 2 surat gugatan Penggugat, Tergugat dan Tergugat Ilmemandang tidak perlu untuk menanggapinya, karena menurut hematTergugat dan Tergugat Il apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalamangka 2 surat gugatannya tersebut, tidak ada relevansinya dengan substansiperkara ini, namun dalam kesempatan ini Para Tergugat inginmenyampaikan salut atas penghargaan dalam skala

Foto copy Majalah Femina, Edisi25 Desember 2011, diberi tanda P 15 ;16.Foto copy Majalah ELLE, Edisi Juli 2011, diberi tanda P 16 ; 17.Fotocopy Majalah Skala (Architecture & Contemporary Design), diberi tandaP17;18.Foto copy Tanda Terima Surat, tanggal 08 Nopember 2013 oleh yang menerima : Dinas Tata Ruang Kab.

Kabupaten Badung melalui Bantuan BagiHasil Dana Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diKabupaten Badung Tahun Anggaran 2014, untuk DesaAdat Samuan menerima bantuan sebesar Rp.175.000.000, (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yangperuntukannya untuk Belanja Aparatur dan OperasionalPemerintah Desa dan BPD sebesar 30 % (tiga puluh)persen dan sebesar 70 % (tujuh puluh) persen dariBantuan untuk belanja Pemberdayaan Masyarakat danLembaga Kemasyarakatan yaitu untuk meningkatkanperbaikan insfrastruktur pedesaan skala

yang menyatakan seluruh hasil kegiatan DAU Desa bagi hasil pajakdaerah dan retribusi daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Pasal 13 ayat (1)menyatakan Belanja Pemberdayaan Masyarakat dan LembagaLembagaKemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf b paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggarandana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untukmeningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan skala

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk Dana Operasional peajurulain.e Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) biaya penunjang administrasi desapakraman.e Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) untuk wibaga(Parhyangan, Pawongan, Palemahan) berdasarkan skala kebutuhandan paruman desa.eonennnee Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai akibat13tidak terlaksananya kegiatan pemanfaatan dana BKK (bantuan KeuanganKhusus) sesuai

yangmenyatakan seluruh hasil kegiatan DAU Desa bagi hasil pajak daerah danretribusi daerah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku dan Pasal 13 ayat (1) menyatakanBelanja Pemberdayaan Masyarakat dan LembagaLembagaKemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)huruf b paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah anggarandana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksudkan untukmeningkatkan perbaikan infrastruktur pedesaan skala

Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) untuk Dana Operasional peajurulain.e Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) biaya penunjang administrasi desapakraman. e Rp. 65.000.000, (enam puluh lima juta rupiah) untuk wibaga(Parhyangan, Pawongan, Palemahan) berdasarkan skala kebutuhandan paruman desa.oonn Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sebagai akibattidak terlaksananya kegiatan pemanfaatan dana BKK (bantuan KeuanganKhusus) sesuai dengan