tanggal 6 Maret 2001 (bukti TV1) maka tidak adahubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat V;Bahwa dari hal tersebut di atas cukup berdasar menurut hukum untuktidak menerima gugatan Penggugat karena ternyata gugatan diajukan tanpakepentingan yang cukup dan layak berdasarkan hukum;MENGENAI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHMATIGEDAAD) BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA TIDAKTEPAT DITUJUKAN KEPADA TERGUGAT V:Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 1 ayat (1) dan pasal 7ayat (6) UUPT

, maka tidak berdasarkan lagi Tergugat V adalah suatu badanhukum, oleh karena Akte Pendirian/Anggaran Dasar Tergugat V, berikutperubahannya terakhir untuk menyesuaikan dengan UUPT sebagaimanatermasuk dalam akta No.288 tanggal 30 Nopember 1996 dibuat oleh Ny.

1998. tambahan No.1983 ;Bahwa Penggugat dalam halaman 1 dan halaman 5 posita butir 6 dan 7surat gugatan pada pokoknya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukumterhadap Tergugat V, dan menuntut pertanggung jawaban/ganti rugi terhadapTergugat V bersamasama Tergugat , Il, Ill M serta Tergugat VI dan VIberdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;Bahwa jika Penggugat konsekwen dan konsisten dengan dalilnya sendiriselaku pemilik saham dalam Tergugat V quod non, maka sesuai ketentuanpasal 1 ayat (1) UUPT

yang menyatakan :Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkanperjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnyaterbagi dalam sahamSeharusnya Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji (wanprestasi) bukangugatan perbuatan melawan hukum tersebut dalam pasal 13865 KUHPerdata,karena sesuai makna kata didirikan berdasarkan perjanjian dalam pasal 1 ayat(9) UUPT tersebut di atas, hubungan antara Perseroan Terbatas yangmenerbitkan saham dengan pemilik saham diatur

adalah merupakan perbuatan ingkar janji;Bahwa Penggugat mendalilkan berhak mendapat deviden dan menuntutpembagian deviden tersebut dari Tergugat V, maka seandainya dalil tersebutbenar, quod non, deviden bagian Penggugat tersebut merupakan hutang bagiTergugat V, yang jika tidak dibayar pada waktunya dapat dituntutpemenuhannya atas dasar gugatan ingkar janji, bukan perbuatan melawanhukum;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat V adalahperobuatan melawan hukum, sedangkan menurut ketentuan UUPT

Sejahtera Umum (akta No.16/1997), parapemegang saham SBU telah menyetujui untuk melakukan pembubaran SBUberikut cabangcabangnya di seluruh Indonesia dan perwakilanperwakilannyadi luar negeri;Bahwa sebagai Perseroan Terbatas yang tunduk pada UndangundangNo.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka berdasarkanHal. 2 dari 47 hal. Put.

No.46 K/Pdt/2007pasal 115 ayat (4) UUPT, pembubaran diikuti dengan likuidasi oleh Likuidatoryang berarti pembubaran harus diikuti oleh pembentukan Likuidator (TimLikuidasi) yaitu Tim Likuidasi SBU (DL) (Penggugat ) yang dibentuk dandisusun berdasarkan UUPT Jo.

Peraturan Pemerintah NO.68 Tahun 1996tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran danLikuidasi bank yang telah diubah dengan PP 25/1999 jo akta No.16/1997 yangsejalan pula dengan Surat Bank Indonesia No.30/346/UPB2/AdB2/Rahasiatertanggal 24 November 1997, perihal : Susunan Tim Likuidasi;Bahwa UUPT sendiri tidak mengatur mengenai jangka waktupelaksanaan likuidasi perseroan serta tidak mengatur pula mengenai masakerja tim Likuidasi.

BCMG TaniBerkah seluruhnya sebagaimana layaknya seorang Direktur Perusahaanyang melakukan pengurusan perusahaan secara monopoli sendiri,padahal menurut Pasal 14 ayat 2 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang bolehdiangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga NegaraIndonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturanperundangundangan yang berlaku.

PT), dalam buku Organ Perseroan Terbatas (hal.39) Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia menjelaskan bahwa tugasdan tanggung jawab melakukan pengurusan seharihari Perseroan untukkepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PerseroanHalaman 4 dari 129 Putusan Gugatan Nomor 278/Pdt.G/2020/PN Cbi11.12.tersebut dalam sistem Common Law dikenal dengan Prinsip FiduciaryDuties;Bahw, tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai Pasal 92 ayat (1) UUNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Sedangkan, DewanKomisaris bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan ataskebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baikmengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihatkepada Direksi (lihat Pasal 108 ayat (1) UUPT);Bahwa, referensi mengenai Fiduciary Duty juga dapat ditemui dalam bukuHukum Perseroan Terbatas yang ditulis M. Yahya Harahap (hal. 374 dan457). Fiduciary Duty ini diartikan oleh M. Yahya Harahap sebagai wajibdipercaya.

BCMG Tani Berkah yang mengembanFiduciary Duties memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dantanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam UUPT dengan sebaik baiknya, jujur, dengan itikad baik, dan demi kepentingan PT. BCMG TaniBerkah sesuai dengan maksud dan tujuan PT.

Sedangkan, Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannyapengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usahaPerseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi (lihat Pasal 108 ayat (1)UUPT).Bahwa; referensi mengenai Fiduciary Duty juga dapat ditemui dalam buku"Hukum Perseroan Terbatas yang ditulis M. Yahya Harahap (hal. 374 dan457). Fiduciary Duty ini diartikan oleh M. Yahya Harahap sebagai "wajibdipercaya".

dirugikan dantidak pernah menjadi pihak sebelumnya;Bahwa kedudukan Menteri BUMN sebagai organ RUPS pada PT Pelniadalah pihak yang berkepentingan terkait adanya potensi kehilangan asetmilik PT Pelni yang berkaitan dengan tindakan atau keputusan Direksi PTPelni yang telah disetujui oleh pemegang saham (beschikking daden),sejauh berhubungan dengan doktrin ultra vires dan doktrin piercing thecorporate veil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

(TERGUGAT IV) tidak melakukan upaya apapunatas perbuatan curang yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT Il,TERGUGAT Ill juga tidak melakukan usaha apapun pada saat PENGGUGATmendatangi kantor TERGUGAT IV untuk menjelaskan duduk permasalahansalah transfer tersebut serta tidak pula mendorong rekanrekannya untukmengembalikan uang tersebut yang merupakan hak hukum PENGGUGAT.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Undangundang No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai "UUPT

Perseroan apabila yang bersangkutanBERSALAH atau LALAI menjalankan tugasnya sesuai denganketentuan sebagainiana dfmaksud pada ayat (2).(4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,TANGGUNG JAWAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakuSECARA TANGGUNG RENTENG bagi setiap anggota Direksi.Dengan demikian, TERGUGAT maupun TERGUGAT Ill, selain harusmempertanggungjawabkan perbuatannya selaku Direktur TERGUGAT IVjuga HARUS bertanggung jawab secara pribadi.Berdasarkan Pasal 114 UUPT

Pengambilalinan suatu perusahaan diaturdalam UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT).

Dalam hal ini Pasal 1 ayat 11 UUPT memberikan definisiterhadap pengambilalinan sebagai berikut :Pengambilalinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan olehbadan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alin sahamPerseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroantersebut ;Sebagaimana dijelaskan, telah tidak terjadi pengalihan saham diPemohon Kasasi (Tergugat) dan oleh karena itu, telah tidak terjadiakuisisi atau pengambilalinan di tubuh Pemohon Kasasi (Tergugat)dalam pengertian

UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas yang telah menggantikan UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 sejak 16 Agustus 2007 ("UUPT", khususnya ketentuan Pasal 52 ayat 1 jo.Pasal 51 yang menyatakan (vide Bukti TIIV):Pasal 52 ayat 1 menyatakan:"Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hakhak di bawah ini kepadaPemiliknya:a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaanhasillikuidasi;c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UndangUndang

ini";Lebih lanjut Pasal 51 UUPT juga menyatakan:"Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya";9.Bahwa berdasarkan Pasal 61 dan Pasal 97 ayat (6) UUPT, setiap pemegang sahamyang telah memenuhi syaratsyarat tertentu, dapat mengajukan suatu gugatanterhadap Perseroan ataupun Anggota Direksi Perseroan.

Ketentuan Pasal 61 danPasal 97 ayat (6) UUPT selengkapnya berbunyi sebagai berikut (kutipan) (videBukti TIV): Pasal 61 UUPT:(1) "Setiap Pemegang saham (dalam hal ini Penggugat) berhak mengajukangugatan terhadap Perseroan (dalam hal ini Tergugat II) ke Pengadilan Negeriapabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dantanpa alasan wajar sebagai akibat kKeputusan RUPS Direksi dan/atau DewanKomisaris";(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Pengadilan NegeriHal

No. 1130 K/Pdt/2010yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";Pasal 97 ayat (6) UUPT:"(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10(satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapatmengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yangkarena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan";Db.

Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitassi pemberi kuasa dengan lengkap, benar dan jelas baik sebagai OrangPribadi, seperti tanggal lahir, umur, nomor kartu tanda penduduk,maupun sebagai badan hukum (perseroan), seperti anggaran dasar atauakta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM sertatelah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, dan perbaikan Aktaterbaru yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketayang diperkarakan;Pasal 5 UUPT:(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam NegaraRI yang ditentukan dlaam anggaran dasar;(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya;(3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh PerseroanHalaman 14 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan;Menurut M.

Satrio Kavling 1,Jakarta 12940, Lantai 11, Suite 1101, dan sebuah bangunan yang terletakdi Jalan Tubagus Angke Nomor 47, RT/RW 007/005, Wijaya Kusuma,Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang mana permohonan iniberalasan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo kabulkan, karenatelah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (3)UUPT.

Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitassi pemberi kuasa dengan lengkap, benar dan jelas baik sebagai orangpribadi, seperti tanggal lahir, umur, nomor kartu tanda penduduk, maupunsebagai badan hukum (perseroan), seperti Anggaran Dasar atau Aktapendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telahdiumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, dan perbaikan Aktaterbaru yang telah disesuaikan dengan Undangundang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT

Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketayang diperkarakan;Pasal 5 UUPT:(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalamNegara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempatkedudukannya;(3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan olehPerseroan... harus menyebutkan nama dan alamat lengkapPerseroan;Menurut M.

carayang diatur dalam Undangundang dan peraturan pelaksanaannya.Sedangkan Perseroan Tertutup adalah suatu perusahaan terbatasyang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melaluipenawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampaikepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik.4) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2743/K/Pdt/1995,tanggal, 18 Juni 1998, adalah sejalan dengan ketentuan yangmengatur tentang Laporan Keuangan dalam Perseroan Terbuka, incasu Pasal 68 ayat (1) huruf c UUPT

Kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (8) jo.Pasal 69 ayat (1) UUPT, menyatakan, Laporan hasil audit akuntanpublik atas laporan keuangan tersebut disampaikan secara tertulisdalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui Direksi dandisahkan melalui RUPS. Bila pemegang saham tidak menerimalaporan keuangan tersebut, maka tidak akan disahkan dalamRUPS.

Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidakbenar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota DewanKomisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadappihak yang dirugikan, dalam hal ini adalah pemegang saham(lihat Pasal 69 ayat (3) UUPT);5) Bahwa PT Wings Sejati sebagai Terbading dahulu Penggugatadalah PT Tertutup, bukan PT Terbuka.

Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

BCK) yang dalam gugatannyahanya ditujukan kepada saudara SIMON LEGIMAN dengan jabatansebagai Direktur Utama (Error in Persona), padahal menurut hukumyang berlaku di Indonesia yakni UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) KhususnyaPasal 98 ayat (1) yang berbunyi (BUKTI P.1) :Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 456 K/Pdt.Sus/2009"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan".Maka PT.

BCK merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yangtunduk kepada UUPT yang seharusnya Judex Facti mengetahui bahwasuatu Badan Hukum bukanlah tanggung jawab Pribadi dari seorangDirektur, namun merupakan Tanggung Jawab Organ Perseroan yakniDireksi. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. BCKsecara jelas tertulis Direksi PT.

Bahwa Penggugat telah keliru dalam mendudukkan Direktur PT JAYAREAL PROPERTY, Tbk. sebagai TERGUGAT dalam Gugatan a quo,dengan argumentasi sebagai berikut:1) Menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas ("UUPT"), telah dibedakan secara jelas dan tegas antarafungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan denganorgan Perseroan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal1 UUPT, yang menyatakan bahwa:Hal.16 Putusan No. 563/Pdt.G/2015/PN.Tng.2)3)4)Organ Perseroan adalah Rapat

Jaya Real Property, Tok. dan Romy Frida Mariani selakuOwner dari tempat usaha Tator Coffee; Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), telah dibedakan secara jelasdan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroandengan organ Perseroan itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalamHal.43 Putusan No. 563/Pdt.G/2015/PN.

Tng.Pasal 1 UUPT, yang menyatakan bahwa "Organ Perseroan adalah RapatUmum Pemegang Saham, Direktur, dan Dewan Komisaris", Bahwa apabila merujuk kepada perjanjian tersebut gugatan seharusnyadiajukan oleh Romy Frida Mariani sebagai Owner Tator Coffee, karenaapabila atas nama Romy Frida Mariani selaku Pemilik/Direktur Utama PTJuma Matawari tidak memiliki hubungan hukum apapun denganTergugat;C.

AlfaArian Tour telah berubah, maka untuk memenuhi ketentuan UUPT, Notarismenyarankan agar dimasukan pemegang saham baru karena tidak bolehmenjadi pemilik saham tunggal di PT, sehingga Bapak Soedjiantomemberikan saham Cumacuma kepada Pemohon sebagai adik kandungnyayaitu kepada Budi Purnomo sebesar 5% saham dan 5% saham kepada SigitPriyono, semua dalam bentuk saham atas nama, namun kenyataannyakedua orang tersebut (Pemohon) sama sekali tidak ada menyertorkan modalke rekening perseroan / Termohon;Bahwa

Setelah semua persyaratan perubahananggaran dasar perseroan terpenuhi termasuk bukti setoran uang kerekening Perseroan sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki olehmasingmasing pihak, maka Notaris akan mengajukan perubahan anggarandasar Perseroan tersebut ke Menteri atau pejabat yang ditunjuk gunamendapatkan persetujuan Menteri sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) joPasal 21 ayat (2) UUPT.

Sedangkan terkaitdengan penjelasan PasalPasal dari UUPT yang dikemukakan olehPemohon, tidak perlu Termohon tanggapi karena hal itu sudah Termohonmengerti dan pahami dengan baik dan benar sehingga Termohon tidak akanbertindak diluar ketentuan aturan tersebut ;.

Penggugat tidak memiliki persona standi in judisiodalam arti orang yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak dantidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan di depanPengadilan;Penggugat telah keliru menarik Ignasius Jonan sebagai salah satu Tergugatdalam gugatan a quo;25.26.Bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas ("UUPT") menyatakan:Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah

Sehingga Direksi danPerseroan merupakan 1 (satu) bagian yang tidak terpisahkan sebagaimanadiamanatkan dalam UUPT;Oleh karena itu, merupakan suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara aquo apabila Penggugat memisahkan Para Tergugat dengan menarikIgnasius Jonan sebagai Tergugat dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)sebagai Tergugat Il yang mengakibatkan gugatan a quo mengandungcacat error in persona;Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dalam gugatan a quosehingga mengakibatkan gugatan mengandung

lengkapSurat Kuasa PENGGUGA T tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitas si pemberikuasa dengan lengkap, benar, dan jelas baik sebagai ORANG PRIBADI, seperti tanggallahir, umur nomor Kartu Tanda Penduduk, maupun sebagai BADAN HUKUM (perseroan), seperti Anggaran Dasar atau Akta pendirian yang telah disahkan oleh MenteriHukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, danperbaikan Akta terbaru yang telah disesuaikan dengan Undangundang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas ("UUPT

Pasal5 UUPT: (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam Negara RI yangditentukan dalamanggaran dasar.(2)Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. (3) Dalamsurat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan ... harus menyebutkannama dan alamat lengkap Perseroan .Menurut M Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan,Penyitaan.

Grogol,Petamburan, Jakarta Barat yang mana permohonan ini beralasan agar Majelis Hakim pemeriksaperkara a quo kabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 114ayat (3) UUPT. Dan juga karena adanya kekhawatiran bahwa TERGUGATRekonvensi/PENGGUGAT Konvensi akan mengalihkan hak atas barangbarang miliknya yangakan mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap PENGGUGATRekonvensi/TERGUGAT I Konvensi.5.

tidak lengkapSurat Kuasa PENGGUGAT tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitas si pemberikuasadengan lengkap, benardan jelas baik sebagai ORANG PRIBADI, seperti tanggallahir, umur nomor Kartu Tanda Penduduk, maupun sebagai BADAN HUKUM (perseroan),seperti Anggaran Dasar atau Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum danHAM serta telah diumumkan dalam Lembaran Benta Negara RI, dan perbaikan Akta terbaruyang telah disesuaikan dengan Undangundang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007("UUPT

Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.Pasal 5 UUPT:"(1)Perseroan mempunyai nama dan tempatkedudukan dalam Negara RI yang ditentukandalam anggaran dasar.(2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.(3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan... harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan".Menurut M.

Sejahtera Umum (akta No.16/1997), parapemegang saham SBU telah menyetujui untuk melakukan pembubaran SBUberikut cabangcabangnya di seluruh Indonesia dan perwakilanperwakilannyadi luar negeri;Bahwa sebagai Perseroan Terbatas yang tunduk pada UndangundangNo.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka berdasarkanHal. 2 dari 47 hal. Put.

No.46 K/Pdt/2007pasal 115 ayat (4) UUPT, pembubaran diikuti dengan likuidasi oleh Likuidatoryang berarti pembubaran harus diikuti oleh pembentukan Likuidator (TimLikuidasi) yaitu Tim Likuidasi SBU (DL) (Penggugat ) yang dibentuk dandisusun berdasarkan UUPT Jo.

Peraturan Pemerintah NO.68 Tahun 1996tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran danLikuidasi bank yang telah diubah dengan PP 25/1999 jo akta No.16/1997 yangsejalan pula dengan Surat Bank Indonesia No.30/346/UPB2/AdB2/Rahasiatertanggal 24 November 1997, perihal : Susunan Tim Likuidasi;Bahwa UUPT sendiri tidak mengatur mengenai jangka waktupelaksanaan likuidasi perseroan serta tidak mengatur pula mengenai masakerja tim Likuidasi.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT1.Bahwa Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan, Direksi adalah Organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar;Bahwa Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan, Direksi mewakili Perseroanbaik di dalam maupun

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) menyatakan, Direksi adalah Organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroanuntuk kepentingan Perseroan, Sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuaidengan ketentuan anggaran dasar;2. Bahwa Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan, Direksi mewakill Perseroanbaik di dalam maupun di luar Pengadilan.3.

Bahwa di dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal istilah Direksi.

Sedangkan danDari ketentuan UUPT danUU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (UUK) Direksi tidak dapat dikategorikan sebagaipekerja, melainkan termasuk sebagai pengusaha.Pasal 1 angka 3 UUKPekerja/ouruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerimaupah atau imbalan dalam bentuk lain.Pasal 1 angka 5 UUKPengusaha adalah:a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yangmenjalankan suatu perusahaan;milik sendiri;b. dst....;.

belum sebagai DirekturTermohon Kasasi ;Termohon Kasasi Il juga tidak pernah mendapat kuasa dari DireksiTermohon Kasasi untuk mewakili Termohon Kasasi dalam jual belisaham dengan Akta No.37 ini ; Setidaktidaknya Termohon Kasasi Il tidak dapat mengatasnamakan/mewakili Termohon Kasasi dalam melakukan tindakan hukum,sebab tindakan Termohon Kasasi Il ini merupakan tanggung jawab pribadisepanjang kedudukannya sebagai Direktur belum resmi (didaftarkan dandiumumkan dalam TBN) sebagaimana diwajibkan oleh UUPT

Bahwa judex facti telah Kkeliru) menerapkan hukum denganmempertimbangkan seolaholah jual beli saham dengan Akta No.37 telahmendapat persetujuan RUPS yang diadakan pada tanggal 8 April 2003kekeliruan ini dapat dijelaskan sebagai berikut : RUPS tanggal 8 April 2003 ini berisi pernyataan para pemegang sahamdapat menyetujui rencana penjualan saham kepada Termohon Kasasi ,jadi bukan RUPS untuk melakukan jual beli saham kepada TermohonKasasi ; Pasal 52 (3) UUPT menytakan : dalam hal ini pemindahan hak

Bahwa berdasarkan Pasal 3 UUPT, pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat oleh Perseroan, yangapabila dikutip adalah sebagai berikut:Pasal 3 UUPTPemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadiatas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki;.

Bahwa lebih lanjut, perlu rasanya Tergugat sampaikan, yang berhakmewakili suatu perseroan di dalam dan di luar pengadilan adalah hanyaDireksi dan tidak termasuk di dalamnya Pendiri atau Pemegang Saham.Hal tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 98 UUPT, yang apabilaTergugat kutip adalah sebagai berikut:Pasal 98, butir 1 UUPTDireksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;.