Sehubunganhalaman 29 dari 34 putusan pidana nomor 68/Pid.Sus/2019/PN.Pkjdengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan ataupenguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnva dan bukan hanya tekstualnya denganmenghubungkan kalimat dalam UndangUndang tersebut;Menimbang, bahwa dari kaidahkaidah dan konstruksi hukum yangbersumber dari Putusanputusan Mahkamah Agung tersebut diatas, makajelas bahwa titik singgung atau parameter untuk penentuan

No. 146/PDT/2015/PT.SMR4414 Agustus 2015, serta surat kontra memori banding dari Turut Tergugat I/TurutTerbanding I tanggal 30 Juli 2015 berpendapat sebagai berikut;Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telahmengabulkan eksepsi kompetensi absolut dalam perkara ini serta menyatakanPengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa dalam perkara terjadi titik singgung kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga

Putusan No. 575/Pdt.G/2021/PA.Kdr23.Bahwa berkaitan dengan pemegang hak dan tanggung jawab hadhanahsebagaimana ketentuan di atas terhadap anakanak Penggugat dan Tergugat;Bahwa berkaitan dengan hak asuh terhadap anak/ anakanak yang mana akandirawat bersamasama, diperhatikan samasama dan dibesarkan bersamasamaantara Penggugat dan Tergugat yang mana hal tersebut demi kepentingan anakanakuntuk selalu mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, makaperihal perwalian anak tidak akan kami singgung

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat II singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga

Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalamAPBA berikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBAmana yang sesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat III adalah lembaga

Nomor 2244 K/Pdt/2014Bahwa terlihat titik singgung antara alasan niet onvoldoendegemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan denganjelas dan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuantersebut;g.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1987bertanggal 19 April 1990, dalam pertimbangan hukumnyamenyebutkan:Pada tingkat Kasasi Putusan Judex Facti dinyatakan NietOnvoldoende Gemotiveerd yang bertitik singgung dengankesalahan penerapan hukum pembuktian;Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penggugat:Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri Kisaran dan Pengadilan TinggiMedan) masih keliru didalam membuat pertimbangan hukum menyangkutkewajiban atau tanggung jawab Bupati Asahan yang semula sebagaiTergugat

Ayat (2) HIR, Hakimdiwajibkan mengadili dan memberikan putusan atas semua bagian dariapa yang digugat atau dituntut, artinya apabila dalam gugatan itudisebutkan beberapa hal yang dituntut seperti misalnya membayar pokokhutang, membayar bunga dan membayar kerugian, maka atas ketigamacam tuntutan ini Pengadilan Negeri harus dengan nyata memberikankeputusannya tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan keduadan ketiga tidak ia singgung

Tidak diperkenankan misalnya, apabilaatas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekalikarena persoalannya sulit umpamanya;Pasal 189 ayat (2) RBG:la wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya.

Pengadilan TataUsaha Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian titik singgung kewenangan mengadiliantara Peradilan Umum c.q. Pengadilan Negeri dengan Peradilan Tata UsahaNegara c.q. Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap persengketaan kepemilikanatas tanah yang telah bersertifikat dapatlah diketahui bahwa pada Peradilan Umumc.q. Pengadilan Negeri yang menjadi obyek adalah perbuatan melawan hukum yangmenjadi dasar penerbitan sertifikat, sedangkan pada Peradilan Tata Usaha Negarac.q.

Bahwa dalam petitum point 10 halaman 11 dan 12 gugatanpenggugat, juga meminta Tergugat Ill untuk memenuhi tuntutannya terkaitganti rugi bunga Bank Pemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmerupakan tuntutan tanpa dasar hukum dan karenanya seluruhnyaharuslah ditolak .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung. fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat.

Dari sisi Subyek hukum.Bahwa Gugatan para Penggugat Error in perssona karena didalamgugatan para Penggugat telah menggugat Tegugat 1 s/d Tergugat 19,akan tetapi di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugathanya Tegugat 1 s/d Tergugat 13 lah yang mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini, sementara kapasitas atau hubungan hukumTergugat 14 s/d Tergugat 19 sama sekali tidak ada dan tidak pernahdi singgung (Lihat Posita No:10 ).Bahwa dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan secararinci

rekonstruksibatas sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Menimbang, bahwa sedangkan bukti T2 berupa fotocopy Peta Gambar SituasiPeta Blok menurut Majelis Hakim bahwa meskipun bukti T2 tanpa asli dan secarahukum bukan merupakan produk dari pihak yang berwenang namun oleh karenagambar situasi dalam bukti T2 apabila disandingkan dengan gambar situasi dalambukti P1 dan Gambar Penetapan batas dalam bukti P4 serta Gambar situasi dalambukti T1 memiliki titik singgung

yang berhubungan denganNorma pasal 49 juncto pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama yang mana kewenangan absolut Peradilan Agama antara lain berwenangmengadili sengketa hibah yang menyangkut dengan tanah bagi pemeluk agamaIslam ;Menimbang, bahwa lebih lanjut secara teoretis dan konsepsional ada beberapatolok ukur yang dapat digunakan sebagai pisau analisa yuridisnya dalam konteks tolokukur pembahasan titik singgung

prosedur dan substansi yang menjadi titik tolak dalam pengujianhukumnya dan pembatalannya;3.17 Menimbang, bahwa sebagaimana pula dalam ketentuan Buku II TentangPedoman Teknis dan Administrasi Peradilan yang menerangkan bahwa Hakim PengadilanTata Usaha Negara melakukan pengujian keabsahan (rechmatigheids toetsing) untukmenilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat bersifat melanggar hukumatau tidak dalam konteks dasar Pengujian dan Pembatalan, demikian pula dalam kontekspembahasan titik singgung

Penggugatsebagaimana diuraikan pada angka 9 (sembilan) sampai angka 22(dua puluh dua) adalah materi gugatan yang seharusnya diajukanpada Pengadilan Negeri/pengadilan umum, dan ini diperkuat dalamkesimpulan/konklusi Penggugat pada angka 22 (dua puluh dua)dengan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum (Onrechmatigedaad overheiddaad);Bahwa dari peristiwa hukum yang diuraikan dalam dalil gugatanPenggugat yang substansi materinya berkenaan/dan atau sangatmenitik beratkan dalam titik singgung

Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini diangkat olehPemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi 1 dan 2 didasari atas posita gugatan maupun replik danTermohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang isi dan tujuannyamerupakan eksistensi dari Kewenangan Peradilan Umum;Bahwa Judex Facti telah melampaui batas kewenangannya dalammengadili dan peristiwa hukum yang ada, sebab TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat dalam mengulas peristiwa hukumselalu membahas dalam titik singgung

Putusan Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.Mdosecara khusus, dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagimemerlukan persetujuan atasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung antara ragam HukumAdministrasi dengan ragam hukum lain seperti Hukum Perdata, makaMajelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan

Apabila terjadi sengketaatas Sertipikat dengan basis Keputusan Deklaratoir maka pengujianPeradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya menjadi tidak absolut,karena masih terdapat titik singgung antara Peradilan Perdata;2.8. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketaberdasarkan pengakuan Penggugat awalnya adalah milik Penggugatyang diperoleh dari hibah dari orang tua Penggugat sebagaimanadimaksud pada angka 1 hlm. 4 Gugatan;2.9.

No. 146/PDT/2015/PT.SMRMenimbang, bahwa dalam perkara terjadi titik singgung kewenanganmengadili antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama, sehingga perlu dikajidan teliti secara seksSama berkenan dengan masalah ini ;Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mempersoalkan surat hibahtanggal 17 juni 2003 dihadapan Notaris Hamid Gunawan/tergugat V/TerbandingV yang tidak sah dan tidak berdasar hukum karena pembuatan surat hibahtersebut setelah pemberi hibah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2003,yang

Pemohon tetapmenyalahnyalahkan Termohon terus, sedangkan kesalahan yangdari Pemohon tidak ada di singgung sama sekali.10. Pada saat itu karena Termohon kesal disalahsalahkanterus dan Pemohon juga tidak mau mengakui perbuatannya yangtelah berselingkuh itu, Termohon memperlihatkan bukti fotoPemohon dengan wanita lain yang selama ini dekat denganPemohon ternyata anak magang yang pernah magang di kantorPemohon setahun yang lalu, ternyata hubungan mereka ini Sudahlama.

No. 885 K/PID/2016berdasarkan asumsiasumsi kerugian yang dikemukakkan oleh keduasaksi tersebut:Dengan demikian, perkara ini bertitik singgung atau saling bertindihdengan sengketa perdata (Pre Judisial Geschiel/ Pra Yudisial)sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun1981, bahwa dipandang perlu untuk diputuskan ketentuan perdatanyaterlebin dulu sebelum di pertimbangkan penuntutan pidananya, sehinggaselayaknya terlebin dahulu pemerikasaan atas dugaan tindak pidana iniharus melalui

kembalinyabangunan rumah Jalan Sindoro Nomor 9 A Jakarta Selatan seperti sebelumterbitnya Akta Nomor 1, tanggal 28 November 2004 (kembali ke status quo)akan tetapi hilangnya hak atas hunian rumah tersebut jelas merupakankerugian materiil bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;48.Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat tersebut sangat crusial untuk dibuktikan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengingat hal manaadalah merupakan titik singgung

membuktikansiapakahpemiliknyadantidaktercapainyatujuankepastian hukumBahwa dalil Penggugat tersebut di atas jelas menunjukkan bahwasanyapermasalahan dalam perkara ini adalah telahmemasuki pokok sengketaatau objectum litis dalam segi hukum pembuktian secara keperdataandengan kata lain qgugatan Penggugat dalam perkara ini lebih menitikberatkan kepada sengketakepemilikan, oleh karena itu telah jelas tersiratbahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalahmerupakan gugatan yang menitik beratkan pada titik singgung

bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkaneksepsi Tergugat yang kedua dan eksepsi Tergugat Il Intervensi yang ketiga yangpada pokoknya merupakan eksepsi yang sama yaitu secara absolut PengadilanTata Usaha Negara Serang tidak berwenang mengadili perkara ini karena sudahmemasuki kKewenangan Pengadilan Negeri, terkait dengan persoalan ini juga telahterdapat kaidah hukum di dalam Yurisprudensi MARI No. 140K/TUN/2003 dalamHalaman 96 dari 126 halaman, Putusan No. 16/G/2016/PTUNSRGkaitan titik singgung

didaftarkan jugaoleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang sebagai milik dari Tergugat IlIntervensi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberkesimpulan Keputusan objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1Angka 9 UndangUndang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Halaman 98 dari 126 halaman, Putusan No. 16/G/2016/PTUNSRGMenimbang, bahwa terkait Yurisprudensi MARI No. 140K/TUN/2003 dalamkaitan titik singgung