Sus/2019keliru dan tidak tumpang tindin dalam proses pembuatan SuratPernyataan Tanah (SPT) ataupun status tanah lainnya;Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa, hutan produksi boleh sajadigarap oleh masyarakat tetapi tidak boleh dibuatkan sertifikat.Pengetahuan Terdakwa sesuai dengan keterangan ahli Ferdinan Adinoto;Bahwa peran Terdakwa adalah memfasilitasi pertemuan denganmasyarakat di kantor desa membicarakan pembuatan Surat PernyataanTanah (SPT) yang akan dipecah menjadi 1 (satu) SPT terdiri 2 (dua

Hendri Rumenganyang telah terpagar tembok atau termasuk dalam pagar tembok bidangtersebut, penerapan hukumya sangat keliru karena saksi Supardiasyahbukan saksi ahli yang diperhadapkan dalam kesaksian didepanpersidangan di Pengadilan Negeri Balikpapan,;Bahwa dengan tidak adanya bukti autentik dari badan pertanahan NasionalKota Balikpapan adanya tumpah tindin antara Pemohon selaku pemegangSHM Nomor 2083 dengan Hendri Rumengan HGB Nomor 2241 sehinggaJudex Facti (Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur) sangat

Bahwa untukmencegah adanya putusan yang tumpang tindin atau bertentangandengan proses hukum pidana yang telah berjalan terlebih dahulu, makaseharusnya gugatan a quo menunggu putusan pengadilan terkait apakahterdapat pemalsuan data dalam penerbitan objek sengketa dan objeksengketa II;Bahwa tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan Tata UsahaNegara atas objek sengketa dan objek sengketa II meskipun belum adaputusan pidana terkait apakah ada tindak pidana pemalsuan,mengakibatkan gugatan a quo menjadi

gugatannya sebagai objek sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan demikian telah terdapat kekeliruanmengenai objek sengketa yang dimaksud Penggugat didalam qugatannya, yaitu objek tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat yang menurut Penggugatbersengketa dengan para Tergugat, ternyata berlainan objek atau lokasi denganyang diklaim oleh Para tergugat sebagai miliknya atau dengan kata lain didalamperkara ini tidak terdapat tumpang tindin

No. 3 tahun 2011 telah MENEGASKAN bahwa penanganankasus pertanahan untuk MEMASTIKAN TIDAK TERDAPAT tumpang tindihpemanfaatan, tumpang tindih penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah ;Asas Kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan harusdipersiapkan, bertindak dengan sikap hatihati dan teliti, serta diambildengan cermat, sedangkan Tergugat dalam hal ini justru melakukanperbuatan yang tidak cermat yakni Tergugat mengesampingkan batasbatas tanah yang telah terdaftar

Kasandikromo (Ginah);Petitum tersebut jelas tumpang tindin karena menuntut mengenaikeabsahan/penetapan waris, sedangkan titel dan posita gugatanmengenai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatankabur dan tidak jelas karena terdapat kontradiksi antara titel, posita,dan petitum;4. Bahwa oleh karena titel, dalil posita dan tuntutan yang kabur dan tidakjelas tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakantidak dapat diterima;Tentang objek sengketa tidak jelas:1.

III sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:Gugatan kabur dan tidak jelas (obscuur libel)Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan para Tergugat merupakanperbuatan melawan hukum adalah dalil yang tidak berdasar, karenaPenggugat tidak mampu menguraikan perbuatan apa yang telah dilakukanoleh para Tergugat yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.halaman 13 dari 18 halaman perkara nomor 49/PDT/2019/PT PTKBahwa gugatan Penggugat tidak jelas, terutama mengenai SPT yangdikeluarkan oleh Desa seolaholah timbang tindin

.: 755 Tahun 1980 atas nama Penggugat a quo telahterjadi pula tumpang tindin dengan alas hak berupa Sporadik Nomor:593/387/SKT/DSS/192013, atas nama 2 (dua) orang dalam 1 (satu) suratyaitu Tergugat V (yaitu orang yang bernama: ABDUL HADI) dan TergugatVI (yaitu orang yang bernama: ARDIANSYAH) adapun tanah yangdikuasainya yaitu dengan ukuran dan atau luas sebagai berikut:1. Sebelah Utara dengan ukuran: 18 Meter, berbatasan: rencana jalan.2.

tidak kenal dengan Tergugat III FAISAL, kenal denganTergugat IV MUHAMMAD RESWAN, tidak kenal dengan Tergugat VABDUL HADI, tidak kenal dengan Tergugat VI ARDIANSYAH dan kenaldengan Tergugat VII SEPTI ARIYANTI tetapi tidak ada hubungan keluargadan tidak terikat hubungan kerja, Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh Tergugat pada tanggal 15Nopember 2014 untuk mengurus tanah milik Tergugat yang berada diJalan Taruna Praja, Kelurahan Sungai Sipai, Kecamatan MartapuraKabupaten Banjar karena terjadi tumpang tindin

Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tertanggal 27November 2020 diketahui bahwa benar diatas tanah milik PenggugatHalaman 41 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRterdapat tumpang tindin sebagian dengan sertipikat hak milik atas namaDrs. KARTUM dan sertipikat hak milik atas nama Ny.

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,Pengadilan berpendapat Tergugat terbukti tidak melakukan penyelidikan riwayatbidang tanah objek sengketa dengan benar dan tidak dapat membuktikan petadan daftar isian dari bidangbidang tanah yang bersangkutan untukHalaman 48 dari 52 Putusan Nomor: 45/G/2020/PTUN.JPRdipublikasikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 1, Pasal 6, Pasal 18 ayat(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah sehingga menyebabkan tumpang tindin

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat , Il,Ill, maka menimbulkan kerugian bagi Penggugat, terutama Penggugat tidakbisa meningkatkan surat menjadi Sertifikat Hak Milik, karena terjaditumbang tindin surat Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu suratYahya / Tergugat I, harus dibatalkan;8. Bahwa oleh karena tanah seluas + 4.906 M, adalah milik Penggugat, daritanah keseluruhan + 5.083 M?

Rahman, M.Si, yangmenyatakan tidak ada tumpang tindin antara tanah para Tergugat/Pembanding Il dan dengan tanah Penggugat/Terbanding, makaketerangan Saksi Ahli Drs. H.

Dalam hal perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya PemerintahDaerah terlebin dahulu memberi Peringatan , Il dan Ill serta diberikesempatan kepada Perusahaan untuk membela hak dankepentingannya sebelum dilakukan pencabutan/pembatalan IUP;Bahwa dasar penolakan permohonan Para Penggugat oleh Tergugat lebihdisebabkan oleh adanya tumpang tindin di atas lahan menjadi KPPenggugat dengan Perusahaanperusahaan yang telah diberikan IzinUsaha Pertambangan oleh Tergugat, padahal perusahaanperusahaantersebut

Terbanding semulaPenggugat sebagaimana bukti P1 berupa Sertipikat Hak Milik nomor 114tertanggal 30 Desember 1983 dan terbukti fakta bahwa objek tanah sengketaadalah merupakan bagian dari tanah milik Pembanding semula Tergugat sebagaimana bukti T. 1 berupa Sertifikat Hak Milik nomor 657 tertanggal 29Juli 1991;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding berpendapat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114 Tahun 1983 atasnama Zainaria Terbanding semula Penggugat tidak tumpang tindin

Budewa Tane Mbai (Pemohon) yang luasnyaberkurang sehingga menjadi 11.440 ha;d) Bahwa melalui lampiran pengumuman nomor 699.Pm/04/DJB/2017tanggal 30 Maret 2017, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubaramenerbitkan Pengumuman ke24 (dua puluh empat) rekonsiliasi yangdidalamnya menerangkan WIUP Pemohon seluas 11.440 ha telah clearand clean;e) Bahwa atas tumpang tindin IUP dengan perusahaan lainnya, Pemohontelah pula mengajukan gugatan TUN terhadap pembatalan IUP PT.BenlizPacific Mustika, dan telah diputus

kebenaran dan keadilan;Bahwa dengan tidak dijawabnya permohonan Pemohon maka Termohontelah melanggar asas ini karena mengakibatkan kesempatan yang harusnyadiberikan kepada Pemohon untuk melanjutkan dan menyelesaikan kegiataneksplorasi sesuai izin yang dimiliki menjadi terhalang, hal ini akibatHalaman 15 dari 59 hal Putusan Nomor 5/P/FP/2019/PTUN.JPR36.Vi.permasalahan tumpang tindin yang berlarutlarut dan Termohon tidakmenjawab permohonan untuk penyesuaian jangka waktu IUP Pemohon a quo;ASAS KEADILANAsas

Menyatakan putusan yang dimohonkan eksekusi oleh La Ede adalahputusan Non Executable, karena adanya keterkaitan utang La Ede lebihbesar dibandingkan sita eksekusi yang dimohonkan dan/atau menundapelaksanaan eksekusi Sampai putusan perdata No. 28/Pdt.G/2018PN Bauberkekuatan hukum tetap dengan harapan tidak tumpang tindin eksekusiantara klien kami dengan saudara La Ede oleh Pengadilan Negeri Baubau;2.

Namun oleh Tergugat II diletakan/ditaruhatau dibuat tumpang tindin dengan lokasi tanah a quo milik Penggugat,harus dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh karenanyaharus dibatalkan dinyatakan tidak sah, tidak berlaku, tidak berharga dantidak mengikat Tergugat sebagai pemilik tanah;12.

MUHADJIR sebagaimana keterangan objek pajak untuk ketetapan PajakBumi dan Bangunan Nomor : 1517 tanggal 2 April 1990, sedangkantanah Termohon kasasi/Pembanding terletak jauh di Petakerawangan/Blok 1,sehingga telah terjadi tumpang tindin atas penerbitan objek sengketa a quoyang berada diatas tanah milik Pemohon kasasi ;5.Bahwa dengan demikian menurut hukum KTUN oleh Tergugat atas objeksengketa s/d VIl a quo, secara Prosedural dan substansi materi jelascacat hukum, karena Tergugat tidak cermat dan

Mitra AnekaRezeki tersebut, jelas bahwa areal perkebunan Kelapa Sawit milikPenggugat sesuai izin Lokasi aquo, tidak tumpang tindin denganareal perkebunan milik PT. Mitra Aneka Rezeki.

Mitra Aneka Rezeki) masuktumpang tindin dengan lahan lokasinya, selain kewenangan PeradilanUmum juga merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara atasketerkaitan yang tidak dapat dipisahkan dengan konsekuensi atas objekgugatandalam perkara ini sehingga adalah relevan di dalam hukum bahwaPemohon Intervensi (PT. Mitra Aneka Rezeki) layak diikutsertakan dalamperkara dimaksud.;Bahwa atas pertimbangan keberatan yang diajukan Penggugat berkenaanposisi Drs.

Surat Perjanjian GarapTanah Tahun 1965;Bahwa Para Penggugat mengajukan Hak Milik kepada Tergugat padaTanggal 22 Oktober 2008, akan tetapi ditolak oleh Tergugat melalui surattertanggal 26 Mei 2009 dengan alasan bahwa di atas Tanah tersebuttumpang tindin dengan Hak Milik Nomor: 6413 alas nama LIM TEKMENG yang telah dipecah menjadi 16 (enam belas) bidang Sertipikat HakMilik;Bahwa Penggugat memperoleh Tanah tersebut berasal dan warisanalmarhum orang tua Para Penggugat yang bernama WHUSIN binMUHAMMAD

882Tahun 2011, Surat Ukur Nomor: 265/Manusak/2011, tanggal 18 Oktober2011, atas nama DAVID MANU, memiliki letak tanah ataulokasi .........lokasi yang berbeda dengan objek sengketa, yaitu tanah tempatditerbitkannya objek sengketa terletak di Desa MKuanheun,Kecamatan Amabi Oefeto Kabupaten Kupang, sedangkan tanahbersertifikat No. 882 Tahun 2011 atas nama David Manu terletak diDesa Manusak, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang,sehingga tidak benar kalau SHM Para Tergugat II Intervensi adatumpang tindin