Ditemukan 607 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tumpang tantang tundung tandang tunjang tuntang tundang tunang tuyang tenyang tnnyang
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 26-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 541/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.PT. Pamapersada Nusantara
2.PT. Kalimantan Prima Persada
3.PT. Asmin Bara Bronang
4.PT. Asmin Bara Jaan
5.PT. Prima Multi Mineral
6.PT. Pama Indo Mining
Tergugat:
1.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2.PT. Citra Raksa Inti Usaha
3.PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung PT. JIEP
4.Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta
235 — 66
  • ;Bahwa terkait dengan suatu putusan yang berkekuatan Hukum Tetapi SuratKeputusan yang baru Besyking tetapi substansinya sama, memang yang terjadidalam efektifitas peradilan kita, ada proses sedang sengketa kemudian objekyang relatif sama bahkan pada prinsifnya sama, pendapat Ahli kalau putusanpengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap sudah ada putusan mengatakanBesyking itu dicabut atau dibatalkan, maka seharusnya tidak bisa pejabat TUNyang bersangkutan menerbitkan keputusan TUN pada prinsifnya dengan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
268 — 232
  • Keputusan Pejabat TUNyang melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketatata usaha Negara;3. Bahwa mekanisme yang sepatutnya dilakukan oleh Penggugat adalahsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 116 ayat (5) yangmenyatakan pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilandiumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejaktidak terpenuhinya batas waktu 90 hari kerja.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
633 — 268 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatanbagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan TUN sebagaimanadimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara diubah menjadi dihitung sejakyang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata UsahaNegara Yang merugikan kepentingannyaMenimbang, bahwa dengan demikian dalam kasus a quo kapan ParaPenggugat/Para Terbanding mengetahui pertama kali Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 28-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — SITI KHOMASYIATUN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
93 — 71
  • Nomor 24 Tahun 1997, yang berarti bahwa dalil Penggugatmengenai penerbitan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud tidaksesuai prosedure dan mengadung cacad hukum, ternyata tidak terbukti dan olehkarena itu demi hukum harus ditolak ; C.Mengenai Dalil Penggugat Bahwa Proses Penerbitan Keputusan Pejabat TUNYang Digugat, Melanggar Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB)1,Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, proses penerbitan KeputusanPejabat TUN yang digugat dalam perkara a quo, telah
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 29-04-2013 — Putus : 08-10-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 11/G/2013/PTUN-SMD
Tanggal 8 Oktober 2013 — PT. KALTIM JAYA MINERAL; melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT. SENTIKA MITRA PERSADA (T II INTERVENSI);
138 — 175
  • dengan ketentuan Pasal 46 UU No. 4/2009 Jo.Pasal 34 PP No. 23/2010 sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugatyang telah menjalankan kegiatan usaha pertambangan (batubara) sejaktahun 2005 seharusnya menurut hukum positif yang berlaku sebagaiAturan Dasar Baru dimaksud dijamin dan dijaga keterjaminanhaknya untuk memperoleh peningkatan dari IUP Eksplorasi menjadi IUPHalaman 15 dari 134 hlm, Putusan No. 11/G/2013/PTUNSMD.......10.11.Operasi Produksi di kemudian hari oleh Tergugat sebagai Pejabat TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2892 — 4395
  • Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari oranglain.(4) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baikmengenai luas maupun intensitasnya.b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan.Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yangbersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUNsehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibathukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yangmengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat.2
    Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luasmaupun intensitasnya.Mengenai kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan, Penggugat harus dapat menunjukkan bahwakeputusan TUN yang digugatnya itu merugikan dirinya secara langsung.Sementara terkait dengan kepentingan proses (apa yang hendak dicapaidengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan), tujuanyang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentinganyang harus dilindungi oleh
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-03-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
1.PT. LUBUK NAGA. Diwakili oleh DARNO HARTONO
2.PT. LUBUK SABAN. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
3.PT. LUBUKKISAR RONAMAS. Diwakili oleh FAJAR SUHENDRA
Tergugat:
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
441 — 417
  • SK.134/Menhutll/2004tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan,Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan GunungMerapi Seluas + 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang,Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinis Jawa Tengah danSleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi TamanNasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya tidak menerimagugatan dari Penggugat dengan pertimbangan bahwa KeputusanTUN a quo tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUNyang dapat
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-07-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 24 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
115 — 97
  • Para Penggugat telah salah dalam membuktikan bahwaKeputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa TUN bertentangandengan asasasas tersebut, karena pada dasarnya Tergugat telahmelakukan upayaupaya pembinaan berupa koordinasi,pemberitahuan, peringatan sebelum dikeluarkannya putusan TUNyang menjadi objek sengketa, namun upaya tersebut tidak diindahkanoleh Para Penggugat;Bahwa istilah asas berarti dasar, prinsip, pedoman, atau pegangan.Sedangkan yang dimaksud dengan asasasas penyelenggaraanpemerintahan adalah
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-04-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 23 Juli 2020 — Penggugat:
Dra. EVI NOVIDA GINTING MANIK, MSP
Tergugat:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2829 — 3681
  • Peradilan TUN, yang dimaksud dengan KeputusanTUN adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUNyang berisi tindakan hukum TUN (hukum administrasi) yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan finalyang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,dengan segala perluasan defenisi sengketa TUN sebagaimana dimaksud UU.
    interelasi norma tersebut di atas, apabilaketentuan Pasal 54 UUAP ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 dikaitkan dengan Pasal14 huruf (m) UU No. 7 Tahun 2017 disikapi secara /etterlijk maka akses keadilandalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis isunya dengan sengketa ini,akan terkunci secara otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistikformal (deadlock legal mechanism) karena secara pragmatis diakui dan diterimabegitu saja postulat tidak adanya ruang pengujian (justiciability) keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-06-2021 — Putus : 25-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 135/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2021 — Penggugat:
NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Sebagai Tergugat)
482 — 360
  • Bahwa Ahli menjelaskan perihal satu ada judul Keputusan Menkumham dansatu lagi tidak ada kopnya, lalu ada perihal dan ada kodenya sesuai yang dibuatoleh Kemenkumham terletak pada perbedaan yaitu yang kedua yang ada katamenimbang, itulah KTUN dan bukan hanya karena ada formatnya tetapi karenakeputusan itu formal ada kata menimbang, ada diktumnya dan itulah KTUN.Sedangkan yang pertama itu tidak ada bagian konsideran dan yang keduabeslissingnya tidak ada atau tindakan yang dilakukan atau perbuatan TUNyang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 21-11-2014 — Putus : 03-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 241/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 3 Juni 2015 — 1. Bungur Supriyatin, 2. Daskimah, DKK;EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAERAH OPERASI 1 JAKARTA, PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
80 — 44
  • Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan, yaitu bahwa Penggugat harus dapatmenunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat merugikandirinya secara langsung.2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.(Lihat Indroharto, S.H., Usaha Memahami UdangUndang TentangPeradilan Tata Usaha Negara, Buku Il Beracara di Pengadilan TataUsaha Negara, Penerbit Pustaka Sinar Harapa, Cekatan kesembilan(2005), halaman 3740).
    Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan TUNyang bersangkutan, yaitu bahwa Penggugat harus dapatmenunjukkan bahwa keputusan TUN yang digugat merugikandirinya secara langsung.Jelas bahwa Objek Sengketa 1 s.d Objek Sengketa 79merugikan PARA PENGGUGAT secara lansung karena ObjekSengketa 1 s.d Objek Sengketa 79pada pokoknya berisisampai batas waktu yang ditentukan (tanggal 21 November2014) TERGUGAT akan melakukan pengosongan paksaterhadap rumahrumah negara yang telah dihuni secara saholeh PARA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2019 — PT. PERSADA BINTANG JAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN
90 — 56
  • OBJEK SENGKETA:Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Pejabat TUNyang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Penggugatberupa :1.1.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Register : 10-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 46/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 31 Maret 2016 — Sulaiman Ahmad, Dkk., Melawan 1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2. Muhammad Ilyas
145 — 33
  • waktu dalam pengajuan gugatan dan asas actio temporalis, yaituasas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuangugatan, seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung daripembentuk undangundang dengan memperhatikan politik hukum yang inginCGE Bia erase acseecinem enema aeee ennai RAE SSRMenimbang, bahwa dari kedua asas tersebut, asas actio temporalisadalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimanaketentuan Pasal 55 UndangUndang tentang Peradilan TUNyang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 147/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 25 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : HUBERTUS SUKAMTO BUDHIWIJAYA
Terbanding/Penggugat : SITI JAITUN Binti HIDAYAT Bin H.MUHAMMAD NASIR Bin H.SOELIHOEN
Terbanding/Turut Tergugat III : NY. ZUBAIDAH
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. PURI DIBYA PROPERTY
Terbanding/Turut Tergugat II : Ir. VINCENTIUS HAKIM KWEE
Turut Terbanding/Tergugat III : GUBERNUR JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat II : YOHAN sebagai ahli waris ERNS BUDHIWIJAYA
100 — 78
  • tidak memiliki kekuatan hukum makaKeputusan Pejabat TUN tersebut batal demi hukum dan sejaksemula Keputusan Pejabat TUN tersebut tidak pernah ada.Dengan demikian amar Putusan Judex Factie yang menyatakan SHMNo. 7,8,9/Kemiri Muka dan SK No. 359/Dit/PHT/HM/1976 tanggal 30Maret 1976 tidak memiliki kekuatan hukum sama denganmenyatakan bahwa SHM No. 7,8,9/Kemiri Muka dan SK No.359/Dit/PHT/HM/1976 tanggal 30 Maret 1976 adalah batal demihukum.Oleh karenanya permintaan batal atas suatu Keputusan Pejabat TUNyang
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2017/PT SMR
Tanggal 16 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat I : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KECAMATAN SAMARINDA ULU Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat II : PEMERINTAH KOTA SAMARINDA KELURAHAN AIR HITAM Diwakili Oleh : ASRAN YUNISRAN, SE., SH.
Pembanding/Tergugat III : OEI BIE LAN Diwakili Oleh : PARULIAN SINAGA, SH
Pembanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA Diwakili Oleh : ATMAJIANSYAH, SH.
Terbanding/Penggugat : H. FAZRI
Terbanding/Turut Tergugat I : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RASINAH sebagaiIstri
Terbanding/Turut Tergugat II : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNAH sebagaiAnak
Terbanding/Turut Tergugat III : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu INOOR sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat IV : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu ASNIAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat V : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu RABIYATUL ADAWIYAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VI : Ahli waris H. BUSRA AJIB ALM yaitu HAMIDAH sebagai Anak
Terbanding/Turut Tergugat VII :
79 — 44
  • Bahwa selanjutnya Suratsurat tanah milik para PENGGUGATyangdijadikan dasar gugatanya telah dibatalkan oleh pejabatberwenang/pejabat yang mengeluarkan suratsurat tanah dimaksud(TERGUGAT 1) sehingga sejak saat itu tidak memiliki kekuatanhukum lagi berdasarkan Surat Pernyataan No. 593/346/PemKSU/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang dikeluarkan KecamatanSamarinda Ulu, dan Surat Pernyataan No. 593/346/PemKSU/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015 adalah Produk Pejabat TUNyang bersifat Konkret, Individual dan Final
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
216 — 139
  • Penggugat dalam Gugatannyasebagaimana tercantum pada halaman 4 angka 1 huruf f Gugatan,menyertakan pula Keputusan Nomor 1426 Tahun 2018 tanggal 20Agustus 2018 tentang Tata Cara Mutasi Di Lingkungan KomisiPemberantasan Korupsi sebagai Objek Sengketa (selanjutnya Tergugatsebut Objek Sengketa Kep Nomor 1426).Bahwa secara normatif, kedudukan hukum untuk menggugat atau /egal/standing / legitima persona standi in judicio di Peradilan Tata UsahaNegara telah ditentukan di dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUNyang
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 20-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 19/G/2013/PTUN-TPI
Tanggal 20 Maret 2014 — 1. ISTONO; 2. MUSTOFA WIDJAJA; 3. DRS. A. GANI LASYA, MM; 4. IR. FITRAH KAMARUDDIN, MM; 5. IR. AGUS HARTANTO; MELAWAN 1. KETUA DEWAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM; 2. KETUA TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN PEMILIHAN KEPALA, WAKIL KEPALA DAN ANGGOTA BADAN PENGUSAHAAN BATAM;
188 — 139
  • perubahan atasUndangUndang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang nomor Tahun 2000 tentangKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang Undang (UUKPBPB) dalam Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa : Kepaladan Anggota Badan Pengusahaan ditetapkan oleh Dewan KawasanDalam hal ini, sesuai dengan Pasal 2 huruf c UU RI Nomor 5 tahun 1986mengatur, *bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TataUsaha Negara menurut undang undang ini adalah Keputusan TUNyang
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 30-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 30/G/2019/PTUN.PL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
CV. MITRA BERSAMA
Tergugat:
GUBERNUR SULAWESI TENGAH
362 — 232
  • Penggugat Tidak Memiliki Legal StandingBahwa asas Legitima persona standi in judicio bermakna bahwasetiap orang yang merasa memiliki dan = ingin menuntut,mempertahankan atau membela hak hukumnya berwenang untukbertindak selaku para pihak, baik sebagai Tergugat atau Penggugat.Namun Penggugat, dalam pandangan kami, bukanlah orang yangpunya kedudukan hukum untuk menggugat kedua Keputusan TUNyang jadi obyek dalam gugatannya, yakni:;a.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 26-12-2019 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 68/G/TF/2019/PTUN.SRG
Tanggal 10 Juni 2020 — Penggugat:
DPP LSM Lingkar Merah Putih Nasional diwakili oleh Endang Rahayu Natadipura, dkk.
Tergugat:
1.WALIKOTA TANGERANG
3.KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG
5.KETUA EKSEKUTIF KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT
6.RSU BHAKTI ASIH
7.MENTERI KESEHATAN RI
462 — 5374
  • 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRG14.mencampuradukkan antara Pokok Gugatan tentang dikeluarkannya SertifikatLaik Fungsi (SLF) Rumah Sakit, tuduhan penolakan oleh Rumah Sakit karenaPenggugat menggunakan BPUJS, penerbitan Sertifikat Akreditasi, dan tuntutanganti rugi yang sangat tidak jelas untuk kerugian apa dan dilakukan olehTergugat yang mana.Bahwa Tergugat Ill sangat menyayangkan perkembangan praktik beracara dipengadilan yang diisi oleh model gugatan yang jauh dari standar Gugatan TUNyang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
979 — 95
  • Karena bersifat umum konkret, sehingga jika ada warga yangdirugikan dengan penetapan itu, maka hal tersebut bisa dijadikan objeksengketa. ltulah yang dimaknai dari pasal 87 sebagai perluasan objekMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan TUNyang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan berdasarkan peraturanperundangundangan dan berpotensi menimbulkan akibat hukum;Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan absolut