Ditemukan 141 data
Pembanding/Penggugat II : NINGSIH binti AMAQ MENIM Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat III : NDIK binti AMAQ MENIM Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat IV : BIJANG bin AMAQ MENIM Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat V : SURADIN bin AMAQ MENIM Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat VI : TI bin AMAQ MENIM Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat VII : NURAINI binti SAYUTI Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat VIII : HERNIATI binti SAYUTI Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat IX : AHMADSYAH bin SAYUTI Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat X : HAMDI bin SAYUTI Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat XI : HAMDAN bin SAYUTI Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pembanding/Penggugat XII : RIANAP binti SAYUTI Diwakili Oleh : ILYAS, S.Sos. SH
Pe
39 — 25
Nomor. 19/PDT/2020/PT.MTR Sebelah Timur : Jalan Raya TanjungBayan: Sebelah Barat : Tanah Kebun Inak Arni dan Sridati;Sekarang Tanah Kebun tersebut dikuasai oleh:10.1.1. ABDUL MANAN(Tergugat 1);10.1.2. ABDUL MUIN(Tergugat 2):10.1.3. ABDUL KARIM(Tergugat 3);10.1.4. MARD1(Tergugat 4);10.1.5. MARIAM(Tergugat 5):10.1.6. ILYAS(Tergugat 6);10.1.7. NENGAH SUTAMA, S. Pd. (Tergugat10.1.8. RAHIDIN, S. Pd.(Tergugat 9);10.1.9. WAYAN ASTAWA(Tergugat 11);10.1.10. ISLAHUDIN alias 1S(Tergugat 12);10.1.11.
635 — 614
SK Mentri Keuangan No.Kep053/KM.10/2007tertanggal 5 April 2007 tentang pencabutan izin usaha PT.AsuransiJiwa Buana Putra (Bukti P5) ;10.1.1. Bahwa angka 1 dan angka 5 dari Surat DepartemenKeuangan Republik Indonesia Badan Pengawas PasarModal dan Lembaga Keuangantanggal 22 November 2007 menyebutkan :angka 1No.S591 1/BL/2007Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomorKEP053/KM. 10/2007 tanggal 5 April 2007, izinusaha PT.Asuransi Jiwa Buana Putra telahdicabut.
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karim bin Saleh;10.1.1. 7/32 A+ 36/160 A = 35/160 + 36/160 =71/160A10.1.2. = 36/160 B10.2. Usman bin Saleh;10.2.1. 7/32 A+ 36/160 A = 35/160 + 36/160 =71/160A10.2.2. = 36/160 B10.3. Aminah binti Adam;10.3.1. = 18/160A10.3.2. 8/382 B + 18/160 B = 40/160 + 18/160 =58/160B11.
36 — 4
menyatakan bahwa identifikasidilakukan sesuai dengan data kondisi kelompok peminjam yang ada diUPK dan hasil temuan tersebut telah dilaporkan kepada BKAD/MAD.Bahwa pada tanggal 14 Mei 2011 dilakukan Musyawarah Antar Desa(MAD) Kecamatan Sukanagara yang membahas mengenai penanganantunggakan kelompok dan hasilnya MAD menyepakati pembentukan TIMpenyehatan Pinjaman (TP2) untuk menangani masalah tunggakan yangbermasalah sesuai dengan petunjuk teknis Operasional PNPM mandiriPerdesaan penjelasan 10 point 10.1.1
Point 10.1.1 Kebijakan Umum huruf b tujuan, angka 2Pelestarian dan Pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan. Bahwa tindakan terdakwa dan saksi DadangWahyudin tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan dana berguliryaitu untuk pelestarian dan pengembangan dana berkembang.b. Point 10.1.6.
Point 10.1.1 KebijakanUmum huruf b tujuan, angka 2 Pelestarian dan Pengembangan danabergulir yang sesuai dengan tujuan. Bahwa tindakan terdakwa dan saksiDadang Wahyudin tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan danabergulir yaitu untuk pelestarian dan pengembangan dana berkembang.b. Point 10.1.6.
Penjelasan X Pengelolaan Dana BergulirPoint 10.1.1 Kebijakan Umum huruf b tujuan, angka 2Pelestarian dan Pengembangan dana bergulir yang sesuaidengan tujuan. Bahwa tindakan terdakwa dan saksi DadangWahyudin tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan dana berguliryaitu untuk pelestarian dan pengembangan dana berkembang.Point 10.1.6.
79 — 44
Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danabergulir yang sesuai denngan tujuan program. Prinsipprinsippengelolaan dana bergulir harus tetap mengacu pada prinsipPNPMMP;b. Butir 10.2.2. dana bergulir merupakan milik masyarakat sehinggaHal. 15 dari 62 halaman Putusan Tipikor Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PT.
Penjelasan X dari PTO tentang Pengelolaan Dana Bergulir dari TimKoordinasi PNPM Mandiri Perdesaan:a.Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danabergulir yang sesuai denngan tujuan program.
Penjelasan X dari PTO tentang Pengelolaan Dana Bergulir dari TimKoordinasi PNPM Mandiri Perdesaan:a.Butir 10.1.1. tujuan kegiatan pengelolaan dana bergulir PNPMMandiri Perdesaan adalah memberikan kemudahan aksespermodalan usaha baik kepada masyarakat sebagai pemanfaatmaupun kelompok usaha, pelestarian dan pengembangan danaabergulir yang sesuai denngan tujuan program.
35 — 20
Kerugian meterill :10.1.1. Penggugat kehilangan Objek Sengketa senilaiRp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);10.1.2. Penggugat telah mengeluarkan biaya administrasi, premiasuransi, premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran,materai, notaris sebesar Rp.18.158.948.00,00 (Delapan belasjuta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluhdelapan rupiah);10.1.3. Penggugat telah mengeluarkan biaya pulasi balik nama sebesarRp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);10.2.
hukum;Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata;24.Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat , Il, Ill dan Turut Tergugat I, Il mengakibatkanPenggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupupunimmateriil bila dinilai dengan sejumah uang sebesarRp.1.426.158.948,00 (Satu milyard empat ratus dua puluh enam jutaseratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh delapanrupiah) dengan perincian sebagai berikut :10.1.Kerugian meterill :10.1.1
80 — 34
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf a : Pengertian dana bergulir adalahseluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakanoleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yangdisalurkan melalui kelompokkelompok masyarakat.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf a : Pengertian dana bergulir adalahseluruh dana program yang berasal dari BLMPPK, BLMPNPMMandiri Perdesaan, dan
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf a : Pengertian dana bergulir adalahHalaman 656 dari 679 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2017/PT YYK.seluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yang digunakanoleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat yangdisalurkan melalui kelompokkelompok masyarakat.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf a : Pengertian dana bergulir adalahseluruh dana program
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar , angka 4 PelestarianKelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompok peminjam(bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya.Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian
98 — 14
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1. huruf a : Pengertian dana bergulir adalahseluruh dana program dan bersifat pinjaman dari UPK yangHalaman 167 dari 1090, Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2016/PN Yykdigunakan oleh masyarakat untuk mendanai kegiatan ekonomimasyarakat yang disalurkan melalui kelompokkelompok masyarakat;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf a : Pengertian dana berguliradalah seluruh dana
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf c angka 1 dan Penjelasan X,Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPM Mandiri Perdesaanbutir 10.1.1 huruf d angka 1 : Sasaran jenis kelompok dalam kegiatan dana bergulir adalah:> Kelompok Simpan Pinjam (KSP) adalah kelompok yangmempunyai kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjamandengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM; > Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yangmempunyai kegiatan usaha yang
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 PelestarianKelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompokpeminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dan sebagainya;Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian
Penjelasan X, Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM MandiriPerdesaan butir 10.1.1 huruf d Ketentuan Dasar, angka 4 PelestarianKelembagaan : pengelolaan dana bergulir usaha mikro harus tetapmenggunakan ketentuan kelembagaan yang ada sesuai denganketentuan PNPMMandiri Perdesaan seperti UPK, kelompokpeminjam (bukan peminjam secara individu), tim verifikasi, dansebagainya; Penjelasan X, Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir PTO PNPMMandiri Perdesaan butir 10.1.1 huruf e Ketentuan Dasar, angka 5Pelestarian
58 — 33
Bahwa TERGUGAT telah melakukan prosedur lelang secara tepatdan benar, dimana yang dilakukan lelang adalah Objek Jaminan KreditPENGGUGAT yang telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:10.1.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1586/Pela Mampang atas namaFATMA FAROUQ LATJUBA (ic. PENGGUGAT li) dengan AktaHal 21 Putusan No.534/PDT/2017/PT.DKIPemberian Hak Tanggungan No. 113/2007 tanggal 19Desember2007 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Ny.
Bahwa berdasarkan bukti dan faktafakta yuridis pada Point 10.1.1. danPoint 10.1.2. di atas, telah membuktikan bahwa TERGUGAT telahmelakukan lelang Objek Jaminan PARA PENGGUGAT dalam bentukSertifikatsertifikat Hak Tanggungan, namun sayangnya PARAPENGGUGAT berusaha memutar balikkan fakta kembali dan tidakmengakui justtu PARA PENGGUGAT telah beritikad tidak baik dengantidak mengakui keberadaan Akta OtentikAkta Otentik tersebut,padahal PARA PENGGUGAT sudah menandatangani AktaPemberianHak Tanggungan,
508 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perakara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Dalam pertimbangan hukumnya, judex factie berpendapat bahwa ... [Selengkapnya]
Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP)Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Butir 10.1.1. tujuan kegiatanpengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri PerDesaan adalahmemberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestariandan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuan program.Dalam hal ini Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas, bahkansebaliknya Terdakwa bersamasama
Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Butir 10.1.1. tujuankegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalahmemberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha, pelestariandan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuanprogram.c.
38 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap pengelolaan dokumen PNPMMandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupunnon keuangan ;d Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir.2 Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : Salah satu tugasutama UPK adalah pengadministrasian dan pelaporan keuangan ditingkat kecamatan dengan melakukan pencatatan yang jelas, cermatdan akurat serta didukung oleh buktibukti yang dapat dipertanggungjawabkan.3 Penjelasan X angka 10.1.1
Bertanggungjawab terhadappengelolaan dokumen PNPMMandiri Perdesaan baik yang1bersifat keuangan maupun nonkeuangan ;d Bertanggungjawab terhadappengelolaan dana bergulir.2 Penjelasan IX angka 9.3.1 tentang Pendanaan dan AdministrasiKegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang menyatakan : Salah satutugas utama UPK adalah pengadministrasian dan pelaporan keuangandi tingkat kecamatan dengan melakukan pencatatan yang jelas, cermatdan akurat' serta didukung oleh buktibukti yang dapatdipertanggungjawabkan.Penjelasan X angka 10.1.1
77 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aminah binti Endin mendapatbagian: 1/5 dari harta warisan Endin2/16 dari harta yang tersebut pada amar putusan No. 5 di atas),yang menjadi bagian ahli warisnya, yaitu:10.1.1. Fataholah mendapat: 2/6 dari harta warisan Aminah;11.1.2. Siti Zubaedafi mendapat: 1/6 dari harta warisan Aminah;10.1.3. Enun mendapat: 1/6 dari harta warisan Aminah;10.1.4. Mahnaf mendapat: 1/6 dari harta warisan Aminah;10.1.5. Hafsah alias Sun mendapat: 1/6 dari harta warisanAminah;10.2.
46 — 25
yangterletak di Desa Metatu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik dengan namaKelompak Alpukat yang diketuai oleh Terdakwa SITI MASKANAH.Kelompok Alpukat sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sudah mengajukansebanyak 32 kali proposal dana perguliran SPP Khusus untuk KelompokPerempuan ;Bahwa kewenangan Terdakwa yang termuat dalam surat dari DIRJEN PMDDepartemen Dalam Negeri Republik Indonesia No. 414.2 / 3717 / PMDtanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Perdesaan Penjelasan X poin 10.1.1
Hanya masih adatunggakan pada anggota kelompok yaitu saksi Nurhayati sebesarRp. 1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, bertentangan dengan kewenanganTerdakwa yang termuat dalam Surat dari DIRJEN PMD DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia No 414.2/3717/PMD tanggal 5 November2008 tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri PerdesaanPenjelasa X poin 10.1.1 huruf c angka 2 yang menyatakan bahwa Ketuakelompok mewakili Kelompok menyalurkan pinjaman dari
37 — 18
Pedoman Pengelolaan SALINAN RESMI PUTUSANUNTUK KEPENTINGAN DINASDana Bergulir Bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)e angka 10.1.1.
74 — 45
Sirojuddin juga adameninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris oleh para abhliwarisnya, yaitu :10.1.1. Tanah sawah yang terletak di Subak Lengkok Orong Menur,Desa Mamben Lauk, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten LombokTimur, luas + 75 are dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Suhaemi; Sebelah Selatan : Tanah sawah Pecatu Desa MambenLauk; Sebelah Barat : Tanah sawah Amag Hamzan; Sebelah Timur : Tanah sawah H.
31 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kerugian materill:10.1.1. Penggugat kehilangan Objek Sengketa senilaiRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);10.1.2. Penggugat telan mengeluarkan biaya administrasi, premiasuransi, premi asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran,materai, notaris sebesar Rp18.158.948,00 (delapan belasjuta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus empatpuluh delapan rupiah);10.1.3. Penggugat telah mengeluarkan biaya pulasi balik namasebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);10.2.
33 — 11
Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 10 butir 10.1.1 tentang KetentuanPendanaan menyebutkan Dana bergulir adalah dana yang berumber dari pengembaliandana BLM kegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPM PPK. Ketentuanpengelolaan mengacu pada AD/ ART, aturan perguliran dan SOP UPK yang telahdisepakati.
Seluruhdokumen yang ada adalah milik Negara, oleh karena itu mengingat pentingnya dokumendokumen tersebut maka setipa penghilangan atau penggelapan dokumen mempunyaikonsekuensi hukum sesuai dengan hukum yang berlaku .Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 10 butir 10.1.1 tentang KetentuanPendanaan menyebutkan Dana bergulir adalah dana yang berumber dari pengembaliandana BLM kegiatan pinjaman baik yang berasal dari PPK maupun PNPM PPK.
sehingga untukmenutupi uang yang Terdakwa gunakan, Terdakwa membuat Kelompok Fiktif untukmengklopkan dalam laporan keuangan;Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 14 Undangundang Nomor 1 tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa yang dimaksud Bendahara adalahsetiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/ daerah, menerima,menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barangbarangnegara/ daerah; dan pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) 10 butir 10.1.1
Terbanding/Terdakwa : Dra. CAYA FARDANI
77 — 36
Melanggar Petunjuk Teknis Operasional Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir, Butir 10.1.1. tujuankegiatan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perdesaan adalahmemberikan kemudahan akses permodalan usaha baik kepadamasyarakat sebagai pemanfaat maupun kelompok usaha,pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengantujuan program.Dalam hal ini terdakwa tidak mengindahkan ketentuan diatas,bahkan sebaliknya terdakwa bersamasama
36 — 24
Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melaluipapan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihakyang membutuhkan.m.Melakukan fasilitasi (bersama pelakusitain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri PerdesaanPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana BergulirAngka 10.1.1 huruf d point 1 yang menyatakan :Penyediaan dana bergulir tersebut merupakan hak
danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari perguliran karena sasaran dari PNPM MPd adalahmasyarakat miskin diperdesaan.Aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V: PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANAngka 5.2.3 yang menyatakan tugas dan tanggungjawab UPKPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1
huruf d point 1 Angka 10.1.2 huruf bSOP UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10127Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peri de tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari pengembalian SPP karena dana pengembalian SPP untukdigulirkan kembali ke masyarakat.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1
UPK Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut Tanggal 10Juni 2010 yang ditetapkan oleh BKADPasal 9 ayat 1Pasal 10Bahwa ahli menerangkan mantan pengurus UPK peride tahun 2009 s.d2012 tidak mempunyai kewenangan untuk mengunakan dana SPP yangberasal dari Tabungan kelompok SPP yang dikelola oleh UPK, karenatabungan kelompok SPP tersebut akan diperhitungkan dengan angsuranterakhir.aturan yang dilanggar yaitu :Penjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANPenjelasan X : Tentang Pengelolaan Dana Bergulir Angka 10.1.1
24 — 16
Dari isteri pertama yang bernama SALMIN Binti AMAQ AYUNyang meninggal dunia pada tahun 1990 dan mempunyai anakkandung :10.1.1. MUHAMAD NASIR Bin JUMAIT... (Penggugat 7 )10.1.2. ROHAINIAH Binti JUMAIT... ( Turut Tergugat 2 )10.1.3. MUHAMAD PAJRI Bin JUMAIT ( Penggugat 8 )10.1.4. SAIPUL BAHRI Bin JUMAIT ( Turut Tergugat 3 )10.2. Dari isteri Kedua yang bernama HURIAH Binti AMAQ NUSIAH (Turut Tergugat 1 ) dan mempunyai anak kandung :10.2.1. JUHARDI Bin JUMAIT... ( Turut Tergugat 4 )10.2.2.