Ditemukan 75854 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-03-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 13-09-2021
Putusan PN SOE Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soe
Tanggal 9 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
9044
  • Bahwa Gugatan a quo sangat mengadaada karena yang dimaksudkanPenggugat dalam Posita gugatan a quo hanya menguraikan tunggakanbunga yang belum dilunasi oleh Tergugat dan bukan mengenai nilaipokok kredit yang belum jatuh tempo, disini sangatlah jelas Penggugattidak paham mengenai pengertian wan prestasi/ingkar janji yangsesungguhnya;.
    Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas menyatakan kapan terjadi wanpretasi/ ingkar janji yang di lakukan oleh Tergugat, karena dalam PositaGutatan a quo hanya menguraikan bahwa Tergugat sejak Mei tanpamenyebutkan Tahun berapa telah terjadi wan prestasi;Oleh karena itu dengan mendalilkan persoalan tersebut denganpersoalan yang dituntut dalam perkara a quo yakni ingkar janji/wanprestasi olehtergugat, membuat gugatan menjadi sangat kabur dan tidak dapat dibenarkanoleh hukum;Demikian maka pantaslahn jika
    Poin 3 (hal 2) Dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwaTergugat sejak Mei telah terjadi wanprestasi. terhadap Dalil Penggugatdisini tidak jelas menguraikan sejak Mei tahun berapa? Dan disini jelasbahwa Tergugat tidak melakukan wan prestasi seperti apa yangHalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soedidalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, karena kredit yangdimaksud akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2021.
    Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak sinkrondimana dalam Posita Penggugat pada pokoknya menguraikan tentangIngkar Janji/Wan Prestasi, bahwa posita Penggugat ini adalah hal yanganeh oleh karena Tergugat merasa tidak pernah ingkar janji/wan prestasidikarenakan jatuh tempo kredit dari Tergugat berakhir pada tanggal 12April 2021 seperti yang dikatakan oleh Penggugat, sedankan PetitumPenggugat menyatakan sita jaminan (consevatoir beslaag).2.
    Bahwa Gugatan a quo sangat mengadaada karena yang dimaksudkanPenggugat dalam Posita gugatan a quo hanya menguraikan tunggakanbunga yang belum dilunasi oleh Tergugat dan bukan mengenai nilaipokok kredit yang belum jatuh tempo, disini sangatlah jelas PenggugatHalaman 11 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Soetidak paham mengenai pengertian wan prestasi/ingkar janji yangsesungguhnya.3.
Putus : 22-09-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/Pdt/2015
Tanggal 22 September 2015 — REPNI MEIDIANSYAH VS PT ADIRA FINANCE
149100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selain itu Penggugat dalam positanya menjabarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namunPenggugat tidak menguraikan perbuatan Tergugat yang mana yangmelanggar undangundang Perlindungan Konsumen, bagaimanaperbuatan itu dilakukan dan apa pasal yang dikenakan kepadaTergugat, dan apa sanksinya;Penggugat juga tidak menguraikan hubungan antara undangundangPerlindungan Konsumen dengan petitum Penggugat, Penggugat tidakmenjelaskan bagaimana suatu perbuatan yang melanggar
    Penggugat tidak menguraikan dasar perhitungan kerugian;1. Bahwa Penggugat dalam posita tidak menguraikan dasar perhitungankerugian yang dialami Penggugat, namun dalam petitum Penggugatmeminta agar Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah)/hari.
    Bahwa oleh karena Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dasarperhitungan kerugian, maka tidak jelas atas dasar apa petitum Penggugatmeminta ganti rugi dengan jumlah tersebut, apakah berdasarkankeuntungan yang diperoleh dari mobil tersebut per hari, ataukah bentukkerugian immateriil, atau kerugian lain yang dalami Penggugat;3.
    Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalahmobil, dimana dalam petitumnya Penggugat meminta agar mobil tersebutdiserahkan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak tahu siapa yangharus menyerahkan, Penggugat tidak menguraikan di tangan siapa mobiltersebut berada, Penggugat tidak tahu siapa yang menguasai mobil tersebut,karena saat ini mobil objek sengketa tersebut telah berada pada pihak ketiga,maka oleh karenanya Penggugat harus mengikutsertakan pihak ketigatersebut sebagai
    secaraterperinci isi perjanjian tersebut seperti kapan perjanjian dilakukan, untukjangka waktu berapa lama, berapa nilai objek perjanjian, jatuh tempoterakhir angsuran... adalah pertimbangan yang tidak didasarkan pada faktahukum, dalam hal ini bagaimana mungkin Pemohon Kasasi dapatmempertahankan haknya/menguraikan lebih rinci dalam gugatan apabilapada kenyataannya Pemohon Kasasi memang tidak pernah diberikanturunan/salinan dari surat perjanjian tersebut, sehingga telah jelas dan nyataJudex Facti
Register : 18-08-2016 — Putus : 29-09-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor PUT-SELA/93-K/PM III-12/AD/VIII/2016
Tanggal 29 September 2016 — - RINI WIJAYA NINGSIH Serma (K) / 21940145820275
9570
  • Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak menguraikan Unsurunsur Tindak Pidana dalam Dakwaan pertama yaitu PerbuatanZinah oleh karenannya sepatutnya Surat Dakwaan Oditur Militerdinyatakan tidak dapat diterima.Gc: Bahwa Dakwaan Oditur Militer tidak menguraikan unsurunsur Tindak Pidana dalam Dakwaan alternatif kedua dan di dalamhalaman 5 (lima) huruf g dan h keterangan Saksi4 (Sdri.Xxxxxxx)sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum serta terjadi rekayasadan atau manipulasi fakta hukum, oleh karenannya surat
    Bahwa benar Oditur Militer tidak menguraikan tentangunsurunsur Tindak Pidana karena unsurunsur Tindak Pidanaakan diuraikan setelah pemeriksaan para Saksi dan setelahpemeriksaan Terdakwa oleh karenannya keberatan penasihatHukum sudah masuk keranah materi perkara dan sama sekali tidakada relevansinya terhadap surat Dakwaan oditur Militer.b.
    Bahwa benar keterangan Saksi4 (Sdri.Xxxxxxx) sesuaidengan fakta hukum ternyata tidak pernah ada karenannya OditurMiliter tidak menanggapinya atas keberatan penasihatHukumdikarenakan hal tersebut sudah menguraikan tentang materiperkara.Cc.
    Bahwa benar Oditur Militer dalam Dakwaannnya hanyamenguraikan tentang Terdakwa dengan Saksi5 (Sdr.lriandiSwabowo) dalam 1 kamar dan tidak menguraikan tentang caranyaTerdakwa melakukan Tindak Pidana Kesusilaan dengan Saksi5,dan hal tersebut sudah masuk materi perkara sedangkanpemeriksaan para Saksi dan Terdakwa sama sekali belumdilakukan di Persidangan Dilmil Ill12 Surabaya untuk menemukanfakta sebenarnya.Dari hal tersebut diatas Dakwaan oditur Militer dalamperkara ini sudah memenuhi syaraf formal
    Oleh karenannya terhadap keberatanPenasihat Hukum masuk dalam lingkup materi eksepsi, dengandemikian keberatan tersebut dapat diterima.Bahwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat terhadaptanggapan Oditur atas keberatan Penasehat Hukum sebagaiberikut :Bahwa berdasarkan tanggapan Oditur Militer terhadapkeberatan Penasihat Hukum, majelis hakim berpendapat bahwaOditur Militer di dalam menguraikan Tindak Pidana yangdidakwakan yaitu uraiannya bertentangan satu sama lain yaituantara BAP POM dengan surat Dakwaan
Register : 20-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 4128/Pdt.G/2019/PA.Sby
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4310
  • Bahwa pada Posita Permohonan Pemohon Konpensi / TergugatRekonpensi angka 2 tidak jelas, Pemohon Konpensi / TergugatRekonpensi tidak menguraikan secara detail alamat rumah yang ditempati oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan TermohonKonpensi / Penggugat Rekonpensi setelah menikah.4.
    Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27Tahun 1983 menguraikan Dalam hal terjadi perceraian, anak yangbelum Mumayyiz ( anak yang belum berumur 12 ( dua belas ) tahunadalah hak ibunya ) . Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor906K/SIP 1903 tanggal 25 Juni 1974 menguraikan Kepentingan sianak yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukanSiapa dari orang tuanya yang diserahi pemeliharaan si anak .Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 4128/Pdt.G/2019/PA.Sby8.
    Bahwa sebagaimana kutipan pada e Kartu Tanda Penduduk ProvinsiJawa Timur Kabupaten Mojokerto dengan NIK 3516076708890002 atasnama Cahaya Wulan Agustina menguraikan Bahwa beralamat di DSN.Ketidur RT/RW 001/002 Kel. Pesanggrahan, Kec. Kutorejo .7.
    Bahwa pada Replik bagian Konpensi angka 2.2 Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi yang menguraikan pada intinya pertanggung jawabanPemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi terhadap anak dan saat ini anakberada dalam pemeliharaan siapa adalah tidak jelas. Karena pada EksepsiTermohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi bagian Konpensi pada point3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 tidak ada menguraikan hal tersebut.5.
    Pasal 39 ayat (1) Undang UndangNo. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menguraikan tentang alasan alasan Perceraian, yaitu:A. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi danlain sebagainya yang sukar disembuhkan;B. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain diluar kemampuannya;C.
Putus : 09-09-2015 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN BATAM Nomor 250/PDT.G/2014/PN Btm
Tanggal 9 September 2015 — - ERIAMAN MELAWAN - Nyonya GIN JIAN
14878
  • TENTANG GUGATAN TIDAK CERMAT Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentangkerugian materilnya, berapa biaya pengobatan yang dikeluarkan olehPenggugat pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh tergugat ; Apakah biaya Pengobatan yang dikeluarkan oleh Penggugat pada saatterjadinya penganiayaan berjumlah Rp.5.000.000, (lima JutaRupiah) atauRp.50.000.000, (lima puluh juta Rupiah) tidak diuraikan secara cermat danjelas oleh Penggugat ; Penggugat hanya mendaiilkan bahwa kerugian
    Materii yang dialami olehPenggugat akibat perbuatan Tergugat adalah Penggugat telah mengeluarkanbiayabiaya pengobatan, hilangnya waktu karena harus berobat dan tidakmenjalankan aktifiatas pekerjaan sebagai Agen Asuransi dalam waktu 7(tujuh) hari yang keseluruhan ditotal sebesar Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) ; Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara cermatdan jelas berapagaji harian, mingguan atau bulanan Penggugat yang diterima dari AgenAsuransi.
    secara jeias dibahagian mana Tergugatmelakukan penganiayaan tersebut terhadap diri Penggugat ; Penggugat tidak menguraikan secara jelas sebab dan akibat terjadinyapenganiayaan yang dialami oleh Penggugat dan apa hubungan antaraTergugat dan Penggugdan apa jabatannya ; Penggugat juga tidak menguraikan jelas berapa gaji harian mingguan ataubulanan yang diterimanya dari asuransi tersebut apakah Rp 1.000.000, atauRp.2.000.000, (dua juta rupiah) Penggugat tidak menguraikannya secarajelas.
    Sehingga menyebabkan gugatan Penggugat ini menjadi kabur(obscuurlibel) ; Penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa biaya yang dikeiuarkanpada saat Penggugat berobat di rumah sakit. Apakah Rp.1000.000, atauRp.2.000.000, (dua juta rupiah) Penggugat tidak menguraikan secara rincidan jelas.
    Gugatan tidak cermat, karena penggugat tidak menguraikan secara jelas dancermat tentang kerugian materil yang dikeluarkan oleh penggugat saat terjadipenganiayaan yang dilakukan oleh tergugat ;3.
Register : 03-03-2008 — Putus : 20-08-2008 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN SELAYAR Nomor 5/Pdt.G/2008/PN Sly
Tanggal 20 Agustus 2008 — Perdata; - Andi Muhammad Dg. Manajai lawan 1.H. Dorahim, 2.Siga, 3.Muhammad, 4.Rosiati, 5.Denni, 6.Dennia, 7.Daeng Paero, 8.Mantang, 9.H. Daeng Patinggi, 10.Salak, 11.Yamara (Daeng Jilolo), 12.Daeng Tajanneng, 13.Daeng Sikole, 14.Basri, 15.Dea Pati, 16.Hantong, 17.Daeng Majannang, 18.Sabang, 19.Hamid, 20.Hasan, 21.Badollah, 22.Patimassang, 23.Daeng Masinna, 24.Sanuddin (Daeng Nginni), 25.Dani, 26.Sitti, Fatimah, 27.Hodi, 28.Saharuddin, 29.Mala, 30.Daeng Sibali, 31.Sapara, 32.Subu, 33.Ali, 34.Patta Sulle, 35.Solong, 36.Titong, 37.Suma', 38.Dempa', 39.Rahim, 40.MUHAMMAD 41.Hawa, 42.Turun, 43.Kasim, 44.Saripa, 45.H. Badollah Bin Patu;
17198
  • Tentang Obyek Yang Digugat ;Kekaburan gugatan penggugat terutama menyangkut obyek yang digugatbegitu jelas dalam halaman 3 (tiga) surat gugatannya yaitu : Penggugat tidak menguraikan secara rinci tanah yang diakui sebagaimiliknya dengan cara menguraikan secara terpisah lokasi tanah masingmasing yang dimiliki serta dikuasai oleh para tergugat terutamamenyangkut luas tanah termasuk batasbatas tanah dimaksud.
    dimiliki oleh satu orang saja.Sehingga uraian luas dan batasbatas tanah yang hanya secara umumsebagaimana dalam gugatan penggugat tentunya tidak dibenarkanMENZINGAt PAaLAa.......ecceceveeeeee mengingat para tergugat memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda pula ;Selanjutnya, dalam uraian menyangkut batasbatas tanah yang hanya secara; umm sebagaimana dalam gugatan penggugat tentunya tidak dibenarkanmengingat para tergugat memiliki hak dan kedudukan hukum yang berbeda pula ; Penggugat tidak menguraikan
    jika penggugat mengakumemiliki suatu hak atas tanah dimaksud maka tentunya penggugat akanmengetahui pula apa yang dianggap miliknya itu termasuk luasnya.Mengenai panjang dan lebar tanah yang menjadi obyek gugatanpenggugat oleh tergugat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 menganggap itu hanyalah perkiraanperkiraansaja yang sangat berbeda dengan yang sebenarnya ; Penggugat salah dalam menguraikan
    batasbatas tanah yang menjadiobyek yang digugat terutama batas sebelah utara oleh penggugat7 oe menguraikan berbatas dengan tanah bernama Kokolohe, Turong Sinara,Kadieng Alimbo, Pao Kutulu.
    Sehinggaseharusnya penggugat dalam gugatannya menguraikan posisi masingmasing para tergugat sehingga dijadikan pihak dalam perkara ini yaitudalam kaitan dengan apa?. Apakah dalam kaitan kepemilikan para tergugatterhadap tanah dan rumahnya ataukah dalam kaitan dengan kebun yangdimiliki serta dikuasai para tergugat ataukah keduanya?.
Register : 16-12-2021 — Putus : 17-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN POLEWALI Nomor 314/Pid.B/2021/PN Pol
Tanggal 17 Januari 2022 — Penuntut Umum:
IWAN MEX NAMARA, SH
Terdakwa:
HJ. ZAINAB Alias HJ. ZAINAB Binti H. ABDUL HAPID
7971
  • setidaktidaknya adalah sengketa pewarisanyang menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali.Bahwa untuk itu eksepsi Terdakwa dapat diterima dan melepaskanTerdakwa dari segala tuntutan hukum atau ons/ag van rechtsvervoiging.Surat dakwaan tidak sah atau batal karena dakwaan kabur (obscuur libel)Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh karena Terdakwamelakukan tindakan, dengan melawan hak memasuki pekarangan milik Hj.Rahmatia (Saksi) atau penyerobotan.Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak menguraikan
    kondisiatau keadaan pekarangan serta tidak menguraikan seberapa luas obyektanah yang di masuki tanpa hak oleh Terdakwa dan tidak menyebut batasbatasnya tanah pekarangan Hj.
    Rahmatia yang dukuasai atau diserobotoleh Terdakwa dan apa alasan Terdakwa menguasai obyek tersebut, namunhanya menyebutkan 35 cm sepanjang batas pekarangan, tanpa menguraiberapa panjang pekarangan dan batasbayasnyaBahwa JPU dalam dakwaannya juga tidak menguraikan kondisiketertutupan pekarangan yang dimasuki terdakwa, tertutup dengan apa danseberapa besar penutupnya.Bahwa surat dakwaan demikian adalah kabur (obscur liebe!)
    Surat dakwaan tidak sah dan batal karena dakwaan kabur (obscuur libel),karena surat dakwaan Penuntut Umum tidak menguraikan kondisi ataukeadaan pekarangan, serta tidak menguraikan luas objek tanah yangdimasuki Terdakwa secara tanpa hak dan tidak menyebut batasbatas tanahyang dikuasai Hj. Rahmatia yang diserobot Terdakwa;3.
Register : 03-04-2020 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 03-04-2020
Putusan PN KEPANJEN Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Kpn
Tanggal 18 September 2019 — Perdata Sdr. Partono, Dkk lawan Drs. H.M. Djoewaeni
15168
  • Oleh sebabitu gugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sangat patut danberalasan hukum gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syaratformil;Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai batas batas tanah yang menjadi obyek sengketa.
    Namun Penggugattidak menguraikan secararinci apa yang menjadi dasar diletakkannya sita jaminan terhadap obyeksengketa beserta dasar hukumnya.
    Sehingga nampak tidak ada korelasiantara posita dan petitum gugatan Penggugat;Bahwa Penggugat tidak jelas menguraikan peristiwa yang terjaditermasuk perbuatan wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum.Penggugat menyebutkan bahwa gugatannya merupakan gugatan ingkarjanji, namun dalam posita nya Penggugat tidak menguraikan detailadanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat karena memangpada kenyataannya tidak pernah ada perjanjian yang dilakukan antaraPenggugat dan Tergugat.
    Oleh sebab itugugatan Penggugat menjadi kabur sehingga sangat patut dan beralasanhukum gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil;Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara detail mengenai batas batas tanah yang menjadi obyek sengketa.
    Namun Penggugat tidak menguraikan secararinci apa yang menjadi dasar diletakkannya sita jaminan terhadap obyeksengketa beserta dasar hukumnya. Sehingga nampak tidak ada korelasiantara posita dan petitum gugatan Penggugat;4. Bahwa Penggugattidak jelas menguraikan peristiwa yang terjadi termasukperbuatan wanprestasi ataukah Perbuatan Melawan Hukum.
Register : 07-05-2014 — Putus : 16-06-2014 — Upload : 23-06-2014
Putusan DILMIL I 07 BALIKPAPAN Nomor 37-K/PM.I-07/AD/V/2014
Tanggal 16 Juni 2014 — Cucuk Risayanto Serka / 21000092120981 Batimin Sintel Denmadam VI/Mlw
8132
  • Pembacaan keberatan yang diajukan oleh Dibya SistaArumadatu, SH, Lettu Chk NRP 11080134651285 selaku PenasihatMenimbangHukum di depan sidang Pengadilan yang pada pokoknya sebagaiberikut :2.Keberatan Penasihat Hukum.Bahwa surat dakwaan yang dibacakan Oditur tanggal14 Juni 2014 tidak menguraikan fakta secara cermat danjelas serta lengkap sebagaimana terjadinya tindak pidanaPenyalah gunaan Narkotika bagi diri sendiri, yangdidakwakan kepada Terdakwa.Karena itu Penasihat Hukum memohon :a.
    Bahwa Oditur Militer telah begitu cermat, jelaslengkap dalam menguraikan tindak pidana yang dilakukanoleh Terdakwa, karena pada saat di lakukan pemeriksaanurine di Makodam VI/Mlw telah disebutkan waktu tempat danjam secara cermat, jelas dan lengkap dan Penasihat Hukumdalam Eksepsinya sudah masuk dalam pokok perkara yangbukan diperiksa.b. Karena itu Oditur Memohon :1. Menyatakan menolak Eksepsi PenasihatHukum Terdakwa2. Menyatakan berwenang memeriksa danmengadili perkara ini.3.
    Pengertianmengenai Tindak Pidana harus menguraikan unsurunsurtindak pidana termasuk meliputi cara tindak pidana dilakukanoleh Terdakwa, dan menyebut waktu dan tempat TindakPidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun dalamDakwaan Oditur Militer, Oditur Militer tidak menguraikansecara lengkap dan jelas unsurunsur Tindak Pidanatermasuk meliputi cara Tindak Pidana dilakukan olehTerdakwa, dan tidak menyebut waktu dan tempat tindakPidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga DakwaanMenimbangMenimbangMenimbangOditur
Register : 18-08-2011 — Putus : 04-10-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 87/ Pdt.G/2011/PN.Bpp
Tanggal 4 Oktober 2012 —
398
  • (Alm) ;e Foto copy Akta Kelahiran anak anak dari Tergugat I dan MUHAMMAD ARPAWELLANG (Alm) ;e Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) anak anak dari Tergugat I danMUHAMMAD ARFA WELLANG (Alm) :Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugatdalam jawabannya menolak dalil gugatan Pengggugat dan menguraikan :Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan padatanggal 27 Agustus 2010 menuduh Tergugat I pengakuan hutang sebesar Rp. 100.000.000.
    (seratus juta rupiah) kepadaTergugat I ; Menimbang, ................Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan bahwa Hj. SITIMELATI (Tergugat I) selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku wali dari anakanaknya yang masih dibawah umur yaitu : 1. LUKMAN FAKHRUDDIN ZAKAWALLT, 2.ISA AMALIAH dan 3.
    (Almarhum), (bukti P 6) :e Foto copy Akta Kelahiran anak anak dari Tergugat I dan almarhum MUHAMADARFAH WELLANG ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya juga menguraikan, bahwapada tanggal 27 September 2010 Tergugat I telah datang kerumah Penggugat untukmembayar Fee dari hutang tersebut sebesar Rp. 10.000.000.
    (seratus jutarupiah) selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengantanggal 27 Pebruari 2011 ; Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan bukti P 4 berupa Kwitansi tertanggal 27Agustus 2010 yang menguraikan telah terima dari LASMARIA DAMANIK uang sejumlahRp. 100.000.000.
    yang nyata telah atausedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilakukan ; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang menguraikan karenaadanya ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan Tergugat dan mengakibatkan adanyakerugian yang dialami Penggugat, maka untuk itu akan dipertimbangkan kerugian yangdialami Penggugat ; Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menguraikan bahwa kerugianyang dialami Penggugat berupa :a Kerugian Materiil :e Uang tunai yang diberikan Penggugat
Register : 25-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 13/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 2 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : Nyimas Fathul Nazily Diwakili Oleh : MASAGUS M JAYAWIKRAMA SH MH
Terbanding/Tergugat I : H. Sukarman
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang
7739
  • harus dituntutnya Nyimas Camelia Rabeka dan Achmad Satar dalam perkara a quo adalah salah dan tidak berdasar pada hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak;
  • Menimbang, bahwakeberatan keberatan yang diajukan dalam memori banding kuasa Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

    Menimbang, bahwa kuasa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori banding tertanggal 21 Januari 2019 pada pokoknya menguraikan

    Adapun memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat hanyalah mengulang-ulang saja dan tidak relevan:

    Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I semula Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori banding tertanggal 18 Maret 2019 pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut :

    1. Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I menolak / membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Banding dahulu Penggugat yang dituangkan dalam
    memori bandingnya, Pemohon Banding dahulu Penggugat oleh karena dalil-dalil yang disampaikan tidak beralasan dan tidak berdasarkan menurut hukum ;
  • Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang (Judex Factie) telah memuat dan menguraikan secara tepat, cermat, benar, adil semua keadaan, argumentasi hukumnya serta alasan-alasan yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam putusannya;
  • Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri
  • Adapun memori banding yang diajukan olehPembanding/Penggugat hanyalan mengulangulang saja dan tidakrelevan:Menimbang, bahwa kuasa Terbanding semula Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dalam kontra memori banding tertanggal 18 Maret2019 pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Terbanding dahulu Tergugat !
    menolak / membantah dengantegas seluruh dalildalii Pemohon Banding dahulu Penggugat yangdituangkan dalam memori bandingnya, Pemohon Banding dahuluPenggugat oleh karena dalildalil yang disampaikan tidak beralasan dantidak berdasarkan menurut hukum ;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan NegeriPalembang (Judex Factie) telan memuat dan menguraikan secara tepat,cermat, benar, adil semua keadaan, argumentasi hukumnya serta alasanalasan yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam putusannya
Register : 21-04-2021 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN BATAM Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
ZUL ARIF
Tergugat:
PT. BATAM RIAU BERTUAH
5941
  • Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya(fetelijkegronden);2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya(rechtgronden);c. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaaldeconclusie) atau petitum:a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer yang merupakantuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh Penggugatsebagaimana yang dijelaskan dalam posita;b.
    Melainkan juga asasasasumum yang terdapat di dalam lapangan hukum (a/gemen beginsel);Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati gugatan Penggugattersebut, dimana Penggugat dalam petitum gugatan meminta agar Tergugatdinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun ternyata Penggugatdalam posita atau fundamentum petendinya tidak menguraikan dengan jelasperbuatan Tergugat yang mana dimaksudkan oleh Penggugat sebagaiPerbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam petitum gugatan aquo dandasar hukumnya;Menimbang
    Klausula BakuPelaku usaha dilarang membuat pernyataan bahwa Pelaku Usaha berhakmenolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasayang dibeli oleh Konsumen, selanjutnya posita angka 12 (dua belas)menyebutkan bahwa apabila Pelaku usaha melanggar ketentuan Pasal 18tersebut dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 5 (lima) tahun ataupidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah);Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat tersebutternyata Penggugat menguraikan
    tentang adanya perbuatan melawan hukumdalam konteks hukum pidana (Wederrechtelijk formil), yang memuat sesuatuperbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang,sehingga hal tersebut seharusnya dibuktikan dalam ranah hukum pidana danbukanlah bagian dari ranah hukum perdata, dan atau apabila Penggugat dalamgugatannya menuntut sesuatu akibat adanya Perbuatan Melawan HukumPerdata, seharusnya Penggugat menguraikan dengan jelas mengenai dasarhukum dari Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks
    hukum perdata, namunternyata Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum dariPerbuatan Melawan Hukum Perdata tersebut;Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas sehingga Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut menjadi tidakjelas atau kabur (obscuur libel);Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN BtmMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelasatau kabur (obscuur libel) maka Hakim berpendapat gugatan
Register : 18-01-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 02-05-2019
Putusan PN KUDUS Nomor 2/Pdt.G/2018/PN Kds
Tanggal 21 Agustus 2018 — -H. SUPENO, DKK x -MASHUDI, DKk -SITI AMINAH
426216
  • Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan cacatformil karena tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan gugatan,hal ini dapat terlihat dari format gugatan yaitu tentang hal gugatan yangditulis dengan gugatan warisan tetapi dalam uraian posita diuraikantentang perbuatan melawan hukum;Halaman 8 Putusan Nomor 490/Pdt/2018/PT SMG..
    Bahwa gugatan Para Penggugat jelasjelas tidak memenuhi persyaratansebuah gugatan karena tidak menguraikan secara jelas dasar gugatan(grondslag van de lis), yang semestinya menguraikan hubungan hukum(rechtsverhouding), antara Para Penggugat dengan materi objek sengketadan selanjutnya menguraikan hubungan hukum objek sengketa denganPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga menyebabkan gugatancacat formildan kabur (obscuur libel);.
    Bahwa Para Penggugat juga tidak bisa menguraikan secara sistematistentang objek sengketa karena tidak menyebutkan batas batas tanahyang menjadi objek sengketa sehingga akan menyulitkan ketika akandilakukan pemeriksaan setempat dan berdasarkan yurisprudensiHalaman 9.
    Bahwa ketidaksinkronan gugatan Para Penggugat juga dapat dilinat dariuraian posita gugatan Para Penggugat yang tidak menguraikan tentangganti kerugian tiba tiba dalam petitum angka 8 menyatakan menghukumPara Tergugat untuk membayar biaya kerugian karena keterlambatanmengembalikan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, itupuntidak dijelaskan minta ganti rugi berapa?
    Bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Para Penggugat tidakjelas dalam menguraikan harta peninggalan dari almarhum H. Kayin danalmarhumah Hj. Kusnipah. Para Penggugat hanya menyebut Semasahidupnya almarhum H. Kayin dan almarhumah Hj. Kusnipah disampingHalaman 15.
Register : 26-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 03-10-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 428/Pdt.P/2019/PA.Mks
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
104
  • Pada Pasal tersebut di atas, ternyatabahwa perubahan identitas dalam Akta Nikah tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa perkara perubahan identitas pada Akta Nikah,menjadi wewenang Pengadilan Agama karena ditunjuk Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007, Tentang PencatatanPernikahan, yang pada pokoknya menguraikan bahwa perubahan biodatasuami, istri ataupun wali harus berdasarkan putusan pengadilan.
    Adapunpengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama sebagaimanadiuraikan pada Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama RI tersebut;Menimbang, bahwa permasalahan kewenangan Pengadilan Agamadalam mengadili perkara perubahan biodata pada Akta Nikah, kemudianmuncul dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018,sebab pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama tersebut,menguraikan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harusberdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;Hal
    cukup, cocok dengan aslinya, isi buktitersebut antara lain menjelaskan bahwa Pemohon benarbenar telahmelakukan perekaman KTPel dan terdata dalam perekaman databasekependudukan Kota Makassar, sehingga bukti tersebut telah memenuhisyarat formal dan materiil dan oleh karenanya bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, berupa Fotokopi KartuKeluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut antara lain menguraikan
    bahwa Pemohon II dilahirkan padatanggal 23 Agustus 1983 di Makassar, bukti tersebut memenuhi syaratformal dan materiil, sehingga diterima sebagai bukti yang sempurna danmengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Fotokopi KartuKeluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya,isi bukti tersebut antara lain menguraikan bahwa Pemohon II dilahirkan padatanggal 25 Agustus 1983 di Makassar, bukti tersebut memenuhi syaratformal dan materiil, sehingga diterima sebagai
Putus : 27-10-2014 — Upload : 23-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 106/PDT/2014/PTK
Tanggal 27 Oktober 2014 — - Ny. HERONI G. S. DUPE, Cs. vs - Tn. GIANTO
11752
  • dalildalil/ argument Terlawan semula Penggugatsebagai berikut : B Tentang gugatan Terlawan/ Penggugat :Dalam Eksepsi:1 Eksepsi cacat formil := Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan, telahmenempatkan pihak yang secara hukum belum cakap/dalam pengampuan (curatik) sebagai pihak yang harusbertanggung jawab secara hukum dalam gugatan iniyaitu Tergugat V yang masih dibawah umur ataudibawah Perwalian sehingga menyebabkan gugatanPenggugat/Tedrlawa mengandung cacat= Bahwa dalam uraian gugatan Penggugat/Terlawan,telah menguraikan
    Santi Karya dan menguraikan lagi oleh CV. SantiKarya sendiri. Bahwa dalil Penggugat/ Terlawan demikian sangatbertentangan dengan kaidahkaidah hukum Perseroan,sebab jika Terlawan menggugat CV.
    Santi Karyasebagaimana dalam uraian gugatannya, maka yang patut ditempatkan sebagai Tergugat adalah Anggota PerseroPengurusnya bukan di tujukan kepada TergugatTILT,1V,V oleh karena itu gugatan penggugat/Terlawanmengandung cacat formil ;2 Eksepsi Obscuur Libel (Tidak jelas atau kabur): = Bahwa gugatan Penggugat/Terlawan dalam dalilpositanya tidak secara tegas menguraikan perbuatanpesan bahan bangunan dilakukan oleh almarhum M.A.Dupe atau CV.
    Santi Karyasendiri (Badan Hukum).Berdasarkan uraianuraian eksepsi tersebut diatas mohonsurat gugatan Penggugat/Terlawan patutlah dikesampingkan atau gugatan Penggugat Tidak DapatDiterima; Dalam Pokok Perkara := Bahwa surat gugatan Penggugat/Terlawan tertanggal 23 Agustus2012, tidak secara tegas dan jelas menguraikan alasan terjadinyawanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh almarhum M.A.Dupe dan para Tergugat ;= Bahwa dalil gugatan Penggugat/Terlawan jika di pahami adalahmasalah hutang piutang
    mendalilkan adanya bunga usahaternilai Rp. 200.000.000,( dua ratus juta rupiah), dalil tersebutsangat tidak berdasar, sebab tidak merinci secara jelas dan tegasbunga usaha tersebut di peroleh darimana, oleh karena tuntutanbunga usaha tersebut patut di kesampingkan, demikian jugatuntutan material dari Penggugat/Terlawan sangat tidakberalasan sehingga patut pula di kesampingkan ;= Bahwa dalildalil Penggugat/ Terlawan pada point 23,24, dan 25merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum, karenatidak menguraikan
Putus : 31-01-2007 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2752K/PID/2006
Tanggal 31 Januari 2007 — I Kadek Rana
2513 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2752 K/PID/2006kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 29 September 2006dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut UndangUndang,oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :1.Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaannya adalahkabur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal
    143 ayat (2) b KUHP olehkarena Jaksa/Penuntut Umum baik dalam menguraikan unsurunsur tindakpidananya maupun dalam uraian perbuatan Terdakwa tidak cermat, jelasdan lengkap dalam uraian dari dakwaannya oleh karena jelas dalam BeritaAcara Pemeriksaan pihak Penyidik Kepolisian menyebutkan tempatkejadian adalah di kamar mandi (WC) untuk wanita yaitu kamar mandi disebelah utara kamar Terdakwa dan dalam sketsa TKP tanpa skala yangjelas tergambar letak kamar mandi (WC) tersebut.
    Yangseharusnya menguraikan tempat yang tepat adalah di kamar mandi (WC)untuk wanita, bukan hanya di kamar mandi sebab disamping kamarmandi/WC untuk wanita juga terdapat kamar mandi lainnya (hal mana telahPenasehat Hukum Terdakwa dengan jelas pula uraikan dalam memoribanding dari halaman 5 sampai dengan halaman 6).
    No. 2752 K/PID/2006uraian perbuatan materiil dari terdakwa antara lain : hanya menguraikan,bet ee eee eteeeeeaee pada saat korban Ni Luh Putu Purniawati buang air kecil didalam kamar mandi Art Shop Terdakwa mengikuti dari belakang tanpasepengetahuan korban, kemudian pada waktu korban selesai buang airkecil lalu Terdakwa menjerat leher koroban dengan sabuk stagen yangdibawa oleh korban saat buang air kecil yang digantungkan di lehernyadan seterusnya ..............4.
    adanya niat dariTerdakwa menghilangkan nyawa korban, karena Terdakwa merasacemburu dan marah akibat cerita korban dan seterusnya ...............Dengan tidak diuraikannya motif atau kehendak/niat Terdakwa mengikutikorban dari belakang, sehingga dengan demikian Jaksa/Penuntut Umumtidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan uraianperbuatan materiil dalam dakwaannya, hal mana telah pula PenasehatHukum Terdakwa uraikan dalam memori banding Terdakwa dari halaman7 sampai dengan 9.
Register : 29-12-2020 — Putus : 26-03-2021 — Upload : 26-03-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 723/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 26 Maret 2021 — Pembanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
Pembanding/Turut Tergugat II : DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI
Terbanding/Penggugat I : WAHIDIN
Terbanding/Penggugat II : ZULKHAIR
Terbanding/Tergugat : MAHKAMAH ORGANISASI PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
10962
  • Dalam Gugatannya PENGGUGATmempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum ataspelaksanaan Muktamar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 2930Desember 2018.PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detailterkait kerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGATakibat perbuatan TERGUGAT~ sehingga PENGGUGATmengajukan gugatan aquo.
    Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidakmenguraikan alasan yang jelas danrinci PENGGUGATmenggugat atau menarik TURUT TERGUGAT 1 dalam perkaraaquo.PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apayang dilakukan TURUT TERGUGAT 1. Hal ini tidak dapat ditemukanbaik dalam posita maupun petitum gugatan.D.
    PENGGUGAT tidak menguraikan apa tindakan TURUTTERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT dan apa kaitannya TURUTTERGUGAT ditarik dalam perkara aquo ini semua tidak diuraikansecara jelas dan detail sebagaimana formalitas syarat gugatan PMH.karena gugatan PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas danrinci kerugian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukanPARA TURUT PENGGUGAT juga tidak menuntut nilai kerugian yangdidalilkan dalam petitumnya, padahal syarat mutlak suatu tindakanperbuatan melawan hukum adalah
    Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya sama sekali tidak menguraikanalasan yang jelas dan rinci PENGGUGAT menggugat atau menarik TURUTTERGUGAT 2 dalam perkara aquo.PENGGUGAT juga tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yangdilakukan TURUT TERGUGAT 1.
    Dalam Gugatannya PENGGUGATmempersoalkan terkait adanya perbuatan melawan hukum atas pelaksanaanMuktamar Luar Biasa di Bogor pada tanggal 2930 Desember 2018.PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas, tegas dan detail terkaitkerugian konkrit seperti apa yang dialami PENGGUGAT akibatperbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatanaquo.
Register : 24-02-2015 — Putus : 13-04-2015 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 20/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 13 April 2015 — Pembanding/Tergugat : PT. SINAR MITRA SEPADAN Finance Diwakili Oleh : JAIMEZ JEANE TS KAMBEY,SH.
Terbanding/Penggugat : Ust. Abdulatif Dahlan Diwakili Oleh : BAHRODIN,SH.M.Hum
Turut Terbanding/Tergugat : Masruroni
6123
  • Posisi PT.Sinar Mitra Sepadan tidak sepantasnyamenjadi Tergugat dalam perkara ini, sebab sejak semula PT.Sinar MitraSepadan Finance tidak mengetahui urusan antara Penguggat denganTergugat II, hingga penggugat menguraikan duduk masalah dalam positasurat gugatannya;Bahwa ldentitas Tergugat III dalam dalam surat gugatan tidak adaterdaftar pada bagian personalia PT.SMSFinance sebagai Tergugat aquo, sehingga tidak dapat ditentukan dengan pasti pihak mana yangdimaksud sebagai Tergugat III dalam perkara
    Dalam hal ini Penggugat telah gagal menguraikan tentangketakutannya ;Bahwa Penggugat telah mengemukakan pada dalil angka 7, bagianposita surat gugatan bahwa ianya telah membeli unit mobil avanzadimaksud secara betul.
    Akan tetapi tidak menguraikan tata carapembelian yang betul, karena tidak menjelaskan/menguraikan tentangpihak yang berhak untuk menjual unit mobil tersebut ;Bahwa dalil posita surat gugatan, angka 9, mempersoalkan ketidakkehatihatian pihak Tergugat aquo dalam hal melaksanakan proseskredit, dimana BPKB unit mobil Avanza tersebut telah dijadikanHal 12 dari hal 27 Put. 20/PDT/2015/PT.SMR.jaminan.Tanpa menguraikan secara rinci tentang ketidak hatihatiandimaksud, apalagi proses tersebut sama sekali tidak
    ada hubungannyadengan Penggugat aquo ;Bahwa dalil posita surat gugatan, pada angka 10 juga kabur, karenamempersoalkan tentang surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor :90188868036, tanpa menguraikan kepentingan Pengugat terkait denganitu dan tanpa menguraikan dasar hukum yang mengatur bahwa Tergugat atau Tergugat Ill harus menyerahkan surat perjanjian dimaksud kepadapihak Penggugat aquo ;Bahwa dalil posita surat gugatan pada angka 13 adalah mutlak kabur,dimana dinyatakan bahwa Tergugat III telah
    Tentang alatalat buktiadalah kebebasan para pihak yang berperkara untuk mengajukan, tanpadinyatakan sah dan berharga ;Bahwa jenis gugatan dalam perkara ini adalah tentang perbuatanmelawan hukum, akan tetapi tak satu dalilpun pada surat gugatan telahmencantumkan/menguraikan tentang hukum positif tertentu yang telahdilawan oleh para Tergugat dalam perkara ini ;Bahwa sSeluruh surat gugatan dalam perkara ini adalah kabur, baik secaramateri (isi) maupun secara formal (bentuk) ;2.
Register : 03-02-2022 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTA PALANGKARAYA Nomor 5/Pdt.G/2022/PTA.PIk
Tanggal 16 Februari 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
179107
  • Dalam duduk perkara Majelis Hakim telah menguraikan secara tepat,singkat dan jelas kronologi proses jawab menjawab, menguraikan positadan petitum dan juga telah menguraikan secara baik tentang prosespembuktian;3. Majelis Hakim telah menguraikan pokok sengketa secara singkat apayang digugat oleh Penggugat serta menguraikan bantahan Tergugat danjuga telah merumuskan sengketa yang harus dibuktikan;4.
Register : 26-03-2018 — Putus : 16-05-2018 — Upload : 06-07-2022
Putusan PT MAKASSAR Nomor 131/PDT/2018/PT MKS
Tanggal 16 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : Hj. ROSNIDAR, S.Pd. Binti SAPPE Diwakili Oleh : ABDUL RAHMAN DALLE, SH.
Terbanding/Tergugat I : PARANYAI Bin TUTO
Terbanding/Tergugat II : JUHAEDAH Binti SAPPE
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULUKUMBA
593
  • bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta membaca secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 6 Juni 2017 No. 6/Pdt.Bth/2017/PN.Blk serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pembantah, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan