Bertentangan secara Prosedural Peraturan Menpan/RB Nomor13 Tahun 2014 yaitu dengan alasan sebagai berikut:1.

Peraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014;Halaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/20172. Pembentukan Panitia Seleksi oleh Tergugat adalah tidakpernah berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN), sehingga secara prosedural bertentangan denganangka Il. huruf A. angka 1. Huruf a.

Peraturan Menpan/RBNomor 13 Tahun 2014;Kaidah hukum prosedural ini terkait dengan Bagian KeenamPengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan PimpinanTinggi Pasal 120 UU ASN menentukan bahwa:(1)Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi, pejabat Pembinakepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannyakepada KASN;KASN melakukan pengawasan pengisian jabatanpimpinan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baikberdasarkan laporan yang disampaikan oleh pejabatPembina kepegawaian maupun atas inisiatif sendiri

Pada halfaktanya bahwa SK yang diterbitkan Tergugat pada angka 3dibuat dan ditandatangani pada tanggal 17 Mei 2016 dan jugaSK yang diterbitkan oleh Ketua Panitia Seleksi ditandatanganipada tanggal 17 Mei 2016;Bahwa dalam pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggipratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif hanya tingkatKabupaten Bener Meriah, sehingga bertentangan denganPeraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014 pada angka Ilromawi huruf B. angka 1. huruf c. angka 3). huruf a). yangmenambahkan

Bertentangan secara Substansi dengan UU ASN danPeraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014;1.Bahwa UU ASN BAB XI Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggimulai dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 120 junctoPeraturan Menpan/RB Nomor 13 Tahun 2014 secara filosofis,yuridis dan sosiologis bermakna aparatur sipil negara adalahmanusiawi, bermartabat, adil dan beradab, sehingga terbebasdari kepentingan komunitas politik tertentu.

Kabid Pengambangan dan kesejahteraan BKDKabupaten Kediri ;Bahwa saksi menjelaskan tentang penerimaan CPNS K2 di Pemkab Kediripada tahun 2018 ;Bahwa dasar hukum penerimaan CPNS dari honor K2 ke PNS di KabupatenKediri adalah PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 56 Tahun 2012, SE Menpandan RB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 danPeraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;Bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K2 adalah diangkat oleh pejabatyang berwenang, bekerja di

2005 dan sampai saat ini masih bekerjasecara teruS menerus, berusia sekurangkurangnya 19 (sembilan belas)tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari2006 ;Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K2 di Kabupaten Kediri terakhirpada tahun 2013 ;Bahwa yang melaksanakan seleksi adalah Panitia Seleksi Nasional(Panselnas) ;Bahwa peserta CPNS K2 harus mengikuti ujian untuk dapat diterima sebagaiCPNS dan tidak ada PNS yang tibatiba muncul nama dan tidak adarekomendasi dari BKN atau Menpan

dan RB No. 05Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan Peraturan KepalaKepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ; Bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K2 adalah diangkat oleh pejabatyang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 (Satu)tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerjasecara teruS menerus, berusia sekurangkurangnya 19 (sembilan belas)tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari2006 ; Bahwa pelaksanaan

danRB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan PeraturanKepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN GprMenimbang, bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K2 adalahdiangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masakerja minimal 1 (Satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saatini masih bekerja secara teruS menerus, berusia sekurangkurangnya 19(sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari

46 (empat puluh enam) tahunper 1 Januari 2006 ;Menimbang, bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K2 di KabupatenKediri terakhir pada tahun 2013 dan yang melaksanakan seleksai adalah PanitiaSeleksi Nasional (Panselnas) ;Menimbang, bahwa peserta CPNS K2 harus mengikuti ujian untukdapat diterima sebagai CPNS dan tidak ada PNS yang tibatiba muncul namadan tidak ada rekomendasi dari BKN atau Menpan dan RB ;Ad.3 unsur turut serta melakukanMenimbang, bahwa menurut R.

telah mengenal Menpan sehinggakalau ada akan masuk pegawai, maka bisa diusahakan untuk masukmenjadi CPNS dimana pengangkatan CPNS tersebut bulan Oktobertahun 2012 untuk 32 kementrian pusat tanpa melalui test atau jalurkhusus dimana biaya untuk menjadi CPNS diminta uang antara Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.80.000.000.

Bahwa berawal dariperkenalan dengan Saksi Edi Suprihatin dari Saudara Asep, lalu teman Terdakwa yangbernama Dedi mengatakan kenal dengan Menpan. Bahwa Terdakwa dikenalkan dikenalkanHalaman 25 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/PN.

Bahwa berawal dari perkenalan dengan Saksi Edi Suprihatin dari Saudara Asep,lalu teman Terdakwa yang bernama Dedi mengatakan kenal dengan Menpan. BahwaTerdakwa dikenalkan dikenalkan dengan Saksi Edi Suprihatin oleh Dedi dan Terdakwamenjelaskan telah mengenal Menpan sehingga kalau ada akan masuk pegawai, maka bisaHalaman 27 dari 36 Putusan Nomor 122/Pid.B/2015/PN.

Bahwa berawal dariperkenalan dengan Saksi Edi Suprihatin dari Saudara Asep, lalu teman Terdakwa yangbernama Dedi mengatakan kenal dengan Menpan.

Bahwa berawal dari perkenalan dengan Saksi Edi Suprihatin dari Saudara Asep,lalu. teman Terdakwa yang bernama Dedi mengatakan kenal dengan Menpan.

Sedangkan penggugat sudah membuat~ pernyataan untukmemilih JFA, saat diusulkan masa kerja golongan/ruangIII/d adalah 2 tahun dengan angka kredit 350, namunsetelah terbit Keputusan Gubernur AcehNo.Peg.821.29/169/2004 tanggal 4 Mei 2004 masa kerjapenggugat dengan golongan / ruang III/d adalah 3 tahun1 bulan seharusnya angka kredit sebesar 375, sesuaiKeputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,pada lampiran.

NAD, diberikantunjangan fungsional setiap bulannya Rp.475.000,dengan masa kerja golongan/ruang III/d adalah 4 tahun 2bulan sesuai dengan Keputusan MENPAN No.19 tahun 1996tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditordan Angka Kreditnya, pada lampiran.

Bahwa penggugat dengan angka kredit 400 tersebutmengusulkan untuk naik pangkat ke golongan/ruang(IV/a) sesuai dengan Keputusan MENPAN No. 19 tahun 1996tanggal 2 Mei 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditordan Angka Kreditnya, pada lampiran III/B, dan hasilnyaditerbitkan Keputusan Gubernur Prov. NADNo.BKD.823.4/35/2005 tanggal 12 September 2005 tentangPNS yang namanya Drs. O.K.

Sedangkan harus lulus sertifikasi dalamKeputusan MENPAN No.19 tahun 1996 tanggal 2 Mei 1996tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnyatidak diatur atau tidak dipersyaratkan, dan dalampasal 6 huruf c hanya menyebutkan golongan/ruang IV/as/d IV/c dengan jabatan Auditor Ahli Madya.

Fotocopy Peraturan Menpan Nomor Per/220/M.PAN/2008tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya(Bukti P12) ; 13. Fotocopy usulan DP3 = Atas Nama Penggugat yangditandatangani oleh Inspektur Aceh (Atasan Lansung)Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Perkara Nomor : 03/G/2010/PTUN BNA14.15.16.Penggugat ketika dijabat oleh T.

Bagian Tata Usaha(Kasubag TU) dan Analis Kepegawaian atau Pegawai padaKantor Kementrian Agama (Kantor Kemenag) Kabupaten/KotaseJawa Tengah untuk mengikuti sosialisasi Surat Edaran(SE Menpan dan RB) nomor 05 Tahun 2010 tentang PendataanTenaga Kemenag Kabupaten Kebumen yang menghadirisosialisasi tersebut adalah saksi Suhartono, SH., Bin H.Sudarsono selaku Kasubag TU dan saksi Sugeng Supriyadibin Abu Ngamar selaku Analis Kepegawaian;Sosialisasi tersebut berisi imbauan untuk melakukanpendataan ulang

II.Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau bukanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengankriteria:Diangkat pejabat yang berwenang;Bekerja di instansi pemerintah;Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005;Berusia sekurangkurangnya 19 tahun dan tidak bolehlebih dari 45 tahun per 1 Januari 2006;Walaupun dalam SE Menpan dan RB Nomor 05 Tahun 2010terdapat kriteria Tenaga Honorer Kategori II, namun saatsoSsialisasi

Abdussalamyang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor KemenagKabupaten Kebumen berdasarkan Surat Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor:B.1I1T/2/1153/2005 tanggal5 Oktober 2005 untuk kemudian disampaikan kepada seluruhKepala Sekolah madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), MadrasahTsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) seKabupaten yangmemiliki Tenaga Honorer K.I sesuai dengan SE Menpan danRB Nomor 05 Tahun 2010;Bahwa kemudian pada tanggal

saat ini masih bekerja secara terusmenerus ;Berusia sekurangkurangnya 19 tahun, dan tidak bolehlebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006 ;Bahwa SE Menpan dan RB tersebut kemudian saksi copy,setelah saksi Jlaporkan kepada Kan.

dalam SE Menpan dan RB nomor 5 tahun 2014;Bahwa pada waktu itu saksi tidak membaca peraturantersebut dengan detail, baru setelah ada kasus initerdakwa membacanya;Bahwa dalam laporan Ka Subag TU tidak ada laporan untukmelakukan tenaga kontrak, pendataan tenaga kontrakdilakukan setelah menerima telephone dari analiskepegawaian Kanwil Jateng, yaitu Sdr.

Bahwa sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara &Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Selanjutnya disebut Menpan & RBRepublik Indonesia ) Nomor 03 Tahun 2012 Tanggal 12 Maret 2012Tentang Tenaga Honorer Kategori dan Daftar Nama Tenaga Honorer K.II(selanjutnya disebut K.

II) yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Daerah/Kota, memberikan kesempatan kepada PemerintahDaerah untuk melakukan perekaman data terhadap tenaga honorerKategori dan K.II untuk disampaikan kepada Menpan & RB RepublikIndonesia;.

IITahun 2013, Tanggal 9 Februari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluiOnline sesuai surat Menpan & RB Republik Indonesia NomorB/789/M.PAN/2/2014 Tanggal 9 Februari 2014 untuk diusulkan permintaanNIP ke Menpan & RB Republik Indonesia;.

& ReformasiBirokrasi Ditujukan kepada BKN, (Fotokopi dari fotokopi);Surat Menpan & reformasi Birokrasi NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 Tanggal 30 Juni PerihalPenanganan Tenaga Honorer K.II yang Dinyatakan Lulus HasilSeleksi, (Fotokopi dari fotokopi);Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten DompuNomor 800/467/BKD/2014, Tanggal 28 Agustus 2014 DitujukanKepada Menpan & Reformasi Birokrasi Perihal penundaanpenyampaian Data Tenaga Honorer K.II Yang Tidak Lulus,(Fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu

Nomor 800/250/BKD/2014 Tanggal 22September 2014 Perihal Penyampaian Data tenaga HonorerK.II Hasil Verifikasi dan Validasi Ditujukan Kepada Menpan &Reformasi Birokrasi, (Fotokopi dari fotokopi);Surat Bupati Dompu Nomor 800/538/BKD/2014 Tanggal 7Oktober 2014 Perihal Penyampaian Data Honorer K.II yangbelum Lulus Kepada PD Menpan & Reformasi Birokrasi,(Fotokopi dari fotokopi);Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan Nomor 169/G/TF/2021/PTUN.

Bahwa Tergugat melakukan pemberdayaan aparatur PemerintahKabupaten Bener Meriah dengan cara mengumpulkannya,mendiskusikan dan menindak lanjuti angka 4.1. dan 4.2. tersebut di atasyaitu pada tanggal 11 Mei 2016 di ruang Tergugat membahas tata carapelaksanaan seleksi jabatan tinggi pratama menurut UU ASN danPeraturan Menpan / RB No.13 Tahun 2014 yaitu dengan hasilkonkretnya hari itu juga tanggal 11 Mei 2016 Tergugat mengirimsurat kepada Gubernur Aceh perihal Permohonan lzin MelakukanMutasi Jabatan

Bahwa fakta tanggal 23 Mei s/d tanggal 24 Mei 2016 dilaksanakanwawancara yaitu untuk setiap peserta diuji, dialog, dan wawancara oleh3 (tiga) orang penguji (inprosedural menurut Peraturan Menpan/RBNo.13 Tahun 201 4))5 22+ 222 222 non non noe non nen nee nee neeh.

Bertentangan secara Prosedural Peraturan Menpan / RB No.13Tahun 2014 yaitu dengan alasan sebagai berikut:1. Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerjasebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

Peraturan Menpan / RB No.13 Tahun 20145Pembentukan Panitia Seleksi oleh Tergugat adalah tidak pernahberkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sehinggasecara prosedural bertentangan dengan angka Il. huruf A. angka 1.Huruf a.

Bahwa UU ASN BAB XI Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dariPasal 108 s/d Pasal 120 Jo Peraturan Menpan / RB No. 13 Tahun2014 secara filosofis, yuridis dan sosiologis bermakna aparatur sipilnegara adalah manusiawi, bermartabat, adil dan beradab, sehinggaterbebas dari kepentingan komunitas' politik tertentu.

saksi menerangkan dipenyidik tentang perbuatan yang dilakukanoleh Fajar Waruwu alias Ama Fani dari bulan Oktober 2013 sampai bulanFebruari 2014 dirumah saksi di Jalan Pelita damai No.6 Gunungsitoli,memberi harapan kepada saksi untuk urusan pemenangan CPNS denganmewajibkan syarat antara lain Nomor ujian, Ijazah Asli, dan sejumlah uangdan Mercyani Telaumbanua alias Ina Fani yang telah mengambil uangsaksi untuk meloloskan masuk calon pegawai Negeri Sipil di Kementrianpendayagunaan Aparatur negara ( Menpan

, dan menjanjikan mencari Tim lain dari Menpan dan BKNpusat;Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Fajar Waruwu menghubungi saksilewat Handphone meyakinkan saya bahwa dia sudah mendapat tim dariMenpan dan BKN pusat dan mengatakan kepada saksi agar menambahorangorang yang mau diurus CPNS dan kalau bisa sebanyakbanyaknyakarena katanya ada penambahan CPNS sekitar 7000 orang untuk seluruhHalaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2016 /PN GstIndonesia . berdasarkan hal yang dimaksudkan Fajar Waruwu tersebut

lalusaksi mengirim daftar nama CPNS tambahan sebanyak 11 orang sehinggajumlah seluruhnya 16 (Enam) belas orang ;Bahwa pada tanggal 15 januari 2014 Fajar waruwu menghubungi saksimelalui Handphone memberitahukan kepada saksi bahwa sudah diterimasemua CPNS yang telah diurus tersebut oleh Menpan dan BKN pusat danmengatakan supaya mengurus surat Keterangan Sehat, SKCK, terhadapnamanama yang telah diberikan kepada Fajar waruwu dan sekaligus biayapengurusan dari masingmasing yang diurus CPNS di Menpan

alu dibuat tanda terimadi kwitansi yang ditulis tangan langsung oleh Fajar Waruwu ;Bahwa kwitansi tanda terima uang tersebut benar yang dibuat dan ditulistangan serta ditanda tangani langsung oleh Fajar Waruwu setelah saksimenyerahkan uang tersebut;Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut Fajar Waruwu adamembicarakan tentang biaya pengurusan CPNS tahn 2013 di Jakarta danmengatakan bahwa ada orang di Jakarta yang dapat untuk mengurus keMenteri pendayagunaan Aparatur Nagara dan Refomasi Birokrasi(Menpan

penerimaan CPNSformasi tahun 2013 dan menyatakan kepada saksi mampu untuk mengurusdan meloloskan karena ada kawan atau koneksinya di Jakarta yang bisamasuk ke Menpan sehingga pada saat itu Fajar Waruwu langsungmenghubungi temannya di Jakarta dan langsung berkomunikasi melaluiHand phonenya dengan memasang speaker dan memperdengarkanpembicaraan mereka kepada saksi yang mengatakan bahwa dapat diuruslulus CPNS dan kalau gagal uang kembali ;Bahwa biaya yang ditawarkan Fajar Waruwu pada saat itu tidak

pertama bulan Oktober 2018 ini sayamengikuti perkuliahan, tentu saja setelan melapor ke atasan langsung saya(Pejabat Administrator) dan juga atas sepengetahuan pejabat JPT Pratama(atasan atasan langsung saya), juga atas sepengetahuan Bagian SDM LAN.Akan tetapi pada minggu ketiga bulan Oktober ini, saya diminta Bagian SDMuntuk tidak melanjutkan perkuliahan karena saya dianggap tidak memenuhiketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan

Jika mengacu SE Menpan RB Nomor 4/2013ini, yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan Tugas Belajar karenausianya melewati 40 tahun (SE Menpan RB No 4/2013 Angka 3.1. hurufe.3), juga tidak bisa mendapatkan Izin Belajar karena yang bersangkutanmeninggalkan tugas jabatannya (SE Menpan RB No 4/2013 Angka 3.2.huruf c);Terinspirasi dari kasus Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan IslamDepartemen Agama Nomor Dj.I/PP.00.9/973/2009, yang mana Surat Edarantersebut telah diputuskan oleh Mahkamah Agung

Hal ini menjadikendala lain karena dalam SE Menpan RB Nomor 4/2013 dinyatakan TugasBelajar dan/atau zin Belajar dapat diberikan jika status akreditasi PerguruanTingginya minimal B;Saya memahami filosofi dibalik regelling tersebut yakni agar terjaminkualitasnya, tidak asal kuliah, atau kuliah pada Perguruan Tinggi abalabal.Tetapi perlu dipertimbangkan untuk jenis kelas Internasional dan memilikisumber daya yang memadai, sebab rendahnya nilai akreditasi tidaksematamata dikarenakan buruknya kualitas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku berdasarkan Pasal 362 PP 11 Tahun 2017;Selain itu, Keputusan Tergugat a quo terdapat kekurangan yuridis danjika Keputusan Tergugat a quo akan menjadi benar, seharusnyamencantumkan dasar hukum dalam konsideran yuridisnya, yaituSURAT KEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan

(bertentangan dengan asaslegalitas).; Tidak berdasarkan pada asasasas hukum yang berlaku,karena ketentuan Pasal 252 PP 11/2017 memberlakukan asaslegalitas, asas non retroaktif serta asas kepastian hukum.; Mengandung unsur kekurangan yuridis, yaitu) dalamKeputusan Tergugat a quo tidak mencantumkan dasar hukumSURAT KEPUTUSAN BERSAMA, Mendagri, Menpan danReformasi Birokrasi dan Kepala BKN, Nomor : 182/6597/SJ,Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018, tanggal 13September 2018, yang menjadi aturan

;Jika diperhatikan lebih seksama maka terdapat inkonsistensi pendapatpenggugat terhadap Surat Keputusan bersama tersebut, disatu sisiPenggugat menyarankan Surat keputusan Bersama dijadikan dasarhukum dalam konsideran yuridis Keputusan a quo, sebagaimana uraianPenggugat dalam posita alinea 2 halaman 9 yang menyatakan .......jika Keputusan a quo akan menjadi benar seharusnya mencantumkandasar hukum dalam konsideran yuridisnya yaitu SURAT KEPUTUSANBERSAMA , Mendagri, Menpan, dan Reformasi Birokrasi

Menurut Penggugat sesuai posita alinea 2 halaman 9 yangmenyatakan bahwa Keputusan Tergugat a quo terdapat kekuranganyuridis, lebih lanjut Penggugat menyatakan : ..... jika Keputusan aquo akan menjadi benar seharusnya mencantumkan dasar hukumdalam konsideran yuridisnya yaitu SURAT KEPUTUSAN BERSAMA,Mendagri, Menpan, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BKN, nomor182/ 6597/ SJ, nomor 15 tahun 2018, nomor 153/Kep/2018, tanggal13 september 2018.

Eksepsi Kurang Pihak (Plurius litis consortium). ; Dalam Posita Gugatan Penggugat tercantum dalam alinea II halaman 9 yangmenyatakan : ..... jika Keputusan a quo akan menjadi benar seharusnyamencantumkan dasar hukum dalam konsideran yuridisnya yaitu SuratKeputusan Bersama, Mendagri, Menpan, dan Reformasi Birokrasi danKepala BKN, Nomor 182/ 6597/ SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/Kep/2018, tanggal 13 September 2018.

Kabid Pengambangan dan kesejahteraan BKDKabupaten Kediri ;Bahwa saksi menjelaskan tentang penerimaan CPNS K2 di Pemkab Kediripada tahun 2018 ;Bahwa dasar hukum penerimaan CPNS dari honor K2 ke PNS di KabupatenKediri adalah PP No. 48 Tahun 2005 jo PP No. 56 Tahun 2012, SE Menpandan RB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 danPeraturan Kepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;Bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K2 adalah diangkat oleh pejabatyang berwenang, bekerja di

2005 dan sampai saat ini masih bekerjasecara teruS menerus, berusia sekurangkurangnya 19 (sembilan belas)tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari2006 ;Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K2 di Kabupaten Kediri terakhirpada tahun 2013 ;Bahwa yang melaksanakan seleksi adalah Panitia Seleksi Nasional(Panselnas) ;Bahwa peserta CPNS K2 harus mengikuti ujian untuk dapat diterima sebagaiCPNS dan tidak ada PNS yang tibatiba muncul nama dan tidak adarekomendasi dari BKN atau Menpan

dan RB No. 05Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan Peraturan KepalaKepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ; Bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K2 adalah diangkat oleh pejabatyang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 (Satu)tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerjasecara teruS menerus, berusia sekurangkurangnya 19 (sembilan belas)tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun per 1 Januari2006 ; Bahwa pelaksanaan

danRB No. 05 Tahun 2010, SE Menpan dan RB No. 03 Tahun 2012 dan PeraturanKepala Kepegawaian Negara (BKN) No. 09 Tahun 2012 ;Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN GprMenimbang, bahwa syarat penerimaan CPNS dari jalur K2 adalahdiangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masakerja minimal 1 (Satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saatini masih bekerja secara teruS menerus, berusia sekurangkurangnya 19(sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari

46 (empat puluh enam) tahunper 1 Januari 2006 ;Menimbang, bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS K2 di KabupatenKediri terakhir pada tahun 2013 dan yang melaksanakan seleksai adalah PanitiaSeleksi Nasional (Panselnas) ;Menimbang, bahwa peserta CPNS K2 harus mengikuti ujian untukdapat diterima sebagai CPNS dan tidak ada PNS yang tibatiba muncul namadan tidak ada rekomendasi dari BKN atau Menpan dan RB ;Ad.3 unsur turut serta melakukanMenimbang, bahwa menurut R.

Fuad Khasan;1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan ReformasiBirokrasi RI No 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga HonorerKategori dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori Il;1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan ReformasiBirokrasi RI No 05 Tahun 2010 tentang Pendataan TenagaHonorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;1 bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD 2013 dari tenagaHonorer KlIl Pemerintah Kab.

Fuad Khasan;1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RINo 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori danDaftar nama Tenaga honorer Kategori Il;1 bendel fotocopy Surat Edaran Menpan dan Reformasi Birokrasi RINo 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yangbekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah;1 bendel Daftar Peserta Ujian CPNSD 2013 dari tenaga Honorer KllPemerintah Kab.

Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) unit Leptop Merk Compaq 510 warna hitam dan seperangkat charger merek hp , 1 (satu) unit Note Book Merk Hp warna hitam dan seperangkat charger merek hp, 1 (satu) unit Laptop Merk Compaq, Presario CQ45, tanpa penutup Hardics warna hitam dan seperangkat charger merek hp, 3 (tiga) lembar foto copy di paraf dan di stempel oleh BKPP Kab A.Tenggara berupa Surat Edaran Menpan Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendataan Tenaga

AcehTenggara.Bahwa saksi tahu ada tenaga honorer yang akan diangkat menjadi CPNS dariSurat Edaran MENPAN tahun yang lalu kemudian saksi disuruh Sekwan untukmengurus Kategori I.Bahwa saksi ada menyiapkan persyaratannya yaitu SK tenaga honorer atasnama saksi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, biodata/identitas saksi,surat keterangan Menjalankan Tugas dan ijasah terakhir.Bahwa setelah persyaratan sudah lengkap kemudian saksi berikan kepadaKabag Umum/Sekretaris di DPRK Kan.

Aceh Tenggara.Bahwa saksi ada disposisikan surat dari Menpan kepada Kabag Umum untukditindak lanjuti.Bahwa waktu itu keadaan mendesak untuk mendata tenaga honorer yang akandimasukkan kedatabase pada hari itu juga makanya saksi menyuruh langsunguntuk mengantarkan berkas ke BKD Kab. Aceh Tenggara tanpa adapengantarnya.Bahwa setelah ada pengumuman data normatif Katagori I baru saksi tahu adasekitar 4 (empat) orang dari DPRK Kab. Aceh Tenggara yang masuk namanyaantara lain adalah Sdr. Abd.

Aceh Tenggarasudah lengkap atau tidak karena bukan bidang saksi saja.Bahwa saksi tidak tahu mengenai verifikasi namun ada dilakukan verifikasi.Bahwa saksi mengetahui syaratsyarat yang ada didalam SE Menpan Nomor. 0524tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010. Bahwa setahu saksi mengenai pengecekan syarat kelengkapan berkas ada timlainnya. Bahwa saksi hanya memasukkan data kedalam system yang ada di BKN Pusat. Bahwa saksi tidak tahu mengenai bentuk tandatangan didalam formulirtersebut.

Bahwa setahu saksi mengenai keterlambatan penerimaan data menurutpetunjuk diterima saja atau ditampung kemudian disampaikan ke Menpan. Bahwa adapun alasan keterlambatan macammacam salah satunya geografisdan data yang mau ditambah datadata honorer. Bahwa maksud ditampung adalah diterima dan dilaporkan keatasan apabila adapetunjuk maka data yang terlambat digabungkan. Bahwa setahu saksi mengenai mekanisme awal bisa dilakukan dengan aplikasiyang dapat diunduh di Website.

Bahwa benar adapun persyaratan di dalam SE Menpan tersebut adalah sebagaiberikut : a. Surat Pengantar dari Instansi yang berwenang, b. Asli SK Honor tahun2005 s/d 2010, c. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas, d. Asli bukti pembayarangaji yang asli dengan telah di SPJ kan, e. Photocopy KTP, f. Photocopy Ijazahsesuai SK Honorer, g. Pendaftaran dibuka tanggal 26 Juli s/d 10 Agustus 2010, h.Sekretariat Pendaftaran di BKPP/BKD Kabupaten Aceh Tenggara.

tertanggal 24 September 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) ;e 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 28 September 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 23 Oktober 2007 atas penyerahan uang sebesarRp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 21 Nopember 2007 atas penyerahan uangsebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) ;e 1 (satu) lembar foto copy surat MENPAN

HAIRUNAS , demikian seterusnyasaksi melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 11 kali ( 11 kwitansi )kepada terdakwa 1 HASMIN dan kepada terdakwa 2 HAIRUNAS sebanyak 5 kalisemua ada kwitansinya ;e Bahwa Terdakwa 2 HAIRUNAS adalah adik kandung terdakwa 1 HASMIN, yangdikenalkan kepada saksi oleh terdakwa 1 HASMIN, sebagai saudaranya yang28menjadi Tim rekuitmen dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Menpan )dan Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) ;Bahwa saksi menyerahkan uang untuk pembayaran

HAIRUNAS adalah adik kandung terdakwa 1HASMIN, yang menjadi Tim rekuitmen dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara( Menpan ) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), lalu terdakwa 2 HAIRUNAS, ikutmeyakinkan SRI WINARSIH dengan mengatakan, bahwa pada bulan Oktober 2007untuk yang telah membayar lunas yaitu VENTY DWI SURYANDARI dan SUSENOHENDRATMOKO, SK CPNS nya akan dikeluarkan dan akan diberikan pada bulanNopember 2007, selanjutnya pada bulan Nopember 2007 terdakwa II.

HAIRUNAS adalah adik kandung terdakwa 1 HASMIN, yang menjadi Tim rekuitmendari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Menpan ) dan Badan Kepegawaian Negara(BKN), lalu terdakwa 2 HAIRUNAS, meyakinkan SRI WINARSIH dengan mengatakan,bahwa pada bulan Oktober 2007 untuk yang telah membayar lunas yaitu VENTY DWISURYANDARI dan SUSENO HENDRATMOKO, SK CPNS nya akan dikeluarkan danakan diberikan pada bulan Nopember 2007, selanjutnya pada bulan Nopember 2007terdakwa II.

HAIRUNAS adalahadik kandung terdakwa 1 HASMIN, yang menjadi Tim rekuitmen dari MenteriPendayagunaan Aparatur Negara ( Menpan ) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), laluterdakwa 2 HAIRUNAS, meyakinkan SRI WINARSIH dengan mengatakan, bahwa padabulan Oktober 2007 untuk yang telah membayar lunas yaitu VENTY DWI SURYANDARIdan SUSENO HENDRATMOKO, SK CPNS nya akan keluar dan akan diberikan padabulan Nopember 2007, selanjutnya pada bulan Nopember 2007 terdakwa II.

Oleh karena tidak juga ada jawaban penyelesaian laporanPenggugat tersebut maka Penggugat mengirimkan surat lagi keKantor Menpan RI tertanggal 12 Maret 2011 Perihal: KlarifikasiKronologis Surat Bulan Juni 2010 dan Penggugat telah menerimacopi surat atas nama Dadang Syofian selaku Kepala DinasHalaman 3 sampai 49 Putusan No.288/Pdt.G/2015/Pn.TngPendidikan Kota Tangerang Selatan dan Surat Berita Acara yangditangani oleh T Il, T Ill dan TT serta menerima fc.

Buaran Kel.Jelupang Serpong Utara Kota Tangerang Selatan.lil PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT TELAH MELAKUKANKESALAHAN DAN/ ATAU KELALAIAN;12.Bahwa Para Tergugat telah sengaja melakukan kesalahan (schu/ldment)dar/atau kelalaianyakni T , T Il dan T Ill tidak melaporkan temuan yangjanggal kepada Menpan RI sebagaimana yang terdapat pada Akta NikahNo. 445/17/8/2004 tertanggal 7 Oktober 2004 an.

Fotocopi sesuai dengan aslinya surat yang Penggugat tujukan kepada Menpan RIpada Bulan Juni 2010.,diberi tanda P6;7. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat Kementerian Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi RI No. B/1970/D.IILPANRB/9/2010 Perihal:Penyampaian Informasi tertanggal 2 September 2010.,diberi tanda P7;8. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat yang Penggugat tujukan kepada Menpan RIPerihal; Klarifikasi Kronologis surat Bulan Juni 2010 tertanggal 12 Maret 2011.

Fotocopi sesuai dengan aslinya surat Dinas Pendidikan Kota Tangerang SelatanSurat Berita Acara NO. 800/1696Dispend/2010 tertanggal 08 Oktober 2010 yangsudah diterima oleh Menpan RI.,diberi tanda P10;11.

Copy dari copy bukti Kutipan Akta Nikah yang telah diketahui oleh Menpan Nomor445/17/8/2004 tertanggal 7 Oktober 2004 an. Ali Susanto dengan Budi Purwati diDsn. Winongsari Ds. Bakalan Kec. Grogol Kediri Jawa Timur. Diterima olehKementerian PAN dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14Oktober 201, diberi tanda P73;73.

Nomor:18/PID/2017/PT TJK.honorer berkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karenasudah bekerja sama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan MenteriAparatur Negara (MENPAN).

uangkurang lebih Rp.885.000.000, (delapan ratus delapan puluh lima jutarupiah) dan melalui beberapa tahap dikarenakan terdakwa mengatakankepada saksi korban MAYA SOFIA bahwa tahun 2005 dan tahun 2011terdakwa membawa orang masukan PNS dengan jumlah orang yangbanyak dengan jumlah 50 (lima puluh) orang dan adik kandung terdakwatelah masuk IPDN tahun 2015 dan terdakwa mengatakan seringmembawa uang dengan menggunakan koper yang disimpan dibawah jokmobil dan uang tersebut akan disetorkan ke Aparatur Negara (MENPAN

MAYA SOFIA dan suaminya kepada terdakwasehingga saksi korban MAYA SOFIA pun akhirnya datang kerumahterdakwa, setelah saksi korban MAYA SOFIA sampai dirumah terdakwalalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bisa dan sanggup untukmemasukkan PNS melalui jalur honorer K1 dan pasti masuk dikarenakanada perekrutan besarbesaran di tahun 2015 ini dan walaupun belumhonorer berkasnya akan dibuat seolaholah honorer oleh Pusat karenasudah bekerja sama antara BKD, Walikota (HERMAN HN) dan MenteriAparatur Negara (MENPAN

melalui Data Base tahun 2008/2009 namunsampai sekarang saksi tidak lulus.Bahwa uang yang telah dikumpulkan oleh Juwa Isyaselanjutnya dikirim/ditransfer ke rekening terdakwa melaluiBank BNI Unit Raha dan melalui Bank BPD Cabang Raha,dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional dantransportasi selama terdakwa mengurus orang orang yang akanmasuk PNS melalui Data Base yang mana terdakwa beberapakali ke Jakarta bersama dengan Juwa Isya dan selamapengurusan di Jakarta terdakwa pergi ke instansi MENPAN

danmembawa +300 berkas/map bertemu dengan pak SarwoBahwaterdakwa mengetahui mekanisme atau tata carakepengurusan Data Base harus~ melalui BKD akan tetapiterdakwa langsung ke MENPAN, dimana perbuatan tersebuttelah merugikan +300 orang yang telah menyerahkan uangkepada terdakwa melalui Juwa Isya untuk diurus masuk PNSmelalui Data Base dengan jumlah keseluruhan uang yangterkumpul sekitar Rp. 1.280.000.000, (satu) milyar dua ratusdelapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melaluiBank BNI Unit

menjadi PNS melalui Data Base tahun 2008/2009 namunsampai sekarang saksi tidak lulus.Bahwa uang yang telah dikumpulkan oleh Juwa Isyaselanjutnya dikirim/ditransfer ke rekening terdakwa melaluiBank BNI Unit Raha dan melalui Bank BPD Cabang Raha,dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya operasional dantransportasi selama terdakwa mengurus orang orang yang akanmasuk PNS melalui Data Base yang mana terdakwa beberapakali ke Jakarta bersama Juwa Isya dan selama pengurusan diJakarta terdakwa pergi ke instansi MENPAN

dan membawa +300berkas/map bertemu dengan pak SarwoBahwaterdakwa mengetahui mekanisme atau tata carakepengurusan Data Base harus~ melalui BKD akan tetapiterdakwa langsung ke MENPAN, dimana perbuatan tersebuttelah merugikan +300 orang yang telah menyerahkan uangkepada terdakwa melalui Juwa Isya untuk diurus masuk PNSmelalui Data Base dengan jumlah keseluruhan uang yangterkumpul sekitar Rp. 1.280.000.000, (satu) milyar dua ratusdelapan puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer melaluiBank BNI Unit

(Menpan),dengan isi surat hak bertanya Penggugat perihal sebabsebab pemberhentian kerja yang dilakukan oleh DirekturUtama PT. Pelni (Tergugat);5. Bahwa Surat Sekretaris Menteri Aparatur Negara:Tanggal : 09071979;Nomor > 695/II/Menpan;Ditujukan : Direktur Utama PT. Pelni;Isi Permohonan : Permohonan untuk mempekerjakan kembali saudaraPenggugat;Halaman 2 dari 10 hal.Put.Nomor 948 K/Pdt.SusPHI/2018Data terlampir;Dengan hasil tidak ada jawaban dari Direktur Utama PT. Pelni(diabaikan);6.

Menyikapi SuratEdaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan Surat Nomor :Peg.800/1983/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukankepada Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataan TenagaHonorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan(BKPP) Kota Langsa selambatlambatnya tanggal 26 Juli 2010 dengan kriteria sebagaiberikut :a Penghasilannya dibayar oleh APBN dan APBK;bDiangkat oleh

Artinya setelahdilakukan pemeriksaan, penelitian danmemvalidasi semua persyaratan yangditentukan lalu dibuat daftar nominatiftenaga honorer yang memenuhi kreteriasesuai dengan SE Menpan Nomor 05 tahun2010 dan PP 48 tahun 2005 serta PP 43tahun 2007.dMembuat berita acara hasil pelaksanaantugas melakukan pemberkasan untukdikirim ke BKN dan lembaga lain yangberkompeten.

Artinya membuat beritaacara hasil pelaksanaan tugas mengenaipendataan, verifikasi dan validasi terhadaptenaga honorer menurut kreteria sesuaidengan SE Menpan Nomor 05 tahun 2010dan PP 48 tahun 2005 serta PP 43 tahun2007. Melakukan pemberkasan yaknimenyusun semua persyaratan yang dimintaoleh SK, surat keterangan aktif, absensi,ijazah dijadikan satu persetiap tenagahonorer.

Menindak lanjuti surat Edaran Menpan No 05 tahun 2010 tentangpendataan tenaga honor yang bekerja di lingkungan instansipemerintahan.2.

Member arahankepada staf saksi untuk melakukan dan melaksanaan tugaspendataan sesuai dengan surat edaran Menpan No 5 tahun2010 dan meminta kepada mereka untuk teliti dalam melihatsyaratsyarat yang harus dipenuhi.

mengetahui anaknya pak Sukisno (Asissten III ) saja ikut sehingga percaya,kemudian pada a bulan September 2014 sebelum dilaksanakan tes dikumpulkan orangorang yang minta bantuan tersebut/para korban antara lain saksi Singgih, saksi Yatnoko,saksi Tony Herdiyanto, saksi Ir.Hj.Endang Ulfiati dll dikumpulkan di rumah saksiSudirman di Kelurahan Sambong Kecamatan Batang Kab.Batang pada saat itu terdakwayang mengakui sebagai Konsultan di Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan kenalbanyak pejabat di MENPAN

sampai bulan Desember 2014 ;Bahwa terdakwa mengaku sebagai konsultan dari kemenpan dan saksi barumengenal terdakwa setelah dikenalkan saksi Singgih ;Bahwa saksi bertemu saksi Singgih dan diajak bila ada orang yangmenawarkan bisa menjadikan PNS pada tes CPNS tahun 2014 dengan tandajadi dipersiapkan Rp.20.000.000, ;Bahwa kemudian pada tanggal 5 September 2014 saksi melalui saksi Singgihbertemu dengan terdakwa di Desa Purwosari Kecamatan Comal Pemalangdan saat itu terdakwa bilang saya konsultan di Menpan

dan kenal banyakpejabat di Menpan , Panselnas dan pejabat dilingkungan BKN setelah itusaksi serahkan uang 20 juta kepada terdakwa ;Bahwa kemudian di bulan september 2014 saksi bersama 9 orang laigi yangsaksi tidak kenal berkumpul di rumah saksi Sudirman di dcaerah SambongBatang dan saat itu saksi diyakkini serta dijanjikan oleh terdakwa bisamenjadi PNS dan terdakwa saat itu memberikan arahan untuk pelaksanaantes ;Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2014 juga diadakan pertemuan didesa Clapar yaitu

Pujiyono , S.H menyampaikan informasi kepada temantemannya(para saksi korban) dan karena anaknya (alm) Sukisno juga mengikutiterdakwa sehingga para saksi korban menjadi percaya selain persyaratan yangditetapkan terdakwa seperti persyaratan administrasi dan uang ;Bahwa terdakwa mengaku kepada para saksi korban selain (alm) Sukisno dansaksi Singgih Pujiyono , S.H , bila terdakwa sebagai konsorsium ataukonsultan pada kementrian PAN (Pendayagunaan Aparatur Negara) dankenal dengan banyak pejabat di Menpan

Bahwa terdakwa mengakuilagi dan meyakinkan para saksi korban lagi jika terdakwa sebagai konsutan di MenteriPemberdayaan Aparatur Negara dan kenal dengan pejabat di Menpan , Panselnas serta diBKN .