Ditemukan 489 data
8 — 5
halaman, Penetapan Nomor 0725/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti diatas dihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas,maka Majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk ditetapkansebagai ahli waris dari almarhumSuparno bin Nasir patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkarapermohonan, maka Majelis berpendapat dengan berdasarkan analogi Pasal 89UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
Agama sebagaimanatelah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohondibebankan untuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1.
78 — 42
., Pekerjaan AnggotaTNI, Pangkat / Korps / NRP, Kapten ChkNRP.11060008860183, Jabatan Kaur Paradilan SIBankum VII/Wrb, Satuan, Kumdam VII/Wtb ; 5. Ismail, SH.MH., Pekerjaan Anggota TNI, Pangkat/Korps/NRP, Sersan Satu) NRP.1930003121265,Jabatan Bajatmu SI Tuud, Satuan, Kumdam VII/6.
15 — 8
berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa nama Pemohon yang benar adalahMenimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor11 Tahun 20193 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis berpendapat permohonanpara Pemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
23 — 6
Para Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku danHukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;MENETAPKAN1.
30 — 18
nines cba evil ralonrsMenimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah telahferjadinya perseliaihan dan periengkaran antara Penggugat dan Tergugat secarslerusmenerus, sehingga tian rumah tingga Panggug:jan menyelenall + Sileie di Salih pelle aries suenaberagama islam di hidang ss aeolian waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag,shadagah, dan ekonomi syariah didasarkan kepada Pasal 40 UndangUndangNomer 0 Tahun 2009 tentang Perubahan Kaduna alas UndangUndang Nomar 7Tahun 1988 tentang Paradilan
Terbanding/Tergugat I : I KETUT LUNGA ANTARA
Terbanding/Tergugat II : NI MADE MEDEK
Terbanding/Turut Tergugat : NOTARIS/PPAT Eka Sukmana, S.H.
94 — 25
. /2021/PN.Dps. dikuatkan,maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biayaperkara dalam kedua Tingkat Peradilan baik dalam Peradilan Tingkat Pertamamaupun dalam tingkat banding dan dalam Paradilan Tingkat Banding akanditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;Mengingat dan memperhatikan pasalpasal dalam RechtsreglementBuitengwesten (RBg), KUH Perdata, UU No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUU Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
21 — 4
sebagai pendapat Majelis daiam memitus parkas ii Ais Lp asalall ale: pile Ung Ap g MAA pe SI OlyArtinya : Bi wane vid aoe Mamunoak joan maint lglalak seialas, Majalis berkenimpulan qugatan Fermaak in untuk mergggat coral atadir Tergugat telah mamenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukandalam Pasal 10 huruf (f) Paraturan Perrin h Nomor Tahun 1075 Jo Passi116 huruf (f Kompiaal Hukum islam, maka gugetan Penggugal sudahPasal 84 ayat (1), @) dan (3) nerubarin Undangirdd iy Ne not'T Tate1888 tentang Paradilan
14 — 2
menurut hukum dandapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan begitu pulapermohonan berpekara oleh Pemohon secara prodeo juga dikabulkan maka biayaperkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA bantuan hukum Pengadilan NegeriSidoarjo;Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006,Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, Surat Ketua MahkamahAgung RI Nomor : 16/TUN/IV/1984 tanggal 14 April 1984 dan Keputusan DirekturJenderal Badan Paradilan
1.Fandi Mamondol
2.Fahria Rondonuwu
15 — 11
Bahwa untt asi kependudukansebagaimana dNo.3 tahun 200Pemohon akan me) UndangUndangMaka paradilan atas perkara inikepada KUA Kecamatea dicatat dalam daftar yangdisediakan;9.
99 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pdt.Sus/2020/PN.PST tanggal 11 Mei2020 yang dimohonkan kasasi tersebut;Dan Mengadili Sendiri:Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan ;Dalam Konvensi ;Dalam Eksepsi; Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk perselisihan hak uang pisahpekerja;Dalam Konpensi Dan Rekonpensi Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi dalam semuatingkat Paradilan
13 — 2
pada tabun yang sedang berjalan dan selanjutnya rnenerbitkan aktakelahiran atas nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwaberdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebutdiatas maka alasan permohonan Pemobon cukup beralasan menurut Hukum dandapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006,Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tabun 2010, Surat Ketua MahkamahAgung RI Nomor 16/TUN/IV/1984 tanggal 14 April 1984 dan Keputusan DirekturJenderal Badan Paradilan
12 — 1
TentangPencatatan Nikah, Majelis berpendapat permohonan paraPemohon patut dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untukmembayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
17 — 3
menurut hukumdan dapat dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan begitu pulapermohonan berpekara oleh Pemohon secara prodeo juga dikabulkan maka biayaperkara dikabulkan kepada Negara melalui DIPA bantuan hukum Pengadilan NegeriSidoarjo;Memperhatikan pasal 32 ayat 2 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006,Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010, Surat Ketua MahkamahAqung RI Nomor 16/TUN/IV/1984 tanggal 14 April 1984 dan Keputusan DirekturJenderal Badan Paradilan
6 — 0
untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
6 — 0
makaMajelis berpendapat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo,sehingga berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa nama Pemohon yang benar dan menjadi ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohonpatutdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
11 — 1
atas, maka Majelis berpendapat bahwapermohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai denganPasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang ParadilanAgama sebagaimana telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebankanuntuk membayar biaya perkara ini;Mengingat, pasalpasal dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Paradilan
11 — 0
dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo,sehingga berdasarkan bukti tersebut, telah ditemukan fakta hukum tetap (terbukti)bahwa tanggal lahir Pemohon yang benar dan seharusnya adalah 27 Jul;i 1994;Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terbukti danberalasan maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patutdikabulkan;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan
1.Heski Tuter
2.Ariani Lakuna
17 — 11
Maka paradilan atas perkara inikepada KUA Kecamata dicatat dalam daftar yangdisediakan;9.
9 — 0
Pejabat lain yang diminta oleh keduaorang tua pihak pria atau pihak wanita ;Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telah terbukti di atasdihubungkan dengan peraturan perundangundangan tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi untukmengawinkan anak Pemohon patut untuk dikabulkan ;Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Paradilan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : JUNAIDI LUBIS, SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Maimunah, SH.
71 — 22
Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepadaTerdakwa yang untuk Paradilan tingkat banding ditetapkan sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 19 April 2012,oleh kami DR. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggiselaku Ketua Majelis, M.