Raw.181.3/270/VIII/2012 tentangpemanggilan untuk penyesaian atas surat pengaduan tertanggal 24 Agustus2012, sehingga terhadap T1 haruslah dikesampingka;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanga hukumbaik keterangan saksisaksi maupun bukti Surat yang diajukan oleh para pihakterhadap objek sengketa tidak ada satupun bukti Surat yang menunjukkan baikpenggugat maupun tergugat sebagai pemilik atas objek sengketa dikarenakansemua bukti surat baik dari penggugat maupun tergugat tidak dengan jelasmenunjuk

perjanjian kredit aquo, kKedua belah pihak memilih domisili hukumdan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana jugaberlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisinan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantauPrapat bukan Badan Penyesaian

enam puluh tujuh rupiah ).Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas yang telah mengabulkan petitum Penggugat khusus point 4 (empat)nomor 4, yaitu uang penggantian hak, maka Majelis Hakim berpendapattuntutan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat haruslahdinyatakan dikabulkan sebagian.Menimbang, bahwa nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp.150.000.000, ( Seratus limapuluh juta rupiah ) maka menurut ketentuan pasal58 Undangundang Nomor : 2 Tahun 2004, tentang Penyesaian

Penggugat secara lisan menghubungipertanahan kota palopo, sub seksi pengukuran tanah dan pihak pertanahan merespon, makaturunlah pihak pertanahan ke lokasi obyek sengketa dan dan tidak diketahui siapa yang rebut,Bahwa dengan keributan itu pihak pertanahan membatlkan pengukuran lalu kembali tanpa adaalasan yang pasti.Bahwa melihat dan mencermati persoalan ini tidak kunjung selesai, akhirnya camat Wara timurmenerbitkan rekomendasi nomor 593.7/140/KWT/VII/2008, tanggal 26 Agustus 2008 perihalrekomendasi penyesaian

Permohonan Pemohon tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa Permohonan tersebut telah jelas duduk permasalahannya telah dirincisecara cermat mengenai halhal apa saja yang telah terjadi antara Pemohon dengan Termohonsehingga Majelis meyatakan bahwa eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya Termohon yang menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon tidak mempunyai dasar landasan hukum yang kuat untuk mengajukan Gugatan/Permohonan Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyesaian

Bahwa, Tergugat telah memutusakan perkara yang dimohonkanpenggugat pada hari Juamat, tanggal 14 Desember 2018, sehingga tenggang waktu penyesaian sengketa seratus (100) harikerja telah diabaikan Tergugat sebagaimana Pasal 38 ayat (2)UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor: 01/G/K1/2018/PTUN.Mks.6.

AgungNomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan mahkamah Agung Nomor 2Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, tentunyasetelah terlebin dahulu putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, dantidaklan ranahnya untuk dikabulkan dalam gugatan sederhana ini, karenagugatan sederhana ini sebenarnya hanyalan merupakan sebuah solusi emasdari Mahkamah Agung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengahHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 11/Pdt.GS/2021/PN.Dum.kekosongan hukum untuk penyesaian

perjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dantetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, domisili mana jugaberlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilinanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

Hal initejadi berulangkali dan tidak pernah ada penyesaian;.

untukmengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diberikan waktu selama1 (satu) tahun sejak diterimanya diberitahukannya keputusan Pemberhentianhubungan kerja dari pihak Pengusaha;Menimbang, bahwa batas daluarsa pengajuan gugatan dimaksud hanyaterhadap pemutusan hubungan kerja berdasarkan Pasal 159 dan 171 UU No. 13Tahun 2003, Pasal 159 mengatur apabila pekerja/buruh tidak menerimapemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1)pekerja/ buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyesaian

baikbaik dan damai untukmenyelesaikan persoalan mi baik secara Iangsung maupun melalui instansi terkait,namun tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan;Bahwa tindakan Tergugat I yang tanpa hak telah melepaskan/meniual tanah mihkPenggugat tersebut kepada Tergugat II, dan tindakan Tergugat II yang tanpa hak telahmelepaskan / menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat III adalah suatuperbuatan melawan hukum. karena telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat;10.11.12.13.Bahwa oleh karena penyesaian

diselesaikanmenurut ketentuan Pasal 31 Ayat (2), (2a), (2b), (2c), dan (3) PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas PeraturanMahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara PenyelesaianGugatan Sederhana, yang tentunya setelah perkara a quo berkekuatan hukumtetap, dan bukan ranahnya untuk dipertimbangkan dalam gugatan sederhanaini, Karena gugatan sederhana ini pada dasarnya merupakan solusi MahkamahAgung Republik Indonesia bagi rakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukumuntuk penyesaian

perjanjian kredit aquo, kedua belah pihak memilih domisili hukum dantetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, domisili mana jugaberlaku bagi ahli waris dan penerima hak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut adapilihan hukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat makayang berwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon danTermohon dalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantauPrapat bukan Badan Penyesaian

membuaitnya.Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan keduabelah pihak, atau karena alasanalasan yang ditentukan oleh undangundang danpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan Termohondalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri Rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

pembicaraan di Kantor Camat mengenaipembicaraan tanah yang ditempati Sukku (obyek sengketa) dan pada saatKursani ditanya membenarkan ada kesepakatan tanah dijual Rp.7.000.000(tujuh juta rupiah) tetapi tidak jadi dibayar karena menurut Rizal harganyaRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Rizal adalah menantu Sukku ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P6 surat panggilan yangditujukan kepada Penggugat dan Tergugat , telah terbukti bahwa Penggugatdan Tergugat pernah dipanggil oleh Camat Bua untuk penyesaian

termasuk didalamsalah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdaftar diOJK.Pokok inti perkara a quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahPerjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019, terlepasdari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawan hukum,faktanya adalah gugatan a quo mempermasalahkan Perjanjian Pembiayaantertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019, jadi sudah selayaknyaberdasarkan Pasal 23 perkara a quo diselesaikan melalui LembagaAlternatif Penyesaian

BMPPItermasuk didalam salah satu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketayang terdaftar di OJK.Pokok inti perkara 0 quo yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahPerjanjian Pembiayaan tertanggal 21 (dua puluh satu) Juni 2019, terlepasdari perihal gugatan tersebut wanprestasi atau perbuatan melawanhukum, faktanya adalah gugatan a quo mempermasalahkan PerjanjianPembiayaan tertanggal 14 (empat belas) Juni 2019, jadi sudahselayaknya berdasarkan Pasal 23 perkara a quo diselesaikan melaluiLembaga Alternatif Penyesaian

diselesaikan menurut ketentuan Pasal 31 Ayat(2), (2a), (2b), (2c), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang tentunya setelahperkara a quo berkekuatan hukum tetap, dan bukan ranahnya untukdipertimbangkan dalam gugatan sederhana ini, karena gugatan sederhana inipada dasarnya merupakan solusi Mahkamah Agung Republik Indonesia bagirakyat Indonesia, di tengah kekosongan hukum untuk penyesaian

hukum dan tetap di Kepaniteraan PengadilanNegeri Rantauprapat, domisili mana juga berlaku bagi ahli waris dan penerimahak/ kewajiban dari pihak Debitur;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian kredit tersebut ada pilihanhukum yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat maka yangberwenang mengadili apabila ada perselisihan antara Pemohon dan TermohonHalaman 23 Putusan Nomor 32/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapdalam perjanjian kredit tersebut adalah Pengadilan Negeri rantau Prapat bukanBadan Penyesaian

BPSK Kota Tangerang Selatan tidak berwenang menanganipermohonan sengketa yang diajukan Termohon Keberatan , sebabPmohon Keberatan dengan Termohon Keberatan II tidak pernahmengadakan persetujuan/Perjanjian/Kesepakatan memilih BPSK KotaTangerang Selatan sebagai Lembangan Penyesaian Sengketa diantaraPara Pihak;1.

Putusan No.0297/Pdt.G/2017/PA.Bjm14.15.16.memenuhi persyaratan sebagaimana prosedur dan ketentuan yangditetapkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Banjarmasin.Namun dalam prows penyesaian Kartu Keluarga tersebut dihalangihalangioleh orangtua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan maksudyang hanya diketahui oleh orangtua dan atau PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang sangat merugikan legalitas anak;Bahwa pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi danPenggugat Konvensi