Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) petunjuk tekhnis prona tahaun 2007;-------------------------- SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;------------ Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007;-------------------------- Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;------------------------------------ Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masing-masing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;-------------- SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Ale

No.31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dalam DakwaanKedua Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya; menjatuhkanpidana terhadap terdakwa H.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENGPALIWENG berupa pidana penjara selama (satu) tahun 6 (enam) bulandengan Perintah agar terdakwa ditahan dirutan, membayar Denda sebesarRp.50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) Subsidair lima (Lima) bulankurungan; menyatakan barang bukti berupa (satu) petunjuk tekhnis pronatahun 2007, SK penunjukan lokasi

kegiatan pertanahan di Kel Kaca,pembentukan satgas DIPA No. 50 Tahun 2007, Petunjuk tekhnis prona tahun2007, Berita acara penyerahan sertifikat sebanyak 100 persil masingmasingdikembalikan Kepala Kelurahan Kaca, SK pengangkatan terdakwaH.ABD.MUTTALIB Bin LA ENGGE DAENG PALIWENG sebagai KepalaLingkungan Sumpang Ale di Kel.

berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP untuk menetapkan agarmasa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnyadari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa juga dibebankan biaya perkara yang jumlahnya akanditentukan dalam amar putusan in1;33enN2SsooOoS2.Sxo~a>esnNo=5oo~a>S5NSSo~e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis

DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA, BAHWA HADIAHATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN KARENA KEKUASAAN ATAUKEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1(satu) tahun;Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.50.000.000,(limapuluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harusdiganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga)Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) petunjuk tekhnis

prona tahaun 2007;e SK penunjukan lokasi kegiatan pertanahan di Kel Kaca;e Pembentukan satgas dipa No.50 tahun 2007; e Petunjuk tekhnis prona tahun 2007;e Berita acara penyerahan sertifikat prona sebanyak 100 persil masingmasing dikembalikan Kepala Kelurahan Kaca;e SK Pengangkatan terdakwa sebagai Kepala Lingkungan Sumpang Aledi Kel.kaca dikembalikan kepada terdakwa;e 9 (Sembilan) foto copy sertifikat tanah masingmasing dikembalikankepada pemiliknya ;e Uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta

Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.Pdgperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporanbersifat tekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudianterdakwa Eldis, S.P melaporkan secara lisan kepada saksi Yulinazra, SP.

tentang kewenangan untuk Rencana Lima Tahun,bagian dari Rencana Tahunan RAL untuk tahunan yang paling penting dalamKegiatan Penghijauan Pantai adalah Rencana Tekhnis Kegiatan (base tech)bukanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Rencana Tekhnis Kegiatan(base tech) mengatur Kegiatan yang lebih detail tentang semua kegiatan perkegiatan dan lokasi kegiatan, semuanya wajib dibuat sepanjang kegiatantersebut memakai anggaran RHL mulai dari perencanaan sampai denganpemeliharaan.e Bahwa selanjutnya terdakwa

23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporanbersifat tekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudianterdakwa Eldis, S.P melaporkan secara lisan kepada saksi Yulinazra, SP.

MT (KPA/PPK) tersebutmencantumkan tentang Kegiatan Pemeliharaan sebagaiberikut :1 Penyiraman ;2 Penyulaman ;3 Penyiangan ;4 Pemupukan ;5 Pengendalian hama/gulma.Berdasarkan BAB II tentang Perencanaan dalam Peraturan Menteri KehutananNomor : P70 / MenhutII / 2008 tentang Pedoman Tekhnis Rehabilitasi Hutandan Lahan :Setiap Kegiatan RHL di awali dengan perencanaan, pengorganisasian danPengawasan, perencanaan disusun dari RTKRHL (Rencana Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan) disusun untuk Rencana Lima

Tahun, RPLRHL (RencanaPengelolaan) lebih mengatur tentang kewenangan untuk Rencana Lima Tahun,bagian dari Rencana Tahunan RAL untuk tahunan yang paling penting dalamKegiatan Penghijauan Pantai adalah Rencana Tekhnis Kegiatan (base tech)bukanlah KAK (Kerangka Acuan Kerja), karena Rencana Tekhnis Kegiatan(base tech) mengatur Kegiatan yang lebih detail tentang semua kegiatan perkegiatan dan lokasi kegiatan, semuanya wajib dibuat sepanjang kegiatantersebut memakai anggaran RHL mulai dari perencanaan

Meneliti dan memberikan penilaian kemajuan pekerjaan sesuai denganspesifikasi/gambar tekhnis serta menandatangani Berita Acara kemajuanpekerjaan ;b.

BE bin DJAMALUDINmasingmasing selaku sekretaris dan anggota pengelola tekhnis proyekPengembangan Kawasan Sentra Produksi/Andalan/Propinsi Jambi untukpekerjaan/kontrak kerja dengan CV.

No. 1000 K/Pid/20072000 yang menyatakan telah mengadakan pemeriksaan dan penelitian ataspekerjaaan pembuatan tambak dengan menyatakan penyelesaian pekerjaantelah selesai 100 % pada hal pekerjaan belum selesai 100 %, dan kedudukanTerdakwa adalah sebagai pengelola tekhnis pada proyek yang dikerjakan olehCV. SRI MAWAR berdasarkan SK No. 16/PKSP/2000 tanggal 14 Juli 2000, danberdasarkan SK tersebut Terdakwa mendapat honor atau insentip dari danaProyek yang dikerjakan oleh CV.

Dan disahkan olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan yaitu) saksi H.MARSYAD.SE. Bahwa di dalam Dokumen Pengadaan Barang dan Jasatersebut antara lain mengatur tentang Metode EvaluasiPenawaran yang menggunakan penawaran terendah,Spesifikasi barang yang terdiri dari1,. Jaket pemadam tahan api sebanyak 100 buah denganspesifikasi warna merah 80 buah dan warna putih 20buah2. Selang Pemadam Rubber (karet merah) ukuran 1,5x30m sebanyak 60 roll dan ukuran 2,5x30m sebanyak 40roll3.

danevaluasi harga (dengan harga penawaran terendah), akantetapi pada saat melakukan evaluasi penawarandigunakan sistem nilai (merit point system) yangunsur unsur penilaiannya mencakup : evaluasiadministrasi maupun evaluasi tekhnis dan harga.

' yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan Lampiran KeputusanPresiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakanmemenuhi persyaratan administrasi dengan memberikanpenilaian (skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan /atau harga penawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

yangdilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi MukhlisErham, padahal berdasarkan ~~ Lampiran KeputusanPresiden Rl Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan' barang/jasa, untuk evaluasipenawaran yang menggunakan sistem nilai (merit pointsystem) maka evaluasi tekhnis dan harga dilakukanterhadap penawaran penawaran yang dinyatakan memenuhipersyaratan administrasi dengan memberikan penilaian(skor) terhadap unsur usnur tekhnis dan / atau hargapenawaran.Bahwa dari hasil evaluasi penawaran

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN SelMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar

MUKHSIN,M.Mpd. selaku Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) PendidikanKecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan selaku Ketua Forum KomunikasiUPTD Pendidikan se Kabupaten Pasuruan pada kurun waktu antara bulanFebruari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaktidaknya padakurun waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Kantor Dinas PendidikanKabupaten Pasuruan atau setidaktidaknya pada tempattempat lain dimanaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya berwenang untuk memeriksa danmengadili

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO, MM~ maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu..........Pembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

MUKHSIN, MPd.Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan KecamatanKraton Kabupaten Pasuruan selaku Ketua Forum Komunikasi UPTDPendidikan se Kabupaten Pasuruan melakukan kegiatan sebagai berikut : Menginformasikan kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi ruang kelasrusak berat SD kepada SD negeri dan swasta di Kabupaten Pasuruan ;Melakukan...........

Kepala UnitPelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan ;Selanjutnya, dana pemberian dari sekolah penerima bantuan untukrehabilitasi ruang kelas dan meubeler tersebut, oleh terdakwa Drs HERIPURNOMO,MM maupun oleh Drs H. MUKSIN, MPd diserahkan ataudikumpulkan di RINDRA OKTAKHIRIANI, SPd. Selaku BendaharaPembantu Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kab.

Kepala15Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kraton yangjuga selaku Ketua Forum Komunikasi UPTD Pendidikan se KabupatenPasuruan adalah dikarenakan kekuasaan atau kewenangan yangberhubungan dengan jabatan terdakwa Drs. HERI PURNOMO, MM danDrs. H. MUKHSIN, MPzd. ;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 11 Undangundang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Undangundang RI.

Perekonomian Negara, perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2003 Kantor Dinas Perhubungan KabupatenSumbawa mendapat anggaran Dana dari APBD Kabupaten SumbawaTahun Anggaran 2003 sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja(DASK) Tahun Anggaran 2003 Nomor : 678 tanggal 27 Mei 2003 tentangPengesahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas PerhubunganKabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2003 untuk menyusun program danrencana fisik perencanaan Tekhnis

DED (Detail Engineering Design) diDinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa dengan pagu anggaran danasebesar Rp. 166.000.000, (seratus enam puluh enam juta rupiah) untukmelaksanakan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Alas, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type B untukterminal Taliwang, pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminal type Cuntuk terminal Utan, dan pekerjaan perencanaan Tekhnis DED Terminaltype C untuk terminal Plampang ;Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan

Taufiq Hidayat (Staf Subbag perencanaan dan penyusunanprogram) sebagai sekretaris ;3 Supriyanto (Kasubbag Kepegawaian) sebagai anggota ;4 Samsu Manawari Sofyan (Staf Seksi pengendalian operasi) sebagaianggota ;5 Tugirin (Staf Seksi keselamatan Tekhnis Sarana dan SAR) sebagaianggota ;Hal. 3 dari 36 hal. Put.

No. 1206 K/Pid.Sus/2013Dalam hal pencairan termyn II ini, dari pihak saksi Saifullah Karim selakuKuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak mengajukan keberatan secaratertulis atas pencairan dana sekalipun diketahui bahwa pencairan dana itutanpa dilengkapi dengan dokumen laporan akhir (produk akhir DED) yangterdiri atas gambar kerja dan detail, RAB, Rencana Kerja dan syaratsyarat /spesifikasi tekhnis yang sah ;e Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FIRMANSYAH, ST dan telahdilakukannya pembayaran kepada CV.

,M.SI bahwa Saksi Fikri Salim tidaksanggup untuk memenuhi kekurangan revisi gambar tekhnis bangunansebagai syarat penerbitan PDRT dan memohon bantuan Saksi Iryanto,ST.,M.SI untuk penyelesaian RKB dan PDRT hotel di Cisarua dan RumahSakit di Cibungbulang lalu) Saksi Iryanto, ST.

,M.SI yang mengerjakan kekurangan revisi gambar tekhnis bangunan.Bahwa pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wib Saksi SonnyPriadi menelpon Terdakwa untuk menanyakan mengenai perkembanganproses RKB dan PDRT lalu Terdakwa menjawab belum di revisi, silahkanuntuk menanyakan langsung kepada Saksi Iryanto, ST.,M.SI lalu Saksi SonnyPriadi bertanya kepada Terdakwa apakah Saksi Sonny Priadi bisa bertemudengan Saksi Iryanto, ST.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANT V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BP3IP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Diklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Setelahpendidikan selama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT)Hal 9 s/d 20 putusan Pidana No.170/Pid/2016/PT/PDGDiklat Laut yang menyelenggarakan pendidikan akan menerbitkanSTTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikan kepekautan), kemudianmengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat ke Dirjen PerhubunganLaut.

Bahwa setelah diperlihatkan sertifikatKompentensi ANT V milik terdakwa YOSMAN, berdasarkan certificatenumber yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211, adanya kode 02 yangmana kode O02 menerangkan bahwa ANTI V tersebut yangmenyelenggarakan pendidikannya adalah unit Penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut BPSIP Jakarta tetapi dari hasil pengecekan data basepeserta didik pada periode penerbitan sertifikat tahun 2011 yangbersangkutan tidak termasuk peserta didik yang melakukan pendidikan diBP3IP..

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salahsatunya adalah termasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklatlaut hanya sebagai penyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unitpenyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikatke direktorat Jendral Perhubungan laut dan setelah itu barulah DirektoratJendral Perhubungan Laut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihatsertifikat ANT V atas nama Terdakwa Yosman Telau Mbanua berdasarkankode number yang dimilikinya yaitu 6200044724N50211 adanya

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentang pencabutangugatan/permohonan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid (kepentingandan ketertiban beracara), maka berpedoman pada buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum, maka dengan demikian pencabutan surat gugatantersebut dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan dicabut, selanjutnyaHakim menetapkan dan memerintahkan agar pemeriksaan perkara permohonan yangHalaman 1 dari

Nomor 1466 K/PID.SUS/2017=~ ON OD11.12.13.14.15.16.Like1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Teknnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

Nomor 1466 K/PID.SUS/201715.16.17.18.19.20.Perikanan Dan Peningkatan Dukungan Manajemen Dan PelaksanaanTugas Tekhnis Lainnya Ditjen P2HP Program Peningkatan Daya SaingDaya Produk Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran2011 ;1 (satu) buah Dokumen Perjanjian Kontrak Antara Satker DinasKelautan Dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dengan PT.

PUTRA BALAKMANDIRI :5. 1 (satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan Harga PT.PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT. PASIBU JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Administrasi CV. BERLIAN JAYA ;1 (satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV. LIMA SEMBILAN ;0. 1 (satu) buah Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV. LIMASEMBILAN ;11. 1 (satu) buanh Dokumen Administrasi, Tekhnis dan Harga CV.

MTmenerangkan PIP Semarang adalah salah satu penyelenggara Tekhnis(UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semarang hanya menyelenggarakan DiklatPelaut tingkat , Il, Ill dan M sedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANTV dan ATT V PIP Semarang tidak pernah menyelenggarakan hinggasekarang. Unit penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

MT menerangkan PIP Semarang adalah salah satupenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut tetapi PIP Semaranghanya menyelenggarakan Diklat Pelaut tingkat , Il, Ill dan NMsedangkan Diklat Pelaut Tingkat V baik ANT V dan ATT V PIPSemarang tidak pernah menyelenggarakan hingga sekarang. Unitpenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Pelaut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan.

Setelah pendidikan selama 4 bulan maka UnitPenyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yang menyelenggarakanpendidikan akan menerbitkan STTPK (Surat Tanda Tamat Pendidikankepekautan), kemudian mengajukan pengeluaran ijazah / sertifikat keDirjen Perhubungan Laut.

(UPT) Diklat Laut salah satunya adalahtermasuk BP3IP Unit penyelenggara tekhnis (UPT) diklat laut hanya sebagaipenyelenggara pendidikan setelah siswa lulus unit penyelenggara tekhnis(UPT) diklat laut mengusulkan pengajuan sertifikat ke direktorat JendralPerhubungan laut dan setelah itu barulah Direktorat Jendral PerhubunganLaut mengeluarkan sertifikat tersebut, setelah dilihat sertifikat ANT V atasnama Yosman Telau Mbanua berdasarkan kode number yang dimilikinya yaitu6200044724N50211 adanya kode

Setelah pendidikanselama 4 bulan maka Unit Penyelenggara Tekhnis (UPT) Diklat Laut yangmenyelenggarakan pendidikan akan menerbitkan STTPK ( Surat TandaTamat Pendidikan kepekautan), kKemudian mengajukan pengeluaran ijazah /sertifikat ke Dirjen Perhubungan Laut.

.22 Persyaratan dokumen administrasi meliputi : Fotokopi KTP, fotokopitanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidakdalam status sengketa, SPPT/PBB Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Persyaratan dokumen tekhnis meliputi: gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana / arsitekturbangunan, gambar sistem struktur, gambar sistem utilitas, perhitunganstruktur. dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

copy KTP, Foto copytanda bukti kepemilikan tanah, surat pernyataan bahwa tanah tidak dalamsetatus sengketa, SPPT /PBB.47Persyaratan dokumen tekhnis meliputi : gambar rencana /arsitektur bangunan, gambar sistem struktur , gambar sisitem utilitas, perhitunganstruktur, dan bentang struktur bangunan, serta identitas.

Songgom) atas dasarSPT (surat perintah Tugas) dari Ka UPTD Wilayah Brebes.Bahwa terdakwa membantu petugas KPPT Kabupaten Brebes dalamproses pengurusan IMB yaitu sebatas untuk melakukan Survai lapangandan membuatkan Gambar tekhnis saja, selain itu semua menjadikewenangan penuh KPPT Kabupaten Brebes;Bahwa dr. ARIE INDRIANTO, S.pOG BIN BUDIHARJO, KHUSNULKHULAELAH BINTI H.

Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eeeBahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis

Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan' oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.

Penuntutannyaterpisah) dibawa ke Polres Rejang Lebong dan atasbarang bukti yang ditemukan di rumah orang tua FahrulRozi (penuntutan terpisah) selanjutnya dikirimkebalai Pengawasan Obat dan Makanan Bengkulu untukdilakukanpengujian ; 2 ere eee eee ee eee eee eee Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujianterhadap barang tersebut dimana hasil pengujiandari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor:13/NK/KS/RL/11/2011 tanggal O07 Februari 2011 yangdibuat dan ditandatangani oleh Drs Fimi Apt.M.SiManejer Tekhnis

Pengujian Produk Terapetik,Narkotika, Obstrad, Kosmetika dan Produk Komplemenpada BPOM Bengkulu serta Berita Acara PengujianBarang Bukti yang ditanda tangani oleh YUSMANELISselaku Penguji dan diketahui oleh Manejer Tekhnis DrsFIRNI, Apt, MSI tanggal 7 februari 2011 denganhasi barang bukti yang diserahkan oleh PihakPenyidik tersebut telah dilakukan pengujian darihasil pengujian yang dilakukan diatas, contoh sampeladalah positif ganja (termasuk Narkotika Golongan No.

Bahwa berdasarkan Keputusan walikota depok tersebut Dinas Kesehatan KotaDepok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alat kesehatanpada Rumah Sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12 Desember2008 yang ditandatangani oleh Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas KesehatanKota Depok ;11.12.13.14.15.16.17.18.19.46Bahwa berdasarkan keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas, laludlaksanakannya Program bantuan alat kesehatan yang ersumber dari keuanganAPBD Propinsi Jawa Barat

berupa belanja tidak langsung oleh kuasa pengguna AnggaranSekretariat daerah Kota Depok dan saksi Dr.Mien Hartati selaku Kepala DinasKesehatan Kota Depok tidak perlu mengeluarkan petunjuk tekhnis dimaksud ;Menimbang, bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditandatangani oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku KepalaDinas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan

Rumah sakit Hasanah Graha Afiah :KEDUA : Mekanisme Pelaksanaan pemberi bantuan alat kesehatan sebagaimanadimaksud pada Diktum Pertama secara tekhnis diatur lebihlanjut oleh Dinas kesehatan Kota Depok ;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Depok tersebut DinasKesehatan Depok mengeluarkan Petunjuk Tekhnis Bantuan Keuangan untuk alatkesehatan pada rumah sakit Swasta di Kota Depok Tahun 2008 tertanggal 12Desember 2008 yang ditanda tangani oleh saksi Dr.

tekhnis yang dikeluarkan olehsaksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinas Kesehatan Kota Depok telah diadikansebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar gunamengeluarkan uang bantuan dari Kas Negara/Daerah ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu. tindakan terdakwa Beni BambangErawan telah mengadakan pertemnuan pada sekitar Nopember 2007 dengan saksiDr.Mien Hartati , Dr.

yang dikeluarkan oleh saksi Dr.Mien Hartati selaku kepala Dinaskesehatan Kota Depok dalam waktu yang hampir bersamaan pula ;Menimbang, bahwa dengan menggunakan petunjuk tekhnis yang dikeluarkanoleh saksi Dr.

kenyataannya Tergugat Ill sudahmeninggal dunia sebelum gugatan ini diajukan, maka Kuasa Penggugatmenyatakan mencabut gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dinyatakanoleh Kuasa Hukum Penggugat sebelum diajukannya Jawaban oleh ParaTergugat ,maka hal tersebut dipandang oleh Majelis Hakim tidaklah merugikan PihakPara Tergugat dalam membela hakhaknya, yang hal mana Pencabutan Gugatanoleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah pula sejalan dengan Pasal 271 dan272 Rv serta Pedoman Tekhnis

Administrasi Dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas makaPermohonan Pencabutan Gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat haruslahdikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri yang mencabutgugatannya melalui Kuasa Hukumnya maka haruslah dibebani untuk membayarsegala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalamAmar Putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta Peraturan PerundangUndangan yang

dengan BPN ;Bahwa yang lakukan pengukuran lokasi adalah orang BPN ;Bahwa ada biaya khusus untuk pertanahan untuk pengukuran lokasi ;Bahwa biaya untuk BPN adalah berupa biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa saksi tidak tahu dalam proses penerbitan sertifikat, ada juga biayauntuk pertimbangan tekhnis itu BPN yang tetapkan ;Bahwa biaya yang dikeluarkan dari total yang harus dibayarkan olehpemerintah kepada masyarakat pemilik tanah yaitu biaya pertimbangantekhnis 1,75 % dan biaya

Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mkstersendiri ;Bahwa Saksi tidak tahu pertimbangan tekhnis untuk pengumuran apakah adajuga biayanya karena itu merupakan prodak BPN ;Bahwa Saksi tidak tahu ada biaya pertimbangan tekhnis sebesar 1,75 %dalam biaya pembebasan lahan, kemudian ada lagi biaya yang dianggarkantersendiri untuk biaya pertimbangan tekhnis yang digabung dan biaya lainnyatotalnya Rp 100.000.000 ;Bahwa fungsi PPTK adalah PPTK yang menyiapkan dokumendokumen yangberhubungan dengan pembebasan lahan

hak atau biayapertimbangan tekhnis adalah dari Pemerintah dan dari BPN ;Bahwa BPN menerangkan mengenai biaya pertimbangan tekhnis dan biayapelepasan hak ;Bahwa ketika proses pembayaran tersebut, saksi tidak turut meneliti mengenaiHalaman 95 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mkskeabsahan dokumen pemilk lahan tentang itu yang meneliti adalah orangBPN;Bahwa luas lokasi yang ditetapkan untuk Pembangunan Rumah Sakittersebut adalah sekitar 6 hektar ;Bahwa untuk biaya pertimbangan tekhnis dan biaya

Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwadalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan denganpembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan untuk Rumah Sakit TorajaUtara tersebut ;Bahwa Saksi mengetahui selain biaya ganti rugi kepada pemilik lahan adajuga biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dan juga pajak ;Bahwa untuk biaya pajak dipotong langsung oleh Kas Negara, sedangkanuntuk biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis dibayarkankepada BPN ;Bahwa Saksi mengetahui

dan biaya pelepasan hak merupakanHalaman 132 Putusan Nomor 100/Pid.SusTPK/2014/PN Mksketentuan dari BPN dan biaya pertimbangan tekhnis serta biaya pelepasan haktelah diserahkan kepada pihak BPN ;Bahwa masyarakat tahu tentang harga ganti rugi tanah per meter persegi adalahsejumlah Rp 54.250 dan yang mereka terima adalah sejumlah Rp 50.000, permeter persegi karena uang yang sejumlah Rp 4.250, telah dibayarkan untukbiaya PPH, biaya pelepasan hak dan biaya pertimbangan tekhnis danmasyarakat pemilik

ANUGRAH PERKASAtelah sesuai dengan spesifikasi tekhnis sebagaimana yangdisebutkan dalam Kontrak. Ketika melaksanakan tugas tersebut,terdakwa II Khairil Anwar, SE bin Sarwani Jamal, saksi Mudaris,SP bin M.

ACINDO WIRA PERKASA tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis kontrak karena sumber bibit tidak berasal dariPPKS Medan dan tidak bersertifikat BP2MB/BBP2TP.

AcehSelatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pak Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.

Aceh Selatan) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PakKhairil Anwar, SE Bin Sarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Kegiatan Dana Otonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris,SP Bin M.

Khairil Anwar, SE BinSarwani Jamal selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan DanaOtonomi Khusus (OTSUS) Tahun Anggaran 2009, Mudaris, SP Bin M.