Ditemukan 740 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan mesran menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 97/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — RAMLA TUHINDUN vs BUPATI DOMPU
70 — 29
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 109/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
AWALUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 21
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
469 — 231
  • asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yangmewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi ataukepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberiankewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan,dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;Hal ini: dapat penggugat buktikan bahwa terbitnya objek sengketakarena adanya kepentingan yang lain yakni melaksanakan amanatSurat Keputusan Bersama (SKB) Mendagri, MenPan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 18-06-2015 — Putus : 10-12-2015 — Upload : 05-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 140/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 10 Desember 2015 — FELIPUS MANOGAR, dkk ; KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN (STIP)
103 — 33
  • Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 , Tentang PengelolaanPengaduan PublikHalaman 26 dari 81 halaman Putusan Nomor : 140/G/2015/PTUNJKTO.Keppres RI Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi IlmuPelayaran;Peraturlan MENPAN RI Nomor 35 Tahun 2012 Tentang PedomanPenyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menhub RI Nomor KM 68 Tahun 2009 tentang Organisasi danTata Kerja Sekolah Tinggi llmu Pelayaran;Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 67 Tahun 2014 TentangStatuta
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 106/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIS ARLIANSYAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
51 — 33
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — IKA KURNIAWATI vs BUPATI DOMPU
90 — 61
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — SITI NURBAYANI vs BUPATI DOMPU
89 — 107
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 105/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
SRI KURNIAWATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 23
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 111/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
RUSMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
40 — 28
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 19-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 31/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
BUDI HASTOYO,S.ST
Tergugat:
Bupati Kotabaru
269 — 156
  • Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.BJMBahwa terkait dengan alasan salah satu mantan terpidana Tipikor tidakdiberhentikan Bupati Kotabaru karena berdasarkan Surat BKN yangmencantumkan namanama PNS yang harus diberhentikan tidak masuk dalamdaftar itu, sedang menurut Surat Menpan RB apabila ada nama PNS yang tidaktermuat dalam daftar ini namun terbukti bersalah terkait Tipikor dan mempunyaikekuatan hukum tetap harus diberhentikan, maka menurut ahli PegangPeraturan UndangUndang dan AUPB berdasarkan surat yang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 114/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
LEOFIHIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
49 — 53
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
MOH. ISHAK
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 22
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Putusan Nomor 113/G/2017/PTUN.MTR Halaman 44 Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 112/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
FARIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
65 — 42
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-08-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — 1.Tuti,2.Setiyono, DKK;KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
60 — 39
  • Hingga saat ini terdapattiga lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur dan melaksanakan administrasikepegawaian, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), BadanKepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi NegaraBadan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaituBadan pemerintahan tingkat pusat yang menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian diIndonesia;Tugas Badan Kepegawaian Negara
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 16/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
152 — 36
  • berencana;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa SKB Mendagri, Menpan
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-06-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN KABANJAHE Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Kbj
Tanggal 28 Juni 2016 — -Esra Tarigan, S.T lawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo
97 — 22
  • aktaotentik tetapi tidak ada kaitan langsung dengan orang yang bersalah, Saksiminimal dua orang, sedangkan petunjuk tidak bisa dijadikan penyidik sebagaialat bukti karena petunjuk dari hakim yaitu Pasal 183 KUHAP minimal duaalat bukti ditambah keyakinan hakim;bahwa jika dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidanakorupsi maka harus jelas dulu alur uang tersebut jika tidak maka tidak bisatetapkan tersangka;bahwa laporan polisi model A dibuat polisi karena temuan ;bahwa mengenai Peraturan Menpan
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
ANDY SYAH PUTRA
Tergugat:
WALIKOTA LANGSA
210 — 113
  • Bahwa setelah menerima jawaban klarifikasi dari Tergugat yangmenyebutkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dasarhukum yang disebutkan tidak berkaitan atau berkorelasi dengan perkara aquo, Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif melalui surattertulis kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Presiden RI,Mendagri, MenPAN, Ketua DPR RI, Ombudsman RI, Badan PertimbanganKepegawaian (Bapek), Ketua DPR Aceh dan Tergugat;6.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 107/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
KHAERUNNISAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 32
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 joLampiran Bab V huruf E Peraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80Tahun 2012.b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 117/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
EMMY NURRAHMI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
37 — 23
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.