Ditemukan 754 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 05-06-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 41/PID/2018/PT JAP
Tanggal 16 Juli 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
9055
  • Bahwa tindak pidana yang Yuliana Rasyidalias Yuliana lakukan ialah tindak pidana secara bersamasama dengansdr Ahmad Yami melakukan pembunuhan berencana, yangmengakiltatkan korban Abdul Hakim Hafid meninggal dunia sudahselayaknya terdakwa dijatuhi hukuman setimpal"Bahwa terhadap keberatan dari Penuntut Umurn tersebut tidak beralasanhukum dan harus ditolak seluruhnya dan/atau setidak tidaknyadikesampingkan karena pada tanggal 12 Maret 2018, Terbanding dalamnota pembelaannya telah menyampaikan perrnohonan
Register : 15-02-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 107/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 25 September 2013 — HENRY DANIEL HUTAGALUNG, MELAWAN PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
114160
  • Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sesuai denganprosedur dan peraturan yang telah ada, yang telah berlandaskan padaasas kepatutan dan prinsip kehati hatian perbankan ;14.Bahwa sesuai dengan Pasal 8 UU No. 10 tahun 1998 tentangPerbankan yang rnenyatakan :"Dalam memberikan kredit, Bank Umurn wajib rnempunyai keyakinanatas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasihutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan"15.Bahwa Tergugat sangat memahami bahwa setiap keputusan pemberiankredit
Putus : 21-05-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 891 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 21 Mei 2013 — PT DIRECT VISION VS ASTRO NUSANTARA INTERNATIONAL B.V, Dkk
509378 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang disampaikan pada hurufB.4.1. sampai dengan B.4.5. tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa isiPutusan Arbitrase Internasional SIAC Tahun 2009 telah bertentangandengan ketentuanketentuan Pasal 66 huruf (c) UU Arbitrase;Dengan demikian, jelas bahwa Putusan Arbitrase Internasional SIACTahun 2010 yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidakterpisahkan (Integral and Inseparable Part) dengan Putusan ArbitraseInternasional SIAC Tahun 2009 merupakan putusan yang bertentangandengan ketertiban umurn
Register : 12-03-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — PERWAKILAN BADAN WAKAF INDONESIA PROV. SUMATERA UATAR yang diwakili oleh DR. KASIM SIYO, sebagai Ketua dan DRS. H. SYARIFUL MAHYA BANDAR, M.AP, sebagai Sekretaris VS 1. GUBERNUR SUMATERA UTARA., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROV. SUMATERA UTARA (DPRD SU);
10739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tingkat Sumatera Utara) , Ketua Ill (Wakil Gubemur Kepala daerah Tingkat Sumatera Utara), Sekretaris (Sekretaris Wilayah Daerah Sumatera Utara),Wakil Sekretaris (Asisten Kesejahteraan Sosial Sekretaris Wilayah DaerahSumatera Utara), Bendahara (Kepala Biro Keuangan Sekretariat WilayahDaerah Surnatera Utara) , anggotaanggota, antara lain : Ketua BappedaSumatera Utara, Kakanwil Departemen Kesehatan Tingkat SumateraUtara, Kakanwil Departemen Agama Tingkat Sumatera Utara, KakanwilDepartemen Pekerjaan Umurn
Putus : 20-11-2017 — Upload : 08-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1330 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — PT. CHAMP RESTO INDONESIA VS 1. CHOLID SAYUTI, DKK
9354 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat dK/Penggugat dR hanya berharap, bahwa sesuaidengan maksud dan tujuan dibentuknya UU RI No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sebagaimana dalarn Penjelasan Umurn alenia kedua,Negara telah Menjamin Pengusaha untuk "...... mewujudkan kondisi yangkondusif bagi penganbangan dunia usaha;Bahwa, Tergugat dK/Penggugat dR berpendapat, untuk mewujudkankondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha ini, tidak akanpernah terjadi apabila Para Penggugat dK/Para Tergugat dR terus menerusmelakukan
Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 K/PDT.SUS/2011
1. PENGURUS HARIAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEDAULATAN., 2. PEMERINTAH RI CQ. DEP.KEH & HAM RI.; HERO SAMUDRA, SH., MH.
6697 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa H. lbrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umurn DPP PartaiKedaulatan nyatanyata telah melakukan pelanggaran' terhadapAnggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PartaiKedaulatan sebagaimana diatur dalarn Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2)Anggaran Rumah Tangga Partai Kedaulatan, yang berbunyi sebagaiberikut :ART Pasal 8 menyatakan :"Setiap anggota dan/atau pengurus yang melalaikan dan/atau melanggarketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaprogram dan peraturanperaturan Partai
    Kedaulatan kepemimpinan H. lbrahim Basrah, S.H. selaku KetuaUmum DPP Partai Kedaulatan dapat meningkatkan martabat daneksistensinya sebagai Partai Politik ;Bahwa untuk merealisasikan keinginan Para Pengurus DPD PartaiKedaulatan tersebut oleh Para Ketua DPD Partai Kedaulatan padamasingmasing Provinsi, melalui Pengurus DPD Partai KedaulatanProvinsi Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Jawa Barat dengan itikadbaiknya menyampaikan secara lisan maupun secara tertulis kepada H.Ibrahim Basrah, S.H. selaku Ketua Umurn
Register : 22-05-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 257/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar
Tanggal 7 Januari 2013 — GOUW TJONG SIONG alias HENGKY WIJAYA; LAWAN; - OLGA WANDA KUMALA alias KWA LOAN NIO; - PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Kepala Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kota Administrasi Jakarta Barat; - PEMERINTAH PR0VINS1 DKi JAKARTA WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat; - BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) Republik Indonesia, Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Barat
4819
  • Penggugat dan sisanya50% (lima opuluhpersen) = dariharga penjualan tanah dana bangunan sewa tersebut untuk Tergugat I.9 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)terhadap harta kekayaan beserta barangbarang bergerak dan barangbarang rtidak bergerak milik Tergugat I OLGA WANDA KUMALA aliasKWA LOAN NIO berikut suratsurat dan aktaakta tersebut, yaitu :e Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang didirikan diatastanah = Seertifikat HGB No.1661/Mangga Besar ttersebut setempatdikenal umurn
Register : 11-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 17-10-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2255/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg
Tanggal 24 September 2014 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
113
  • Dalam Kamus Umurn Bahasa Indonesia, yang disusun oleh JSBadudu dan SM Zain (1996: 421), pengertian harta gono gini jugasama dengan difinisi baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesiayaitu 'Harta perolehan bersama selama bersuami isteri.Terkait harta gono gini/harta bersama yang penting tranparan darisemua pihak (barang dan uang/tabungan) yang disesualkan dengan nilaiyang diaturkan sama: NOUraian Barang Jumlah Tennohon Jumlah KeterangaPemohon n sebagianPeralatan sudahrumah dibawa olehtangga Rp 9.000.000
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 6/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
GLENO FEBRI MAHARANO, S. Sos.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
299131
  • fotokopinya, Surat PermohonanKeberatan dari Penggugat Kepada Bupati Sumeneptentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri kepada Penggugat tertanggal 23 Desember 2019,Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Pengiriman LewatPost Expres mengenai Surat Keberatan PenggugatKepada Bupati Sumenep tentang Penjatuhan HukumanDisiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri kepada Penggugat tanggal 23Desember 2019 yang melalui Bagian Umurn
Register : 21-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2015/PTUN.JPR
Tanggal 23 September 2015 — Drs. PIETER REBA, M.Si. (PENGGUGAT); VS KEPALA KANTOR REGIONAL IX BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAYAPURA (TERGUGAT)
10838
  • ALASAN/DAS AR GUGATAN DALAM POKOK PERKARA ; Bahwa adapun alasan/dasar dari Penggugat dalam pokok perkara iniadalah ;Halaman 9 dari58 halaman PutusanNomor: 10/G/2015/PTUN JPR.a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangandengan asasasas umurn pemerintahan yang baik.
Putus : 08-07-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 02/HKI.DESAIN.INDUSTRI/2014/PN.Niaga.Sby
Tanggal 8 Juli 2014 — RONY KRISTANTO VS 1. HARIYANTO 2. Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang
492222
  • Rowing Hammer dikenal sejak tahun 1989;e Bahwa yang dimaksud dengan publikasi adalah desain yang telahdiumumkan selama 3 bulan apabila tidak ada pihak yang keberatan makaDirjen Haki RI harus mengeluarkan sertifikat;e Bahwa bisa dilakukan pembatalan atas terbitnya sertifikat desain industri;e Bahwa perlindungan bagi pemegang hak eksklusif dapat membuat,mengimpor, mengekspor dan dapat memberikan lisensi kepada pihak lain;e Bahwa desain yang tidak dapat dilindungi adalah desain yang sudah menjadimilik umurn
Register : 22-09-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 27-10-2021
Putusan PN SERANG Nomor 772/Pid.Sus/2020/PN Srg
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
H. MOHAMAD MAHMUD, SH. MH.
Terdakwa:
JUMELI BIN ALM. SATIRI
100
  • Penuntut Umurn Kejaksaan Tinggi Banten dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

    Hakim Anggota, Hakim ketua,

    Santosa, SH.

Register : 25-11-2010 — Putus : 14-03-2011 — Upload : 23-10-2012
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 65/G.TUN/2010/P.TUN.MKS
Tanggal 14 Maret 2011 — BENYAMIN SOPAMENA Sebagai Pihak Penggugat dan ANDY INDRAMA Sebagai Pihak Penggugat II Melawan BUPATI KABUPATEN MAMUJU Sebagai Pihak Tergugat
10756
  • Direksi sama sekalipadahal, Tergugat tahu dan menyadari bahwaberdasarkan Pasal 3serta ... ke halaman 15Serta 6 dikaitkan dengan Pasal 9 ayat 34 maupun Pasal1115 Perda 9/2009 BUMD/Perusda Kabupaten Mamujumembutuhkan pengurus/Direksi khususnya DirekturUtama guna menjalankan maksud dan tujuannya dalamberperan serta mendorong pembangunan danperekonomian daerah untuk kepentingan umum/rakyat,diantaranya sebagai single gate corridor dalampemberdayaan/pengelolaan sumber daya alam daerahuntuk kepentingan umurn
Register : 22-08-2011 — Putus : 28-11-2011 — Upload : 15-12-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 28 Nopember 2011 — Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) PROVINSI JAWA BARAT;Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) PUSAT
13265
  • Asas kepentingan umum20Bahwa Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional(PON) XVIII tahun 2012 di Propinsi Riau,Tergugat haruslah mendahulukankepentingan umurn, khususnya para atelit atelityang berbakat/ berprestasi dengan cara yangaspiratif, akomodatif dan selektif tanpa adanyapilin kasih didalam penyelenggaran PON tersebut,dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan bakatatelit atelit yang berprestasi ;.
Upload : 29-05-2017
Putusan PN PANDEGLANG Nomor l 3/Pdt.G/2007/PN.Pdg.
Drs. H. DIDI RUSANDI, SA.NY. Hj. MUMUY SARIBANON.YAYAN Bin Tb. A. SAMSURI.ABANG Bin TB. A. SAMSURI.UBUNG Bin Tb. A. SAMSURI.YASIN Bin Tb. A. SAMSURI.DADI Bin Tb. A SAMSURI.MULAWI Bin H. DULHALIMADE MUN'YAI Bin H. DULHALIM.ROHIMAH Binti H. DULHALIM.Ny. LATIPAH Binti H. DULHALIMNY. 0 D E L Als. NY. SADRAH ( lsteri Almarbum H. Udjen ).H. UEN JUWENI Bin H.UDJEN.NY.SUBEKAH Binti H.UDJEN.NY. E C I l:l Ats. SUKAEStH Biliti li. UDJEN.NY.Hj. U US Binti H. UlJJEN.H. MATIN am H. UDJEN.NY. E R O H Ats. HUMAEROH.HAMROWI Bin H. UDJEN.DAYAT ( SAMSUL HIDAYAT)Bin H. UDJEN.H. UUD AJs. ANWAR USADAD Bin H. UDJEN.NY. IIS Als. LIS KUTBAILAH, Binti H. UDJEN.R U D I (RUDI HERMA WAN), Bin H. UDJEN.Gubernur Banten Cq. Bupati Pandeglang, Cq. Camat Cadasari, Cq, Kepala Desa Kaungcaang. Berdomisili Lingkung Desa kaungcaang. Kecamatan Cadasari. Gubernur Banten Cq, Bupati Pandeglang, Cq. Camat Cadasari.BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN)KABUPATEN PANDEGLANG
14934
  • 35yang telah dibuk:tikan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa petitum penggugatpoint 2, 3, 4,5, 6, 7,10, serta 12 patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk petitum penggugat point 8, 9 dan 11 tidak perludikabulkan karena hal tersebut dinilai merupakan suatu tindakan yang berlebihan danbukan kewenangan peradilan umurn ;Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat point 3 yaitu tentang putusanyang dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena hal tersebut tidak didukung buktiyang cukup maka
Upload : 05-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2467 K/PID.SUS/2010
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Ridwan Usman alias Wances alias Wani
4319 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gorontalo.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Gorontalo No.225/Pid.B/2009/PN.GTLO. tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI secarasah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;Membebaskan Terdakwa RIDWAN USMAN alias WANCES alias WANI olehkarena itu dari segala Dakwaan Jaksa Penuntut Umurn
Register : 16-05-2012 — Putus : 22-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44609/PP/M.X/99/2013
Tanggal 22 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
14642
  • TIX/2012 09/FA/TX/2012 tanggal 14 September 2012.bahwa alasan Penggugat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan formal: Sen eketa Guga tam.Pasal 31 ayat (1) dan (3) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak("UU PP") terlampir, mengatur bahwa PP bertugas dan berwenangmemeriksa dan memutuskan Sengketa Pajak, dan dalam hal Gugatan,memeriksa dan memutuskan sengketa atas Keputusan Pembetulan atauKeputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UUNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurn
Register : 04-10-2010 — Putus : 06-07-2011 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor 362/Pdt.G/2010/PN.BKS
Tanggal 6 Juli 2011 — H. SARBINIH BIN SUHANDI sebagai Penggugat Melawan PT. BANK NIAGA (Tbk) sebagai Tergugat I PT. SANTA INDAH INDONUSA, sebagai Tergugat II KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III . PEMERINTAH RI CQ MENTERI KEUANGAN RI CQ DITJEN KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA BEKASI sebagai Tergugat IV GUNAWAN, SH sebagai Tergugat V
12029
  • Oleh karena pinjaman kredit yang diperoleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I berstatusmacet dan TERGUGAT I telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT U untukmenyelesaikan hutangnya, namun TERGUGAT II tetap tidak melunasi kewajibannya tersebut,maka hal tersebut memberikan hak dan wewenang kepada TERGUGAT I untuk21melaksanakan penjualan melalui pelelangan umurn atas Tanah SHM No.6/Karang Bahagia yangdibebani dengan Hak Tanggungan tersebut melalui perantaraan TERGUGAT IV sesuai RisalahLelang No.264/
Register : 23-03-2015 — Putus : 15-05-2015 — Upload : 29-05-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 233/Pid.Sus/2015/PN Dps
Tanggal 15 Mei 2015 — E L M A R
189
  • saat terdakwa keluar dari kamar menuju tempat parkir sepedamotor di tempat kost tersebut sekitar pukul 17.00 wita , begitu terdakwa naikdiatas sepeda motornya , saksisaksi Pande Putu Suardana, saksi KadekMertadana dan rekanrekan saksi dari Sat Resnarkoba Polresta Denpasardipimpin oleh Kanit Sat Res Narkoba Polresta DenpasarFTU Djoko Hariadilangsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh pemilikkost yang bernama WAYAN SUDAMA YASA;Bahwa dengan disaksikan oleh saksi dari masyarakat umurn
Putus : 27-08-2009 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 K/PDT/2007
Tanggal 27 Agustus 2009 — Drs. EDDY KADIR, Dkk vs NY. ATIKA MUKHSIN
2414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 21 Agustus 1974: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapatditerima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugatatas tanah sengketa tidak jelas (Dalam perkara: Oen Nai Tjie Melawan Ny.Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubemur Kepala Daerah Khusus lbu KotaDaerah Jakarta Raya, Cq Jawatan Pekerjaan Umurn, dengan susunan Majelis :1. DR. R. Santoso Poedjosoebroto, SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito, SH. 3.Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 808 K/Pdt/2007Bustanul Arifin, SH.