PIDANA KORUPSIMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN,sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atauadanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf

KORUPSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN,KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENAJABATAN ATAU KEDUDUKAN, sebagaimana didakwakan dalam DakwaanSubsidair Penuntut Umum ;117Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atauadanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf

PIDANAKORUPSI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATANATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAUKEDUDUKAN, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair PenuntutUmum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atauadanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf

Van Bemelen, Straaf Voordering, cetakan 1950, halaman 90, yangmenyatakan bahwa masingmasing pihak dalam suatu persidangan, yaitu JaksaPenuntut Umum, Pembela/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Hakim adalahmempunyai fungsi yang sama, meskipun masingmasing mempunyal posisiyang berbeda, maka sudah selayaknya masingmasing pihak memiliki pendirianyang berbeda pula. Fungsi yang sama adalah karena pada dasarnya masingmasing pihak:1.

dipertimbangkankemudian bersamaan dengan pertimbangan hukum yang berkaitan denganalasanalasan yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;/Menimbang, bahwa waonooe Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganTerdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidanapada diri Terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf

telah dinyatakan terdakwa JaluTeguh Prihadi bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian137apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hNukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atau adanya buktisebagai alasan pemaaf (Straaf

Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban pidanatentang "tidak dipidana tanpa kesalahan" (geen straaf zonder schuld)telah terbukti tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa dr. H. BOYKEPRIYONO, M.Kes. bin SOEWANDIJONO.

dengan telah dinyatakan terdakwa KrismanNapitupulu bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudianapakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannyatersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksidan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwatidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskansifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atau adanya buktisebagai alasan pemaaf (Straaf

Dalam persidangan teluhterungkap faktafakta baik di dalam maupun di luar persidangan yang telahKami tuangkan di dalam pledooi, bahwa para Terdakwa hanyalah bawahanyang melaksanakan surat perintah terbang yang diberikan oleh Saksi 3(Terpidana Mayor Cpn Anggoro Priyantono) sebagai atasannya serta tidakmengetahui bahwa perintah tersebut tidak sesuai dengan prosedur, dengandemikian terdapat alasan pembenar sesuai Pasal 51 ayat (2) KUHP dan asas"tiada pidana tanpa kesalahan" (Geen straaf zonder schuld

IA HADIYA, yang mempu mempertanggung jawabkansegala perbutannya didepan hukum, dan tidak termasuk kedalam orangyang dikategorikan sebagaimana dalam pasal 44 s/d pasal 51 KUH Pidana(Straaf Uitsluiting Gronden) ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut unsursetiap orang telah terbukti menurut hukum ;Ad.2.

Asas hukum pidana menetapkan bahwa seseorang yang melakukanperbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan kesalahan harusdihukum (geen straaf zoonder shuld = non facit mens sit rea=mensPerbuatan melawan hukum dimaksud di atas adalah melanggar Pasal 12peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 TentangPenatagunaan Tanah yaitu tanah yang berasal dari tanah timbun atau hasilreklamasi di wilayah perairan pantai, pasang surut, rawa, danau, dan bekassungai dikuasai langsung oleh Negara

didakwakandalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telahdinyatakan terbukti, maka dakwaan lebih subsidair tidak perludipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan yang didasarkan dari keteranganSaksisaksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasanyang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidanapada diri terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf( Straaf

Asas ini dikenal juga dengan asas tiadapidana tanpa kesalahan, geen straaf zonder schuld, nulla poena sineculpa, actus non facit reum, nisi mens sit rea.Berlandaskan pada asas hukum tersebut dan pendekatan pada Pasal 49ayat (1) huruf a UU R.I. Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UUR.I.

dan jasa dan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah sebagai aturan formil dalam pengelolaan keuangan daerah,padahal dalam fakta yang diambil oleh majelis hakim sebagaimanadalam alinea 407 sampai dengan 419 adalah fakta adanya perbuatanTerdakwa dan Terdakwa Il melakukan perbuatan melawan hukumbukan melakukan menyalahgunakan wewenangnya, dikarenakanmenurut Pasal 44 KUHP bahwa setiap perbuatan pidana harus adadimulai dengan niat jahat dari pelaku (geen straaf

TURISNO, M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUTSERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal atau alasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diriterdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf ( Straaf

AKBAR, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahTURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI, sebagaimanadidakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan yang didasarkan dari keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat halhal ataualasanalasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana padadiri terdakwa atau adanya bukti sebagai alasan pemaaf (Straaf

Terdakwa terdapat kemampuan pertanggungjawabanpidananya ( kesalahan ) ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwadapat dimintalpertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, makaharus dipertimbangkan unsur diri pelaku atau kemampuan jiwa pelaku (versdelijke vermogens ) atau yang di dalam doktrin disebut sebagai Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea ( Actus Reus dan Mens Rea ) atau Suatuperbuatan Tidak Membuat Orang Bersalah Kecuali Dilakukan Dengan NiatJahat Atau Geen Straaf

Terdakwa terdapat kemampuan pertanggungjawaban pidananya( kesalahan ) ;Menimbang, bahwa untuk mengetahul apakah Terdakwa dapat dimintaipertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, makaharus dipertimbangkan unsur diri pelaku atau kemampuan jiwa pelaku (versdelijkke vermogens ) atau yang di dalam doktrin disebut sebagai Actus NonFacit Reum Nisi Mens Sit Rea ( Actus Reus dan Mens Rea ) atau Suatuperbuatan Tidak Membuat Orang Bersalah Kecuali Dilakukan Dengan NiatJahat Atau Geen Straaf

oleh Penuntut Umum, selain diancam dengan pidana penjara juga pidana denda yang penjatuhannya bersifat kumulatif, oleh karenanya terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan jika terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf

; Menimbang, bahwa dari unsurunsur pasal yang didakwakan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari pasal sebagaimana dakwaan pertama subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf