Ditemukan 7239 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor85 nomor35 nomor nomor01 nomor11 nomor29 nomor12 nomor.c nomor24 nomor31
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 10-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pdt.G/2010/PN.Sby
Tanggal 10 Maret 2011 — INDRA IRIANSYAH, SH
96 — 35
  • Ketabangkali Elektronics;Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor21.pee23.24.536/134/436.4/12/2003 tanggal 17 Desember 2003, tentangIzin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip)atas nama PT. Ketabangkali Elektronics, besertalampirannya;Foto copy Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TingkatII Surabaya Nomor: 188.45/473.92/402.5.09/19 tentangIjin Mendirikan Bangunan tanggal 10 Pebruari1993 atas nama PT.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 9/PID.SUS.TPK/2020/PT BJM
Tanggal 8 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : BOY RACHMAD NOOR, S.AP. BIN ALM SULAIMANSYAH.
150 — 58
  • Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 23-11-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — R. BAMBANG TRIANTORO
85 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satriadi, M.Si 1 (satu buah) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas a.nJulian Fernando Nainggolan, SE, MBA beserta lampirannya Nomor21/SPPD/PKPRNTT/IV/2013, yang di tanda tangani oleh Ir Edo Iskandar, MT. 336 1 (satu) buah Surat Perintah Tugas a.n Adrian Sukarmianto, ST Nomor :13/SPT/PKPRNTT/IV/2013 tanggal 10 April 2013 yang di tanda tangani oleh Drs. Hal. 62 dari 153 hal. Put.
Pengadilan PN TUAL Perdata Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 107/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — MR.BOONSOM JAIKA Alias YUD Alias TAI YUD
384 — 794
  • Kami telah meratifikasi pada tahun 1989 ituUndangUndang anti tokjo, anti penyiksaan atau sampai denganmenyiksa ataupun serupa penghukuman yang dilakukan dengan caramenyiksa, itu tidak diperbolehkan;Bahwa bagaimana yang telah dijelaskan dalam UndangUndang nomor21 tahun 2007, sanksi koorporasi itu tidak dibedakan antara cabangdengan pusat karena sebenarnya perusahaan PT. PBR hanyalah satudan tidak boleh membuka cabang secara operasional tetapi tanggungjawab dari PT.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 05-11-2015 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN TUAL Nomor 109/PID.SUS/2015/PN Tul
Tanggal 10 Maret 2016 — Mr.HATSAPHON PHAETJAKRENG Alias TAI AT Alias AT
149 — 81
  • Kami telah meratifikasi pada tahun 1989 ituUndangUndang anti tokjo, anti penyiksaan atau sampai denganmenyiksa ataupun serupa penghukuman yang dilakukan dengan caramenyiksa, itu tidak diperbolehkan;Bahwa bagaimana yang telah dijelaskan dalam UndangUndang nomor21 tahun 2007, sanksi koorporasi itu tidak dibedakan antara cabangdengan pusat karena sebenarnya perusahaan PT. PBR hanyalah satudan tidak boleh membuka cabang secara operasional tetapi tanggungjawab dari PT.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
UMAR
177 — 77
  • melanggar hukum, makaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas,maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor21
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
SADDAM MAULANA ARIEF, ST
162 — 67
  • melanggar hukum, makaTerdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas,maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor21
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 5/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : MAHMUD SIDDIK
178 — 133
  • Perumahan dan Permukiman KabupatenBanjar TA. 2016, secara bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
360 — 318 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 31 PK/Pid.Sus/2016IUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut Nomor10.1/KptsII/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut Nomor21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar IjinUsaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yangkemudian dibalas oleh Menteri Kehutanan yang intinya Surat Keputusan(SK) IUPHHKHT yang ada di
    EDI SURIANDI tersebut karenamengetahui bahwa rencana penebangan kayu hutan alam di arealIUPHHKT yang diterbitkan tidak sesuai dengan Kepmenhut Nomor10.1/KptsII/2000 tanggal 06 November 2000 dan Kepmenhut Nomor21/KptsII/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Kriteria dan Standar ljinUsaha Pemanfaatan Hasil Usaha Hutan Kayu Hutan Tanaman pada HutanProduksi kemudian meminta petunjuk ke Departemen Kehutanan RImengenai sah atau tidaknya perizinan IUPHHKHT di Propinsi Riau, yangHal. 26 dari 1005 hal.
    beberapa perusahanyang areal kerjanya di Kabupaten Pelalawan dan Siak dalamperkara ini tidak sematamata karena perbuatan terdakwa a quotidak mempunyai kewenangan itu berdasarkan kepmenhut Nomor151/Kpts.II/2003 tetapi Terdakwa tetap mengesahkan BKUPHHKHT, tetapi substansinya juga didasarkan masalah BKUPHHKHT yang seharusnya tidak disyahkan karena BKUPHHKHT yang diajukan perusahaanperusahaan tersebut beradapada areal IUPHHKHT yang penerbitannya bertentanganKepmenhut Nomor 10.1/KptsII/2000 jo Kepmenhut Nomor21
    Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor21/KptsII/2000 tentang Kriteria dan Standar Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman pada HutanProduksi.Dinyatakan tidak berlaku lagi.Bahwa menurut Bagir Manan terhadap suatu ketentuan hukum yangsudah dicabut, benar perbuatan pidana yang dilakukan pada masaberlakunya ketentuan hukum tersebut tidak pernah dapat dihapus,akan tetapi sifat pidana dari perbuatan itu hapus akibat pencabutanketentuan hukum tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 31-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2697 K/PID.SUS/2015
Tanggal 31 Mei 2016 — AGUS CHANDRA RULLY
174 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;Membaca Akta Pemberitahuan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Terdakwa Nomor18/PID/TPK/PT.DKI jo Nomor 106/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 29 Juli2015;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor21/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Jakarta Pusat
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
153 — 85
  • Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 14/BAPUM/PU/KS/2006 tanggal 20 April 2006 diberi tanda T21;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Il Nomor 50/BAPUM/PU/KS/2006 tanggal 6 Oktober 2006 diberi tanda T22;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Ill Nomor 52/BAPUM/PU/KS/2006 tanggal 21 Nopember 2006 diberi tanda T23;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor185/BAPMC/DPU/KS/2006 tanggal 26 Desember 2006 diberi tanda T24;Foto Copy Berita Acara Pembayaran Angsuran Pertama M.C.1 Nomor21
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
M. FARIZ NURHIDAYAT, A.Md.
202 — 115
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011, Bagian Kelima Pelaksanaan Anggaran PembiayaanDaerah, Paragraf 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiILPA) TahunSebelumnya:a)Pasal 137 Sisa lebih perhitungan anggaran (SiILPA) tahun sebelumnyamerupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:a.menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
81 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sertipikat HGB Nomor21 (A 1554255) luas 10.000 m?;j. Sertipikat HGB Nomor22 (A 1554246) luas 76.280 m?;Total luas: 219.260 m?Sertipikat HGB Nomor 13 s/d Nomor 22 semuanya atas nama Tergugat a> dan hasil pemecahan (splitsing) Sertipikat HGB Nomor 15 menjadi 2 (dua)bidang, tanggal 7 Agustus 1989, yaitu:a. Sertipikat HGB Nomor 24, luas 3.000 m? a/n Tergugat I:b. Sertipikat HGB Nomor 25, luas 3.000 m?
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 19-03-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 28/G/TF/2021/PTUN.BDG
Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat:
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
497 — 649
  • TUIA JULIANA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempattinggal di Jalan Pekapuran Raya No. 51 A, RT.008/RW.004,Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat XX ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor21/EXT.AMAR/I/2021, tanggal 25 Januari 2021, memberi kuasakepada ;ALGHIFFARI AQSA, SH ;KARMEIHAN SABAROEDIN, SH ;UMAR, SH ;IMANUEL GULO, SH (*) ;FAUZIAH INDRA ISWARA, SH (*) ;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokatoa
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 04-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 92/PDT/2018/PT JMB
Tanggal 17 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. WIRA KARYA SAKTI
Terbanding/Penggugat : PT. RICKIM MAS JAYA
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOVA HERAWATI, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat II : DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat V : BUPATI MUARO JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat III : GUBERNUR PROVINSI JAMBI
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
218 — 143
  • NoerAtmadibrata Nomor 103 Jambi, berdasarkan SuratHal 5 dari 221 Hal Put. 92/PDT/2018/PT JMBKuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 Nomor21/SK15/I/2018, selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING III semula disebut sebagaiTURUT TERGUGAT IV;6.
    Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor21/PDT/2015/PT.JMB tanggal 17 April 2015 jo Putusan Pengadilan NegeriJambi Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Jbi tanggal 18 Desember 2014, padaintinya memenangkan Tergugat serta mengakui dan membenarkan hakTergugat atas lahan eks lahan PT. RKK/Ricky Grup berdasarkan izinizin dibidang kehutanan yang dimiliki;f. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 29/PID/2011/PT.JBItanggal 26 April 2011 jo.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
109 — 25
  • Bahwa saksi sebagai Ketua Penerima Hasil Pekerjaan ProyekPembangunan Kebun Raya Batam dalam rangka perwujudan KSNberdasarkan Surat Keputusan Kepala SNVT Pelaksana PemanfaatanRuang Kota Hijau Direktorat Jenderal Penataan Ruang nomor21/KPTS/Rc.9/X1V/2014 tanggal 9 Desember 2014. Bahwa yang menjadi PPK dalam Pekerjaan Proyek Pembangunan KebunRaya Batam dalam rangka perwujudan KSN adalah Ir. One Indirasari Hardi.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
131 — 39
  • pencairandilakukan Muklis setelah dipotong administrasi, selanjutnya diserahkan kepada saksisejumlah Rp. 4.650.000..Bahwa syaratnya foto copy KK dan KTP dengan jaminan BPKB Sepeda motorYamah Jupiter (asli) disertai surat keterangan dari desa dan karena sudah lunassehingga jaminan BPKB sudah saksi ambil.Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen berupa : Kwitansi realisasi pinjaman sebesar Rp. 25.000.000, tertanggal 29 Pebruari2015, Permohonan Kredit tidak ada tanggalnya, Perjanjian Kredit Nomor21
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
FAUZI, S.T.,M.T. Bin ISMAIL
115 — 47
  • Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaranpelaksanaan kegiatan.Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimanadiubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011, tugas PPTK dapat dilinat sebagai berikut :Pasal 1 ayat (69) :SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPPLS adalah dokumen yangdiajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaranlangsung kepada pihak
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 8/PID.SUS-TPK/2020/PT BJM
Tanggal 13 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : TRI TARUNA FARIADI,SH
Terbanding/Terdakwa : HARNIAH, ST., BINTI H ALWI ALM
138 — 54
  • bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintan besertaperubahannya yaitu Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaanBarang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangHalaman 57 dari 265 Putusan Nomor 8/PID.SUSTPK/2020/PT BJMperubahan keempat atas Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
Pengadilan PN LUBUK PAKAM
Putus : 06-09-2011 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor Nomor: 05/Pdt.G/2011/PN.LP
Tanggal 6 September 2011 —
62 — 27
  • komoditi karet tidakakan diterbitkan Surat Keterangan Tentang PembagianDan Penerimaan Tanah Sawah Ladang, karenasebagaimana Tergugat II sampaikan di atas, bahwa suratketetapan dari Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Juni1951 No.12/5/14 dan ketetapan Gubemur PropinsiSumatera tanggal 28 September 1951 No. 36/K/Agr dansuratsurat dan atau peraturan lainnya sebagai tindaklanjutnya, adalah mengatur tanahtanah bekasperkebunan tembakau seluas 125.000 Ha yangdikembalikan kepadaHal.101 dari 305 hal Putusan Nomor21