Bahwa berdasarkan ketentuan di atas Penggugat telah melakukankewajibannya menyerahkan Laporan Akhir Tahun, sementara auditdengan Akuntan Publik Terdaftar dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugatakan memberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksana audit AkuntanPublik ;d. Bahwa Pasal 6 ayat (3), Perjanjian Kerjasama menyebutkan: PihakPertama Menunjuk Akuntan Publik Terdaftar yang akan melaksanakanaudit atas laporan keuangan hotel.

Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 6Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hotel Anggrek Golden, ayat (1) dan (2)dimana Tergugat berkewajiban menyerahkan laporan keuangan berikut datadata pendukung yang seharusnya dibuat oleh Penggugat dan diserahkankepada Tergugat berdasarkan Pasal 3 menunjuk Akuntan Publik untukdiaudit oleh Auditor dari akuntan publik yang telah ditunjuk yaitu KantorAkuntan Publik Dr.

;15.Bahwa karena kewajiban menurut perjanjian Pasal 6 angka 3 yangmenyatakan Pihak Pertama menunjuk Akuntan Publik terdaftar yang akanmelaksanakan audit atas laporan keuangan hotel. Biayabiayasehubungan dengan laporan audit tersebut dibebankan pada biayaoperasional hotel, maka ditunjuk Kantor Akuntan Publik DR. MohammadZain & Rekan pada tanggal 31 Januari 2007 olen Penggugat Rekonpensi ;16.Bahwa telah terjadi Surat menyurat dari KAP DR.

Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat Rekonpensi untukmenyerahkan Laporan Keuangan berikut datadata pendukungnyakepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Penggugat Rekonpensi untukdilakukan audit ;8. Memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi untuk menunjuk AuditorKantor Akuntan Publik DR. H. Mohammad Zain & Rekan untuk mengauditPengelolaan PT. Anggrek Hotel Golden Tahun 20052006 ;9.

Bahwa mengenai audit terdapat dalam Pasal 6 perjanjian yang berbunyi:Pihak Kedua (Termohon) harus menyerahkan Laporan Akhir Tahun(Neraca dan Laba Rugi) serta laporanlaporan lainnya yang diperlukan,yang harus diaudit oleh akuntan Publik terdaftar, Pihak Kedua harusmemberikan dukungan sepenuhnya guna terlaksananya audit tersebut ;7. Bahwa Pemohon dengan itikad baik, kemudian menunjuk akuntan publikyakni Kantor Akuntan Publik Dr.

Publik Akhayadi & Chris sebesarRp.4.979.298.092, ;.

Menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik(selanjutnya disebut UU No.5/2011), Pasal 3 ayat (1) menyatakan(kutipan):Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi:a. jJasa audit atas informasi keuangan historis;b. jasa reviu atas informasi keuangan historis; danc. Jasa asuransi lainnya.41.

Dimana sebelum UU No. 5/2011 berlaku, ketentuan tentang profesiAkuntan Publik diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor423/KMK.06/2002 Tentang Jasa Akuntan Publik (KMK No.423/2002) dandiubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor17/PMK.01/2008 Tentang Jasa Akuntan Publik (PMK No.17/2008).42.

Pasal 1 ayat (2) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteriuntuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Keputusan MenteriKeuangan ini.Pasal 1 ayat (3) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Halaman 19 dari 53 putusan perdata Nomor 149/PDT/2021/PT BDGKantor Akuntan Publik atau disingkat dengan KAP, adalah badan usahayang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi AkuntanPublik dalam memberikan jasanya.Pasal 5 ayat (1) KMK

No.423/2002 menyatakan (kutipan):Akuntan Publik wajib mempunyai KAP untuk dapat memberikanjasanya.43.44.45.46.Pasal 6 ayat (1) KMK No.423/2002 menyatakan (kutipan):Bidang Jasa Akuntan Publik dan KAP meliputi atestasi, termasuk auditumum dan review atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalamStandar Profesional Akuntan Publik dan Audit Kinerja serta AuditKhusus.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) ini menjelaskan bahwa menjelaskan ruanglingkup jasa yang dapat diberikan oleh seorang yang berprofesi sebagaiAkuntan

Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 21 April 2011 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : 04.1.0940. 2. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9 Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.3. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2012 dan 2011 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 15 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.4. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) dan Entitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.5. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP. 022844. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan Anak Perusahaan (audited) Tahun 2013 Per-31 Desember 2013 yang dibuat oleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 28 Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak., CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 0228.45. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggallaporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs. HaryantoSahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0601.43. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2012 Per31 Desember 2012 yang dibuatoleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 28Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP. 022844. Laporan tahunan keuangan konsolidasi PT.

Izin Akuntan Publik : 04.1.0940.2. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2011 dan 2010 yang dibuat oleh KantorHal. 36 dari 54 hal. Putusan Nomor 37/PID.SUSTPK/201 7/PT. DKI.10.Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 9Maret 2012 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si, Ak.,CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Izin Akuntan Publik : AP.0228.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA No. Izin Akuntan Publik : AP.0223.Asli Laporan keuangan konsolidasian PT.

Mengangkat Akuntan Publik Sdr. Agung Setiawan, Sdri. Novi Indriyanidan Sdr. Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendiyanto danRekan berkantor di 88 Office Tower Kasablanka Floor 12 Unit G JalanCacablanca Raya Kavling 88 Jakarta Selatan 12870, termasuk ahli darikantor akuntan publik tersebut untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohon dalamjangka waktu 90 hari sejak dilaksanakannya RUPS Luar Biasa;9.

Mengangkat akuntan publik Sdr. Agung Setiawan, Sdri. Novi Indriyanidan Sdr. Robinson dari Kantor Akuntan Publik Arman Hendrianto DanRekan berkantor di Arman Hendiyanto Dan Rekan berkantor di 88Office Tower Kasablanka Floor 12" Unit G Jalan Cacablanca RayaKavling 88 Jakarta Selatan 12870, untuk memeriksa seluruh kekayaanTermohon termasuk dokumen, aset dan rekening milik Termohondalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak dilaksanakannya RUPSLB:13.

Pertamina (Persero) danAnak Perusahaan 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat olehKantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggallaporan 21 April 2011 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto,M.Si., Ak., CPA., Nomor Izin Akuntan Publik 04.1.0940.2. Asli Laporan Keuangan Konsolidasian PT.

,CPA., Nomor Izin Akuntan Publik AP.0228;3. Asli Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2012 dan 2011 yang dibuat oleh KantorAkuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 15Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si., Ak.,CPA., Nomor Izin Akuntan Publik AP.0228;4. Asli Laporan Keuangan Konsolidasian PT.

Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 14 Februari 2014 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA., Nomor Izin Akuntan Publik AP.0223:5. Asli Laporan keuangan konsolidasian PT. Pertamina (Persero) danEntitas Anak 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 yangHal. 3 dari 28 Hal.

Putusan Nomor 188 PK/Pid.Sus/201910.11.12.13.14.15.dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekantanggal laporan 13 Februari 2015 yang ditandangani oleh Drs.Haryanto Sahari, CPA., Nomor Izin Akuntan Publik AP.0223:Flie Rekaman Audio Exit Meeting hari Rabu tanggal 30 April 2014dalam Flashdisk Merek Pertamina Patra Niaga warna Perak namafile 14030001 (MP3 Format Sound) besar File 193.355 KB, yangdiperoleh dari MOHAMMAD IQBAL (Ketua Tim Audit yang hadirpada Exit Meeting);Management

., Nomor Izin Akuntan Publik AP. 0228:Laporan Tahunan Keuangan Konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2013 Per31 Desember 2013 yang dibuatoleh Kantor Tanudiredja, Wibisana & Rekan tanggal laporan 28Februari 2013 yang ditandangani oleh Dwi Wahyu Daryoto, M.Si., Ak.,CPA., Nomor Izin Akuntan Publik AP. 0228:Laporan Tahunan Keuangan Konsolidasi PT. Patra Niaga dan AnakPerusahaan (audited) Tahun 2014 Per31 Desember 2014 yang dibuatHal. 8 dari 28 Hal.

.- 1 (satu) bundel laporan Auditor independen dan laporan keuangan per 31 Desember 2010 dan 2009 yang dibuat oleh kantor Akuntan Publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO dan rekan yang berlamat di Jl.HR.RASUNA SAID, kuningan Jakarta SelatanTetap terlampir dalam berkas perkara.5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Achsine Bahwa sebagai seorang ahli Akuntan Publik ;e Bahwa jenis audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, yang pertama adalahaudit atas laporan keuangan, atau sebutan lainnya adalah General Audit, auditini bertujuan untuk memberikan opini atau pendapat atas kewajaran atau tidakwajarnya suatu laporan keuangan.

objek yang sama ;e Bahwa pada umumnya RUPS akan meminta Akuntan Publik untuk mengaudit,namun kembali lagi kepada kesepakatan pemegang saham ;e Bahwa yang diperbolehkan seorang Direktur tanpa persetujuan RUPS memintaaudit kepada Akuntan Publik, tergantung kekuasaan yang dimiliki oleh direksi untukmengajukan audit itu sendiri yang mana kewenangan tersebut diberikan oleh para39pemegang saham.

Manakala sudah ciear maka opini Akuntan Publik bisaditerbitkan ;e Bahwa tahapantahapan tersebut wajib dilakukan oleh seorang Akuntan Publikberdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik.

Sehingga tidak dibenarkan penyusunsekaligus merangkap sebagai auditor dan begitu juga sebaliknya ;e Bahwa jadi salah satu bentuk pendapat dari Akuntan Publik adalah TidakMemberikan Pendapat/No Opinion/Disclaimer Opinion, artinya atas suatu ataubeberapa angka yang tersaji di dalam Laporan Keuangan seorang Akuntan Publik tidakbisa mendapatkan bukti yang cukup, karena berdasarkan standar pelaksanaan auditingnomor 3, Akuntan Publik harus memiliki bukti yang kompeten dan cukup untukmengambil keputusan

Dan konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh perusahaan karenakonfirmasi merupakan tanggungjawab perusahaan ;e Bahwa ada satu mekanisme dalam Profesi Akuntan Publik yakni manakala adabukti baru yang bisa menganulir bukti yang lama, maka Akuntan Publik yangbersangkutan akan melakukan revisi/restate atas pendapat sebelumnya atas dasarkurangnya bukti ;e Bahwa manakala Akuntan Publik yang bersangkutan menolak untuk melakukanrevisi/restate, itu merupakan persoalan hukum.

Terminal Utama Makassar) wajib menyampaikan LaporanKeuangan yang benar yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atasposisi keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan padatahun 2013 dan tahun 2014;2) Bahwa Dewan Komisaris Perseroan, PT Terminal Utama Makassar,diwajibkan untuk membubuhkan pula tanda tangannya pada LembarPerjanjian Kontrak (baik perjanjian yang baru disusun menjadi sebuahbuku maupun perbaikan,;3) Penggugat tidak berada dalam keadaan lalai membayar tunggakan atauhutang

dan membayar dimuka atas biaya administrasi;Bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan Laporan Keuangan, yangdikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atas posisi keuangan 2 (dua) tahunterakhir (tahun 2013 dan 2014) dengan alasan :1) Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut, Penggugat hanyamenyampaikan Laporan Keuangan dari Kantor Akuntan Publik, untukLaporan Keuangan Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor AkuntanPublik ARMANDIAS No : 092a/TDRARD/AQS/VII/14 bertanggal Jakarta22 Agustus 2014, sedangkan

Laporan Keuangan Tahun 2014 tidak ada;2) Bahwa meskipun Penggugat hanya menyerahkan Laporan KeuanganTahun 2013 namun Tergugat tetap meminta konfirmasi atas Laporantersebut ke Kantor Akuntan Publik ARMANDIAS danpermintaankonfirmasi Tergugat telah di jawab oleh Kantor Akuntan PublikARMANDIAS melalui Surat No. 100/SKSRD/IX/15, perihal : Konfirmasiatas Laporan Auditor Independen bertanggal Jakarta, 18 September2015, yang akan pokoknya berisi penegasan bahwa Laporan AuditIndependen No : 092a/TDRARD/AQS

Publik ARMANDIAS, tetapi bukti T.2tersebut dibantah oleh bukti T.3 Tergugat yang isinya, bahwa mengkonfirmasilaporan Auditor Independen No: 092 a/TDRARD/AQS/VII/14.

Tanggal 22Agustus 2014, mengatakan bahwa Kantor Akuntan Publik Drs, ARMANDIAS tidakpernah mengeluarkan laporan Audit Keuangan atas nama perusahaan PT.Terminal Utama Makasar. Bahwa dalam perjanjian perusahaan dan pernyataankembali perjanjian kredit hanya ditanda tangani oleh 1 (satu) orang komisaris,padahal seharusnya ditanda tangani Dewan Komisaris 2 (dua) orang sesuaidengan ketentuan dalam akte pendirian PT.

Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2015, yang diberi tanda bukti P3.A;6. Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2014, yang diberi tanda bukti P3.B;7. Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2013, yang diberi tanda bukti P3.C;8.

Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2012, yang diberi tanda bukti P3.D;9.

Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2011, yang diberi tanda bukti P3.E;10.Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2010, yang diberi tanda bukti P3.F;11.Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2009, yang diberi tanda bukti P3.G;12.Foto copy Laporan Keuangan PT Merpati

Nusantara Airlines (Persero) yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik untuk Tahun 2008, yang diberi tanda bukti P3.H;13.

Putusan Nomor 181/G/2016/PHI SbyPublik pada kantor akuntan publik ISHAK, SALEH, SOEWONDO & Rekan,diperoleh fakta berdasarkan laporan keuangan tersebut Penggugat mengalamikerugian pada tahun 2012;Bahwa berdasarkan bukti P3.E berupa Laporan Keuangan PT MerpatiNusantara Airlines (Persero) Tahun 2011 yang telah diaudit oleh akuntanpublik pada kantor akuntan publik Dra.

Publik Ernst & Young ;Bahwa terhadap kondisi yang demikian maka Penggugat telah melakukan upayadan langkah serta kebijakan dalam rangka penyelamatan Perusahaan dan sejumlahHal. 3 dari 21 hal.

keuanganTermohon Kasasi/Penggugat yang telah diaudit oleh Auditor Independen (AkuntanPublik ERNEST & YOUNG) itu benar karena Majelis Hakim pernah memintakepada Termohon Kasasi/ Penggugat untuk menghadirkan Akuntan Publik ERNEST& YOUNG dipersidangan untuk membuktikan kebenaran dari Laporan Audittersebut tapi ditolak oleh Termohon Kasasi/Penggugat, oleh karenanya pertimbanganhukum Judex Facti tersebut haruslah ditolak ;4 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbanganhukum pada

halaman 29 alinea yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan tersebut (bukti, P3.1, P3.2)akuntan publik untuk tahun 2006 menyatakan pendapat, wajar tanpa syarat, dandalam pemeriksaan akuntan publik memeriksa dengan standarstandar auditing yangditetapkan oleh institute akuntan publik berijazah ;Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sangat berkeberatan dan pertimbanganhukum Judex Facti tersebut di atas, karena pertimbangan hukum yang diberikan olehMajelis Hakim tersebut tidak

didasarkan pada fakta hukum dan dasar hukum sebabMajelis Hakim hanya membaca kesimpulan yang dibuat akuntan publik dankesimpulan itu hanya tahun 2006 sedang untuk tahun 2007 dan 2008 tidak adapelaporan pendapat dari akuntan publik mengenai kondisi Laporan KeuanganTermohon Kasasi/Penggugat dan didalam persidangan tidak bisa dibuktikan bahwalaporan keuangan Termohon Kasasi/Penggugat yang telah diaudit oleh AuditorIndependen (Akuntan Publik ERNEST & Young) itu benar karena Majelis Hakimpernah meminta

Publik ERNEST & YOUNG) yang belum tentu kebenarannya dapatbertanggung jawabkan berdasarkan hukum karena Termohon Kasasi/Penggugat tidakdapat menghadirkan Akuntan Publik ERNEST & YOUNG oleh karenanya bilamanafakta hukum dan alasan hukum serta peristiwa terbukti dahulu melalui akuntan publicyang disetujui oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sehingga Judex Facti tersebut haruslah ditolak/tidak dapat diterima ;6 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dalam memberikan

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa atau kantorakuntan publik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi Tergugat untukmelakukan audit pembukuan Tergugat untuk tahun 2004 sampai dengan2006;.

Hasil audit dari Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa sedangdalam tahap penyelesaian dan bilamana sudah selesai tentu saja akankami berikan 1 (satu) set kepada Bapak;5.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 ( vide P10) penugasanyang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan SantosaHalaman 7 dari 42 hal. Put.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 (vide P10) penugasanyang diberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan SantosaHalaman 24 dari 42 hal. Put.

Nomor 561 PK/Pdt/201613.atau kantor akuntan publik lain yang dianggap baik oleh Direksi Tergugat adalah untuk tahun buku 2004 sampai dengan 2006;Bahwa ternyata apa yang tercantum dalam Akta Berita Rapat tanggal13 Agustus 2007 ( vide P15) antara lain adalah Laporan KeuanganTergugat untuk tahun buku 2003 sampai dengan 2006 telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa;c.

KAP K Gunarsa adalah KAP perseorangan yang mana tidakmempunyai Rekanan sesama Akuntan Publik atau nonAkuntan Publik (orang yang terlibat dalam bekerjapembuatan jasa keuangan yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang Akuntan Publik);2. Yang menandatangani, Sdr.

Nomor 5Denpasar dan berdasarkan Surat Tugas Nomor:19/STG/KG/IV/2013 Kantor Akuntan Publik K.

Yang melakukan dan yang membuat laporan:i. bukan seorang akuntan Publik;ii. bukan rekanan Akuntan Publik;ili. bukan rekanan non Akuntan publik;iv. bukan Seorang auditor;v. bukan seorang Pegawai KAP;vi. KAP dan AP K Gunarsa adalah KAP dan APperseorangan tidak mempunyai rekanan AkuntanPublik dan Rekanan non Akuntan Publik semuajasa audit dan ansurans harus dikerjakan oleh APK Gunarsa sendiri;Dengan bukti surat dari:1.

Gunarsa adalah benar akuntan publik yang berdomisili di Denpasar, Baliberdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1112/KM. 1/2011. tanggal 11 Oktober20172 Sdr Tony, SE dan Sqr. Antara bukan akuntan publik mau pun rekan non akuntan publikyang terdaftar di Kementerian Keuangan, selain itu yang bersangkutan juga bukan auditoratau karyawan yang bekerja pada KAP K.

Berdasarkan surat dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia AIPI; INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIAindonesian institute of Gertie Futile doce intaatsMomer: OOS4/IWIAPV2014 Jakartla 24 Maret 2014Lampiran: Data Kantor Akuntan Publik daq Akuntan PublixKepada YihIbu Arum AndarvwallJL Tukad Yeh Sungi No. 20RenonDenpasarHak Tanggapan Alas Pengaduan ikan kepada Institut AKAP K.

These expensesmust be audited by public accountant and approved by theDirector General of Taxes";Bahwa Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta&Harsonotelah menerbitkan audit report khusus~ atas preestablishment cost sebesar US$ 22,023,438.00 untukperiode 1 Oktober 1992 sampai dengan 28 April 1997.

Puncakbaru Jayatama (PT.PJ)telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai /aporanaudit Kantor Akuntan Publik Siddharta Siddharta &Harsono; Pemeri ntah dalam hal ini PT. Aneka Tambang telahmengakui preestablisment cost tersebut yaitu modalPT. Aneka Tambang yang semula berupa utang dan telahdilunasi oleh PT. Aneka Tambang pada Tahun 2005Hal 9 dari 16 hal. Put.

Pengeluaran pengeluaran tersebut harusdiaudit oleh akuntan publik dan disetujui DirektoratJenderal Pajak."Bahwa pada Lampiran H (Aturan Menghitung PajakPenghasilan), angka 6 dari Contract of Work antaraPemerintah Indonesia dengan PI Nusa Halmahera Mineralsmengatur syarat pengeluaran pemegang saham yang dapatdibebankan sebagai biaya, yaitu Pengeluaran sebelum perusahaan didirikan tersebutdikeluarkan oleh Pemegang Saham;= Pengeluaran tersebut berhubungan dengan proyekHal 11 dari 16 hal. Put.

publik dan hasil auditnyadiumumkan secara transparan di media cetak berskalanasional;Maka pemohon mengusulkan berubah menjadi:Sumbangan yang diterima satuan pendidikan selama satu tahunajaran melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), diauditoleh akuntan publik dan hasil auditnya diumumkan secaratransparan kepada Pemangku kepentinngan Pendidikan terutamaorang tua / wali peserta didik dan penyelenggara satuanpendidikan serta diumumkan dimedia massa lokal dan nasional;Bahwa perubahan nilai

Penguatantersebut adalah bahwa jika Sumbangan yang diterimasatuan pendidikan selama satu tahun ajaran melebihiRp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), maka WAJIBuntuk diaudit oleh akuntan publik dan hasil auditnyadiumumkan secara transparan di media cetak berskalanasional.

Ketentuan mengenai adanya audit akuntan publikadalah karena nilainya yang besar sehingga dipandang perlupengelolaan dana sebesar tersebut untuk memeriksa,memverifikasi dan menilai laporan keuangan harus dilakukanoleh Akuntan Publik karena keahlian dan fungsi yang dimilikioleh Akuntan Publik. Justru dengan ketentuan Pasal inipengelolan keuangan dari sumbangan harus berdasarkanprinsipprinsip pengelolaan keuangan dan pelaporan yangterstandar dalam sistem akuntansi keuangan.

Putusan Nomor 37 P/HUM/2016Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tidak memerlukanaudit akuntan publik karena:a. Apabila melibatkan akuntan publik dalam pemeriksaanlaporan keuangan diperlukan biaya yang besar, sehinggakalau nilai uang yang dikelola relatif kecil hal inimembebani biaya untuk membayar akuntan publik;b. Bahwa penghimpunan pendanaan pendidikan khusunyaoleh satuan pendidikan yang diselenggarakan olehmasyarakat kondisinya berbedabeda.

Terdapat satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh masayarakat yangmengelola dana dalam jumlah besar tetapi tidak sedikitpula yang mengelola dana dengan sangat terbatassehingga jika nilai kelola dana sumbangan pendidikandibawah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) harusdengan akuntan publik hal ini membebani satuanpendidikan tersebut.

Langkat) dan memerintahkan untuk membantupegawai dari Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Hasnil,MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.

publik ;Bahwa akuntan publik tersebut berasal dari luar propinsi Sumatera Utara yaitudari Jakarta ;Bahwa nama akuntan publik tersebut adalah Sdr.

Hasnil, pimpinan dari Kantor Akuntan Publik Hasnil,M. Yasin & Rekan.1.

., Kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Managing Partner Kantor Akuntan Publik Achmad,Rasyid, Hisballah & Jerry (KAP ARH & J)tempat tinggal Jl.Cipinang Elok Blok AB 8 RT. 009 RW.010 Cipinang MuaraJatinegara Jakarta Timur; Dalam hal ini memberikankuasa kepada Nabil, S.H.

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :128/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 November 2017.MENGADILI SENDIRIDALAM EKSEPSIMenolak Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya.DALAM HAL PENUNDAAN1.Mengabulkan Permohonan Pembanding / Penggugat tentang penundaanKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin Akuntan Publik Achmad RodiKartamulja tertanggal 17 April 2017.Mewajibkan Terbanding/Tergugat untuk melaksanakan penundaanKeputusan Menteri

Keuangan Republik/Indonesia Nomor447/KM.1/2017 tentang Pencabutan Izin,Akuntan Publik Achmad RodiKartamulja tertanggal 17 April 2017sampai adanya putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap.

JKTyang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ;Menimbang, bahwa putusan Tingkat Pertama harus dikuatkandengan pertimbangan hukum pada intinya bahwa berdasarkan pasal 53 ayat1 dan penjelasannya Undang Undang No. 11 tentang Akuntan Publik,seharusnya melakukan upaya administrasi terlebin dahulu, dimana hal tersebut belum dilakukannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum. tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa atau kantor akuntanpublik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi TERGUGAT1 untukmelakukan audit pembukuan TERGUGAT1 untuk tahun 2004 s/d 2006;6.

Bahwa pada Akta Berita Acara Rapat No. 94 (vide P10) penugasan yangdiberikan kepada Kantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ataukantor akuntan publik lain yang dianggap baik oleh DireksiTERGUGAT1 adalah untuk tahun buku 2004 s/d 2006; Bahwaternyata apa yang tercantum dalam Akta Berita Rapat tanggal 13Agustus 2007 (vide P15) antara lain adalah Laporan KeuanganTERGUGAT1 untuk tahun buku 2003 s/d 2006 telah diaudit olehKantor Akuntan Publik Dedy Zeinirwan Santosa ;c.

PRIMA JAGATNUSA (TERGUGAT I) yang intinya minta agarhasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA tersebut beserta Dokumen pendukungnya diserahkan kepada Penggugat padatanggal 3 Agustus 2007 guna dipelajari terlebih dahulu oleh Penggugat;e Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2007 Direktur Utama PT.

JAGATNUSA No.94 tanggal 17 Juli 2007yang dibuat dihadapan Notaris BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, SH.ME.MH.dimana dalam Akta tersebut menunjuk Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWANSANTOSA atau Kantor Akuntan Publik lainnya yang dianggap baik oleh Direksi PT.PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan audit pembukuan untuk Tahun 2004 s/d 2006 ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, T.13 dan T.14 dihubungkan denganKeterangan saksi Yahya Santosa diperoleh fakta bahwa Akuntan Publik DEDYZEINIRWAN SANTOSA telah membuat

PRIMA JAGATNUSA untuk melakukan Audit Pembukuan ;e Bahwa Kantor Akuntan Publik DEDY ZEINIRWAN SANTOSA telah melakukan/membuat Laporan Keuangan untuk TahunTahun yang berakhir 31 Desember 2004 dan2003 dan 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen yang dibuatpada tanggal 25 Juli 2007 ;e Bahwa PT.

Publik Drs.

yang disepakati berdasar standarauditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Nomor 976 K/Pdt/2017adalah pertimbangan yang hanya mengambil sepotongsepotong/tidaklengkap isi dari Bukti T9 sehingga pertimbangannya menjadi ...dan dalamaudit kantor akuntan publik tidak melakukan perikatan audit berdasarkanstandar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia(IAPI), sehingga akuntan publik tidak mengeluarkan pendapat...

Dengan demikian audityang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ec. Gusti Mahfudz terhadaparus penerimaan dan pengeluaran kas CV Subur Jaya Bersaudara adalahaudit yang telah sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI,yang dikuatkan dengan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Publik Drs.

publik Drs.

supplier terkait dengan penagihanatas reimbursement,Rekap/daftar sales yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa beserta akunpencatatannya;Invoice serta Faktur Pajak yang diterbitkan atas down payment,Invoice yang diterbitkan atas reimbursement beserta data pendukung atas siteacquisition,Rekening koran atas penerimaan kredit di rekening koran sebesar Rp.16.500.000,00,Invoice beserta rekening koran beserta korespondensi atas pengembalian uang darivendor;Laporan Audit Tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan

pekerjaan serta buktipembayaran yang terjadi di tahun 2007 atas biaya akrual di tahun 2006,Laporan Keuangan audit tahun 2006,Kertas kerja penyusunan laporan keuangan audit,List of audit adjustment tahun 2006,Bukti pendukung terkait dengan audit adjustment dan reclassification atas employeetravel claim beserta jurnal pencatatannya,Rincian atas akunakun pembentuk accrued expense,Invoice, purchase order, kontrak, bukti pembayaran dari jurnal pencatatan,Laporan Audit Tahun 2005 dan 2006 dari Kantor Akuntan

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa dari penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta buktibuktiyang dikemukakan dan keterangan para pihak dalam persidangan dapat diketahuisebagai berikut :bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding telah diaudit oleh akuntan publik yangindependen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Haryanto Sahari & Rekan denganpendapat wajar tanpa pengecualian;bahwa terdapat cukup bukti yang mendukung bahwa yang termasuk dalam posAccrued expenses sebesar US$ 20,371,780.00

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa setelah meneliti buktibukti pendukung tersebut, Terbanding berpendapatsebagai berikut:bahwa Pemohon Banding menunjukkan 14 (empat belas) buah voucher senilai US$21,463.

Publik Haryanto Sahari &Rekan,bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding sertabuktibukti pendukung dan keterangan para pihak dalam persidangan dan jugamemperhatikan hasil penelitian bersama yang dilakukan Terbanding dan PemohonBanding atas buktibukti pendukung tersebut, Majelis berpendapat dapat meyakiniperhitungan selisin kurs yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPTTahunan PPh Badan tahun 2006;bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis

Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan publik;3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat;

., CPA
Tergugat:
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN