Ditemukan 976 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3567 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1633/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DK Jakarta 10310
    berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00389/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 30Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal 19 Januari2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310
    Putusan Nomor 3567/B/PK/Pjk/20192017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak November 2012 Nomor 00023/207/12/093/16 tanggal19 Januari 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
    Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 29-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3574 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
2014 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kavling 4042 Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1523/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00834/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak September 2013 Nomor 00065/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3574/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor KEP00834/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Oktober2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak September 2013 Nomor 00065/207/13/093/16 tanggal25 Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    , adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor 00065/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuai denganketentuan
Register : 13-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3800 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
12770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kavling 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1521/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61, Menteng, JakartaPusat, 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61,Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3800/B/PK/Pjk/20193. 2.3. 3.3. 4.Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00773/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Oktober 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Desember 2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, JalanImam Bonjol Nomor 61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310
    , adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2013 Nomor 00068/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lantai 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor61, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1689/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs BUT DEUTSCHE BANK AG
13926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3668/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat Kuasa Subtitusitanggal 25 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt.6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310
    adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00986/KEB/WPJ.19/2017tanggal 13 Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2013 Nomor: 00041/207/13/091/16 tanggal 21Desember 2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajaknomor KEP00986/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 13 Desember 2017,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor 00041/207/13/091/16 tanggal 21 Desember2016, atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganHalaman
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor: 00041/207/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atasnama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam BonjolNomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 483 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. DEUTSCHE BANK AG;
2311 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015, tanggal 27Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310, yang diwakili olehSuresh Lilaram Narang, jabatan Chief Country Officer dankawan,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
    Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1250/WPJ.19/2012 tanggal21 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00263/207/09/091/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, alamat Jalan ImamBonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1250/WPJ.19/2012 tanggal 21 September 2012 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2009Nomor 00263/207/09/ 091/11 tanggal 28 Juni 2011, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, alamatJalan Imam Bonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1126 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITSUI INDONESIA
18140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin, Nomor 1,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang diwakilioleh Yasuki Kojima, jabatan Direktur PT Mitsui Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003609.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal
    Thamrin, Nomor 1, Menteng, JakartaPusat, DKI Jakarta 10310, sehingga imbalan bunga atas kelebihanpembayaran PPN Masa Januari 2016 yang harus diberikan kepadaPenggugat adalah sebesar Rp1.588.554.443,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai
    Thamrin, Nomor1, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.
Register : 15-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1124 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MITSUI INDONESIA
19735 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin, Nomor 1,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang diwakilioleh Yasuki Kojima, jabatan Direktur PT Mitsui Indonesia;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.003606.99/2019/PP/M.IA Tahun 2020, tanggal
    Thamrin, Nomor 1, Menteng, JakartaPusat, DKI Jakarta 10310, sehingga imbalan bunga atas kelebihanpembayaran PPN Masa Oktober 2015 yang harus diberikan kepadaPenggugat adalah sebesar Rp891.336.332,00;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2020,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 12 Oktober 2020 dengan disertai
    Thamrin, Nomor 1,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku;3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.
Putus : 29-03-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 29 Maret 2016 — Drs. H. M MUSYAFFA’NOER, M.Si, MM, selaku Ketua, NORMAN ZEIN NAHDI, SE selaku Wakil Ketua dan AGUS ASY’ARY, SE. MM selaku Sekretaris DPW PPP Provinsi Jawa Timur melawan Drs. H. R. AHMAD MUJAHID ANSHORI, M.Si Dkk
482
  • Imam Bonjol 7678 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Februari 2016 serta ROHMAN HAKIM, SH, S. SOS, MM,BAIHAKI, SH, MUDJI RAHARJO, SH, PAINO, SH, DRS. DANGGUR FELIKS,SH, MM, MULYO RIANTO, SH DAN AMATUS SUDIN, SH para Advokat padaKantor Hukum Rohman Hakim S.Sos, MM & Rekan yang berkantor di Jl.Undaan Kulon No.71 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal12 Februari 2016, selanjutnya disebut juga sebagadi.......... PARA TERGUGAT ;6. H. SURYADHARMA ALI, SH.
    Imam Bonjol 7678 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 11 Februari 2016, selanjutnya disebut jugaSCDAGAL ran aecceceeeeceeeeeceeeeeececeeaaeeeeeeeecceueeeeeseeseseneeeeeeeeesssnnatess PARATURUT TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ; 2200 none nnn nnnTelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Telah mendengar para pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Putus : 24-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3569 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE
169 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta 10310, yang diwakili oleh AryaSuprihadi, jabatan Direktur Utama PT Mandiri TunasFinance;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT118836.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018,yang telah berkekuatan
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00780/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 9Oktober 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2013 Nomor 00057/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016,atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt. 3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61 Menteng,Jakarta Pusat, 10310
    Putusan Nomor 3569/B/PK/Pjk/2019Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00057/207/13/093/16 tanggal 25Oktober 2016, atas nama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP01.343.661.3093.000, beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, JalanImam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalahtelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor 00057/207/13/093/16 tanggal 25 Oktober 2016, atasnama PT Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol Nomor 61Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 14-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1850/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG
12429 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3663/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019 dan Surat KuasaSubstitusi tanggal 25 September 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt.6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310
    banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP01051/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 21Desember 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas PemanfaatanJKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2013 Nomor:00004/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama: BUT DeutscheBank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank BuildingLt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310
    Putusan Nomor 1850/B/PK/Pjk/2020Pemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April2013 Nomor: 00004/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016,atas nama: BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3. 3.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Masa Pajak April 2013 Nomor:00004/277/13/091/16 tanggal 21 Desember 2016, atas nama:BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamatdi Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum
Register : 11-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1808 B/PK/PJK/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
14140 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3653/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lantai 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310
    Imam Bonjol No. 80, Menteng Jakarta Pusat 10310,sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan PajakPemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean di dalam daerah pabean Rp = 1.155.369.430,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 115.536.943,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 115.536.943,00Jumlah Pajak Kurang/(Lebih) Bayar Rp 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp 0,00Jumlah Pajak yang masih harus/(Lebih) dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada
    ImamBonjol No. 80, Menteng Jakarta Pusat 10310, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3.
    Imam Bonjol No. 80, MentengJakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 13-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2297 B/PK/PJK/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
17962 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1631/PJ/2019, tanggal 12 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT MANDIRI TUNAS FINANCE, beralamat di Graha MandiriLt.3A, Jalan Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng, JakartaPusat, DKI Jakarta 10310
    Mandiri Tunas Finance, NPWP 01.343.661.3093.000,beralamat di Graha Mandiri Lt.3A, Jalan Imam Bonjol No.61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagaiberikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang 51.480.070.170PPNc. Jumlah Seluruh Penyerahan 51.480.070.1702 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b.
    ImamBonjol No.61 Menteng, Jakarta Pusat, 10310, adalah telan sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00003/207/11/093/16 tanggal 19 Januari 2016, atas nama:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2297/B/PK/Pjk/2020PT.
    Imam Bonjol No.61 Menteng,Jakarta Pusat, 10310, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.
Register : 05-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. DEUTSCHE BANK AG;
228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015, tanggal 27Januari 2015;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310, yang diwakili olehSuresh Lilaram Narang, jabatan Chief Country Officer dankawan,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
    Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1242/WPJ.19/2012 tanggal21 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00266/207/09/091/11 tanggal 28 Juni 2011, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, alamat Jalan ImamBonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1242/WPJ.19/2012 tanggal 21 September 2012 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00266/207/09/091/11 tanggal 28 Juni 2011, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, alamatJalan Imam Bonjol, Nomor 80, Jakarta Pusat 10310, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah
Register : 04-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1749 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT DEUTSCHE BANK AG;
16549 Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3657/PJ/2019, tanggal 23 Agustus 2019;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasasubsititusiTutun Rahmanto, kewarganegaraan Indonesia, jabatanPenelaah Keberatan Seksi Peninjauan Kembali, SubditPeninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan danBanding, berdasarkan Surat Kuasa Subsitusi tanggal 25September 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Deutsche BankBuilding Lt 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80 Menteng, JakartaPusat 10310
    Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP01052/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 21 Desember2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa AtasPemanfaatan JKP Dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Mei2013 Nomor 00005/277/13/091/16, tanggal 21 Desember 2016,atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng Jakarta Pusat 10310
    , adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan JKP DariLuar Daerah Pabean Masa Pajak Mei 2013 Nomor00005/277/13/091/16, tanggal 21 Desember 2016, atas namaBUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamatdi Deutsche Bank Building Lt.6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng Jakarta Pusat 10310
Register : 13-08-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Gpr
Tanggal 22 September 2020 — Penuntut Umum:
MOCH ISKANDAR, SH
Terdakwa:
BAGUS SAPUTRO Bin YONO
144
  • diedarkan oleh orang yang bukanHalaman 3 dari 13 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2020/PN Gprtenaga kesehatan dengan keahian dan kewenangan yang dimilikinya.Bahwa terhadap barang bukti yang didapatkan pada saat penangkapan danpenggeledahan di rumah terdakwa BAGUS SAPUTRO Bin YONO telahdisisinkan sebanyak 10 (sepuluh) butir guna keperluan pemeriksaansebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor :5210/NOF/2020 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :Barang bukti nomor : 10310
    dan tidak boleh diedarkan karena suatu produkboleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yangberisi : Nama produk ; Daftar bahan yang digunakan ; Berat bersih atau isi bersih ; Nama dan alamat pihak yang memproduks' ; Tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa ; Dan mendapat ijin edar dari Pemerintah ;Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita AcaraLaboratoris Kriminalistik Nomor : 5210/NOF/2020 tanggal 10 Juni 2020,dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10310
    tidak ada jjin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupapil LL sebanyak 270 (duaratus tujuh puluh) butir;Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukanpenyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapatditerima sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara LaboratorisKriminalistik Nomor : 5210/NOF/2020 tanggal 10 Juni 2020, dengankesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 10310
    yangkemudian dilakukan penyitaan terhadap barang bukti;Bahwa pil jenis LL yang dijual kepada terdakwa tersebut tidak dilengkapidengan kemasan, merk khasiat komposisi, dan ijin edarnya;Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan jin dalam bidangkefarmasian;Bahwa terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan pil jenis LLtersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor : 5210/NOF/2020tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang buktinomor : 10310
    MOHAMAD ROSID mengaku dari terdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dan ijin dalambidang kefarmasian dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan piljenis LL tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor :5210/NOF/2020 tanggal 10 Juni 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :Barang bukti nomor : 10310/2020/NOF : adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SANTAN BATUBARA
2314 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1279/PJ/2018, tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SANTAN BATUBARA, beralamat di Deutsche BankBuilding Lantai 10 Suite 1002, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310
    hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1129/WPJ.19/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00027/406/12/091/14 tanggal28 April 2014, atas nama: PT = Santan Batubara, NPWP01.824.647.0091.000, beralamat di Deutsche Bank Building Lantai 10 Suite1002, Jalan Imam Bonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1129/WPJ.19/2015 tanggal 22 Juni 2015, tentang KeberatanPemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor00027/406/12/091/14 tanggal 28 April 2014, atas nama PT SantanBatubara, NPWP 01.824.647.0091.000, beralamat di DeutscheBank Building Lantai 10 Suite 1002, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
Register : 25-03-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 01-09-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 666/Pdt.P/2013
Tanggal 8 April 2013 — - TINI RUKMINI
2612
  • Hal ini sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran No.10307/2005, No. 10308/2005, No. 10309/2005 dan No. 10310/2005;Bahwa oleh karena kekuranghatihatian dan ketelitian Pemohon ketikamendaftarkan kelahiran anakanak Pemohon sebagaimana tersebut diatas, didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut ditemukan kesalahan tulis mengenai namaPemohon dan urutan anak, yaitu :Nama Pemohon, seharusnya Tini Rukmini namun tertulis Ai Tinny SitiHumeiroh;Urutan anak, yaitu :Nyimas Siti Masfufah Fauziah, seharusnya
    yang semula tertulis anak ketiga menjadi anak kesatu;Ade Euis Zaki Fuadah, yang semula tertulis anak keempat menjadi anak kedua;Cecep Imam Alawi Muhajir, yang semula tertulis anak kelima menjadi anakketiga;Mohammad Miptah Rusdiansyah, yang semula tertulis anak keenam menjadianak keempat;Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenCiamis untuk mencatat pembetulanpembetulan tersebut di dalam Kutipan AkteAkte Kelahiran No. 10307/2005, No. 10308/2005, No. 10309/2005 dan No.10310
    MI.24/10.07/PP.01.1/005/2001;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10309/2005;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10310/2005;Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 10307/2005;Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 32073 15508690010;8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 289/29/X/1996;9.
    ketentuan Undangundang No. 23tahun 2006 tentang Adiminstrasi Kependudukan, Peraturan Presiden nomor 25 tahun2008 serta demi tertib administrasi kependudukan maka diperintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinanpenetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untukmencatat perbaikan kesalahan tersebut diatas di dalam Kutipan Akta Kelahiran anakanakPemohon No. 10307/2005, No. 10308/2005, No. 10309/2005 dan No. 10310
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
4930 Berkekuatan Hukum Tetap
  • peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat JenderalPajak dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU6011/PJ/2019, tanggal 20 Desember 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanBUT DEUTSCHE BANK AG, beralamat di Jalan ImamBonjol Nomor 80, Menteng, Jakarta Pusat 10310
    tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Nomor KEP00591/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Mei 2011 Nomor 00110/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016,atas nama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Jalan Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00591/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 31 Mei 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor 00110/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atasnama BUT Deutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000,beralamat di Deutsche Bank Building Lt. 6, Imam Bonjol Nomor 80,Menteng, Jakarta Pusat 10310, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011 Nomor00110/207/11/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama BUTDeutsche Bank AG, NPWP 01.001.114.6091.000, beralamat diDeutsche Bank Building Lt. 6, Imam Bonjol Nomor 80, Menteng,Jakarta Pusat 10310, terkait sengketa a quo adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:3.4.
Register : 11-11-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3734 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MANDIRI TUNAS FINANCE;
5415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Imam Bonjol Nomor 61 Menteng, Jakarta Pusat,DKI Jakarta 10310, yang diwakili oleh Arya Suprihadi,jabatan Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut113886.16/2012/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 18 Desember
    Imam Bonjol No.61 Menteng, Menteng,Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 63.772.687.802c. Jumlah Seluruh Penyerahan 63.772.687.8022 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0b. Dikurangi : Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 0c.
    Imam Bonjol No.61 Menteng,Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakanyang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.4.
Putus : 17-01-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 979 PK/Pdt/2018
Tanggal 17 Januari 2019 — KAMLESH MOTIRAM KALWANI, dkk VS SUNESH RATTAN LADHARAM, dkk
378180 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW 03,Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, JakartaPusat 10310;JOHNY MOTIRAM, bertempat tinggal di Jalan H.O.S.Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW O83, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310,digantikan oleh ahli warisnya yaitu:1. BHAGWANTI MURLIDHAR' VASWANI, bertempattinggal di Jalan Danau Indah Barat Blok E.2 Nomor 20,RT 008 RW 014, Kelurahan Sunter Jaya, KecamatanTanjung Priok, Jakarta Utara;2.
    Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW 03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 394/Gondangdia atas nama alm. Swita Motiram;2. sejumlah uang dalam rekening Bank HSBC atas nama almarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat:3. sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama almarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat:merupakan harta peninggalan dari alm.
    Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW O03, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 394/Gondangdia yang saat ini berada dalam penguasaan ParaTergugat;9.
    Cokroaminoto Nomor 37, RT 01 RW O83, KelurahanGondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310 serta barangbarang yang terdapat di dalamnya sebagaimana Sertifikat Hak MilikNomor 394/Gondangdia atas nama almarhumah Swita Motiram;b. sejumlah uang dalam rekening Bank Mandiri atas nama almarhumahSwita Motiram yang telah dicairkan oleh Para Tergugat sejumlahRp3.400.967.855,81 (tiga miliar empat ratus juta sembilan ratus enampuluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima koma delapan puluh saturupiah