Ditemukan 272 data
Urut Berdasarkan
Putus : 25-04-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 K/PID/2017 Tanggal 25 April 2017 — Syahruddin Banda als Amir Banda, dkk
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdul Kadir Tata (Kepala BPD SultraCabang Ladongi) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):Bahwa dengan demikian maka masingmasing Terdakwa melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yakniTerdakwa 1 Drs. Idrus Efendi selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka danTerdakwa 2. Muh. Yasin Daudo M.SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD SultraCabang Kolaka dan Terdakwa 3.
Register : 01-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Llg Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGRIN NICO REVAL, S.H.
Terdakwa:
HASANI BIN MUHAMMAD SHOLEH
221 — 64
AGRIN NICO REVAL, S.H.
Terdakwa:
HASANI BIN MUHAMMAD SHOLEH
221 — 64
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undangundang No.39 Tahun2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan atau koporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidakberbadan hukum;Menimbang, bahwa pada dasarnya kata Setiap orang mengandung artiyang sama dengan kata Barangsiapa yang menunjukan kepada siapaorangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yangdidakwakan itu atau setidaktidaknya mengenai siapa orangnya yang harusdijadikan
Putus : 27-11-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 27 Nopember 2012 — Drs. H. ALEK ROHMANU
43 — 12
43 — 12
kedepannya tidak ketergantungan menerima hibah terusmenerus kepadaPemerintah Kabupaten Kutai Timur, Nota pembelaan ini harus dikesampingkan, karenadari fakta persidangan kerjasama yang dimaksud tidak melalui prosedur/mekanisme yangdibenarkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak sesuai denganPerjanjian Kerjasama antara Pihak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan PihakYayasan STAIS;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur ke 3 memperkayadiri sendiri, orang lain atau koporasi
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Ir. TEGUH KARTIKA WIBOWO
428 — 187
428 — 187
Teguh Kartika Wibowo dan Saksi Surya Baruna Semenguk ,Saksi Frans Eduard Zandtra , Saksi Totok Suharto , Saksi Poerwitono , Sertajuga tidak dapat juga membuktikan telah memperkaya Orang Lain maupunKorporasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi atas perbuatan Terdakwa Ir.
TEGUH KARTIKAWIBOWO, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur melakukanPerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi tidakterbukti kebenarannya menurut hukum .Ad.4.
tersebut diaksep karena customer ratingdebitur AA dan kolektibilitasnya lancar.Hal ini menurut Saksi Tim Pemutus A3 dan Saksi , Saksi HermawanNugroho , SE , dan Saksi MUHIBBUDDIN NOOR , sudah dilaksanakansesuai Persedur dan tidak sependapat dengan pendapat Jaksa PenuntutUmum , hal tersebut telah diuraikan pada fakta Hukum diatas olehMajelis Hakim ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi
Unsur Melakukan , menyuruh lakukan , Turut melakukan.Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi atas perbuatan Terdakwa Ir.
Eduard Zandstra , Saksi Surya Baruna Semenguk , TerdakwaTeguh Kartika Wibowo , dan selaku Komite Pemutus yaitu Saksi Totok Suharto ,Saksi Poerwitono , pada Fakta Persidangan tidak terbukti ada perbuatankesepakatan oleh yang dilakukan oleh mereka semua dilaksanakan sesuaidengan persedur yang mana Fakta selengkapnya telah diuraikan dalam Faktadiatas ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 PK/Pid.Sus/2016 Tanggal 20 Juli 2017 — Drs. H. Idrus Efendi, dk
72 — 47
72 — 47
Abdul Kadir Tata (Kepala BPD SultraCabang Ladongi) sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah):Bahwa dengan demikian maka masingmasing Terdakwa melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yakniTerdakwa 1 Drs. Idrus Efendi selaku Kepala BPD Sultra Cabang Kolaka danTerdakwa 2. Muh. Yasin Daudo M.SE selaku Kepala Bagian Kredit BPD SultraCabang Kolaka dan Terdakwa 3.
Upload : 27-04-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1350 K/PID.SUS/2010 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; T. Kumala Hanum, SE.
49 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalampertimbangan hukum karena putusan mengandung unsurkesimpulan yangsangat keliru, yaitu : Setiap orang; Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi ; Menyalahgunakan kewenangan kesempatan yang ada karena jabatan ataukedudukan ; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ; Beberapa perbuatan mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehinggaharus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut;1.
Upload : 20-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 333 K/PID.SUS/2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Effendi bin Said
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Batang Hari periode tahun 1992 sampai dengan tahun2005 baik bertindak secara sendirisendiri maupun secara bersamasamadengan HAYATUL ISLAM, S.Tp, Camat Pemayung periode tahun 2003 sampaidengan tahun 2006, serta FERY YULMAN bin YUSMANI, masingmasingdiajukan dalam berkas perkara terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimanadiuraikan pada Dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koporasi
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor SURYA BARUNA SEMENGUK, ST Tanggal 7 Januari 2019 — SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
418 — 205
418 — 205
telah dicairkan dan diberikankepada Saksi Rony Tedy juga tidak membuktikan telah memperkaya diriTerdakwa Surya Baruna Semenguk dan Saksi Teguh Kartika Wibowo, SaksiTotok Suharto, Saksi Poerwitono, Serta juga tidak dapat juga membuktikantelah memperkaya Orang Lain maupun Korporasi ;Halaman 285 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi
atas perbuatan Terdakwa SURYA BARUNASEMENGUK, ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur melakukanPerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi tidakterbukti kebenarannya menurut hukum .Ad.4.
atas perbuatan Terdakwa SURYA BARUNA SEMENGUK,ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Yang Dapat MerugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terbukti kebenarannyamenurut hukum .Ad. 5 UNSUR Melakukan , menyuruh lakukan , Turut melakukanMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi atas perbuatan Terdakwa SURYA BARUNA SEMENGUK,ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau
Unsur melakukan Perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi tidak terbuktikebenarannya menurut hukumMenimbang, bahwa unsurunsur tindak pidana yang terkandung dalampasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsure Melakukan , menyuruh melakukan, danturut melakukan, masingmasing memiliki pengertian sebagai berikut :Halaman 290 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdgo Unsur Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) artinya menggerakkanorang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak
Frans Eduard Zandstra, Terdakwa Surya BarunaSemenguk, Saksi Teguh Kartika Wibowo, dan selaku Komite Pemutus yaituSaksi Totok Suharto, Saksi Poerwitono, pada Fakta Persidangan tidak terbuktiada perbuatan kesepakatan oleh yang dilakukan oleh mereka semuadilaksanakan sesuai dengan persedur yang mana Fakta selengkapnya telahdiuraikan dalam Fakta diatas ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi
Putus : 16-09-2010 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 1259/PID.B/2010/PN.SBY Tanggal 16 September 2010 — dr. I KOMANG IVAN BERNAWAN
43 — 15
43 — 15
Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh ataubertambah kekayaannya secara tidak sah, sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya,orang yang kekayaannya, bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain sipembuat, demikian pula, halnya dengan memperkaya suatu koporasi bukan si pembuat yangmemperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, walaupun sipembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
380 — 105
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
380 — 105
membutikan mereka melakukanPerbuatan Melawan Hukum, dan Dana tersebut telah dicairkan dan diberikankepada Saksi Rony Tedy juga tidak membuktikan telah memperkaya diriTerdakwa Surya Baruna Semenguk dan Saksi Teguh Kartika Wibowo, SaksiTotok Suharto, Saksi Poerwitono, Serta juga tidak dapat juga membuktikan telahmemperkaya Orang Lain maupun Korporasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau Suatu koporasi
atas perbuatan Terdakwa SURYA BARUNASEMENGUK, ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur melakukanPerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Suatu koporasi tidakterbukti kebenarannya menurut hukum .Ad.4.
atas perbuatan Terdakwa SURYA BARUNA SEMENGUK,ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Yang Dapat MerugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terbukti kebenarannyamenurut hukum .Halaman 288 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgAd. 5 UNSUR Melakukan , menyuruh lakukan , Turut melakukanMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lainatau Ssuatu koporasi atas perbuatan
Terdakwa SURYA BARUNA SEMENGUK,ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur melakukan Perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau Ssuatu koporasi tidak terbuktikebenarannya menurut hukumMenimbang, bahwa unsurunsur tindak pidana yang terkandung dalampasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsure Melakukan , menyuruh melakukan, danturut melakukan, masingmasing memiliki pengertian sebagai berikut :o Unsur Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) artinya menggerakkanorang lain, yang (dengan alasan apapun)
Frans Eduard Zandstra, Terdakwa Surya BarunaSemenguk, Saksi Teguh Kartika Wibowo, dan selaku Komite Pemutus yaituSaksi Totok Suharto, Saksi Poerwitono, pada Fakta Persidangan tidak terbuktiada perbuatan kesepakatan oleh yang dilakukan oleh mereka semuadilakSanakan sesuai dengan persedur yang mana Fakta selengkapnya telahdiuraikan dalam Fakta diatas ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau orang lainatau suatu koporasi
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 01-02-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 76/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg Tanggal 7 Januari 2019 — FRANS EDUARD ZANDSTRA , ST
562 — 658
562 — 658
mereka melakukanPerbuatan Melawan Hukum , dan Dana tersebut telah dicairkan dan diberikankepada Saksi Rony Tedy juga tidak membuktikan telah memperkaya diriTerdakwa dan Saksi Surya Baruna Semenguk , Saksi Teguh Kartika Wibowo ,Saksi Totok Suharto , Saksi Poerwitono , Serta juga tidak dapat jugamembuktikan telah memperkaya Orang Lain maupun Korporasi ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu koporasi
atas perbuatan Terdakwa FRANS EDUARDZANDSTRA , ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur melakukanPerbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi tidakterbukti kebenarannya menurut hukum .Ad.4.
tersebut diaksep karena customer ratingdebitur AA dan kolektibilitasnya lancar.Hal ini menurut Saksi Tim Pemutus A3 dan Saksi , Saksi HermawanNugroho , SE , dan Saksi MUHIBBUDDIN NOOR , sudah dilaksanakansesuai Persedur dan tidak sependapat dengan pendapat Jaksa PenuntutUmum , hal tersebut telah diuraikan pada fakta Hukum diatas oleh MajelisHakim ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi
atas perbuatan Terdakwa FRANS EDUARD ZANDSTRA, ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau Unsur Yang Dapat MerugikanKeuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terbukti kebenarannyamenurut hukum .Ad. 5 UNSUR Melakukan , menyuruh lakukan , Turut melakukanMenimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbanganpenerapan Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu koporasi atas perbuatan Terdakwa FRANS EDUARD ZANDSTRA, ST, maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau
Unsur melakukan Perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi tidak terbuktikebenarannya menurut hukumHalaman 275 dari 330 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgMenimbang, bahwa unsurunsur tindak pidana yang terkandung dalampasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsure Melakukan , menyuruh melakukan, danturut melakukan, masingmasing memiliki pengertian sebagai berikut :o Unsur Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) artinya menggerakkanorang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak
Register : 03-03-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 106/Pid.B/2014/PN. Bwi Tanggal 19 Mei 2014 — DAVY IRAWAN ,SE Bin EDDY HANDRATNO
32 — 7
32 — 7
selaku penanaman modal dan selaku bendaharaBahwa kerugian dari KSU Kompas akibat dari perbuatan terdakwa ini mengalamikerugian sebesar Rp.195.000.000, ( seratus Sembilan puluh lima juta rupiah ) ;Bahwa Yang mengetahui terdakwa melakukan penggelapan uang milik KSUKompas adalah TONYCKA sekitar 3 bulan yang lalu ketika ada salah satu seoranganggota koperasi yang menanyakan kepada Tonycka kenapa bunganya tidakditransfer, setelah itu sdr Tonycka langsung melakukan pengecakan ke Accountingdan maneger koporasi
Register : 03-04-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 20-05-2019
Putusan PA SUNGAI PENUH Nomor 84/Pdt.G/2017/PA.Spn Tanggal 8 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
30 — 10
30 — 10
Fotokokopi Surat Keterangan Dari Koporasi Lamboy, tanpatanggal, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, telahdicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebutbukti P.21;B. Bukti Saksi1.
Register : 27-07-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 24-07-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN Wmn Tanggal 10 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FEBIANA WILMA SORBU
Terdakwa:
Denny Rocky Manggaprouw
72 — 21
FEBIANA WILMA SORBU
Terdakwa:
Denny Rocky Manggaprouw
72 — 21
Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialahmenunjuk kepada perseorangan atau koporasi, yakni Siapa saja atau barangSiapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dankepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yangtelah dilakukannya;Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa denganidentitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum danatas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut
Register : 04-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 21/PID.SUS/2015/PT SBY Tanggal 16 Maret 2015 — Nama Lengkap : Ir. INE INDRATI SIGIT, MPS. ;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 April 1964 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pesona Faria Blok B-19 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Mampang Kec. Pancoran Mas Kota Depok ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS di Kementrian Kesehatan RI Direktorat Bina Gizi masyarakat Propinsi Jawa Timur tahun 2003 ;
Sekarang di Kementerian Kesehatan RI, Jl HR Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan ;
Pendidikan : S-2 (Perencanaan Pangan dan Gizi di Philipina) ;
90 — 45
90 — 45
Yam 118Surabaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yangberwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 Ayat (2) UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara
Register : 27-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 17/PID.SUS/2017/PT SBY Tanggal 12 April 2017 — M E N G A D I L I
1) Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2) Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 18 Desember 2017 Nomor 197/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby atas nama terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana terhadap dakwaan primair dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidair;
4. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun ;
5. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan;
6. Menghukum terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 152.476.000,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
7. Memerintahkan agar terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa Satimah Fatmiati, S.Pd. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
1) 1 (satu) buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli);
2) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Oktober 2003 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2003/2004;
3) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 19 Agustus 2004 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2004/2005;
4) 1 (satu) buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli);
Dikembalikan kepada saksi Supriati;
5) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Oktober 2003 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2003/2004;
6) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 19 Agustus 2004 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2004/2005;
7) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 11 Juli 2006 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2006;
8) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 08 Agustus 2007 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah Bantuan Program Pengembangan Kecamatan TA. 2007;
9) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2008;
10) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/03/415.60/08 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009;
11) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 16/276/419.61/2009 tanggal 12 September 2009 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009;
12) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 12 Juni 2010 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2010;
13) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Mei 2011 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2011;
14) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 25 Pebruari 2012 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2012;
15) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/66/415.61/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2013;
16) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/ /415.61/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2014;
17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Camat Plandaan tertangal 01 oktober 2003 tentang Penetapan Pengurus UPK Kecamatan Plandaan tahun 2003 %u2013 2004;
18) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/157/415.10.10/2012 Tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2012;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
19) 1 (satu) buah Buku Kas Harian UEP UPK Plandaan Tahun 2011;
20) 1 (satu) buah Buku Kas Harian UEP UPK Plandaan Tahun 2012;
21) 1 (satu) buah Buku Kas Harian SPP UPK Plandaan Tahun 2011;
22) 1 (satu) buah Buku Kas Harian SPP UPK Plandaan Tahun 2013;
23) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan tertanggal 30 Januari 2012;
24) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan tgl. 09 Mei 2012;
25) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan tgl. 20 Maret 2012;
26) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan tgl. 29 April 2011;
27) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan tertanggal 10 Mei 2011;
28) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan tertanggal 29 Januari 2013;
29) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan tertanggal 21 Pebruari 2012;
30) 1 (satu) lembar Kwitansi perguliran Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan tgl. 22 Juni 2012;
31) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan;
32) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan;
33) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan;
34) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP PKK Desun II Desa Plandaan;
35) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan;
36) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok SPP Mambang Jaya Desa
Tondowulan;
37) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan;
38) 1 (satu) lembar Kartu Kredit Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan;
39) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Wanita Maju II Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 30 Januari 2012;
40) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 25 Mei 2012;
41) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 20 Maret 2012;
42) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 29 April 2011;
43) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Ternak Bersama Desa Plandaan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 10 Mei 2011;
44) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 21 Pebruari 2011;
45) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 29 Januari 2013;
46) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan Nomor : /SPK.SPP/I/2012 tertanggal 21 Juni 2012;
Dikembalikan kepada UPK PNPM %u2013 MPd Kec. Plandaan Kab. Jombang;
47) 3 (tiga) lembar surat pernyataan anggota kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan tertanggal 13 Mei 2014;
48) 1 (satu) lembar surat pernyataan anggota Ketua Kelompok UEP Wanita Maju II Desa Plandaan An. Sri Minartiningsih tertanggal 26 Mei 2015;
49) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok UEP Anggrek Desa Plandaan An. Muhanto tertanggal 11 Oktober 2015;
50) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Ketua Kelompok UEP Sejati Desa Tondowulan An. Sunarti Tertanggal 5 Juni 2015;
51) 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua Kelompok UEP dan SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan;
Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
52) 2 (dua) lembar bukti setoran Kelompok SPP PKK Dusun II Desa Plandaan;
53) 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Kelompok SPP UEP Mambang Jaya Desa Tondowulan;
54) 1 (satu) lembar bukti setoran Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan;
55) 2 (dua) lembar bukti setoran Kelompok SPP UEP Sejati Desa Tondowulan;
56) 7 (tujuh) lembar bukti setoran Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondowulan;
57) 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah Antar Desa Sosialisasi Tahun Anggaran 2012 tanggal 22 Oktober 2011;
Dikembalikan kepada UPK PNPM %u2013 MPd Kec. Plandaan Kab. Jombang;
58) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan anggota kelomok UEP Mambang Jaya Desa Tondonwulan buku Pencatatan Angsuran PKK Dusun (Asli);
59) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP Mambang Jaya Desa Tondonwulan (Asli);
60) 3 (tiga) Lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP Kreatif Desa Plandaan;
61) 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok SPP PKK Plandaan II Desa Plandaan;
62) 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Anggota Kelompok UEP Ternak
Bersama Desa Plandaan;
63) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Prosedur operasional UPK Srikandi Kec. Plandaan PNPM Mandiri Pedesaan;
64) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Operasional dan Prosedur UPK Kec. Plandaan Kab. Jombang TH 2016;
65) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;
66) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IV Tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
67) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IX Tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;
68) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan X Tentang Pengelolaan Dana Bergulir;
69) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan XI Tentang Penataan Kelembagaan;
70) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 134/DPPMD/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015 Perihal : Panduan Pengakhiran dan Penataan Hasil Kegiatan PNPM MPd;
Tetap terlampir dalam berkas Perkara;
10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);
47 — 24
47 — 24
Magetan Propinsi Jawa Timuratau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya yang dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula ketika adanya penganggaran yang didahului dengan membuatRancangan
Putus : 10-08-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 167/PID.B/2011/PN Menggala Tanggal 10 Agustus 2011 — MUCHLISIN, S.Pd. Bin SOLIHIN
24 — 12
24 — 12
Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsurunsur tindak pidanasebagai berikut :e Unsur Setiap orang ;e Unsur Dengan Melawan hukum ;57e Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koporasi
Putus : 17-07-2017 — Upload : 23-05-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 407/Pdt.G/2016/PN Smg Tanggal 17 Juli 2017 — Tuan Satya Laksana
PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Bank Jateng,dkk
165 — 69
165 — 69
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (BankJateng) melekat asas dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (PT), terutama tentang aspek pertanggungjawaban hukum pemilik saham sesuai dengan besaran saham yangdimiliki secara hukum koporasi ;Atas dasar uraianuraian pada bagian eksepsi kami inilah, maka kamimemohon apabila Majelis Hakim sependapat untuk menyatakan subjekgugatan Penggugat adalah kurang/tidak tepat serta kabur ;.
Putus : 10-08-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 167/PID.B/2011/PN Mgl Tanggal 10 Agustus 2011 — MUCHLISIN, S.Pd. Bin SOLIHIN
37 — 14
37 — 14
Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsurunsur tindak pidanasebagai berikut :e Unsur Setiap orang ;e Unsur Dengan Melawan hukum ;57e Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koporasi
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
HERAWADI
90 — 26
AGUS SUPRIYANTO, SH
Terdakwa:
HERAWADI
90 — 26
Silat Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Provinsi KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaHalaman 19 dari 60 Halaman Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2021/PN PtkMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7Februari 2011,setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koporasi