Sementara BPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dimanahanyalah merupakan bagian dan Sistem Pengendalian InternPemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern ataspenyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifatpreventif, artinya BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuatdalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan TindakPidana Korupsi;Hal. 51 dari 66 hal.

Kota melakukan pengawasan terhadapseluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsisatuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanaidengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota.Pasal 50(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalamaudit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).PENJELASANPasai 50 Ayat (3) Audit dengan tujuan tertentu antara lain auditinvestigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP

hambatan dalam pelayanan masyarakat;c. korupsi, kolusi dan nepotisme; dand. pelanggaran disiplin pegawalBahwa terkait dengan penyidikan tindak pidana korupsi,Inspektorat Kabupaten Mamasa mempunyai kewenangan dalammelakukan audit perhitungan kerugian Negara adapun yangmenjadi dasar hukum adalah sebagai berikut:> Peraturan Menteri Dalam Negeri no 23 tahun 2007 tentangpedoman tata cara pengawasan atas penyelenggaraanpemerintahan daerah;> PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

Pembinaan penyelenggaraan SPIP;Menurut Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;(1)Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47ayat(2) huruf a dilakukan oleh Aparat Pengawasan InternPemerintah;Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan internmelalui:a. Audit;b. Review;c. Evaluasi;d. Pemantauan;e.

Ketua Tim, tahun 2000 Diktat Audit Kinerja tahun 2001e Diktat Audit Investigatif, tahun 2002e Diktat Auditor Ahli tahun 2004 Diktat Audit Forensik, tahun 2005 Diklat SPIP, tahun 2009e Diktat Audit Klaim dan HKP, tahun 2010Bahwa Keahlian yang ahli miliki dalam hal pemeriksaan keuanganNegara adalah Keahlian di bidang akuntansi dan auditing.Bahwa tugas pokok ahli selaku Auditor BPKP yaitu Menyusunperencanaan penugasan terkait dengan penugasan di bidanginvestigasi, menyustm audit program dan melaksanakan

Inpres tersebut diterbitkan dalam rangka mempercepatpenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang salah satu tugasBPKP adalah melakukan audit tujuan tertentu terhadap programprogram strategisnasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini.

Sementara BPKP memperolehkewenangan melakukan audit investigatif berdasarkan PP Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP),dimana hanyalah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian InternPemerintah dalam kaitannya dengan pengawasan intern ataspenyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersifatpreventif, artinva BPKP tidak memiliki dasar kewenangan yang kuatdalam melakukan pemeriksaan investigatif berkaitan dengan tindakpidana korupsi ;13.Bahwa secara substansial

Pasal 50 Ayat (1) ada 2 jenis audit, salah satunya audit dengantujuan tertentu, penjelasan pasal 50 (3) menyebutkan bahwa auditdengan tujuan tertantu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit halhal lain dalam keuangan ;.

Yang dimaksud auditinvestigatif di sini adalah merupakan bagian dari pengawasan internpemerintah berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP). PP No 60 Tahun 2008merupakan peraturan pelaksana dari pasal 58 UU No 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara yang isinya mengatur tentang sistempengendalian intern. Kewenangan BPKP dalam melakukan auditinvestigatif tidak ada hubungan dengan kasus korupsi.

BPKmemperoleh kewenangan berdasarkan Pasal 23E UUD 1945, Pasal 13dan 14 UndangUndang No 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan,pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, Pasal 8 UndangUndang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Pasal 62 UndangUndangNo. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;Sementara BPKP memperoleh kewenangan Audit Investigatifberdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP), di mana hanyalah merupakan bagian dansistem pengendalian intern Pemerintah

Mohammad; 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Fathorahman Sadiktanggal 11 Januari 2017; 6 (enam) lembar rekening Koran atas nama nasabah Hasan; Fotocopy Surat Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya Nomor13/20/SPIP/Prz/Sb tanggal 21 Maret 2011 Kepada Direksi PT Bank MegaTok. Menara Bank Mega Jalan Kapten Tendean 1214A Jakarta, perihal:pembukaan kantor cabang pembantu (KCP) beserta ATM dalam kantorbank saudara di Bangkalan; Fe surat keputusan direksi PT. Bank Mega Tbk.

(fotokopi dari fotokopi);Bukti Rekaman (kopi);PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) ( Ad Informandum);Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan KeduaAtas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah. ( Ad Informandum);Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang OrganisasiKementerian Negara. ( Ad Informandum);Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2010 tentangPedoman Pengawasan Di Lingkungan KementerianESDM. ( Ad Informandum);Peraturan Menteri

Pasal 50 ayat 3Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bmencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksudpada ayat 2Penjelasan ;hal 86 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN PtkAudit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di Bidang keuangan.3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 khususnya pasal 52 ; BPKPmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan

Pasal 50 ayat 3Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf bmencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimanadimaksud pada ayat 2Penjelasan ;hal 117 dari 161 Putusan Perkara Tipikor Nomor 2/Pid.SusTPK/2018/PN PtkAudit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di Bidang keuangan.3) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 khususnya pasal 52 ; BPKPmempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi I/nstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

Hansoll Indo terdapat 3 (tiga) Serikat Pekerja, yaituFBLP, KSBSI dan SPIP ;Bahwa Serikat yang ada di Perusahaan PT. Hansoll Indo tidak pernah melaporkanjumlah anggotanya masingmasing ;Bahwa alasan PT.

TOT Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2009;c). Pendidikan dan Pelatihan SPIP Tahun 2009;d). Diklat Penyidikan Tahun 2005;e). Diklat Forensik Audit Tahun 2013;t). Pelatihnan Bersama dengan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dalamPeningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam PenangananTindak Pidana Korupsi Tahun 2013;g). Diklat Audit Investigatif Tahun 2016.

Jika ditelaah lebih lanjut, BPKP memperolehkewenangan melakukan~ audit insvestigatif berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diaturdalam Pasal 48, 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (3). Dalam hal inikewenanangan BPKP melakukan audit sebagai alat pengawasintern penyelenggaraan fungsi dan tugas Instansi Pemerintahyang bersifat preventif ;3.

Bahwa Tindakan Audit dan Laporan Hasil Audit PemohonKasasi/Semula Tergugat V telah sesuai dengan tugas dan fungsinyadalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunanberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu:1) Pasal 1 angka 3, Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2),Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP);2) Pasal 52 dan Pasal 53 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun2001 tentang Kedudukan, Tugas

Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untukmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa MadeKartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan,Kabupaten Tabanan sesuai dengan;Bahwa yang menjadi kewenangan inspektorat Kabupaten Tabananmelakukan audit mengacu pada :1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Inspektorat Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untukmelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanAudit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaanpenyimpangan dana tabungan yang dilakukan oleh Terdakwa MadeKartayasa di LPD Batungsel, Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan,Kabupaten Tabanan sesuai dengan;Bahwa yang menjadi kewenangan inspektorat Kabupaten Tabananmelakukan audit mengacu pada :1) Peraturan Pemerintahn Nomor 60 tahun 2008 mengenai SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP