002716-53-6, No Seri : 54366741 Nama : ADD DESA PALU REJO ( Foto Copy) ;

Gunung Bintang Awai ( asli) ;

Ir.NANANG EFFENDI, MP untuk ditandatangani;e Bahwa benar saksi menerangkan setelah SPMLS terbit, kKemudian SPPLS danSPMLS tersebut diserahkan oleh saksi Ir Noorhayati saleh kepada pihak rekanan,kemudian rekanan mengantar SPPLS dan SPMLS tersebut ke Dinas PPKAD(Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Banjar dandiverifikasi oleh staf bagian keuangan DPPKAD kemudian terbitlah SP2D (SuratPerintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah(BUD) selanjutnya rekanan membawa

Pulau Morotai, adalah :e Dokumen kelengkapan berupa SPP dan SPM telah ditandatangani olehPengguna Anggaran (Kepala Dinas PPKAD Kab.

RektorUniversitas Darussalam Ambon di Tulehu, yang diberi bukti P 53.d ;Halaman 77 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb91.Fotocopy Surat kabar Siwalima Selasa tanggal 22 Maret 2016, LSM desaKejati Maluku usut dana hibah unidar, yang diberi bukti P 53.e ;92.Fotocopy Surat kabar Siwalima Rabu tanggal 16 Maret 2016 Diduga, DanaHibah Unidar diselewengkan, yang diberi bukti P 53.f ;93.Fotocopy Surat kabar Suara Maluku Rabu, tanggal 23 Maret 2016 Didugasalah gunakan kewenangan Kepala PPKAD

masuk ke Badan Keuangan Daerah melalui BendaharaPPKD untu dibuatkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintahmembayar (SPM) dan setelah itu. masuk ke Bidang Perbendaharaan BadanKeuangan Daerah melalui Kasubit Verifikasi dan setelah diverifikasi dan dokumennyalengkap maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) dan selanjutnya SP2Ddiserahkan ke Bank kemudian Bank yang transver ke rekening desa;Terkait yang dilakukan verifikasi melalui Badan Keuangan Daerah adalah diBendahara PPKAD

70%;Bahwa terhadap 3 paket pekerjaan pembuatan kapal tersebut, telah adadibayarkan uang muka sebesar 30% atau sebesar Rp.116.587.500,/paketkepada saksi Warisman melalui rekeningnya, karena ada permohonan darisaksi Warisman selaku Direktur CV.Bluendak Jaya Mandiri yang dilampiriDaftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja, Dokumendokumen PendaftaranProyek di PT Jaminan Sosisal Tenaga Keraja (PERSERO), dan JaminanPembayaran Uang Muka, kemudian terdakwa menandatangani SPMnyaselanjutnya disampaikan kepada PPKAD

rekanan yang mengerjakangerdung Bappeda yakni berdasarkan memo dan dokumendokumen dari PPK(Pejabat pembuat komitmen) yang diserahkan kepada pejabat penatausahaankeuangan sebagai verifikator dan tim verfikator diberikan ke operator untuk mengetikSPP, setelah SPP selasai dibuat SPP terebut di kirimkan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan untuk diverikasi kembali, lalu diverikasi dan dinyatakantidak ada masalah saksi penadatangan SPP tersebut dikembalikan kepada timverifikator Kemudian diteruskkan ke PPKAD

Acara Serah Terima Pekerjaan / Berita Acara PHO, dan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentangPenunjukan Pemenang Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis1483 ; Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek ini Kepala DinasPertanian Kabupaten Nagekeo; Bahwa SP2D dan Surat Perintah Membayar ditandatangani olehKepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo selaku PenggunaAnggaran dan Surat Perintah Membayar tersebut ditujukan keKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

Acara Serah Terima Pekerjaan / Berita Acara PHO, dan SuratKeputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo tentangPenunjukan Pemenang Pengadaan Bibit Mangga Okulasi Arumanis148 ;Bahwa Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek ini Kepala DinasPertanian Kabupaten Nagekeo;Bahwa SP2D dan Surat Perintah Membayar ditandatangani olehKepala Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo selaku PenggunaAnggaran dan Surat Perintah Membayar tersebut ditujukan keKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(PPKAD

SPPD No. 1534/950/LS/05/D PPKAD/2013 tertanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp.95.170.000, setelah dipotong pajak menjadi Rp. 89.800.000;adalah merupakan rangkaian kerjasama berupa tindakan/perbuatan antarabeberapa orang, yakni:1. Saksi PARMO selaku Bendahara Pengeluaran Badan Diklat Kab. Seluma yangmengajukan Permintaan Pembayaran (SPPLS) kepada Terdakwa Dra.ELMAWATI, MM selaku Kepala Badan Diklat dan Pengguna Anggaran2. Saksi Dra.

Ketua dan sekretaris Tim verifikasi menyiapkan rekomendasinaskah perjanjian hibah daerah(NPHD) dan fakta Integritaskepada PPKAD;f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada GubernurSUMUT melalui Sekretaris Daerah.6.

Bone Bolangosejak bulan Mei tahun 2011 sampai dengan tahun 2014;Bahwa yang menanda tangani slip penarikan adalah Terdakwa dan saksi;Bahwa saksi mencairkan untuk TU sebanyak 6 (enam) kali dan LS sebanyak 4(empat) kali;Bahwa saksi melakukan penarikan sebanyak 24 (dua puluh emat) kali untukkeseluruhan tagihan ke PPKAD;Bahwa RAB tersebut berdasarkan DPAyang dibuat oleh Bidang Perencanaan yaituKa.Subag Perecanaan;Bahwa sebelum pembayaran dilakukan, dibuat dulu. perincian oleh PPTK ArfanMadina, kemudian

Mangkubuana Hutama, Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kep. Meranti, untuk dapat melakukan pembayaran melalui rekening PT. Nindya Karya di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon sebagai Pimpinan GKK PT. Bank DKIL -29 : Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 007/LH/DKI/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dari PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT.

Mangkubuana Hutama, Suratditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kep.Meranti, untuk dapat melakukan pembayaran melalui rekeningPT. Nindya Karya di bank DKI Cabang Walikota Jakarta BaratSurat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon sebagaiPimpinan GKK PT. Bank DKIL 29 : Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 007/LH/DKI/I/2013tanggal 21 Januari 2013 dari PT. Likotama Harum yangditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT.

MangkubuanaHutama, Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD KabupatenKep. Meranti, untuk dapat melakukan pembayaran melalui rekeningPT. Nindya Karya di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Suratditandatangani oleh Dulles Tampubolon sebagai Pimpinan GKK PT.Bank DKI: Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 007/LH/DKI/I/2013 tanggal21 Januari 2013 dari PT. Likotama Harum yang ditujukan kepadaPimpinan Grup Komersial PT.

Tahap Ill sebesar Rp.4.924.704.000, (empat milyar Sembilan ratus dua puluhempat juta tujuh ratus empat ribu rupiah) dialokasikan pada APBD TA 2017.Bahwa proses pencairan dari rekening untuk pembiayaan operasional dilakukandengan Cek Giro dengan specimen Sekretaris dan Bendahara;Bahwa uang masuk tahap dilakukan pada bulan Juli tahun 2016 sebesarRp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tengahmelalui Dinas PPKAD ke rekening PANWASLIH Kab.

Maluku Tengah, namunsebelum adanya pencairan tersebut PANWAS sudah melakukan peminjamankepada Dinas PPKAD melalui Bendahara Dinas PPKAD sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) dan dari Bendahara Kab.

Memproses berkas pengajuan penyaluran Alokasi DanaDesa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh setiapHalaman 76 dari 174 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2020/PN Bgldesa ke bidang perbendaharaan (BUD) Dinas PPKAD untukmenerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);= Bahwa pada Tahun 2018, untuk ADD terdapat 93 (Sembilanpuluh tiga) Desa dan untuk DD terdapat 93 (Sembilan puluh tiga)Desa.

Bahwa dalam konteks perencanaan anggaran, DPPKADsebagai PPKAD berperan dalam menyusun raperda APBD atasrencana kerja anggaran (RKA) yang diusulkan SKPD termasukSKPD Dinas Kesehatan. Bahwa setelah raperda APBD disahkan dan Peraturan Walikotatentang penjabaran APBD disahkan, DPPKAD sebagai PPKDmengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPDyang selanjutnya menjadikan acuan kepala SKPDmelaksanakan kegiatannya.

TpgBahwa saksi adalah menjalankan perintah untuk mengeluarkan uangpada tanggal 22 Desember 2014, diakhir tahun dan memiliki wewenanguntuk tidak membuat SP2D apabila tidak memenuhi syarat.Bahwa ada surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani olehPPKAD selaku pengelola keuangan dan bendahara serta ada jugakwitansi yang ditandatangani oleh Kepala PPKAD;Bahwa disaat pengajuan sudah terlampir dokumen tersebut;Bahwa batas kewenangan Kuasa Bendahara Umum daerah hanyasampai pencairan;Bahwa kegiatan

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Selaku Kepala PPKAD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)d. Selaku BUD (Bendahara Umum Derah) tupoksi nya adalahmengatur keuangan yang ada dalam APBD. Bahwa pendapatan bagi hasil PBB dianggarkan dalam ABPD sejaktahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yakni :Tahun 2007 Rp. 10.560.699.073, terdiri dari 1. Sektor Pedesaan Rp. 907.848.000,2. Sektor Perkotaan Rp. 338.904.000,3 .nnn anna nnn nnn nnn nnn nnn nee Sektor Pertambangan Rp. 4.287.202.344.,A.

Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PN Bgla) Menerima berkas usulan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa(ADD) dan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh setiap desa;b) Melakukan pengecekan kelengkapan berkas pengajuan penyaluranAlokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang diajukan olehsetiap desa berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 17 Tahun2016;Cc) Memproses berkas pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)dan Dana Desa (DD) yang diajukan oleh setiap desa ke bidangperbendaharaan (BUD) Dinas PPKAD