Ditemukan 892 data
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman521 s/d 522 yang menyatakan sebagai berikut:2. Penerapan Beban Pembuktian Masalah YuridisPenerapan beban pembuktian atau pembagian beban pembuktianmerupakan masalah hukum atau yuridis. Oleh karena dia masalahyuridis, penerapannya dapat diperjuangkan sampai ke tingkat kasasipada MA.
239 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika,Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan:Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dariketentuan sebagai berikut:e Pasal 1237 KUHPerdata, mengatur jangka waktuperhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yang terhitungsejak saat terjadi kelalaian;e Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata mengatur tentang jenisdan jumlah ganti rugi yang
126 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adami Chzawi, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi adiIndonesia, Penerbit Bayumedia, Malang,2005, hal. 205)e.
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
100 — 74
WISHNU ADI DHARMA, S.H.Dalam pertemuan keluarga tersebut, pihakpihak yang hadir danmempunyai keterkaitan dengan OBYEK SENGKETA, telahbersepakat dan bermufakat yang dituangkan dalam Berita Acaratanggal 28 Desember 2014 yang pada pokoknya yaitu ANDI SINUNG(GIAM TJIEN LIONG) dan ELSIANA telah memberikan pengakuandan pernyataan secara tegas bahwa OBYEK SENGKETA adalahmerupakan hasil pembelian dari ANGGOTA KONGSI yangdidalamnya terdapat hak bagian Almh.
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
181 — 118
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, EdisiHalaman 34 dari 164 Putusan Nomor 144/PDT/2020/PT SMR20.21.Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 6869menyatakan bahwa:Petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifikmenyebut apa yang diminta penggugat.
401 — 238
LAICA MARZUKI, S.H.dalam tulisannya yang berjudul "Pemberlakuan UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan DalamKonteks Perkembangan Kompetensi Peradilan Tata Usaha NegaraRI" menyatakan bahwa:"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi tela1 menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara
349 — 197
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.
1.DODI GAZALI, SH
2.FAHMI ARI YOGA,SH
3.ARIE PRASETYO, SH
4.FEBBY ERWAN SAPUTRA, SH
Terdakwa:
1.DENI SITOHANG bin alm NANGKA SITOHANG
2.KASIYONO bin alm SARINO
3.MUHAMMAD FERDI bin MIKAEL UNDUR
4.RAHIMAN bin WAHID
190 — 100
Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Him. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
TRI YUDHA WARDHANA FAMMI
Terdakwa:
1.BAHMID NAWIR, S.Sos alias MIT alias BAPAK IKA
2.MUKMAL Alias MAL
104 — 8
ADAMI CHAZAWI, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Di Indonesia,mengenai apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangantidak ada keterangan lebih lanjut dalam undang undang.Menimbang bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyekhukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi.Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yangdimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orangini tidak berlaku untuk Semua orang, tetapi hanya berlaku bagi
228 — 89
LAMINTANG, S.H.dalam buku: DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA, Penerbit: PT.
72 — 36
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian Dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alatbukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkandengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawandengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.
166 — 789 — Berkekuatan Hukum Tetap
Andi Hamzah, S.H.dalam persidangan;Hal. 205 dari 272 hal. Put. Nomor 206 PK/Pid.Sus/2016Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1)UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidaksesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yangadil yang dimuat dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.
191 — 140
Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi Hal. 121Hal. 202 dari 205 hal. Putusan. No. 491/Pdt.G/2021/PA.
245 — 83
Satochid Kartanegara, S.H.dalam bukunya Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua menyebutkan pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagai ajaran deelneming yang terdapat pada suatustrafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang ataulebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta ituterhadap delict.Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalamundangundang mengenai suatu tindak pidana atau delict.
1.ENDANG WIDIYANINGSIH
2.KORISAH
Tergugat:
IKA RIA DINANTI
Intervensi:
AGUS SETIAWAN
158 — 396
Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Halaman 147 dari 176 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2017/PN Slw.Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafikahalaman 153, bahwa gugatan perdata yang diajukan harus jelas mengenaikewenangan (kompetesi) mengadilinya, surat gugatan harus ditandatangani/cap jempol oleh Penggugat atau kuasanya, mencantumkan secara jelasidentitas dan alamat para pihak dalam perkara perdata tersebut dan dasar(dalil) gugatan
132 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rochmat Soemitro, S.H.dalam bukunya Peradilan Administrasi dalam HukumPajak di Indonesia, Cetakan keV, Eresco, Bandung,1991, halaman 135 dan 136 (Bukti PK21), menyatakan:Halaman 156 dari 233 halaman.
195 — 74
YAHYA HARAHAP, S.H.dalam bukunya HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, PenerbitSinar Grafika, Cetakan Kedua Juni 2005, halaman 455, yang menyebutkan:"Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:Him.76 dari 239 Him.
CARLO
Tergugat:
1.LUSIA AHUSTA HENGKENANG
2.YUSUF, dalam kedudukan sebagai Ahli Waris TJEN TEDDY MASSADA CHANDRA
3.TJIOE FONG JIN
106 — 80
Setiawan, S.H.dalam bukunya, PokokPokok Hukum Perikatan, Diterbitkan olehBinacipta, Edisi Kelima, Bandung, 1994, halaman 75, unsurunsursuatu. perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalahsebagai berikut:a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain, atauyang bertentangan dengan kewajiban hukum seseorang, atauyang bertentangan dengan kepatutan ataukesusilaan umumdan dianggap sebagai kepentingan orang lain;b.
194 — 156
Muladi S.H.dalam bukunya Sedikit Sejarahn Perkembangan HakHak Suku MelayuAtas Tanah Di Sumatera Timur (Tahun 18001975) yang diterbitkan olehpenerbit Alumni Bandung pada halaman 82 dan halaman 86 menyatakan :Halaman 199 dari 230 Putusan Nomor 219/Pdt/2020/PTMDN Penguasaan tanah di Sumatera Timur terletak dalam tanganSultan/Raja; Sultan/Raja membuat penanjian dengan seorang pengusaha tentangpemakaian tanah untuk usaha cocok tanam; Sultan/Raja membuat retriksi, bahwa tanah kampung tidak termasukkedalam
63 — 9
., RESA OKTARIA, S.H.dalam perkara nomor 23/Pdt.G/2012/PN.Sky dan telah diputus olehPengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 8 Mei 2013 dengan amar putusansebagai berikut (BUKTI T.57 1):83MENGADILLIDalam KonvensiDalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnyaDalam Pokok Perkara7. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dan Tergugat II serta TergugatIntervensi adalah perbuatan melawan hukumo.