Ditemukan 9403 data
235 — 229
Distriobusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal,yang terdiri dari :1) kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) ;2) perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE) ;3) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) ;4) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE) ;5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28ayat (1) UU ITE) ;6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2)UU ITE) ;b.
ARDINY LAILY Y. SKM
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
158 — 124
palingsingkat 2 (dua) tahun;14.Bahwa kenapa kemudian Penggugat memberikan pendapat hukum yangdemikian, karena jika penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b dilakukan secaraan sich, dan dikaitkan dengan kalimat terkahir pada bagian dan/ataupidana umum maka tidak hanya tindak pidana dalam jabatan saja yangdapat diberhentikan dengan tidak hormat, namun pidana umum jugatermasuk diantaranya, dan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim,Penggugat contohkan, apabila seorang PNS diputus pidana karenaMelakukan Penghinaan
66 — 49
Bahwa Ibu Termohon tidak pernah sekalipun mengatakankalimat penghinaan orang Pariaman pelitpelit sebagaimana Pemohondalilkan dalam point 4 Permohonan aquo, bagaimana mungkin jikayang didalilkan Pemohon tersebut di atas benar?
133 — 1129
Bahwa karena perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahannyatidak terbukti dilakukan oleh Tergugat , Il dan II KONVENSI, makaperbuatan itu tidak ada hubungannya lagi dengan tuntutan ganti rugidan harus dengan sendirinya ;Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.650/PK/1994 yangisinya menyatakan Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372 KUHPerdata ganti kerugian Immateril hanya dapat diberikan dalam hal hal tertentusaja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan*.
terhadap pemegangsertifikat ;Bahwa karena perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahannya tidakterbukti dilakukan oleh Tergugat IV KONVENSI, maka perbuatan itu tidak adahubungannya lagi dengan tuntutan ganti rugi dan harus dengan sendirinya ;35Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.650/PK/1994yang isinya menyatakan Berdasarkan pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372KUH Perdata ganti kerugian Immateril hanya dapat diberikan dalam hal haltertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
39 — 19
setelahPemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pensiun dan tidak menghasilkanlagi dengan seenaknya mengusir dimana mengantarkan pakaian yangberada didalam lemari rumah dengan kantong kresek bekas belanja yangtas kresek (bukti terlampir) itu umumnya dipakai orang untuk sampah,diantar ke rumah adik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, padahalsemua hasil pencaharian Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yangbekerja, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak sadar diri bahwatelah melakukan pelecehan dan penghinaan
15 — 11
PA.LPKmelaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah bagi istri dananakanaknya sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Tergugat semula, sehinggadalildalil Penggugat pada poin 3 (tiga) dalam Repliknay yang pada pokonyaternyata tingkah dan prilaku Tergugat semakin tidak karuan, disamping tidakmempunyal pekerjaan tetap/tidak berpenghasilan ditambah lagi sikap dankelakuannya tidak memcerminkan seorang suami/imam bagi istrinva dan ayah bagianakanaknya adalah merupakan dalil yang tidak benar, penghinaan
65 — 45
Dan ini bentuk penghinaan kepada saya.Bahwa dalil gugatan (Posita) Para Penggugat, bahwa tergugat VI tidakmau memberikan alamat Pak Widadi aquo tergugat 1, adalahkebohongan berikutnya. Kami tidak pernah diminta tentang alamat PakWidadi, yang ada justru kami beritikad baik untuk mempertemukanHalaman 45 dari 58 Halaman Putusan No.111/PDT/2017/PT.BTNPenggugat Il/ dan atau Para Penggugat dengan tergugat dan tergugatll dan kami siap mengantarkan ke rumah tergugat dan Il di GrogolJakarta Barat.
Elson S. Butarbutar, SH
Terdakwa:
1.WENCESLAUS SAUD Alias VENCE
2.BERTUS FENITRUMA
3.HAM NAUW
4.DONI PATTIRUHU
5.CRIS DJANOMA
210 — 138
Undangundang No. 1 Tahun 1946 Tentang PeraturanHukum Pidana sehubungan Laporan Informasi No:R/LI/01/1/2020/Subdit tanggal 20 Januari 2020;Putusan Nomor: 143/Pid.B/2021/PN.Son hal 20 dari 615)6)7)8)Dalam perkara dugaan tindak pidana Makar dengan maksud untukmembunuh Presiden atau Pemufakatan Jahat untuk membunuhPresiden atau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapatdiaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen yang memlikimuatan penghinaan
Terbanding/Tergugat I : NURHAYANI BR TARIHORAN
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA MELA I, KECAMATAN TAPIAN NAULI
137 — 90
Bahwa dengan demikian dalildalil yang ada di dalam Memori BandingPembanding hanya berisi fitnah, tuduhantuduhan yang keji, fitnah,penghinaan sehingga menurut Terbanding Upaya Hukun Bandingyang diajukan Oleh Pembanding tidak layak untuk diterima danseharusnya ditolak;21.5.
BAGYO MULYONO SH
Terdakwa:
dr.MARTANTO Bin alm SUMADI RAHARJO
437 — 295
Tindak pidana yang berhubungan dengan aktifitas ilegal yaituDistribusi atau penyebaran, transmisi dapat diakseskan konten ilegalyang terdiri dari Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE; Perjudian(Pasal 27 ayat (2) UU ITE; Penghinaan atau pencemaran nama baik(Pasal 27 ayat (3) UU ITE); Pemerasan atau pengancaman (Pasal 27ayat (4) UU ITE); Berita bohong yang menyesatkan dan merugikankonsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE); menimbulkan rasa kebencianberdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE); MengirimkanInformasi
Haya
Tergugat:
1.Pemerintah RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kanwil Pertanahan Prop.Sultra Cq. Kantor Pertanahan Kota Kendari
2.Adriamo Porosi, SE.
3.Ilham Samudra, S.IP., M. Si
4.Drg. Andriati Porosi, M. Kes.
5.Ichsan Porosi, ST. M. TP.
6.DR. Ihwan Porosi, SE. M. TT
7.Dra. Asriani Porosi, SE. M.Si
8.Siti Aminah
Turut Tergugat:
8.Hj Samuria
9.Santi
114 — 57
tanggal 13 April 1978 maka soal besarnya ganti rugi padahakekatnya lebin merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapatdidekati dengan suatu ukuran.Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan tersebutdiatas maka Majelis Hakim juga mengacu kepada Yurisprudensi MahkamahAgung No. 650/PK/Pdt/1994 yang memberikan pedoman yang isinyaBerdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immaterilhanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian,luka berat dan Penghinaan
PERKASA KENTJANA PUTRA
Tergugat:
1.PT. BANK NIAGA cabang Denpasar
2.KPKNL
3.I PUTU ANWISUKA
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL DENPASAR
Turut Tergugat:
1.HENGKY RUSTAM
2.PT. PANIN BANK cabang Denpasar
3.LINDA ASIH
83 — 66
sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dariseorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolakBahwa selain itu, terkait kKerugian immateriil, Mahkamah Agung dalamPutusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994menyatakan:Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugianimmateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertiperkara kematian, luka berat dan penghinaan
NAZAR OSMAN
Tergugat:
1.PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
2.Auditor PT. TRACTEBEL ENGENERING INDONESIA
3.SUPERVISOR HRSG PT. TRACTEBEL ENGENEERING INDONESIA
181 — 64
No. 25/Padt.SusPHI/2019/PN.Sby13.Bahwa pada acara Permbukaan Audit tanggal, 15 Februari 2018, TuanStephen dan Tuan Servais datang telambat dan Staf lainnya semua hadiruntuk mengikuti acara tersebut;14.Bahwa pada pukul 11.00 tanggal 15 Februari 2018 didalam pertemuanaudit, Mr Cosmin dengan sengaja membuat pernyataan penghinaan danmemfitnah, dengan menagatakan bahwa Manejer Situs, adalah Mr.
107 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terhadap penghinaan Tergugat Ill yang berbahaya itu Penggugatmenuntutkerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) ;4.
222 — 152
pertimbangan tersebut diatas, MakaMajelis Hakim berpendapat bahwa Petitum keempat mengenai kerugian materiilharus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa pada Petitum kelima gugatan Penggugat adalahmemerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian immaterial sebesarRp.300.000.000.000, (tiga ratus milyar rupiah), maka Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor196 K/Sip/1974 tanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan Menilai jumlah gantirugi karena penghinaan
1.Timah Binti H. Balitjang
2.H. Osan Bin H. Balitjang
3.H. Sukarna Bin H. Balitjang
4.Santa Bin H.Balitjang
5.Sapri Bin H.Balitjang
6.Almarhum Tipan Bin H. Balitjang diwakili oleh ahli warisnya Uja Bin Tipan
7.Almarhum Djamat Bin H.Balitjang dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya Arfan Zulkifli Bin Djamat
Tergugat:
1.Sri Lestari, S
2.Nona Nila Primayanti
3.P.T. Waskita Karya Persero Tbk
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dlam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Bekasi,
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Kepala Dinas Pertanian Kota Bekasi Gedung Kini
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna Cq, Lurah Jatikarya
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi Cq, Camat Jatisampurna
3.Rawat Erawady Notaris PPAT
4.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Badan Pertanahan Nasional Bpn Cq, Kepala Kantor Wilayah Kanwil BPN Jawa Barat Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kota Bekasi
5.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Negara Agraria Cq, Kepala Kantor Pertanahan BPN Kanwil, Jawa Barat
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat Cq, Walikota Bekasi
7.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Mentri Dalam Negeri Cq, Gubernur Jawa Barat,
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR
75 — 9
dituntutnya, dan PARA PENGGUGAT tidak dapatmembuktikan mengenai jumlah/besar kerugian yang harus dibayarkanoleh TERGUGAT, maka gugatan yang menuntut ganti rugi ini tidak dapatdikabulkan atau ditolak oleh Hakim.Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada Putusan PerkaraPeninjauan Kembali No. 650 / PK / Pdt / 1994 menerbitkan Pedomanyang menyatakan berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerdataganti kerugian imateril hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan
1.Muhammadong, SH
2.Didin Mufti Agus Utomo, SH
3.Alim Bahri, SH
4.Syahrianto Subuki. SH
5.Muhammad Taufik Wahab, S.H
Terdakwa:
Didin Muda Alias Didin
62 — 32
NINGSI YUSUFtanggal 18 Desember 2019 tentang perkara Pengancaman dan Penghinaan;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa DIDIN MUDA Alias DIDIN telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik PolresBoalemo dalam perkara pembunuhan; Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwasebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan; Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Desember2019 sekitar pukul 09:00
217 — 76
Bahwa perlu diketahui Pasal 279 KUHP bukan merupakandelik aduan dan tidak ada bunyi Pasal 279 menyebutkan haltersebut merupakan klach delich/delik aduan, karena dalam KUHPdelik aduan sudah limitatif diatur dalam pasalpasal di dalamnya7yaitu Pasal 284 KUHP dan BAB XVI KUHP Tentang Penghinaan,sehingga untuk menerapkan Pasal 279 KUHP terhadap pelakukejahatan, tidak perlu ada pengaduan dari orang yang dirugikan.De Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi1 Sdri.Astridia Wahdani Laksmita yang dilaksanakan
188 — 181
;Selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi berupa Putusan PeninjauanKembali Perkara No. 650/PK/Pdt/1994 secara tegas menentukanbahwa Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata gantikerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu sajaseperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.
90 — 19
Tanggal 10 Oktober 2010 perihal laporan/pengaduan, diberi tanda buktiP.38;Foto copi Surat Pengaduan ke Kapolda Kalteng tentang Penghinaan. No. 07/X/2010 tanggal 18 Oktober, diberi tanda bukti P.39;34404142434546474849505152Foto copi Surat Pengaduan ke Kapolres Palangka Raya. No. 05. Tanggal 15Oktober 2010, diberi tanda bukti P.40;Foto copi Berita Acara Hasil Rapat.