Ditemukan 9694 data
Yunus Ginting, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.Luvy Supintra
2.Kiara Ardy Fadhlika
3.Erick Fharlanda
4.Febri Ramadhon
5.Imam Muhsyanudin
64 — 21
Dokrin hukum menafsirkanadalah yang dimaksud dengan permainan judiadalah tiaptiap permainan yang pada umumnyamenggantungkan kemungkinan diperolehnyakeuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabilakesempatan itu. menjadi lebin besar denganketerlatihan yang lebih tinggi atau denganketangkasan yang lebih tinggi dari permainanya.Bahwa yang dimaksud dengan yang diadakandijalan umum atau dipinggirnya maupun ditempatyang dapat dimasuki oleh khalayak umum, adalahbahwa tempat yang digunakan untuk melakukanpermainan
18 — 2
merupakan pintu darurat dan jalankeluar yang dapat ditempuh oleh Penggugat untuk mengakhiri krisis rumahtangganya dengan Tergugat, sejalan dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi :Vac > gVaa,l, artinya : "tidak boleh menyusahkan diri sendiri dan oranglain, dan kaidah hukum Islam: Jl js 5 peJl artinya : yang menyusahkanharus dihilangkan, dan bahkan ada kaidah: qQblac)I Ub We prio rwlasll 55>"menolak yang mafsadat didahulukan dari menarik masalahah; ;Menimbang, bahwa Majelis pun perlu mengetengahkan dokrin
100 — 16
1365 KUH Perdata yaitu Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada oranglain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, dengandemikian ada 4 unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan(tidak berbuatjyang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku adanya kerugian dan adanyahubungan causal antara kerugian korban dengan akibat perbuatan tersebut.Menimbang bahwa, dalam perjalanannya ajar an (dokrin
197 — 39
Sesuai dengan Dokrin Putusan Mahkamah Agung RI No. 1068 K/Pdt/2008 Tanggal 21Januari 2009 adalah perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang membeli sebidangtanah melalui proses lelang eksekusi. oleh Mahkamah Agung berpendapat bahwa lelangyang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan dan hak pembeli lelang harus dilindungi;Berdasarkan uraianuraian di atas, maka TERGUGAT VI mohon Pengadilan agar berkenanmemutus perkara ini dengan menyatakan:. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk selurubnya; .2.
141 — 89
Putusan Mahkamah Agung No.1155 K/Pdt/2013 tanggal 3 Desember 2015;Bahwa pertimbangan hukum (dokrin/kaidah hukum)putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 2 Maret 2012, No.96/Pdt/2011/PT.
962 — 867
Penerapan yang demikian tidak berakibat16gugatan mengandung cacat plurium litis consortium jo jurisprodensi MahkamahAgung No 1826 K/PDT/1984 yang menyebutkan bahwa tidak selamanya harus ikutdigugat pihak ketiga yang ada kaitannya dengan kasus perkara yang disengketakangugatan cukup ditujukan kepada orang yang menguasai obyek;Bahwa disamping itu sesuai dokrin hukum yang di kemukakan oleh M YahyaHarahap, SH (Mantan Hakim Agung dalam bukunya berjudul, hukum acara perdata,tentang gugatan, persidangan
363 — 186
diambil oleh pejabatuntuk mengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untukkemanfaatan dan kegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jikatidak dilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukumuntuk kesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1)UUD 1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dankonteks kepentingan umum inilah maka ketika dilakukan pencabutanbisa dilihat berdasarkan legalitas dan juga diskresi;Halaman 76 dari 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/ Pdt.G/ 2017/ PN.
12 — 10
berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi hukumIslam disebutkan Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suamwajid memberikan nafkah, maskan dan kiswah, kepada bekas isteri selamadalam iddah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasihukum Islam disebutkan bahwa Waktu tunggu bagi seorang janda Apabilaperkawinan putus karena perceraian,waktu tunggu bagi yang masih haidditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (Sembilan puluh)hari;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin
1.AMAR MAKRUF
2.SITI FADILATUL MARHAMAH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN
80 — 31
2016 sehingga sejak itulah Perbuatan dilakukan.Bahwakasus seperti ini jarang terjadibahkannyaris tidak pernah adasehinggatermohonterlihatkebingungandalamP.19, karenakurangpahamnyailmu Hukumyang dimiliki terutamaHukum Perdata, karenamenganggap bahwa hukum pidana tidak ada sangkut pautnya denganhukum perdata padahal keduanya saling mengisi dan memberi arti, Dengandemikian surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkanTermohon adalah tidak Sah karena bertentangan dengan pasal 78, 79,KUHP dan Dokrin
86 — 27
Adapun MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa terlepas dari berbagai teori tentang kesengajaan(opzet), dalam dokrin Pasal 263 Ayat (2) KUHP mensyaratkan khususkesengajaan harus dibuktikan dengan:1. adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukanatau dibuat secara palsu itu seolaholah merupakan sepucuk surat yang aslidan yang tidak dipalsukan;2. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia gunakan itumerupakan sepucuk surat yang dipalsukan atau
283 — 202
diambil oleh pejabat untukmengabil keputusan ada faktafakta yang bisa dinilai untuk kKemanfaatan dankegunaan;Bahwa yang berhak untuk menilai keabsahan suatu diskresi adalahPengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa pejabat TUN mempunyai kKewenangan legalitas dan diskresi, dandalam keadaan darurat dan berdasarkan fakta yang terjadi sehinggadilakukan diskresi yang dipergunakan untuk kentingan umum, justru jika tidakdilakukan akan terjadi permasalahan karena tujuan negara hukum untukkesejahteraan rakyat;Bahwa dokrin
tentang kepentingan umum bermula dari Pasal 1 ayat (1) UUD1945 bentuk pemerintahan Republik maka kepentingan umum yangdiutamakan dan dokrin tersebut masuk dalam hukum agraria, dan kontekskepentingan umum inilan maka ketika dilakukan pencabutan bisa dilihatberdasarkan legalitas dan juga diskresi;Bahwaizin adalah kewenangan untuk mengelola suatu tindakan hukum;Bahwa adanyaizin bukan berarti memiliki hak keperdataan ;Bahwa ketika izin dikeluarkan oleh pejabat TUN dan objek hukum yangmelaksanakan izin
Pembanding/Penggugat II : MICHAEL WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat III : MICHELLE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat IV : STEPANIE WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat V : FELICIA WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Pembanding/Penggugat VI : JESSY WONG Diwakili Oleh : MERWIN SILALAHI,SH,ST,MH
Terbanding/Tergugat I : PT Pertamina EP Asset V Tarakan Field
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Terbanding/Turut Tergugat II : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan
78 — 45
Dalil Tergugat sejalan dengan dokrin hukum M. Yahya Harahap dalambuku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, terbitan PT.Gramedia Pustaka Utama cetakan ke sepuluh, 1995 halaman 245246memberikan dokrin hukum sebagai berikut:"Dan apabila alat bukti akta otentik tidak dibantah Tergugat dengan buktilawan, dengan sendirinya melekat sekaligus pada dirinya nilai kKekuatanpembuktiaan yang menentukan.
75 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Moeljatno serta dokrin hukum pidanamaka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang membubuhi tandatangan pada dokumen pencairan dana termin kedua 100% tidaklah dapatdituntut dan atau dimintakan pertanggungjawaban pidana karenaperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali terjadi sematamatamenjalankan perintah jabatan dari atasan vide Pasal 51 ayat (1)KUHPidana ;. Tidak ada niat jahat (mens rea)Niat Jahat (Vens Rea) dalam hukum pidana merupakan masuk dalamkajian "pertanggungjawaban pidana.
1.SEM ASSO
2.YANTO AWERKION
3.Edo Dogopia
Termohon:
Agung Marlianto
82 — 55
yang berdirisendiri;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan NegeriTirnika Kota Nomor: 97 /Pid.B/2016/PN.Tim, dalam kasus denganTerdakwa Steven Itlay, halaman 37 disebutkan : menimbang bahwamenurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Tahun 2001 halamanHalaman 12 Dari 62 Halaman Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Tim702, salah satu. makna " makar" adalah perbuatan (usaha)menjatuhkan pemerintah yang sah dalam hal ini tidak lagi menghargai,mengakui Pemerintah yangsah; Menimbang, bahwa menurut dokrin
136 — 35
bahwa Terlawan untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti T.I1 sampai dengan Bukti T.I4 sedangkanTurut Terlawan untuk menguatkan dalil perlawanan pelawan telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti TT.1 sampai dengan TT.118 ;Menimbang, bahwa Perlawanan pihak Ketiga (Derden Verzet)sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata positif dalam pasal 206 ayat 6RBG/195 HIR,Pasal 227 RBG / 207 ayat 3 HIR , 228 RBG/208 HIR,231,236 dan240 RBG serta Yurisprudensi maupun dokrin
14 — 5
membiarkan dan mengabaikan Penggugattanpa nafkah lahir dan batin, hingga sekarang terhitung hingga selama 8 bulandengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat belum memberikannafkah wajib kepada Penggugat selama 8 bulan, karenanya nafkah tersebutmenjadi nafkah lampau yang terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat, haltersebut sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugatdiwajibkan untuk menanggung biaya penghidupan istri dan anakanak sesuaidengan penghasilannya, dengan mengingat dokrin
IWAN CHANDRA SINYEM
Tergugat:
MOE IRWAN RAHARJA
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat
2.HENDRO RAHARDJO
96 — 23
Brt.Menurut dokrin M. Yahya Harahap putusan Verstek hanya dapat di lawan denganperlawanan Pihak Ketiga yang sebelumnya bukan sebagai pihak yang berperkara.Sedangkan jelasjelas lwan Chandra Sinyem sebagai pihak dalam perkaraNo.90/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt., tanggal 22 September 2015;6. Bahwa mengenai pokok perkara sudah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judexfactie dan Judex juris dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No.175 PK/PDT/2019,tanggal 25 Maret 2019 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
JIMMY
32 — 3
Unsur Dengan sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatubarangyang seluruhnyaatau sebagiannya milik orang lain :Menimbang, bahwa menurut dokrin ilmu hukum pidana, sengaja yangdikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan olehpelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatknya. Unsurdengan sengaja itu tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwaHalaman 40 dari 46 Putusan Nomor 1992/Pid.B/2019.
41 — 1
GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)10 Bahwa selain mengandung cacaterroriripersona,gugatan PENGGUGAT juga tidak mencantumkan dasarhukum dalil gugatannya apakah diatur berdasarkanKUHPerdata, Yurisprudensi atau Dokrin Hukum hingga TERGUGAT II menjadi pihak dalam gugatan dariPENGGUGAT, sehingga dengan demikian gugatanPENGGUGAT terbukti menjadiobscuur libel.
88 — 43
Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.