Ditemukan 955 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : komnasa komang kosmas komunal koanak kompas konnas komas konas kombas kosnas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 26-04-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/P/FP/2016/PTUN.JKT
Tanggal 19 Mei 2016 — Bambang Wibisono, dkk ; MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
88 — 67
  • swastaBelanda.Bahwa, sepengetahuan Saksi, dahulu tidak ada batas waktu dalam menghunirumah tersebut, akan tetapi saat ini diberlakukan sistem sewa oleh PJKA,dimana Para Penghuni banyak yang tidak setuju akan tetapi ada sebagian yangsetuju dan menandatangani perjanjian sewa.Bahwa, Saksi tidak mengetahui status rumah saat ini dari Para Penghuni yangbersedia membayar sewa.Bahwa, menurut Saksi, lokasi rumah dari Para Pemohon terpisah dalam 4lokasi.Bahwa, menurut Saksi, setelah Para Pemohon datang ke Komnas
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus
Register : 24-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 29-10-2021
Putusan PT BANTEN Nomor 108/PID.SUS/2021/PT BTN
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AGUSTRI HARTONO, SH, MH
Terbanding/Terdakwa : TOFIK TRIYATNO Bin TASMIARJO ALM
222 — 153
  • Keluarga, Perempuan dan Anakberhadapan dengan Hukum, Korporasi, Lulus tahun2013; PPRA LLII Lemhannas RI 2014; $3 IImu Hukum, lulus tahun 2018.Riwayat Pekerjaan:* Dosen Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahJember 19872006;Advokad Lembaga Konsultasi dan Bantuan WHukum UniversitasMuhammadiyah Jember 19921998;Ketua Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) KabupatenJember 20042007;Konsultan Hukum dan Kebijakan Program Transparansi dan PartisipasiKementrian Dalam NegeriBank Dunia 20062010;Komisioner Komnas
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
228 — 77
  • Adnan sebesar Rp. 500.000.Tanggal 26 April 2001 Untuk Intel Kodim (Mukmin) sebesar Rp. 500.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Komnas W.I sebesar Rp. 500.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Rizal KNPI sebesar Rp. 250.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Salmah sebesar Rp. 1.500.000,Tanggal 26 April 2001 Untuk Tem Komisi III DPRSU sebesar Rp.15.000.000.Tanggal 26 April 2001 Untuk Ucok Basyir/Yan Syahrin sebesar Rp. 2.000.000,Tanggal 01 Mei 2001 Untuk Amiruddin Kahar (Angg.
    Pura sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk lwan Rumah Dinas sebesar Rp. 1.000.000.Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Kades Tg. lbus sebesar Rp. 1.500.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk KOMNAS W.1 sebesar Rp. 100.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Lagan Golp Clup sebesar Rp. 1.000.000.Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Nailul Amali (Angg. DPR SUMUT) sebesar Rp.1.500.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk PASI Intel Kodim sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 15 Agustus 2001 Untuk Pemb.
    DPR Lkt) sebesar Rp.5.000.000.Tanggal 09 Januari 2002 Untuk 3 Orang Wartawan (Komnas WI) sebesar Rp.100.000.Tanggal 09 Januari 2002 Untuk M. Tanden Bangun/Suparno sebesar Rp.1.500.000,Tanggal 09 Januari 2002 Untuk Josen Ginting sebesar Rp. 1.000.000,Tanggal 11 Januari 2002 Bantuan Untuk Tuan Guru Besilam (Via Kajatisu)sebesar Rp. 15.000.000,Tanggal 11 Januari 2002 untuk Serikat Penerbit Surat Kabar sebesar Rp.1.000.000,Tanggal 11 Januari 2002 Untuk J.E.
    Mahfuz sebesar Rp. 500.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk Syari Fendi/Komnas WI sebesar Rp. 2.500.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk Pembuatan VCD Kunjungan KAJATISU sebesarRp. 500.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk Rutin Bulanan sebesar Rp. 17.745.000,Tanggal 08 Maret 2002 Untuk M.
    Dedy Suardy sebesar Rp.20.000.000,Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Baharudin Srg (DPRD Lkt) sebesar Rp. 2.000.000.Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Abdullah AR (DPRD Lkt) sebesar Rp. 5.000.000,Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Syawal Bakri Sinik sebesar Rp. 500.000,Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Komnas WI 10 Orang sebesar Rp. 250.000.Tanggal 30 Juli 2002 Untuk Ajudan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 18-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 178/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2021 — Penggugat:
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
576 — 1612
  • diatur didalam pasal 9 huruf h,fit dan proper tes dalam perspektif penilaian itu adalah objek tata usahanegara ;Halaman 163 dari 217 Halaman Putusan Nomor 178/G/2020/PTUNJKTBahwa menurut ahli terkait independensi OJK sudah ada putusanMahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXII/2014, diputusan MK itudisebutkan independen meliputi tidak boleh ada intervensi dari pihakmanapun, presidenpun tidak boleh intervensi, namun walaupunindependen lembaganya tapi struktur kepengurusannya ex officiosebagaimana halnya KPK, Komnas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-11-2019 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
1.Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Diwakili oleh Abdul Manan,dkk
2.2. Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet). Diwakili oleh Damar Juniarto. dkk
Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia,
2746 — 4232
  • (fotokopi Sesuai print out);Undangan Fokus Group Discussion (FGD) terkaitpemetaan dan tata kelola perlindungan data pribadi(Roadmap PDP) yang diselenggarakan olehKementerian Komunikasi dan Informatika R.I. dengansuratnya Nomor : 1337/DJAI.2/Al.02.02/08/2019,tanggal 13 Agustus 2019 (fotokopi dari fotokopi);Undangan Focus Group Discussion (FGD) yangdiselenggarakan oleh Komnas Perempuan dengansuratnya Nomor: 074/KNAKTP/Pimpinan/DJAI.2/Al.02.02/08/2019, IV/2019 tanggal 29 April2019 (fotokopi dari fotokopi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 10-10-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 06-03-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 802/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.SYAHNAN TANJUNG, B.S.C., MH
3.BARINGIN SINATURI., SH., MH
4.ZULLIKAR TANJUNG., SH., MH
Terdakwa:
HENDRA KURNIAWAN, S.I.K
411 — 197
  • Rekaman Youtube dari Chanel KompasTV dengan Judul Update Komnas HAM Soal Pemeriksaan Tim Digital Forensik Polri. http://www.youtube.com/liver/r8a_c-bw1CY?feature=share, tanggal 27 Juli 2022 (bukti T-HK-21);
Terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)