Perbuatan terdakwa Ivan Ch Litha sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 (1)KUH.Pidana.Subsidair. Bahwa ia terdakwa Ivan CH Litha selaku Direktur Utama PT.

LITHA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUH.Pidana jo pasal 64 (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PertamaPrimair ; Menjatuhkan pidana

pengganti sebgaimana diuraikan dalam amar putusandi bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak adaalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalamtingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadaTerdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP jo Undangundang Nomor:46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dan Undangundang Nomor:8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI="

SUKONO , MM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 Tentang

SUKONO, MM. dari Dakwaan Pertama , Primair :pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang

dakwaan pertama , tetapi karenadakwaan ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas maka majelis akanmembuktikan Dakwaan Primair terlebin dahulu, apabila Dakwaan Primair tidakterbukti maka majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiair demikian jugasebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terobukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa atas uraian di atas maka mejelis terlebih dahulu akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu melanggarPrimair pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNANGSIH alias JUN dalam kapasitasnya selakuKuasa Direktur PT.

Nomor 1668 K/PID.SUS/2015ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen)paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jikatidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmenutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

Menyatakan terdakwa Joseph Tuhuleruw terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi perbuatan terdakwadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 tahun 2001 TentangPerubahan UndangUndang Nomor: 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana

terdakwaJoseph Tuhuleruw sejumlah Rp. 20.000.000,, saksi Johana Rachel Soplanitsejumlah Rp. 1.100.000.000,Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan NegaraInspektorat Provinsi Maluku Maluku Nomor: 700/63ITPROV/2021 Tanggal 09April 2021 terdapat kerugian keuangan Negara sejumlah Rp3.823.562.280,(tiga milyar, delapan ratus dua puluh tiga juta, lima ratus enam puluh dua ribu,dua ratus delapan puluh rupiah)Perbuatan terdakwa Joseph Tuhuleruw., sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan ayat (3)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa Joseph Tuhuleruw, sebagai orang yang melakukanatau turut serta melakukan dengan JERRY Tuhuleruw, Johana RachelSoplanit dan Ir.

2 ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap Orang;2. Secara Melawan Hukum;3. Memperkaya diri Sendiri, orang lain atau suatu koorporasi;4.

atau setidaktidaknyasekitar jumlah tersebut sebagaimana hasil dari Badan Pengawas Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR221/PW15/1/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal Laporan Hasil Audit dalamrangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan PenyimpanganPembangunan Aula Serba Guna Tahap I pada Sekolah Tinggi Agama HinduKaharingan Negeri Tampung Penyang (STAHNTP) Palangka Raya TA 2010.wanna oan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana.

diatur oleh Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana ( KUHAP); Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaandari Penuntut Umum tersebut berdasarkan buktibukti/faktafakta hukum yang diperoleh125selama dalam pemeriksaan / dipersidangan perkara ini; Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa IJ diajukan kepersidangan ini denganbentuk Dakwaan Subsidaritas, yaitu sebagai berikut :Primair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.Subsidair : Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang

Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negaradari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi DKI Jakarta I Nomor : SR5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prahara NIP. 19630803198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti NIP. 19731016 199402 2 001 danPurwoko NIP. 19730104 198822 1 001 atau setidaktidaknya timbul kerugiankeuangan negara sekitar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

WIROKILA, SEtersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagiamandiatur dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor : 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) #KUHP; Subsidair Bahwa ia terdakwa LINMER WEROKILA, SE. PNS padapada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah ( PPKAD) Kabupaten Morowali dan menjabat selakuBendahara Pengeluaran pada Dinas PPKAD Kab.

(seratus empat puluh tiga juta enam ratus duapuluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangterungkap dalam persidangan tersebut selanjutnya Majelisakan mempertimbangkan apakah dakwaan yang diajukan olehPenuntut Umum menjadi terbukti ataukah tidak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telahdiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaanberbentuk subsidaritas, yaituPrimair : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1

) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2001Jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat(1) KUHP,Subsidiair : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor: 20Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasaley p)65 Ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa terdakwa telah di Dakwa oleh PenuntutUmum

Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dipersidanganpada hari itu juga yaitu pada Kamis tanggal 21 Januari 2021, dan telahberkesimpulan dan telah pula menyampaikan permohonannya sebagai berikut:1.Bahwa benar Terdakwa VINSENSIUS GIDU AWI Alias VINSESNSIUSGIDU telah mengakui bersalah melakukan Tindak Pidana yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suat koorporasi yang dapat merugikan kuangan Negaraatau Perekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor :13 TaunHalaman 5 dari 163 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/Pid.Sus.TPK/2020/PNJap1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasa 65 Ayat 1 KUHP;2.

Pasa 65 Ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa telah didakwamelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam denganPidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Jawa BaratNomor: SR826/PW10/5/2018 tanggal 14 November 2018 sebagai mana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa mereka Terdakwa Ir.

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 JoPasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa terlebih dahulu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1.

ROZISYAHRIAL, SE Bin ANSORI EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. SUBSIDIAIR :wenennn Bahwa mereka, terdakwa I. PARMO Bin MANGUN (Alm) selaku BendaharaPengeluaran Badan Diklat Kab.

yang didakwakanpenuntut umum dalam surat dakwaannya;.Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakanterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut terlebihdahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaanJaksa Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum dipersidangan telah didakwadengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN PRIMAIRMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidanaDAKWAAN SUBSIDAIRHalaman 99 dari 134 hal.Putusan No. 61/Pid.SusTP K/2015/PNBglMelanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat

sampai dengantahun 2017 yakni lebin kurang sebesar Rp.1.294.569.960,00 (satu miliardua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribusembilan ratus enam puluh rupiah) dan menimbulkan kerugian keuangannegara dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebesarRp.1.294.569.960,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh empat jutalima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluhrupiah).n Perbuatan Terdakwa YAHDI ANDRIADI sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;SUBSIDIAIR:n Bahwa Terdakwa H.

Nomor 33/Pid.SusTPK/2019/PN PbrMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaanyang disusun secara subsidairitas, dan sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidanamaka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebin dahulu danapabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikanlagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti makadakwaanSubsidair aka dibuktikan;Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa telah didakwamelanggar ketentuan Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang mengandung unsuruNsUTr :1.

FISA bin Soekeri Wasipselaku Direktur RSDBasemah Kota Pagar Alam (Pengguna Anggaran danPPK) dan Sdr.Antoni Riadi bin Mahadi selaku PPTK telah mengakibatkankerugian keuangan negara sebesar Rp. 468.427.867,15 (empat ratus enampuluh delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah lima belas sen) atau setidaktidaknya sebagian darijumlah tersebut.sone Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

Perwakilan Provinsi Sumatera Selatansebagaimana disampaikan dalam laporannya Nomor SR465/PW07/5/2013tanggal 5 September 2013;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atasTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

1) joPasal 18 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Jo Undangundang republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , sebagaimana dalam dakwaanprimair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan Unsuryang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau Unsuryang lainnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan atas semua uraianuraianPertimbangan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dariunsurunsur tindak pidana dalam sebagaimana telah terurai diatas, dandipandang dalam hubungan antara satu dengan lainnya secara tidakterpisahkan, maka Majelis Hakim menarik suatu kenyataan bahwa TerdakwaADENG RUSTANDI Bin SUHATMA tidak terbukti

secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair JaksaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak terbuktimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undangundang republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , makaTerdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan

Menyatakan terdakwa JURIANTI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 Ayat(1) Ke1KUHPidana;2. Menyatakan terdakwa JURIANTI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas maka terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan DakwaanPrimair, dakwaan Subsidair akan dipertimbangkan apabila dakwaan Primair tidakterbukti sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Primair, Terdakwa didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakHalaman 92 dari 127 halaman, Putusan No. 26/Pid.SusTPK/2020/PN.KdiPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut;1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3.

juta empat ratus tujuh puluhenam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan HasilAudit Dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara AtasDugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Embarkasi Haji PadaBiro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau TahunAnggaran 2012 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR31/PW04/5/2016 tanggal18 Februari 2016.Perbuatan Terdakwa NIMRON VARASIAN sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Menyatakan Terdakwa Nimron Varasian terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam dakwaanprimair Penuntut Umum.2.

Halmahera Utara Tahun Anggaran2015 nomor SR38/PW33/5/2017 tanggal 14 Agustus 2017 diperoleh hasilperhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan penyimpanganpenggunaan ADD dan DD tahun anggaran 2015 pada Desa TorawatKecamatan Kao Barat Kabupaten halmahera Utara adalah sebesarRp.119.407.333, (seratus sembilan belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratustiga puluh tiga rupiah).PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagimana diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwaNIKLAS ME alias NIKLASselaku Kepala DesaTorawat Tahun Anggaran (TA) 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiHalmahera Utara nomor : 141/124/HU/2013, tanggal

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan,apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan Terdakwa melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus memenuhiunsurunsur Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidairitas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanaHalaman 144 dari 192 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2019/PN.Ttediubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR :Pasal 3 ayat Jo.

Menyatakan Terdakwa HARI OETOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.;4. Membebaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala tuntutan hukum (onslaq van alle rechtstvervolging);5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan denganperkara ini;1.1MENGADILIMenyatakan Terdakwa HARI OETOMO. terbukti secara sah

GUNARSA.aroccenennenccnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair, dan lebih subsidairtidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akandibuktikan dakwaan subsidair, dan lebih subsidair.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsidalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal

18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Jo.

M.Pd, tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana, secara bersamasama dan secara berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut dalamdakwaa Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 KUHP, .Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan terdakwa Dr. FAKHRUDIN.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UUNo.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEGUH BUDIMAN Bin AHMADNOTO SUBROTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000

Nilai realisasi Kontrak adalah NIHIL mengingat tidak adapenyerahan benih tebu kepada kelompok tani ;Perbuatan terdakwa TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTOsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa TEGUH BUDIMAN Amd Bin AHMAD NOTO SUBROTO

, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidairitas seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanterlebih dahulu Dakwaan Primair, yaitu didakwa melanggar, ketentuan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang unsurunsur tindakpidananya adalah sebagai berikut:1.

2 ayat (1)Jo.

2 ayat (1) jo.