Adha Bin Zainal Abidin melakukan verifikasi terhadapdokumendokumen yang terlampir dalam Surat Permintaan Data UkurNomor:PUM.100/56 tanggal 04 Februari 2013 yang dikirimkan dari BagianUmum Pemerintahan Umum Setkab Bireuen, hanya berupa Akta Jual BeliNomor: 96/PPAT/I/2014 tanggal 30 Januari 2013 dan Akta Jual Beli Nomor:97/PPAT/I/2013 tanggal 30 Januari 2013.

Kemudian Terdakwa menerbitkan Peta Situasi Nomor50/APBK/2013 tanggal14 Februari 2013 yang berdasarkan Surat Permintaan Data UkurNomorPUM.100/56 tanggal 04 Februari 2013 dari Bagian Umum Setkab Bireuenakan digunakan untuk dasar pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di DesaBantayan, Kec. Pandrah, Kab.

Kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi AIDULADHA Bin ZAINAL ABIDIN untuk melakukan verifikasi dokumen yang dikirim dariBagian Umum Pemerintahan Umum Setkab Bireuen; Selanjutnya Saksi Aidul Adha Bin Zainal Abidin melakukan verifikasi terhadapdokumendokumen yang terlampir dalam Surat Permintaan Data UkurNomor:PUM.100/56 tanggal 04 Februari 2013 yang dikirimkan dari BagianUmum Pemerintahan Umum Setkab Bireuen, hanya berupa Akta Jual BeliNomor: 96/PPAT/I/2014 tanggal 30 Januari 2013

Kemudian Terdakwa menerbitkan Peta Situasi Nomor:50/APBK/2013 tanggal14 Februari 2013 yang berdasarkan Surat Permintaan Data UkurNomor:PUM.100/56 tanggal 04 Februari 2013 dari Bagian Umum Setkab Bireuenakan digunakan untuk dasar pembayaran ganti rugi tanah yang terletak di DesaBantayan, Kec. Pandrah, Kab.

,M.Hum Bin Abdul Gani selakuAsisten Setkab Bireuen dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 15 April2010 bersama 31 (tiga puluh satu) Sertifikat Hak Pakai lainnya (Secarakolektif);Bahwa benarsaksi Hamdani, S.H.

Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama denganKHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian KesejahteraanSosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diprosespencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan PanitiaLegislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dandianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDIuntukuntuk memproses pencairan

Pada tanggal 23 Nopember 2005 SETIA BUDI bersama sama denganKHAIRUDDIN mendatangi BASRAN YUNUS di Kantor Bagian KesejahteraanSosial/Humas Setkab Kutai Kartanegara dan meminta segera diprosespencairan dana dana tersebut dengan alasan sudah ada kesepakatan PanitiaLegislatif dan Panitia Eksekutif (Panel/Panek), dana tersebut akan diganti dandianggarkan pada mata anggaran Bantuan Sosial APBD Perubahan Tahun2005, kemudian BASRAN YUNUS memanggil Bendahara Bansos SITTI AIDIuntuk memproses pencairan dana

., Kepala Bagian Administrasi Hukum Setkab. KutaiKartanegara; 2). Abdul Kadir, S.H., M.SI., Kepala Sub. Bag.Bantuan Hukum Setkab. Kutai Kartanegara; 3). Joko Adi Wibowo,S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; 4). Harman,S.H., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara; 5).

., Staf Bantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKKBankum/III/2016, tertanggal01 Maret 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 35 halaman.

No. 117K/TUN/2011Bagian Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara ;3. Mirza Rizaldi, SH., jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;4. Suratno, SH., jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;5. M. Zufriansyah, SH., jabatan Staf BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara ;6.

Alfince Y Lufung, SH. jabatan StafBagian Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara ;Masing masing memilih domisil hukum padaBagian Hukum Sekretariat Kabupaten KutaiKartanegara, beralamat di JalanWoltermonginsidi No. 1, Tenggarong,berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor180.189/HK1IV/X/2009 Tanggal 1 Oktober2009 ;Pemohon Kasasi II dahuluTergugat/Pembanding ;Melawan:PT. SAWIT KALTIM LESTARI, diwakili oleh EDYSUROSO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanDirektur Utama PT.

., pekerjaan Kepala BagianHukum pada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 251 K/TUN/20082. Budi Haryadi, SH., MH., pekerjaan Kepala Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab. KutaiKartanegara;3. YT. Alrianto, SH., MH., pekerjaan Staf Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara;4. Sri Rahmawati, SH., pekerjaan Staf Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setkab.

ELWIN, SH, (Kasub Bag Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab Langkat) ;3. SULAIMAN GINTING, SH, (Advokat dari Kantor Hukum S.Ginting dan Rekan) ;Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan No. 135/B/2019/PT.TUNMDN4. ARIFIN HALOMOAN SAGALA, SH, (Advokat dari KantorHukum S. Ginting dan Rekan)Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan T.Amir Hamzah No. 1 Stabat, Kabupaten Langkat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor: 183.114/HUK/2018 tertanggal 29Nopember 2018.

Empat Ratus Empat PuluhDelapan Ribu Rupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0058/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XI/2012, tanggal 1 Nopember 2012 jumlah yangdi bayarkan Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta Enam RatusDua Belas Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0058/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/X1/2012, tanggal 1 Nopember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 48.612.000, (Empat Puluh Delapan Juta Enam RatusDua Belas Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor

TPK/2018/PTSMR37.38.39.40.41.42.43.44.SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0080/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 jumlah yangdi bayarkan Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : O080/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012 Belanjasubsidi raskin Rp 14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah)SP2P (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan nomor : 05050/BTLLS/1.20.0300/2012 tanggal 6 Desember

2012 Belanja subsidi raskin Rp14.700.000, (Empat Belas Juta Tujuh Ribu Rupiah);SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0005/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang dibayarkan Rp 27.264.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam PuluhEmpat Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan nomor : 0O005/SPPBelanjaSubsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 Belanja subsidiraskin Rp 27.264.000, (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam PuluhEmpat Ribu Rupiah);SP2P (Surat Perintah

TPK/2018/PTSMR29.30.31.32:33.34.35.36.37.38.39.40.Perubahan petunjuk tehnis program beras untuk rumah tangga miskin(Raskin) tahun 2012;Perubahan petunjuk tehnis program beras untuk rumah tangga miskin(Raskin) tahun 2013.SPM (Surat Perintah Membayar) dengan nomor : 0003/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/V/2012, tanggal 2 Mei 2012 jumlah yang dibayarkan Rp 47.448.000, (Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus EmpatPuluh Delapan Ribu Rupiah);SPP (Surat Perintahn Pembayaran) dengan nomor : 0003/SPPBelanjaSubsidi/Setkab

) dengan nomor : 0005/SPMBelanjaSubsidi/Setkab/V/2013, tanggal 14 Mei 2012 jumlah yang diHalaman47dari 94 Putusan.

Tenggarong Kab KutaiKartanegara yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukardan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Cipta KaryaKab. Kutai Kartanegara dan para pemilik tanah.

Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota6 Kepala Dinas Pertanian Kab.

Kukar Wakil Ketua/Anggota3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar Anggota4 Kepala Bagian Hukum Setkab Kukar Anggota5 Kepala Dinas Kehutananan Kab Kukar Anggota Hal. 16 dari 113 hal. Putusan Nomor 182 PK/PID.SUS/2015 6 Kepala Dinas Pertanian Kab.

Tenggarong Kab KutaiKartanegara yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan & Hukum Setkab Kukardan dihadiri dari Dinas Pertanahan Kab Kutai Kartanegara, Dinas Cipta KaryaKab. Kutai Kartanegara dan para pemilik tanah.

., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum danKerjasama Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;3. Elin Agvanisfiyanti, S.H., Jabatan Kepala Sub. BagianDokumentasi pada Bagian Hukum Setkab Kutai Timur;4. Januar Bayu lIrawan, S.H., Jabatan Kepala Sub. BagianPerundangundangan pada Bagian Hukum Setkab KutaiTimur;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Bagian HukumHalaman 1 dari 21 halaman.

melakukan kesalahan dan perbuatantercela karena tidak ada surat pernyataan atau teguran baik lisan maupuntertulis dari atasan, adalah tidak benar karena selaku Kepala Desa semestinyamengakomodir segala kepentingan masyarakat dan mengayomi masyarakat,akan tetapi Penggugat dalam hal ini sering mengecewakan masyarakatnyakarena tidak ikut serta dalam kegiatankegiatan kemasyarakatan yangdilakukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat Urung Barat pada tanggal 6Februari 2012 mendatangi Bagian Pemerintahan Umum Setkab

tanggal 24 Februari 2012 yang isinyaa Kepala Desa urung Barat diberi waktu 2 (dua) minggu untukmencoba memperbaiki permasalahan yang ada di desa dengan cara17mengubah sikap dan prilaku dan mensosialisasikan diri denganmasyarakat ; b Setelah waktu yang diberikan berakhir maka akan diadakan lagipertemuan untuk mengetahui sejauh mana sikap masyarakat terhadappermasalahan yang ada ; 4 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 diadakan pertemuan dikantor CamatKundur Utara yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setkab

Karimun,Kasubag Bian Kecamatan, Kelurahan dan Desa Camat Kundur Utara, KepalaDesa Urung Barat anggota BPD RT dan RW, dengan hasil pertemuan sebagaiberikut : a Pada prinsipnya masyarakat tetap menghendaki Kepala Desa segeramengundurkan diri ;b Menyerahkan seluruh keputusan kepada BPD Urung Barat untukmenyelesaikan permasalahan dimaksud berdasarkan ketentuan5 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2012 diadakan dengar pendapat oleh AnggotaDPRD Kabupaten Karimun Komisi A yang dihadiri oleh Asisten PemerintahanUmum Setkab

rivalitas dalam Pemilihan Kepala Desa tahun 2009 (keteranganSaksi Kabul Suwanto) ; 29bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2012 diadakan Pertemuan oleh KecamatanKundur Utara, yang dihadiri oleh Camat, Penggugat, BPD, RT dan RW, dimanadalam pertemuan tersebut warga yang hadir meminta Penggugat mundur, namunPenggugat tidak bersedia dipaksa mundur (keterangan Saksi Ries Alananto) ; bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 diadakan pertemuan di kantor KecamatanKundur Utara yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan Setkab

Bahwa pada saat itu para pemilik tanah menghendaki harga tanahditepi jalan s/d 150M kedalam sebesar Rp.135.000, per meter persegi, untuk tanah yangletaknya 150M kedalam dan seterusnya seharga Rp.65.000, per meter persegi.Bahwa kemudian dilakukan rapat musyawarah dengan para pemilik tanah lagimembahas besarnya ganti rugi tanah tersebut pada tanggal 08 Oktober 2003 di KantorDesa Perjiwa yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab Kukar (Drs.Husni Thamrin), Drs.

Kukara Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar4 Kepala Bagian Hukum AnggotaSetkab Kukar5 Kepala Dinas Kehutananan AnggotaKab Kukar6 Kepala Dinas Pertanian AnggotaKab.

Kukar berdasarkan :a Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) BagianPemerintahan Setkab Kukar Nomor 60004.01/RASKDASK/BANG.1/2005 tanggal 5 Juli 2005sebesar Rp. 5.514.253.169, termasuk didalamyaBelanja Modal Tanah untuk kegiatan Pembebasantanah, tanam tumbuh dan Bangunan untuk keperluanlokasi OR Kuda + 50 Ha sebesar Rp.3.664.825.554..31Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pengisian KasNomor 460/1655/SKO/BL/2005 tanggal 12 Oktober2005 yang ditujukan kepada Bupati Kukar cq.

Kukar3 Asisten Pemerintahan dan AnggotaHukum Setkab Kukar4 Kepala Bagian Hukum AnggotaSetkab Kukar5 Kepala Dinas Kehutananan AnggotaKab Kukar6 Kepala Dinas Pertanian AnggotaKab.

(Kepala Bagian Hukum Setkab. KutalKartanegara);2. MELTRIN PETULA SIBARANI, S.H., M.H. (Kasubag. BantuanHukum Setkab. Kutai Kartanegara);3. SURATNO, S.H. (Staf Bantuan Hukum Setkab. KutaKartanegara);4. ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H. (Staf Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara);5. HARMAN, S.H. (Staf Bantuan Hukum Setkab. KutaKartanegara);Yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :02/SKKBankum/IV/2018 tanggal 2 April 2018, semulaTERGUGAT sekarang PEMBANDING ;MELAWANJODOHAR PURBA, Amd.

ANTON pada tanggal 27 September 2014 (bermaterai 6000);
4) Dokumen Pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) Desa Marukangan Tahap I:

Pemohon), telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya, diberi tanda P 1; 2 Foto copy Kartu Keluarga No. 3302242202053958 dengan Nama KepalaKeluarga KWA KIEM HWA AL ANWAR (Pemohon), telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya, diberi tanda P 2;OwFoto copy Tjatatan Sipil Golongan Tionghoa Jogjakarta No. 144/1959 yangdikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatan Sipil di Jogjakarta tanggal 10Desember 1951, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P 3;4 Foto copy Surat Pengantar Nomor : B42/Setkab

Wakil Ketua/Anggota Kukar3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 KepalaDinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.

Kukar, BagianPemerintahan Setkab Kukar dan kaur Pemerintahan Desa Perjiwa Kec.

Wakil Ketua/AnggotaKukar3 Asisten Pemerintahan dan Hukum Setkab AnggotaKukar4 Kepala Bagian Hukum Setkab AnggotaKukar5 KepalaDinas Kehutananan Kab AnggotaKukar6 Kepala Dinas Pertanian Kab.

Dari nilai uang diterima oleh Pemegang Kas Bagian Pemerintahan Setkab KutaiKartanegara sebesar Rp. 3.664.825.554,. yang telah direalisasikan untukpembayaran tahap I sebesar Rp. 3.664.675.000, sehingga per 31 Desember 2005terdapat sisa kas sebesar Rp. 150.554, yang telah disetorkan kembali ke Kas DaerahPemkab Kukar tanggal 13 Februari 2006..

., jabatan Kepala BagianAdministrasi Hukum Setkab Kutai Kartanegara, padaKantor Bupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01,Tenggarong;2. ABDUL KADIR, S.H., M.Si., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setkab Kutai Kartanegara, pada KantorBupati, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;3. SURATNO, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSetkab Kutai Kartanegara, pada Kantor Bupati, JalanWolter Monginsidi Nomor 01, Tenggarong;4.

Jhon DangGari dengan nomor rekening 0112125515 atas nama Sarpius di BankPembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Cabang Melak, tetapidana Tahap , Il, Ill tersebut pada saat Terdakwa menerima SP2D daribagian keuangan Setkab Kutai Barat, Terdakwa langsung cairkan danaHal. 34 dari 44 hal. Put.

itu Tahap I, Il, Ill tidak sempatmasuk ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0112125515 atasnama Sarpius; Tidak ada faktafakta hukum yang terungkap di persidangan bahwabukan Terdakwa yang melaksanakan pekejaan Pembangunan SaranaAir Bersih (SAB) untuk Kampung Bermai dan Terdakwa tidak menerimapencairan dana Tahap , Il, Ill meskipun dana dimaksud tidak sempatmasuk ke rekening Terdakwa dengan nomor rekening 0112125515 atasnama Sarpius, karena pada saat Terdakwa menerima SP2D dari bagiankeuangan Setkab

tersebut ke BPD Kalimantan Timur Cabang Melak dan Terdakwalangsung diberi uang baik untuk Tahap , Il dan III oleh pihak BPDKalimantan Timur Cabang Melak; Fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) untuk KampungBermai dan Terdakwa menerima pencairan dana Tahap , Il, Ilmeskipun dana dimaksud tidak sempat masuk ke rekening Terdakwadengan nomor rekening 0112125515 atas nama Sarpius, karena padasaat Terdakwa menerima SP2D dari bagian keuangan Setkab

Gari) atas pembangunan Sarana Air Bersih di Kampung Besiqdan Kampung Bermai;Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah terungkap secaranyata adanya perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa yang melaksanakanpekerjaan Pembangunan sarana Ir Bersih (SAB) untuk Kampung Bermaidan Terdakwa menerima pencairan dana Tahap , Il, Ill meskipun danadimaksud tidak sempat masuk ke rekening Terdakwa dengan nomorrekening 0112125515 atas nama Sarpius, karena pada saat Terdakwamenerima SP2D dari bagian keuangan Setkab

Jhon Dang Gari dengan nomor rekening 0112125515 atasnama Sarpius Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan TimurCabang Melak, tetapi dana Tahap , Il, Ill tersebut pada saat Terdakwamenerima SP2D dari bagian keuangan Setkab Kutai Barat, Terdakwalangsung cAirkan dana tahap , Il, Ill Ke BPD Kalimantan Timur CabangMelak dan Terdakwa langsung diberi uang baik itu untuk tahap , Il, danIl oleh pihak BPD Kalimantan Timur Cabang Melak, sehingga ketikaTerdakwa cek ternyata dana proyek SAB baik itu tahap

Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa GedungPIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000, (delapanpuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa jugamelakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrikyang ditagih kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebongsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan NomorKwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biayarekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007

Rejang Lebong dan Uang Hasil Sewa GedungPIC yang dilakukan oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.372.000, (delapanpuluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; Bahwa selain dari pembayaran ganda diatas, Terdakwa jugamelakukan permintaan secara langsung untuk pembayaran listrikyang ditagin kepada Bendahara Pengeluaran Setkab Rejang Lebongsebanyak 2 (dua) kali sebesar Rp. 29.218.370,00 dengan NomorKwitansi 111 tanggal 5 Oktober 2007 untuk pembayaran biayarekening listrik PIC Jakarta Bulan Agustus 2007

,Kepala Bagian Hukum Setkab. Kutai Kartanegara dan kawankawan, berkantor di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 1,Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28Agustus 2017Para Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Halaman 17 dari 7 hal.Put.

Ketua, Asisten Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara tahun 2008 (Antung ARSumagiri); 2. Wakil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 (Hj. AndiAriani) dan Direktur RSUD Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2008 (drg. Novi Heriyanto Sukri); 3. Sekretaris, Kabag Kesra Setda Kab. Penajam Paser Utara;4. Bendahara, Sugestiono, A.Md; 5. Kesekretariatan terdiri dari :e Verifikasi, dengan Koordinator dr. Novita Rosana yang beranggotakan dr.