Pasal 47ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; danb. pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pasal 49 PP 60/2008tersebut menyebutkan BPKP sebagai salah satu aparatpengawasan intern pemerintah, dan salah satu daripengawasan intern itu termasuk audit investigatif.

Memang untukpenghitungan nilai kerugian keuangan negara yang dipakai sebagai bukti oleh JaksaPenuntut Umum, sampai saat ini masih dalam perdebatan pada proses penentuankerugian keuangan negara di Pengadilan, antara kewenangan Badan PemeriksaKeuangan (BPK) atau instansi pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)seperti Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderaldan atau Inspektorat Daerah;Bahwa dalam hal ini, Majelis melihat ketentuan Penjelasan Pasal 32 ayat

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan ob.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan DinasLuar Daerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos,MPA Cs sesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggalHalaman 18 dari 850 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Amb21 s/d 26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanimplementasi system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu RI di Sulawesi Selatan.129.

Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300,untuk Biaya Perjalanan DinasDalam Daerah A.n FATIH HARIS THALIB, HASIA FATSEY, SSdan Terdakwa ABDULLAH HIKU sesual nomor:62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26 September2016 dalam rangka mengikuti kegiatan Implementasi sitempengendalian Intren Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu R.1 diSulawesi Selatan.9.

Asli Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30September 2016 sebesar Rp. 8.393.000,untuk BiayaPerjalanan Dinas luar Daerah luar Provinsi A.n CUNDI, S.Hsesual nomor SPD: 63/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21s/d 26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanImplementasi sitem pengendalian Intren Pemerintah (SPIP) olehBawaslu R.I di Sulawesi Selatan, bahwa benar Terdakwamelaksanakan kegiatan tersebut dan uang serta tanda tangansudah sesuai akan tetapi untuk biaya penginapan sebesarRp.1.100.000

Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan DinasLuar Daerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos,MPA Cs sesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggal21 s/d 26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanimplementasi system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu RI di Sulawesi Selatan.129.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September 2016 sebesarRp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan Dinas Luar Daerah LuarProvinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA Cs sesuai SPDNomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggal 21 s/d 26 September2016 dalam rangka mengikuti kegiatan implementasi systempengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu RI di SulawesiSelatan.129.

Asli Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan Dinas LuarDaerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA Cssesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasli/2016 tanggal 21 s/d26 September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanimplementasi system pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu RI di Sulawesi Selatan.129.

Fena Laisela.Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30 September 2016dengan lampiran berupa rincian Perjalanan Dinas rampungsaudara mendapatkan uang sebesar Rp. 7.546.300, untuk BiayaPerjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai nomor SPD62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26 September 2016dalam rangka mengikuti kegiatan implementasi systemPutusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 378 dari 840 halamanpengendalian intern pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu RI di ProvinsiSulawesi Selatan.Bukti

Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30 September2016 sebesar Rp. 32.095.300,untuk Biaya PerjalananDinas Dalam Daerah A.n FATIH HARIS THALIB, HASIAFATSEY, SS dan Terdakwa ABDULLAH HIKU sesuainomor: 62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26Putusan Nomor : 12 /Pid.SusTPK/2020/PN Amb halaman 396 dari 840 halamanSeptember 2016 dalam rangka mengikuti kegiatanImplementasi sitem pengendalian Intren Pemerintah (SPIP)oleh Bawaslu R.1 di Sulawesi Selatan.9.

ASli Bukti Kwitansi Nomor.48 T.A 2016 tanggal 30September 2016 dan dalam lampiran berupa rincian PerjalananDinas rampung saudara mendapatkan uang sebesar Rp.8.939.000,untuk Biaya Perjalanan Dinas luar Daerah luarprovinsi A.n FATHI HARIS THALIB, HASIA FATSEY, danABDULAH HIKU, Cs sesual nomor:62/SPD/Sek.Panwaslih/2016 tertanggal 21 s/d 26September2016 dalam rangka mengikuti kegiatan Implementasi systempengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu R.I diSulawesi Selatan.

Asti Bukti Kwitansi Nomor 48 tanggal 30 September 2016sebesar Rp. 32.095.300, untuk bayar Perjalanan Dinas LuarDaerah Luar Provinsi a.n FATHI HARIS THALIB, S.Sos, MPA Cssesuai SPD Nomor 62/SPD/Sek.Panwasili/2016 tanggal 21 s/d 26September 2016 dalam rangka mengikuti kegiatan implementasisystem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) oleh Bawaslu RIdi Sulawesi Selatan.129.

BIN DARMASNAWI, S.ST.AK :Dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :e Bahwa saksi memiliki sertifikasi dalam bidangauditor antara lain:1 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Trampil Nomor :STTPP053 1/JFATR/O1/I1/2007 tanggal 18 Juni 2007.Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Ahli NomorSERT5710/JFAAJ/O1/IM/2012 tanggal 18 Juni 2012Sertifikat Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

Bentuk maladminstrasi misalnya penundaan berlarut, gratifikasi,diskriminasi, berburuk sangka, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenangdan lain sebagainya;e Bahwa Keterangan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten, berdasarkankewenangan seperti yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta berdasarkan padaasas preasumptio instae causa, maka keterangan Inspektorat harus dianggap sahdan dapat dijadikan alat bukti

menyatakan, Badan Pengavasan Keuangan dan Pembangunan,yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengavwasan internpemerintah yang bertanggung javeb langsung kepada Presiden.Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebut kemudian menyatakan,Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem PengendalianIntern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a.pengavasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP

adanyapenyimpangan yang bersifat administratif, proses lebihlanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas InternalPemerintah.(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanyapenyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjutdiserahkan kepada aparat penegak hukum sesuaiketentuan peraturan perundangundangan.5) Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan sebagaiberikut:a) Berdasarkan Pasal 49 ayat (6) Peraturan PemerintahNomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP

Pasal 47 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudianmenyatakan, Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SistemPengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi InstansiPemerintah termasuk akuntabilitas kKeuangan negara; dan b. pembinaanpenyelenggaraan SPIP.

negara telah terpenuhidan terbukti menurut hukum;Menimbang, Menimbang, bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwadalam nota pembelaannya pada halaman 50 yang menyatakan unsur ini tidakterpenuhi karena berdasarkan Undangundang Badan Pemeriksaan Keuanganyang berwenang untuk mengitung kerugian negara dan dituangkan dalamlaporan hasil pemeriksaan adalah BPK tidaklah tepat dan harusdikesampingkan karena BPKP menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

SusTPK/2015/PN.MnkNegara di bidang tertentu yang meliputi : 1) kegiatan yang bersifat lintassektoral; 2) kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapanoleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 3) kegiatan lainberdasarkan penugasan dari Presiden, selain itu di pasal 55 PP Nomor 60tahun 2008 dijelaskan bahwa BPKP mempunyai tugas untuk melakukanpembinaan penyelenggaraan SPIP (Sistem Penyelenggaraan InternPemerintah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan

No. 61 PK/Pid.Sus/2014Utama (Multiyears), minggu ke 55, periode 26 Desember2011 s/d 31 desember 2011;e 14 (empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar UjiEvaluasi SPIP PP 60 Th 2008, Proyek PekerjaanPembangunan Infrastruktur Stadion Utama RiauMultiyears, Februari 2012;e 1 (satu bundel MUTUAL CHECK O, Paket PembangunanInfrastruktur Stadion Utama, Pekerjaan Galian TanahRawa dengan total volume 94.708,83 m3, besertalampiran Hitungan Volume Mutual Check O dan fotopekerjaan proyek;e 1 (satu) bundel Paparan

(empat belas) lembar Evaluasi Mandiri: Daftar Uji Evaluasi SPIP PP 60Th 2008, Proyek Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Stadion UtamaRiauMultiyears, Februari 2012 ;28.1 (satu bundel MUTUAL CHECK O, Paket Pembangunan InfrastrukturStadion Utama, Pekerjaan Galian Tanah Rawa dengan total volume94.708,83 m3, beserta lampiran Hitungan Volume Mutual Check O danfoto pekerjaan proyek ;29.1 (satu) bundel Paparan Pemprov Riau Dinas Pemuda dan Olahragatentang Kronologis Pemenfaatan Lahan Pembangunan Stadion

Program "Klinik Pegawai" bagi PNS yang bermasalah: kompetensirendah, malas, dan persoalan integritas lainnya melalui programpemberdayaan dan pembinaan integritas pegawai secara khusus,dalam rangka optimalisasi fungsi dan kinerja pegawai:Manajemen kinerja pegawai (penerapan Kontrak Kinerja Jabatan bagisemua Pejabat Struktural,dan Sasaran Kinerja Pegawai interim/ bulananuntuk semua pegawai), dibarengi dengan penerapan Pakta Integritas,dan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);Il.

Sehingga di dalam perkara a quo, tidak terdapatketerangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerahmaupun hasil audit investigatii BPKP dalam melakukan pengawasan internpemerintah, yang merupakan bagian dari pengawasan intern pemerintahberdasarkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang sistempengendalian intern pemerintah (SPIP).

PernyataanMelaksanakan Tugas (SPMT) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Balinomor SPMT405/PW22/1/2015 tanggal 5 Pebruari 2015 yang memilikikeahlian dibidang:a) Sertifikasi Kompetensi Auditor Forensik oleh BPKPLembagaSertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF) Tahun 2016.b) Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa oleh Lembaga KebijakanPengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2016.c) Audit Forensik oleh Pusdiklatwas BPKP tahun 2013.d) Training of Trainer Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP

Titik berat tugas BPKP adalah pengawasan keuangan,pengawasan kinerja pemerintahan dan pembangunan ;Bahwa obyek pengawasan BPKP adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang System Pengendalian InternalPemerintah (SPIP).

sebagai berikut:DAVID BIN DARMAS NAWI, S.ST.Ak dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi memiliki sertifikasi dalam bidangauditor antara lain:1 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Trampil Nomor :STTPP053 1/JFATR/O1/I1/2007 tanggal 18 Juni 2007.2 Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Auditor Tingkat Ahli NomorSERT5710/JFAAJ/O1/IN/2012 tanggal 18 Juni 20123 Sertifikat Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP

Penjelasan Pasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa auditdengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif, audit ataspenyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan danselain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.

Pasal 47 ayat (2) PP 60/2008 tersebutkemudian menyatakan, Untukmemperkuat dan menunjang efektivitasSistem Pengendalian Intern sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraantugas dan fungsiInstansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;dan b.pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Perwakilan ProvinsiMaluku Utara Nomor SR968/PW33/1/2012 tanggal 24 Juli 2012, yangmenyebutkan adanya kerugian keuangan Negara dalam perkara a quo adalahsebesar Rp3.355.954.545,00 (mohon periksa halaman 4243 putusan PN.TernateNo.06/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte);Bahwa Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada perkara korupsiyang dilakukan oleh BPKP dalam perkara ini adalah SALAH dan sekaligusbertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 TentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP