Ditemukan 1377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peceren preferred preference preferensi preheten preseden
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-03-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 90/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 15 Maret 2016 — KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI
LAWAN
BAMBANG SOEMADJI,HS
71 — 13
  • Dan dengandibebaninya Hak Tanggungan terhadap jaminan tersebut pada butir 2 c diatasmaka TURUT TERGUGAT mempunyai hak preferen atas jaminan gunakepentingan pelunasan kredit dari TERGUGAT hal tersebut sebagaimana yangdiamanatkan oleh UU No 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;174 Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai pemenang Hak Tanggungan yangberitikad baik harus dilindungi hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamSEMA No 7 Tahun 2012 pada bagian Hasil Rapat kamar perdata halaman 7 butirVII, sebagai
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 07-09-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 77/Pdt.G/2018/PN Mjk
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
SUWARNO
Tergugat:
1.PT.Bank TABUNGAN PENSIUNAN NEGARA atau BTPN
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
158 — 12
  • APHT No. 428/2015 tanggal 10 Juni 2015yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Katarina Dyanawati,S.H, dan dalam pelekatan hak tanggungan tersebut telah diterbitkanSertipikat Hak Tanggungan peringkat No. 3782/2014 tanggal 22Desember 2014, dan Pelekatan Hak Tanggungan Peringkat Ke II No.1985/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang diterbitkan Kantor PertanahanMojokerto;Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERGUGAT memiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasan hutangNURUL
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-08-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 170/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 24 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat IV : BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Pembanding/Tergugat II : ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Pembanding/Tergugat V : Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
Pembanding/Tergugat III : AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Pembanding/Tergugat I : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris Diwakili Oleh : KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
Terbanding/Penggugat : LUKMANUL HAKIM
66 — 40
  • Sari Kabupaten Kampar, bidang tanah SHM 176dan 177 desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar yang merupakanhak milik dari Para Tergugat (ahl waris sukiyadi), dan objekbangunan/gedung/ruko yang merupakan hak milik dari TurutTergugat;Turut Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada angka 12sampai dengan angka 19, kecuali memang benar terhadapSertifikat Hak Milik (SHM) nomor 311desa Gading Sari KabupatenKampar, bidang tanah SHM 176 dan 177 desa Tanjung SawitKabupaten Kampar adalah telah diikat dengan Hak Preferen
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2015 — Upload : 08-05-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 607/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 2 Maret 2015 — THE LANNY TEDJAKUSUMA melawan PT. BANK CIMB NIAGA Tbk Dkk
41 — 7
  • Dalil posita angka 2 (dua) dalam gugatannya yang pada faktanya atasfsilitas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan jaminan seperti yangtertuang didalam posita tersebut, yang mana atas seluruh jaminantersebut telah diserahkan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yangditerima dengan Jaminan Kebendaan, sehingga memberikan sebuahkonsekuensi hukum terhadap benda benda yang diserahkan olehPenggugat selaku Debitur tersebut, maka keberadaan dari Tergugat adalah selaku Kreditur Preferen.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 302/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat I : ARIF RIFA'I
Pembanding/Penggugat II : SUDARNI
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR PT BANK NEGARA INDONESIA EMPAT ENAM TBK
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN OJK
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOYOLALI
48 — 33
  • Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang Hak Tanggunganuntuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit yangHalaman 23 Putusan No. 302/Pdt/2019/PT SMGdiagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untuk menyelesaikan fasilitaskredit kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.10.Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;11.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad)
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 14-11-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 484/Pdt.Bth/2019/PN Bdg
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT Prima Cable Indo
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
2.PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
3.PT Karunia Subur Mahakam
377 — 131
  • Bahwa perlu Pembantah pahami, UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen) untuk menjual obyek Hak Tanggungan ataskekuasaan sendiri dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannyaitu apabila Debitur wanprestasi/cidera janji;12.
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 22-09-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 23-05-2017
Putusan PN KLATEN Nomor 99/Pdt.G/2016/PN Kln
Tanggal 12 April 2017 — Dodik Suseno Vs 1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYPT BPR SABAR ARTHA PRIMA cq KANTOR CABANG KLATEN, DKK
52 — 11
  • pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.Hak kreditor pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaansendiri di depan umum sudah diberikan oleh UndangUndang kepadakreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidakdiperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya adapadanya atas dasar UndangUndang memberikan kepadanya.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif Kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-06-2021 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 14-06-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 153/Pdt.G/2015/PN Kpn
Tanggal 27 April 2016 — Perdata Ny. Sri Suryati, Dk melawan Ny. Nur Faizah, Dkk
213 — 173
  • 14gugatan PENGGUGAT pada pokoknya menyampaikan bahwa PENGGUGATmemohonkan kepada Majelis Hakim agar diletakan Sita Jaminan (ConservatoirBeslaag) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa.Terkait dengan permohonan PENGGUGAT tersebut TURUT TERGUGAT IVmenolak secara tegas karena objek sengketa SHM No. 29/Desa Kedok saat inimenjadi jaminan atas fasilitas kredit TERGUGAT II dan telah diikat dengan HakTanggungan berdasarkan SHT No. 3251/2014 yang memberikan hak istimewakepada TURUT TERGUGAT IV berupa hak preferen
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 21-05-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 112/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 9 Januari 2019 — Penggugat:
PT MIZUHO BALIMOR FINANCE
Tergugat:
Jaksa Penuntut Umum
82 — 49
  • Bahwa selanjutnya dengan didaftarkannya obyek Jaminan Fidusia diKantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia,maka PELAWAN merupakan Penerima Jaminan Fidusia (PenerimaFidusia) yang sah serta diutamakan (preferen) atas obyek jaminanberupa Kendaraan, guna menjamin dan menanggung terbayarnyadengan baik segala sesuatu yang terhutang dan harus dibayar olehDebitur TOHIRON kepada PELAWAN yang timbul berdasarkanPerjanjian Pembiayaan;.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-05-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 166/Pdt.G/2019/PN Mks
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
1.Ny. SOE LIANG MEI
2.ZALDY LAYATA
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG KPKNL
109 — 31
  • Dengan status sebagaiPemegang Hak Tanggungan maka Tergugat memiliki hak Preferen yangdijamin oleh hukum positf Indonesia melalui UU No. 4 tahun 1996 tentangHak Tanggungan. Dalam Pasal 6 UU tersebut tertuang bahwa "ApabilaDebitur cidera janji, pbemegang Hak Tanggungan pertama mempunyaihak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiriHal. 20 dari 42 Hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 03-09-2015 — Upload : 02-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 458 K/Pdt.Sus-Pailit/2015
Tanggal 3 September 2015 — 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIBINONG, DK VS MICHAEL MI POHAN, S.H., KAIRIL POLOAN, S.H., M.H., dan PUGUH WIRAWAN, S.H., M.Hum, SELAKU Tim Kurator PT. SKYCAMPING INDONESIA (dalam pailit)
171 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara adalah kreditur preferen yang mempunyai hak mendahulu atasutang pajak diatas kreditur lainnya, termasuk kreditur separatis;b. Undangundang telah memerintahkan secara tegas kepada PengadilanNegeri atau instansi lainnya, termasuk dan tidak terbatas kepada kurator,untuk membayarkan hasil penjualan barangbarang milik PenanggungPajak terlebin dahulu untuk melunasi pajak dan pembayaran kepadakreditur lain diselesaikan setelah utang pajak dilunasi; danc.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 08-03-2018 — Upload : 25-04-2018
Putusan PT PADANG Nomor 11/PDT/2018/PT PDG
Tanggal 8 Maret 2018 — PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Jakarta II Regional Office, CS LAWAN Hj. ARIA ZURNETTI, S.H.,M.H, DAN 1. PT. Binasentra Purna, alamat Bungur Grand Centre Blok B2-B3, Jl. Ciputat Raya No 4-6, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, CS
94 — 69
  • diberlakukan sebagaikeuangan negara ;Bahwa mengutip pertimbangan dalam Yurisprudensi putusanMahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikanbahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah TeknisYustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh MahkamahAgung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik(sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminanoleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotikmempunyai hak preferen
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil TUN Pajak
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tahun 1983
1675 — 252
  • Tentang : Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
  • .2.000,Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3) 38 Cukup jelas.Pasal 20Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini,maka untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yangterhutang tidak dapat ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran dalam Surat TagihanPajak, Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Tambahan, penagihannya dapatdilakukan seketika dan sekaligus.Pasal 21Ayat (1)Ayat ini menetapkan kedudukan Negara sebagai kreditur preferen
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-11-2018 — Putus : 10-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Bkn
Tanggal 10 Juni 2019 — Penggugat:
LUKMANUL HAKIM
Tergugat:
1.KUSMAWATI isri dari SUKAYADI sebagai ahli waris
2.ANJANI LARAS SUKMA anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
3.AGUNG DARMAWAN anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
4.BRAIN MUHAMMAD anak dari SUKIYADI alm sebagai ahli waris
5.Pimpinan Dirut PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk, Kantor Wilayah Pekanbaru
105 — 47
  • Sari Kabupaten Kampar, bidang tanah SHM176 dan 177 desa Tanjung Sawit Kabupaten Kampar yangmerupakan hak milik dari Para Tergugat (ahl waris sukiyadi), danobjek bangunan/gedung/ruko yang merupakan hak milik dariTurut Tergugat;Turut Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada angka 12sampai dengan angka 19, kecuali memang benar terhadapSertifikat Hak Milik (GHM) nomor 311desa Gading Sari KabupatenKampar, bidang tanah SHM 176 dan 177 desa Tanjung SawitKabupaten Kampar adalah telah diikat dengan Hak Preferen
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 10-08-2010 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 828/PDT.G/2009/PN.SBY
Tanggal 10 Agustus 2010 — SRI PURWATI DKK VS KOPERASI ANEKA USAHA KENCANA MANDIRI DKK
99 — 21
  • Padahal, secarahukum Tergugat hanya mempunyai hak preferen (didahulukan) adalahsebesar Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah), sesuai denganSertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama (1) No. 146/2007 ;1.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-05-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat:
Sutrisno
Tergugat:
1.PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.Hj.Lucia esty Prastiwiyani,S.IP,MM
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
67 — 12
  • Bahwa dengan telah dilekatkan hak tanggungan pada objek jaminan, makaTERGUGAT Imemiliki hak preferen untuk memperoleh pelunasanhutang PENGGUGAT I, jika dikemudian hari terbukti wanpestasi..Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata PENGGUGAT selakudebitur tidak melaksanakan kewajiban melakukan pembayaran angsuransesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati dalam perjanjian kredit..Bahwa upaya persuatif/ kunjungan TERGUGAT kepadaPENGGUGAT I guna mengingatkan agar melakuan kewajibannya tidakmendapatkan respon
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 15-07-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 1022/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 15 Juli 2013 —
161 — 112
  • Bahwa, adalah suatu hal yang aneh apabila pihak TERGUGAT yangmemaksa PENGGUGAT untuk melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Belidengan kondisi obyek tanah dan bangunan tersebut telah menjadi obyek haktanggungan, yang dimana menurut UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitandengan Tanah pihak penerima hak tanggungan memiliki hak preferen atasobyek yang menjadi hak tanggungan; Berdasarkan atas hal tersebut di atas, makadalil yang menyesatkan dan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 26-06-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 285/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : Hendrik Hartono
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Ina Perdana Tbk. Cabang Semarang
Terbanding/Tergugat II : Sri Rejeki Budi Martono
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang
54 — 28
  • Dalam halHalaman 15 dari 62 Putusan Nomor 285/PDT/2020/PT SMG.in Penggugat selaku Debitur telan Wanpretasi sehinggakonsekuensi hukum yang harus diterima oleh Penggugatberdasarkan Perjanjian yang telah disepakatinya dengan Tergugat selaku Kreditur adalah Tergugat berdasarkan Hak Preferen yangdimilikinya dapat melakukan pelelangan obyek jaminan (ObyekSengketa) jika Penggugat wanprestasi terhadap Perjanjian yangtelah disepakati;3: Bahwa hubungan hukum antara Penggugat denganTergugat adalah bersumber
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-03-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 06-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 140/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Februari 2014 — OMAR DIPO SELOGIRI, bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama CV. INTI METAL ADIDAYA. Lawan 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG PANGLIMA POLIM, 2. MENTERI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKN) JAKARTA IV, 3. YUNI EKA SARWORINI, AMD, 4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
56 — 41
  • serta diakui oleh Penggugat sebagaimana dalam positanyabutir 1, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwaPenggugat adalah merupakan Debitur dari Tergugat atas fasilitas kreditsebesar Rp. 3.500.000.000, (tiga milyar lima ratus juta rupiah);e Bahwa untuk menjamin hutang Penggugat kepada Tergugat makaPenggugat telah menyerahkan tanah dan bangunan obyek sengketa yangterhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan, sehingga karenanya Tergugatmemiliki hak didahulukan atau diutamakan (hak preferen
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 23-11-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pwk
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 14
  • empatdelapan puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang mempunyai irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehinggamempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan PutusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesualUndangUndang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya merupakan suatukebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwa atasobyek perkara dimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggunganyang terhadapnya memberikan hak didahulukan atau diutamakanhak preferen