Ditemukan 1870 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tingin tindis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-05-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Mei 2015 — PT GOLDHILL, ; YAYASAN KESEJAHTERAAN TABUNGAN DAN PENSIUN PEGAWAI PERTAMINA (YAKTAPENA) sekarang YAYASAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI PERTAMINA (YKPP), dkk
78 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena SertifikatSertifikat atas nama Tergugat II s.d.Tergugat XII tumpang tindin dengan Hak Guna Bangunan Nomor22/Pasar Minggu atas tanah seluas 15973 m* atas nama PT Goldhill(vide Bukti P.1) sehingga terdapat cacat secara administrasipenerbitannya maka terdapat syarat kebatalannya, karena ituharuslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dengansegala akibat hukumnya;13.Bahwa gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak jelas letak danbatasbatasnya adalah tidak benar, karena Surat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2021
Tanggal 23 September 2021 — USMAN GUMANTI G. TUMENGGUNG BILAH DADE., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
201 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 27 P/HUM/2021Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentangpenyelenggaraan Kehutanan yang melarang adanya pemberian izinganda atau tumpang tindin pada kawasan hutan produksi, yangberbunyi:Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksisebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang diberikan dalam: a.wilayah kerja badan usaha milik negara bidang Kehutanan yangtelah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pengelolaan Hutan ; b.Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MALANG Nomor 220/Pdt.G/2018/PN Mlg
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat:
EMILIA SOFA
Tergugat:
RIDWAN MUSLIM
Turut Tergugat:
DIA YULI NIRMALANI
73 — 23
  • senyatanya ditolak secaraoleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi kecuali yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi.Mohon kiranya agar halhal yang telah terurai balk pada tanggapaneksepsi maupun dalam pokok perkara diatas Supaya dianggap teruralulang keseluruhannya dalam tanggapan dalam rekonpensi inBahwa keseluruhan dalam dalildalil yang disampaikan Tergugat dalamjawabannya balk dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam rekonpensiini telah nyata tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 21-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 297 K/TUN/2013
Tanggal 21 Agustus 2013 — Plt. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA VS PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT, SUMATERA UTARA I
110 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 297 K/TUN/201323.24.nyatanyata telah tumpang tindin dengan Keputusan Bupati Toba SamosirNomor 154 Tahun 2010 tanggal 30 Juli 2010, tentang Pemberian Izin Lokasikepada Penggugat, padahal patut diketahui oleh Tergugat, keputusan izinlokasi yang diterima Penggugat sama sekali tidak pernah dibatalkan olehlembaga yang berwenang untuk itu;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagiPenggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini karenaObjek Gugatan dalam perkara
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 55/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : PEMERINTAH KOTA JAMBI
Terbanding/Penggugat : A.RAHMAN, M
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN RUANG ATAU BADAN PERTANAHAN KOTA JAMBI
45 — 24
  • Disamping itu juga Penggugat tidak ada memilik tanah yangbertumpang tindin dengan tanah Tergugat, karena sejak Tergugat menguasaitanah objek sengketa dari dahulu sampai sekarang tidak ada pihak yangmerasa keberatan atas Pembangunan Kantor Lurah Paal Merah tersebut danbaru sekitar tahun 2019 baru ada pihak yang mengakungaku memiliki tanahtersebut. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-07-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 80/PDT/2018/PT.PLG
Tanggal 24 September 2018 — - BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. cq KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, - P.T. PELABUHAN INDONESIA II ( PELINDO II ) LAWAN PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk
146 — 56
  • Dengan demikian dalil Penggugatterjadi tumpang tindin HGB No.100/Desa Sei Selincah dengan HPL No.88/Sungai Selincah tidak terbukti, karena HPL No. 88/Sungai Selincahdibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukan tanah yangsudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.Tidak Benar dan Tidak Terbukti Tergugat Telah Melakukan PerbuatanMelawan Hukum.Bahwa, dalil dalam Surat Gugatan Penggugat yang intinya menyatakanttantara lain; ....oada awal bulan November
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 06-05-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 154/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
Muhammad Yasin Siregar
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
TANSRI CHANDRA
161 — 92
  • Alam, bukannya Tergugat II Intervensi; Bahwa disamping itu semestinya pada waktu sebelum Penggugatakan mengganti rugi tanah kepada Tengku Raja Gamal TelunjukAlam patut secara hukum Penggugat harus terlebih dahulumelakukan cek bersih ke Kantor Pertanahan Kota Medan untukmemastikan status hukum tanah yang akan dibelinya tersebut dariTengku Raja Gamal Telunjuk Alam; Bahwa dari uraian di atas, maka terlihat dengan jelas persoalanyang lebih menonjol dalam perkara aquo sebenarnya adalahpersoalan tumpang tindin
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 01-11-2017 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 24/Pdt.G/2017/PN Kag
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 33
  • Nurdin.ABahwa berdasarkan hasil pemeriksaan baik dilapangan maupun fakta suratserta keterangan saksisaksi dapat disimpulkan bahwa tanah milik Tergugatbertumpang tindin dengan tanah Penggugat dan terdapat batas alam yangtidak berubah dari dahulu sampai sekarang yaitu lebak lebung putak,dimana fakta surat dan fakta dilapangan tanah yang dimiliki Tergugat tidakterdapat kesesuaian, pada surat tanah lebung putak berada di batassebelah timur dan fakta dilapangan lebung putak berada pada batassebelah selatan
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 170/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
ISTIKOMAH
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak
177 — 107
  • Apakah penerbitan objek sengketa a quo telah tumpang tindin/letak yang sama dengan tanah milik Penggugat yangbersertifikat sebagaimana dalilHalaman 44 dari 55 Halaman Putusan Nomor : 170G/2018/PTUN.SMG Pengugat? ;2. Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketatelah sesuai sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturanperundangundangan yang berlaku dan Azasazas UmumPemerintahan yang baik secara prosedur maupun substansi?
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 302/Pid.B/2013/PN.Bjm
Tanggal 20 Mei 2013 — RUSDIANSYAH alias MACAN bin DUKAMAR
39 — 4
  • Adaro Indonesia dalam pembebasan lahansampai dengan pencairan :a) Bagi pemilik lahan yang ingin mengajukan untukpembebasan lahan harus registrasi di bagianpendaftaran dengan membawa Surat Kepemilikanasli dan KTP asili.b) Terhadap Surat Kepemilikannya dilakukanpengecekan lokasi oleh tim kompensasi untukdiketahui apakah lahan tersebut masuk dalamprioritas pembebasan atau tumpang tindin dalamarea pembebasan.
    Apabila terjadi tumpang tindihmaka langsung program pembebasan langsungdihentikan, namun apabila masuk dalam prioritasdan tidak tumpang tindin maka dapat dilakukanproses selanjutnya.c) Selanjutnya dijadwalkan dilakukan pengukuran olehtim mine survey untuk menetapkan luasan lahanyang selanjutnya data diproses sehingga terbitlahPLK (Peta Luasan Kompensasi).d) Setelah terbit PLK kemudian diserahkan ke BagianKompensasi untuk dilakukan negosiasi denganpemilik lahan untuk dilakukan kesepakatan oleh timnegosiasi.e
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-12-2014 — Upload : 23-12-2015
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 01/PDT.G/2014/PN.Blb.
Tanggal 17 Desember 2014 — Penggugat : SAFRIL. Tergugat : 1. PT. BANK CIMB NIAGA,, DKK
65 — 16
  • itu , hal ini berarti bahwa Penggugatlah yangpertama harus membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;Menimbang bahwa sebelum Majelis membuktikan tentang gugatan tersebutMajelis akan meneliti dulu gugatan dari Penggugat dan ternyata dalam gugatanPenggugat point 10 Penggugatpun telah pula mengajukan gugatan yang sama dan atausenada permasalahannya ke Pengadilan Negeri Kelas A Khusus Bandung sehinggaMajelis menilai apabila gugatan Penggugat a quo Majelis periksa dikhawatirkan akanterjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 21-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2015
Tanggal 21 Mei 2015 — MISRUN , M.Sos., Msi vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG., II. TETIONO, DKK DAN NURHASANAH, SH., DKK
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesalahan prosedur, b. kesalahan penerapan peraturan perundangundangan, c. kesalahan subyek hak, d. kesalahan objek hak, e.kesalahan jenis hak, f. kesalahan perhitungan luas, g. terdapattumpang tindin hak atas tanah, h. data yuridis atau data pisik tidakbenar, atau . kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadian Tata Usaha Negara Pontianak agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 08-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540 K/TUN/2015
Tanggal 8 Desember 2015 — RUMANTA, DKK vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN, DK
42 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka dengan terbitnya sertipikat objeksengketa di atas tanah hak milik adat Para Penggugat, adalahsalah objek, yang mengakibatkan adanya tumpang tindin hakkepemilikan atas tanah, sehingga merugikan Para Penggugat;d.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 06-03-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 22/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
HAERUDDIN BIN .TAJUDDIN DG TOLA
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
2.NURHAYATI
Intervensi:
1.MANGGOANA ERMISA. SR.S
2.NURHAYATI
3.ERMAWATY
4.ERISANTY ARUSI RACHMAN, SH
5.ERWIN
6.ERFANDI
7.ERFAN HUTAMA
159 — 87
  • Pasal 55 KUHP), untuk kemudian diputuskan dalam perkara Pidana;Bahwa agar tidak terjadi tumpang tindin dalam proses hukumnya mohonkepada Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksadan mengadili perkara ini untuk menunda pelaksanaan pemeriksaanHalaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor: 22/G/2020/PTUN.
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Pertanahan
Register : 16-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 13/G/2011/PTUN-BKL.
Tanggal 12 April 2012 — Hj. Radiati melawan 1. KEPALA DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA dan 2. DIREKTUR PT. REKASINDO GURIANG TAMBANG
508 — 440
  • Bahwa tindakan Tergugat untuk membatalkan SKT Nomor : 041adalah benar dan tepat guna menghindari adanya kerancuan dantumpang tindin SKTSKT yang bermasalah tersebut dan hendakmengeluarkan SKT sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;. Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini adalahuntuk menjaga dan memastikan hak Tergugat II Intervensi yangtelah membeli tanah milik H.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 28-01-2019 — Putus : 01-08-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 6/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 1 Agustus 2019 — Penggugat:
PT. TANJUNG SILAE SINERGI, diwakili AIKUL PALIT
Tergugat:
Bupati Kutai Barat
Intervensi:
PT Borneo Citra Persada Abadi diwakili Ramli Hasan
1206 — 499
  • Kutai Barat TerhadapPermohonan Hak Guna Usaha PT Borneo CitraPersada Abadi melalui Surat Bupati Kutai BaratNomor 591/1421/BP2TTUP/X/2016 tanggal 06Oktober 2016 ;Foto kopi sesuai dengan aslinya SuratKonfirmasi Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten KutaiBarat Nomor 76/300/6407/IV/2017 tanggal 12April 2017, poin 1 menyebutkan bahwaberdasarkan peta monitoring lokasi KabupatenKutai Barat terhadap lokasi yang dimohonkan PTBorneo Citra Persada Abadi, tidak adanyatumpang tindin
    Tanjung Silae Sinergi dan Perwakilan dari Pemkab ;Bahwa saksi menyatakan pada saat pemasangan patok itu tidak adayang merasa keberatan ;Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tumpang tindin dengan izinyang lain ;Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang pertimbangan teknikpertanahan kebetulan saksi masuk pada maret tahun 2017 ;Bahwa saksi tidak pernah di kasih tahu kalau ada surat tersebut ;Bahwa pada saat pemasangan patok tersebut situasi kondisinya samapada saat kita melakukan Sidang Pemeriksaan
    formil secara formil tentunya ketika diterbitkannya sebuahputusan Beschikking yang salah Bupati bertanggung jawab dan harusmelakukan perbuatan hukum berikutnya kan tidak mungkin Bupatihanya memintah maaf apa yang terjadi harus dilakukan pencabutanpembatalannya BPN ini lah yang ada di area perkebunan kitabagaimana koordinatif itu harus dilakukan antara intern perusahaandan pemerintah atau yang berkuasa di lokasi tersebut yaitu Bupatisaya maksudkan demikian karena memang supaya tidak terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Waris
Putus : 22-12-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2970 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PASIKUN, DKK VS MUNSJAHID, A.Ma, DKK
109 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sumantri yang berhakatas harta objek sengketa sebagai harta peninggalannya;Petitum tersebut diatas tumpang tindin dengan petitum lainnya,sehingga apa yang dikehendaki Penggugat menjadi kabur.
    Bahwa gugatan Penggugat adalah tumpang tindin yang mana dalam perihalgugatan adalah gugatanperbuatan melawan hukum namun dalam isi positadan petitum menguraikan tentang waris sehingga gugatan juga harusdinyatakan tidak dapat diterima/ditolak;4.
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-03-2015 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 11-04-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 17/Pdt.G/2015/PN Spt
Tanggal 13 Agustus 2015 — SA'AYAH; Melawan 1. RUDIANTO; 2.CENDI;
84 — 12
  • , yang dilakukan padahari Selasa, tanggal 8 Februari 2011 oleh Kelurahan Pasir Putin dan ditandatangani oleh team pemeriksa dan juga Lurah Pasir Putih, dengankesimpulan tanah tersebut tidak tumpang tindin dan sesuai dengan suratPernyataan yang dibuat oleh pemohon (SAAYAH/ Penggugat);Surat Pernyataan SAAYAH tertanggal 10 Februari 2011 tentang tentangpenguasaan sebidang tanah negara di JI. Jend. Sudirman + KM.26,073sebelah kanan Jalan RT. 10/ RW. IV dalam wilayah Kel.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 14-05-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 13/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 17 September 2019 — LENIAWATY vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN,
181 — 86
  • padapokoknya menyatakan bahwa tumpang tindih hak atas tanah adalah salahsatu bentuk cacat hukum administrasi dalam pendaftaran tanah, hal manajuga merupakan aspek pengujian oleh Majelis Hakim terhadap penerbitanobjek sengketa dari segi formal prosedural dan material substansial, olehkarena itu Majelis Hakim menilai meskipun keempat objek sengketamerupakan tanda bukti hak atas tanah yang terdaftar pada KantorPertanahan, namun karena keempat objek sengketa terbit pada tanggal 17Desember 2008 dan tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 08-04-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26/PK/TUN/2011
Tanggal 8 April 2011 —
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi sengketa seperti yang telahdikemukakan diatas, dimana dalam sengketa tersebut berkaitandengan unsur Perdata dan unsur Keputusan Tata Usaha Negara, danunsur perdatanya lebih dominan menyangkut sengketa tersebut makaditerapkan teori melebur, yaitu sengketa tersebut menjadi sengketaPerdata terlebin dahulu yang menyangkut masalah hak kepemilikanatas tanah yang sertifikat hak miliknya menjadi Objek Sengketa;Menimbang bahwa penerapan azas teori melebur ini untukmenghindari Putusan yang tumpang tindin