Ditemukan 1224 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-06-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
529 — 307
ANGIN PRAYITNO AJI
Termohon:
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
529 — 307
Permintaan tersebut disetujui oleh ANGINPRAYITNO AJl.Tim Pemeriksa menyusun SPHP dengan nilai kurang bayarsesuail permintaan PT GMP melalui konsultan pajak danmenerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) No:72//PJ.0401/2017 tanggal 18 Desember 2017.
Permintaan tersebut disetujui oleh ANGINPRAYITNO AJl.Tim Pemeriksa menyusun SPHP dengan nilai kurang bayarsesual permintaan PT Bank Panin, setelah PT Bank Paninmenerima hasil pemeriksaan, kemudian Tim Pemeriksamenerbitkan LHP No: 77/PJ.0401/2018 tanggal 13 Agustus2018.Berdasarkan LHP tersebut, tanggal 29 Agustus 2018 diterbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PT Bank Paninuntuk tahun pajak 2016 sebesar Rp303.001.545.700,00.Sebulan kemudian, ANGIN PRAYITNO AJI memerintahkanWAWAN RIDWAN
Permintaan tersebut disetujui oleh ANGINPRAYITNO AJl.Bahwa meskipun ANGIN PRAYITNO AJI per bulan Januari2019 sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur P2, namunkesepakatan sudah terjadi pada saat ANGIN PRAYITNO AJImasih menjabat.Tim Pemeriksa menyusun SPHP dengan nilai kurang bayarsesuai permintaan PT. JB melalui konsultan pajak, setelah PT JBmenerima hasil pemeriksaan, Tim Pemeriksa menerbitkan LHPNo: 67/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan LHP No:68/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019.
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 812/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 02-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91/B/PK/PJK/2017 Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DARMA HENWA, Tbk
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
.16,386,947.95Alasan Koreksi Terbanding:Bahwa sesuai data hasil pemeriksaan PPh Badan di tahun 2007 atasProgress Claim 32 belum termasuk dalam unsur penghasilan.Terbanding dalam tahun 2007 melakukan koreksi atas omzetberdasarkan selisinh antara data invoice yang dikeluarkan PemohonBanding dengan data omzet yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan,pernyataaan Pemohon Banding bahwa koreksi Terbanding pada tahun2007 adalah yang berasal dari jurnal akrual sebesar USD 1,088,561.00adalah tidak benar, dalam SPHP
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 B/PK/PJK/2016 Tanggal 4 Mei 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
100 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Perhitungan Pajak Kurang Dibayar di dalam Surat Ketetapan PajakBahwa dari sejak Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)menerbitkan SPHP/SPHV yang tidak disertai dengan alasan dasar koreksi,pospos koreksi, perincian perhitungan pajak terutang berikut dengan sanksiadministrasinya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)telah meminta kepada Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)untuk memberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaHalaman 56 dari 97 halaman
Verifikasi tidak ada satuketentuan pun yang memberikan pengaturan khusus mengenaipenerbitan SKPKB yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan,oleh karena itu. mutatis mutandis penerbitan SKPKB berdasarkanputusan pengadilan wajib mengikuti tata cara verifikasi yang diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK.03/2012 tanggal 10September 2012 tentang Tata Cara Verifikasi, tidak ada pengecualian.Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkanberdasarkan UU KUP namun di dalam SPHP
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 825/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Terbanding tidak menemukanadanya bukti materiil berupa penyerahan BKP yang dibebaskan PPN berupaTBS oleh kebun sebagai dasar untuk mengkoreksi Pajak Masukan yang telahPemohon Banding kreditkan menjadi Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan berarti pengkreditan Pajak Masukan Pemohon Banding memenuhipersyaratan formal maupun materiil sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan dasar koreksi Terbanding sebagaimana yangtertuang dalam SPHP dan SPUH yang tidak menyentuh dasar
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1251/B/PK/PJK/2017 Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. DARMA HENWA, Tbk
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
V.2008;SPHP Tahun 2008;PT. Indocater sebesar Rp66.500,00;Daftar koreksi Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan;Copy Faktur Pajak;Copy Rekening Koran;Copy General Ledger;Copy Print Out Jurnal Oracle;Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak TentangPenetapan Sebagai Daerah Terpencil Nomor: KEP91/WPJ. 19/2007;Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:466/KMK.04/2000;Copy Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 24850/PP/M.11/16/2010;Copy Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 27433/PP/M.11/16/2010;PT.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PALM LAMPUNG PERSADA
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Terbanding tidak menemukanadanya bukti materil berupa penyerahan BKP yang dibebaskan PPN berupaTBS oleh kebun sebagai dasar untuk mengkoreksi Pajak Masukan yang telahPemohon Banding kreditkan menjadi Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan berarti pengkreditan Pajak Masukan Pemohon Banding memenuhipersyaratan formal maupun materil sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan dasar koreksi Terbanding sebagaimana yangtertuang dalam SPHP dan SPUH yang tidak menyentuh dasar materil
Putus : 19-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. Pertamina (Persero) vs. Direktur Jenderal Pajak
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp18.607.407.223,00Menurut Terbanding1:Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1036 B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Saat Pemeriksaanbahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2011: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTHalaman 4 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1036/B/PK/PJK/2016Badak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Register : 07-04-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 149/Pdt.G/2020/PN Smg Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
UUM AMBARWATI
Tergugat:
1.PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Semarang
2.PT. ELANG MERBABU INDONESIA
127 — 21
UUM AMBARWATI
Tergugat:
1.PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Semarang
2.PT. ELANG MERBABU INDONESIA
127 — 21
terhadap Penggugat dan suami penggugat telah bertentangandengan asas keselamatan konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 2UU Perlindungan Konsumen sehingga tindakan debcollector utusanTERGUGAT Dan Tergugat Ildapat dikualifikasi perbuatan melawanhukum;28.Bahwa tanggal 20 April 2019 Penggugat mengadukan peristiwa yangmenimpa diri Penggugat ke Polresta Salatiga yang kemudian dinaikansetatusnya menjadi laporan Polisi dengan Nomor : LP/B/S8/V1/2019/Jateng/Res Salatiga tanggal 17 Juni 2019 dan berdasarkan SPHP
Putus : 22-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 834/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PALM LAMPUNG PERSADA
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jika Terbanding tidak menemukanadanya bukti materil berupa penyerahan BKP yang dibebaskan PPN berupaTBS oleh kebun sebagai dasar untuk mengkoreksi Pajak Masukan yang telahPemohon Banding kreditkan menjadi Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan berarti pengkreditan Pajak Masukan Pemohon Banding memenuhipersyaratan formal maupun materil sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan dasar koreksi Terbanding sebagaimana yang tertuangdalam SPHP dan SPUH yang tidak menyentuh dasar materil
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 810/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 17.559.430.834,00;Menurut Terbanding:1.Koreksi Saat Pemeriksaan;Bahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 807/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 14.986.200.238,00;Menurut Terbanding;1.Koreksi Saat Pemeriksaan;Bahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 19-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 September 2016 — PT. PERTAMINA (Persero) vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp12.740.242.152,00Menurut Terbanding1.Koreksi Saat PemeriksaanTemuan PPN SPHP Tahun 2010:Berdasarkan data/informasi yang diberikan seksi Pengawasandan Konsultasi KPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukanyang berasal dari PT Badak NGL dan PT Arun NGL harusdikoreksi disebabkan tidak berhubunganBahwa Daftar Hasillangsung dengankegiatan usaha PT Pertamina (Persero).
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 805/B/PK/PJK/2016 Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. PERTAMINA (PERSERO) vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Koreksi Saat Pemeriksaan;Bahwa Daftar Hasil Temuan PPN SPHP Tahun 2010: Berdasarkandata/informasi yang diberikan seksi Pengawasan dan KonsultasiKPP WP Besar Tiga, Faktur Pajak Masukan yang berasal dari PTBadak NGL dan PT Arun NGL harus dikoreksi disebabkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha PT Pertamina(Persero).
Putus : 22-12-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. PALM LAMPUNG PERSADA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 826/B/PK/PJK/2015persyaratan formal maupun materil sebagai Pajak Masukan yang dapatdikreditkan;Bahwa berdasarkan dasar koreksi Terbanding sebagaimana yang tertuangdalam SPHP dan SPUH yang tidak menyentuh dasar materil, menurut pendapatPemohon Banding bahwa Pemeriksa maupun Penelaah Keberatan setujudengan materi atau dengan kata lain sependapat dengan SPT yang PemohonBanding sampaikan sehingga tidak melakukan koreksi atas DPP Penyerahanyang dibebaskan PPN oleh unit kebun.
Register : 22-11-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN TENGGARONG Nomor 517/Pid.B/2019/PN Trg Tanggal 24 Februari 2020 — HENDRIYANTO Alias HENDRI TANJUNG Bin AMIR CHAIRUL
103 — 14
103 — 14
MAIMUNAH ;- Bahwa kami hanya menyampaikan bahwa tiga pemilik lahan garapan sedang dalam proses hukum di Polda sesuai laporan kami tanggal 11 dan 26 Desember 2018 pada Direktur Kriminal Umum Polda Kaltim dengan perkembangan SPHP tiga kali yaitu tanggal 26 Maret 2019, tanggal 29 Juli 2019 dan tanggal 06 Agustus 2019 dan dalam pembahasan mediasi pihak Dinas kehutanan Provinsi Kaltim;- Bahwa pertama kami mendatangi pada sekitar lokasi kegiatan aktifitas pengerusakan tanam tumbuh tersebut berlangsung
MAIMUNAH ;Bahwa kami hanya menyampaikan bahwa tiga pemilik lahan garapansedang dalam proses hukum di Polda sesuai laporan kami tanggal 11 dan26 Desember 2018 pada Direktur Kriminal Umum Polda Kaltim denganperkembangan SPHP tiga kali yaitu tanggal 26 Maret 2019, tanggal 29 Juli2019 dan tanggal 06 Agustus 2019 dan dalam pembahasan mediasi pihakDinas kehutanan Provinsi Kaltim;Bahwa pertama kami mendatangi pada sekitar lokasi kegiatan aktifitaspengerusakan tanam tumbuh tersebut berlangsung selanjutnyamenyampikan
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
260 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berikut penjelasan mengenai Koreksi DPP Keluaran MasaPajak Desember 2008 terkait dengan adanya koreksi PeredaranUsaha.Pada Tingkat Tim PemeriksaPada Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No.
Ltd. dikeluarkan karena produk yang dihasilkanselain kosmetik juga terdapat toiletries, health foods, beautyfoods, dan pharmaceuticals.Kemudian, dengan Suratnya No. 019/YASFA/Tanggapan/IV/2010tanggal 13 April 2010 (Bukti PK10), Pemohon Peninjauan Kembalimemberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan HasilPemeriksaan (SPHP) tersebut yang isinya mengungkapkanketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali atas tindakanTermohon Peninjauan Kembali yang mengeluarkan empatperusahaan pembanding dari 12 yang dihasilkan
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1898/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — PT TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
68 — 48
68 — 48
Dalam hal ini, ataspenetapan Marginal Profit sebesar Rp983.787,00 dengan menggunakan data penghitungan mundur tidak pernah terdapat dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP); b. Pasal 25 ayat (1) UndangUndang KUP yang menyatakan, Wajib Pajakdapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atassuatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; .....
Dalam hal ini, ataspenetapanMarginal Profit sebesar Rp983.787,00 denganmenggunakan datapenghitungan mundur tidak pernahterdapatdalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);b. Pasal 25 ayat (1) UndangUndang KUP yang menyatakan, Wajib Pajakdapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atassuatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; .....
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 457/B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Juli 2016 — PT. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
122 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam hal ini, atas penetapan Marginal Profitsebesar Rp 983.787,00 dengan menggunakan datapenghitunganmundur tidak pernah terdapat dalam SuratPemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).Halaman 50 dari 104 halaman. Putusan Nomor 457/B/PK/PJK/201635.b. Pasal 25 ayat (1) UU KUP yang menyatakan, Wajib Pajak dapatmengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atassuatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; .....