WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap TandaTerima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yangditandatangani Bendahara Bansos GST. GD. PUTU TUSAN,Hal. 20 dari 35 hal. Put.

;1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Daerah KabupatenKarangasem Anggaran Kas SKPD Tahun Anggaran 2010 belanjatidak langsung;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No.900/421/LS/KEU/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasemkepada Desa Pekraman di Kecamatan Sidemen yangditandatangani Bendahara Bansos IDA BAGUS ANTARIKSA, SE.;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No. 931/154/LS/BTL/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepada DesaPekraman di Kecamatan Sidemen yang ditandatangani

WAYANSUDARSANA;1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.931/01721/LS/BNP/2010 untuk belanja Bansos BupatiKarangasem kepada Desa Pekraman di Kecamatan SidemenTahun Anggaran 2010 yang ditandatangani Bendahara umumDaerah Drs. WAYAN SUDARSANA yang dilampiri Rekap TandaTerima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yangditandatangani Bendahara Bansos GST. GD.

WAYAN SUDARSANAyang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman, KecamatanSidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos GST. GD.

WAYAN SUDARSANA;31.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/01721/LS/BNP/2010 untuk Belanja Bansos Bupati Karangasem kepadaDesa Pekraman di Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2010 yangditandatangani Bendahara Umum Daerah Drs. WAYAN SUDARSANAyang dilampiri Rekap Tanda Terima Bansos Desa Pekraman Kecamatan Sidemen yang ditandatangani Bendahara Bansos GST. GD.Hal. 28 dari 35 hal. Put.

.107/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.3. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Maret 2011 nomor: BS 135/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.4. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa

Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Maret 2011 nomor: BS 160/Kesos&PB/K/III/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.5. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2011 nomor: BS 187/Kesos&PB/K/II/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan

Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.8. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 9 Mei 2011 nomor: BS 333/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.9. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro

Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 4 Mei 2011 nomor: BS 319/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.10. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 Mei 2011 nomor : BS 363/Kesos&PB/K/V/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.11. 1(satu) bendel

Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 2011.24. 1(satu) bendel Nota Dinas dari Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Desember 2011 nomor: BS806/Kesos&PB/K/XII/2011 Perihal Pengajuan Konsep Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pemberian Bansos Kemasyarakatan Tahun 20125.

Kemasyarakatan TA 2011,Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahuikebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yang diajukan dan untukmenentukan kelayakan calon penerima bansos sebelum direkomendasikankepada Gubernur.Bahwa, dalam rangka pengkajian proposal Bansos Kemasyarakatan TA 2011,Tim Pengkaji tidak pernah melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahuikebenaran materiil atas proposal pengajuan bansos yang diajukan dan untukmenentukan kelayakan calon penerima

kepada Gubernur untuk diberikankepada calon penerima bansos.

Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme pencairan bantuan sosial kepadapenerima bansos.

Kemasyarakatan berkaitan dengan pelaporanpertanggungjawaban penggunaaan dana bansos yang antara lain memuat namapenerima bansos, jumlah bansos yang diserahkan, rekening apa yang digunakansebagai sarana pencairan bansos dan penggunaan dana.Halaman 82 dari 253 Putusan Nomor 124/Pid.SusTPK/2015/PN.SmgBahwa, saksi tidak tahu apakah Biro Bina Sosial selaku SKPD PengampuBansos Kemasyarakatan melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring untukmengetahui penggunaan dana bansos kemasyarakatan;Bahwa, saksi tidak

seluruh permohonan dan proposal Bansos KemasyarakatanTahun 2011 dari Kepala Biro Bina Sosial setelah didisposisi.

dari Ibu Elly untuk pembayaran Bansos Tahap IICA.

ELLY SUNDARI selaku penyedia barangmendatangi terdakwa di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, kedatangan Sdr ELLYSUNDARI tersebut dengan maksud menanyakan kepada terdakwa ,berapa sekolahyang harus dikerjakan oleh Sdri ELLY SUNDARI terkait dengan Bansos TIK Elearning tersebut dan pada kesempatan itu juga terdakwa selaku Kepala Seksi SaranaPrasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang merasa mempunyai kewenangandalam pengelolaan Bansos TIM tersebut memberi bagian pekerjaan Bansos TIKElearning kepada

Gresik adalah para kepala Sekolah penerima bantuan TIKELearning, saksi dan terdakwa Bu ELLY dan saksimemperkenalkan terdakwa Elly Sundari kepada Kepala Sekolahselanjutnya terdakwa Elly Sundari sendiri bersedia membantudalam pelaksanaan Bansos TIK ELearning ;e Bahwa bansos TIK diwujudkan dalam bentuk pembelian laptop,printer, scanner, proyektor LCD, wifi dll.

tahun 2005, berikutBASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTI AIDI buku saldo rekeningBansos, dan setelah melihat ada sisa dana pada rekening Bansos sebesarRp27.563.854.702,50 selanjutnya BASRAN YUNUS selaku PenggunaHal. 7 dari 74 hal.

Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos untuk kepentinganbantuan dana operasional Anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugianNegara adalah sebesar Rp18.500.000.000,00;b.

Rp19.700.000.000,00(sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah);Adapun pihakpihak yang terkait pencairan dana Bansos adalah sdr.Khairuddin dan sdr.

Setia Budiadalah dana BANSOS peruntukannya digunakan membantu masyarakatsedangkan dalam perkara a quo penggunaannya berbeda yaitu untuk kegiatanHal. 72 dari 74 hal.

Gerbang Daya Mandiri dalamkedudukan selaku Humas Perusahaan kemudian menerima penempatan danadari hasil pencairan dana Bansos tersebut sebesar Rp19.700.000.000,00(sembilan belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwamelakukan penempatan dana Bansos ke beberapa rekening orang lain;Hal. 73 dari 74 hal.

seluruhnya berjumlah Rp.151.589.328.000, selakubendahara saksi pernah membayarakan dana Bansos kepada sejumlahYayasan dan LSM mengenai jumlah dan nama Yayasan dan LSM saksitidak ingat lagi, namun berdasarkan temuan BPK dari yayasan dan LSMyang saksi bayarkan terdapat 202 Lembaga dan LSM yang dianggapbermasalah dengan pembayaran seluruhnya Rp.8.867.500.000,Saksi tidak tahu mekanismenya, saksi hanya tahu ada pos anggarannya ;Tidak ada rincian peruntukan dana Bansos didalam DPA ;Peruntukannya adalah

bertambahsehingga dana bansos sebesar Rp.151 milyar ;Syarat permohonan Bansos harus ada Proposal yang didalamnya adarencana kegiatan, Besarnya dana yang dibutuhkan dan Tempat kegiatan.Pengajuan permohonan bansos bisa diajukan secara perorangan,dimana pengajuan ini biasanya untuk penyelesaian studi baik S1, S2, dan$3;Sebelum membuat Nota Pertimbangan, kita menverifikasi yaitu kitamelihat kegiatan apa yang akan dilakukan;Setia penerima bantuan social harus melapor ke Gubernur, tetapi adapenerima bansos

, dimana dana bansos tersebut telahditetaopkan dalam pembahasan anggaran antara DPRD bersama PemerintahProvinsi sebagai anggaran yang disiapkan peruntukan kegiatan Ormas/LSM.Dimana terdakwa secara sadar menandatangani proposal permohonan untukmendapatkan dana bansos, begitupula terhadap penandatangan kwitansipenerimaan dana bansos yang terdakwa tindak lanjuti dengan menerima cekyang dicairkan melalui Bank BPD SulselBar, bahkan juga terdakwa menerimabeberapa cek untuk pencairan dana Bansos dari LSM

Disamping itu bahwa berdasarkan ketentuanSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 220/1980.DIII, Perihal : Tata CaraPemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM, tanggal 27 November 2007; harusterdaftar dikesbangpol sehingga dianggap sebagai Ormas/LSM, sehinggadengan demikian lembaga/organisasi yang digunakan terdakwa tidak sah untukmemperoleh bantuan dana Bansos dari pemerintah.Bahwa terdakwa menerima dana bansos sejumlah Rp720.000.000.dari permohonan bantuan dana Bansos yang sebelumnya diajukan dan satupermohonan

Terdakwa selaku penerima dana Bansos;2. Saksi Andi Mualim selaku Pengguna Anggaran yang menyetujuipembayaran;3. Saksi Anwar Beddu selaku bendahara yang membayarkan;4.

Hasan Rusbini;Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupakwitansi sebagai tanda terima uang tertanggal 5 Maret 2007;Bahwa saksi tidak menikmati uang titipan Bansos tersebut;Bahwa masih ada sisa anggaran Bansos tahun 2006 sebesar Rp. 35.000, (Tigapuluh lima ribu rupiah);Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan dana Bansos kepada pak Walikota;Bahwa sebenarnya tidak boleh Saksi menerima dana titipan yang diserahkanmasyarakat dari uang Bansos tersebut;Bahwa bendahara untuk dana

2008 saksi tahu mengenai dana anggaran Bansos karena saksisebagai bendahara pengeluaran dan Bansos;Bahwa tahun 2007 yang menjadi bendahara adalah Mardiana;Bahwa jumlah anggaran dana Bansos tahun 2007 adalah sekitar Rp.32.000.000.000, (Tiga puluh dua milyar rupiah);Bahwa mekanisme proses pencairan dana Bansos tahun 2008, setahu saksi harusada permohonan dan proposal tapi mekanismenya saksi kurang paham karena yangtahu adalah Eka Indra;Bawha setahu saksi setelah disetujui baru Eka Indra mengusulkan

akan tetapi ada satu kegiatanbuka puasa bersama dengan tokoh masyarakat dan dibagikan kain sarung karenakain sarungnya saksi lihat kurang bagus untuk diserahkan kepada tokoh masyarakatmaka kain sarung tersebut saksi ganti dengan biaya saksi sendiri;Bahwa dana yang diserahkan ke BNK, PMI, Parpol sebenarnya bukan Bansos akantetapi hibah, jadi Bansos ada 2 yaitu Bansos dan Hibah, kalau hibah sudah ada nilainominal tidak perlu lagi melalui permohonan kalau Bansos harus ada permohonandan proposal dan

ada anggaran untuk dana sekretariat dan tersendiri dari bansos;Bahwa untuk menentukan atau menyetujui besarnya nilai nominal bansos yangdimohon masyarakat harus ditentukan oleh Walikota bukan sekda ternyata selamaini hanya Sekida yang menentukan sedangkan Walikota hanya menyetujui saja;Bahwa dana Bansos tidak boleh cair apabila SK Walikota belum ada;177> Bahwa dana AMD adalah dana hibah dari Bansos yang sebelumnya sudahditentukan nilai nominalnya;> Bahwa sampai saat ini tidak ada klarifikasi LHP

10 Oktober 2007.Bahwa selain dilakukan dengan pemotongan dana Bansos TA 2007 atasperintah saksi dr.

Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/201418192021Ze2324252627282930313233SP2D Nomor 1256/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1257/SP2D/2010 (Dana

Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh

rupiah);SP2D Nomor 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilaiSP2D sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus riburupiah);Hal. 13 dari 23 hal.

Harunaternyata uang Bansos;Bahwa uang tersebut terbukti dari keterangan saksisaksi dibawah sumpahyang didengar di persidangan yaitu Rusdan T.

Surat rekomendasi pencairan dana bansos kegiatan optimasilahan.b. Surat Ketua Kelompok Tani perihal permohonan pencairan danabansos optimasi lahan padi.c.

lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi.1 (Satu) lembar RUKK KWT HARAPAN BERSATU.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.1 (satu) berkas copy dokumen kegiatan optimasi lahan KWTSEROAJA yang terdiri dari : 1 (Satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi. 1 (satu) lembar RUKK KWT SEROJA 1 (Satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.1 (Satu) berkas copy dokumen kegiatan optimasi lahan KWT SATUTUJUAN yang terdiri dari : 1

GANTUNG yang terdiri dari:1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi.1 (satu) lembar RUKK Kelompok Tani JEMBATAN GANTUNG.1 (Satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.1 (satu) berkas copy dokumen kegiatan optimasi lahan KelompokTani BUMI HARAPANyang terdiri dari :1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Dana Bansos OptimasiLahan Padi.1 (satu) lembar RUKK Kelompok Tani BUMI HARAPAN.1 (satu) berkas Proposal Permohonan Pengembangan OptimasiLahan.

Surat rekomendasi pencairan dana bansos kegiatan optimasi lahan.f. Surat Ketua Kelompok Tani perihal permohonan pencairan dana bansosoptimasi lahan padi.g.

ABUKEU ANGGOTA 1,5 Ha Bahwa lahan milik Anggota Kelompok Tani Kalobu yang terdapat dalamproposal Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman PanganPadi Tahun Anggaran 2013 tersebut, pada tahun 2012 telah dilakukanSurvei Investigasi Desain (SID) oleh Konsultan Perencana; Bahwa lahan milik Anggota Kelompok Tani Kalbu yang masuk dalamproposal Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung Tanaman PanganPadi Tahun Anggaran 2013 itu sebelumnya digunakan untuk berkebun; Bahwa anggaran untuk Dana Bansos Perluasan

Menerima dokumen pengajuan pencairan dana Bansos untukKelompok Tani Kalbu dari PPK dan PUMK Dinas Pertanian danPeternakan Kab. Parigi Mouton; b. Memverifikasi dokumen pengajuan pencairan dana Bansos untukKelompok Tani Kalbu; c. Membuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat PerintahMembayar (SPM) untuk diverifikasi dan ditanda tangani oleh PejabatPenandatangan SPM; d.

sebagaiPenerima Dana Bansos Perluasan Sawah Mendukung TanamanPangan Padi Tahun Anggaran 2013, maka Kelompok Tani Kalbubersama sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan TimTeknis/Korlap membuat Rencana Usulan Kegiatan Kelompok(RUKK).

Selanjutnya Ketua Kelompok Tani Kalbu besertaKoordinator Lapangan membuat Surat Permohonan Pencairan (SPP)Dana Bansos Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Kalbu dimaksud.Dengan demikian jumlah seluruhnya dana Bansos Perluasan SawahMendukung Tanaman Pangan Padi yang diserahkan kepada Terdakwa sebesarRp. 605.800.000,00 (enam ratus lima juta delapan ratus ribu Rupiah).

Bahwa ada permohonan hibah/ bansos yang sudah diverikasi tetapi sudahada SK Bupati. Bahwa saksi tidak pernah mengajukan hibah/ bansos TA 2015 karenaBupati telah mengeluarkan SK penerima hibah/ bansos yang selanjutnyasaya jadikan dasar verifikasi tetapi verifikasi yang bersifat administrasi formilsaja karena proposal baru ada setelahnya.

bansos pada tingkat pemerintahdiantaranya melalui Bagian Kesra yang diawali dengan pembahasanbersama dengan DPRD dalam bentuk pengesahan RAPBD menjadi APBD.Bahwa untuk penyelenggaraan APBD terkait hibah/bansos biasanya diawalidengan pembuatan SK tentang hibah/ bansos secara keseluruhan sebagaidasar dari pelaksanaan pencairan maupun penyerahannya.Bahwa syaratsyarat sebagai penerima hibah disiapkan dari bawah yangmana dalam hibah/ bansos yang pengusulannya melalui DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran

/ bansos yangdiusulkan oleh DPRD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, sayasudah lupa.Bahwa yang mengajukan perubahan anggaran hibah/ bansos TahunAnggaran 2015 adalah sesuai usulan DPRD Kabupaten Jember.Bahwa SK penerima bantuan hibah/ bansos yang diusulkan melalui DPRDKabupaten Jember Tahun Anggaran 2015 tanda tangan dan sudah ada dimeja.Bahwa sebelum disetujui uSulan hibah/ bansos dari DPRD KabupatenJember Tahun Anggaran 2015 ada lapor Sugiarto.

/ bansos mengacu pada PP Nomor 32 Tahun 2011 jo Nomor 9 Tahun2012 dimana secara umum masyarakat atau para pihak yang mengajukanpermohonan hibah/ bansos menyerahkan proposal permohonan bantuanhibah/ bansos masingmasing kepada Bupati selanjutnya Bupatimemerintahkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yangterkait dengan bidang yang dimohonkan bantuan hibah/ bansos tersebutmelakukan evaluasi dan atau verifikasi awal yang selanjutnya apabila darievaluasi serta verifikasi awal memang memenuhi syarat

Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Utara.j. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Sumatera Selatank. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Propinsi Gorontalo. Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Blitarm.Kasus penyelahgunaan Dana Bansos pada Pemkab Bojonegaron.

Untuk DPWJawa Tengah khusus untuk Pemenangan PemiluPemilihan Gubernur saja.Bahwa saksi tidak pernah mengadakan pertemuankhusus dengan Terdakwa masalah bansos ;Bahwa saksi tidak pernah memberi sesuatu ataudimintai sesuatu oleh Terdakwa sehubungan dengandana bansos ;Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan ada yang tidak benar yaitu :Saksi 29.

REGENG1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enam puluhjuta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid ALMUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yang ditandatangani olehRUJTYANTO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.

TRIWARJOKO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untuk Masjid ALMUTTAQIN Windusari Kab. Magelang yang ditandatangani oleh A. TRIWARJOKO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dari IMAMSANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang sejumlah Rp 60.000.000, (enampuluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.

REGENG1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dariIMAM SANTOSO (titipan dari Sdr Toni) uang sejumlah Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab. Magelang untukMasjid ALMUTTAQIN Pandean Jeruk Agung Kab. Magelang yangditandatangani oleh RUJTY ANTO1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanda terima tanggal 20 April 2012 dariIMAM SANTOSO (titipan dari Sdr TONI) uang seyjumlah Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) guna penyelesaian Bansos Kab.

atas perintah BASRAN YUNUS selaku Asisten IV/PenggunaAnggaran maka Bendahara Bansos SITTI AIDI kemudian memprosespencairan uang dengan menerbitkan cek No.

SITTI AIDI untukmemproses pencairan dana sebesar Rp.19.700.000.000,, namun SITTI AIDImenolak untuk memproses pencairan danakarena tidak tersedia dananya dalam pospengeluaran Bansos tahun 2005, berikutBASRAN YUNUS meminta pada saksi SITTIAIDI buku saldo rekening Bansos, dansetelah melihat ada sisa dana padarekening Bansos sebesar Rp.27.563.854.702,50, selanjutnya BASRANYUNUS selaku) Pengguna Anggaranmemerintahkan saksi SITTI AIDI untukmengeluarkan dana tersebut sebesar Rp.19.700.000.000, ;22Bahwa

atas perintah BASRAN YUNUSselaku Asisten V/Pengguna Anggaran makaBendahara Bansos SITTI AIDI kemudianmemproses pencairan uang denganmenerbitkan cek No.

, Tim Auditor berpendapat :e Bahwa dana Bansos adalah bersumber dari dana APBD Kab.

Sitti Aidi, S.Sos., MM., menerangkan : Bahwa dari APBDMurni maupun APBDP Dana Bansos tahun 2005 tidak tersediapengeluaran Dana Bansos untuk biaya perjalanan dinas keluar dandalam daerah Anggota DPRD maupun biaya pengurusan ijin mutasipemilikan senjata api Anggota DPRD Kab. Kutai Kartanegara ;2 Saksi H.

Suhatsyah, dana bansos antara laindipergunakan sebagai berikut:a.

Sumberdana Bansos tersebut berasal dari APBNP sebesar Rp900.000.000,00(sembilan ratus juta rupiah) dan sudah termasuk pajak, dimana daerahKabupaten Karimun sebagai penerima dana Bansos akan dijadikan sebagaidaerah uji coba (piloting) penyelenggara pendidikan inklusif.

ABK selaku penerima bantuan Bansos layanan khusus.

kesepakatan dalam Perjanjian Nomor 1970/C4/KO/2012 tanggal 27November 2012 yang mengatur bahwa dana Bansos bersifat swakelola.

Pokja Karimun tapimendapatkan keuntungan atau fasilitas dari dana Bansos tersebut sebagaiberikut:1.

Guntur Setyanto, M.Si;Pelaksana tugas penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibahdan Bansos di Kabupaten Dogiyai tersebut dipimpin olh saksi JeffryRoland Parulian Siagian atau dikenal dengan nama Jeffry SiagianPangkat Ajun Komisaris Besar Polisi/AKBP dengan jabatan sebagaiKepala Sub dit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua;Mengetahui sedang adanya penyidikan terhadap Pidana Korupsi DanaHibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai yang dipimpin oleh JeffrySiagian di salah satu SKPD dibawah lingkup

Polda Papua,dalam pertemuan tersebut saksi Sadrak Nawipa memperkenalkan dirisebagai Komisioner KPU Provinsi Papua selanjutnya menanyakanperkembangan penyidikan Dana Hibah dan Bansos Tahun 2013 diKabupaten Dogiyai yang tengah dilakukan Ditreskrimsus Polda Papuadan menyampaikan keinginan terdakwa Drs.

mengetahui nomor rekening Jeffry Roland Paruian Siagian aliasJeffry Siagian Kepala Subdit III Tipikor Dltreskrimsus Polda Papuasebagai Ketua Tim Penyidik Dugaan Tindak Pidana Korupsi PengelolaanDana Hibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai tersebut selanjutnyaterdakwa Drs.

SusTPK/2017/PT JAPPelaksana tugas penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Hibahdan Bansos di Kabupaten Dogiyai tersebut dipimpin olh saksi JeffryRoland Parulian Siagian atau dikenal dengan nama Jeffry SiagianPangkat Ajun Komisaris Besar Polisi/AKBP dengan jabatan sebagaiKepala Sub dit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Papua;Mengetahui sedang adanya penyidikan terhadap Pidana Korupsi DanaHibah dan Bansos di Kabupaten Dogiyai yang dipimpin oleh JeffrySiagian di salah satu SKPD dibawah lingkup tanggungjawabnya

Menetapkan barang bukti berupa:1) 1(satu)bundel Laporan keuangan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012. 2) 1(satu) bundel laporan kegiatan pelaksanaan bansos penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di kabupaten karimun tahun 2012.3) 1( satu ) bundel Dokumen terdiri dari :a.

Photo Copy JUKNIS, MOU, dan KWITANSI BANSOS APBN-P.d.

Photo Copy Surat Keputusan pemberian BANSOS peningkatan mutu Kapasitas pendidikan Inklusif ( APBN-P ) pengembangan pembelajaran pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun 2012 nomor : 1882 / C4 / KU / 2012, tanggal 19 Nopember 2012.4) 1 ( satu ) buah Asli Perjanjian pemberian BANSOS pengembangan Propinsi/kabupetan/kota penyelenggara pendidikan Inklusif APBN-P pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar tahun anggaran 2012 antara pejabat pembuat komitmen kegiatan pengembangan

Suprayetno, S.Pd, di beberapa lembar kwitansi terdapat materai yang ditempel dibagian tanda tangan telah ditanggalkan.37) 1 ( satu ) bundel Laporan bansos penyelenggaraan pendidikan Inklusif dan pendidikan layanan khusus ( PLK ) di Kabupaten Karimun tahun 2012 sambungan laporan keuangan bulan juni 2013.38) 1 ( satu ) buah buku kas umum bendahara Pokja Sdr. M.

30(tiga puluh) hari setelahdana Bansos diterima oleh Pokja.

dana Bansos pengembangan provinsi/kabupaten/kota penyelenggarapendidikan inklusif.

mendapati ada pihak lain yang bukanmenjadi target penerima dana Bansos pendidikan inklusif layanan khusussebagaimana telah dirancangkan dalam Proposal Pokja Karimun tapimendapatkan keuntungan atau fasilitas dari dana Bansos tersebut sebagaiberikut:1.

Sebaliknya, Terdakwa selaku ketua Pokjamalah memutuskan sendiri menambah 56(lima puluh enam) ABK wilayahKarimun untuk menerima dana Bansos. Padahal, dalam rapat jumlah ABK yangdisetujul menerima dana Bansos hanyalah 14(empat belas) orang.

Sebaliknya, dari fakta di persidangan didapati bahwa jumlah faktualdana Bansos yang dinikmati Terdakwa yang tidak sesuai dengan peruntukandana Bansos tersebut adalah sebesar Rp. Rp. 63.646.000,00,(Enam puluh tigajuta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Suwandi ahli waris Udin 20.000 M2 Rp. 112.500.000, Bahwa sebelum dilakukan pencairan Dana Bansos dimaksud Saksi ABBAS bin LAPADE(Alm) bersamasama saksi ABIDINSYAH dan saksi H.

, selanjutnya foto copy SuratPembentukan Kelompok Tani Beringin beserta lampiran Daftar NormatifNamaNama Anggota Kelompok Tani Penerima Bansos yang sebagian namanama penerima dan jumlah Nominal Bansos tersebut ditanda tangani olehTerdakwa JOHANSYAH bin BASRI, saksi ABBAS bin LAPADE (Alm) dansdr.

SUWANDI, di serahkan kepada Bagian Perkotaan Pemkot Samarinda danBagian Kesra Pemkot Samarinda untuk melengkapi data pendukung PencairanDana Santunan BANSOS.

dana bansos dari 2 (dua) lembaga LSM lainnya yaitu :1.

Saksi Kahar Gani sendiri yang datang ke Kantor GubernurProvinsi Sulawesi Selatan untuk menandatangani suratpenyetoran kembali dana Bansos tersebut ke Kas DaerahPemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.Tidak ada dasar, fakta hukum dan alat bukti serta barang buktisebagaimana dalam berkas perkara yang membuktikan bahwaTerbanding / Pembanding pernah: Mengajukan proposal dana Bansos ke Pemerintah ProvinsiSulawesi Selatan. Menerima cek dana Bansos tersebut. Mencairkan cek dana Bansos tersebut.

Menggunakan dana Bansos tersebut. Membuat dan memasukkan laporan pertanggungjawabanpenggunaan dana Bansos tersebut. Menandatangani surat penyetoran kembali dana Bansos tersebutkepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Menerima dana Bansos dari masing masing ke dua saksi tersebut.Tidak masuk akal, dan diluar nalar hukum kalau masing masingke dua saksi memberikan dana Bansos yang begitu besar kepadaTerbanding/Pembanding yaitu dengan total sebesar Rp.1.420.000.000, (satumilyar empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan tanpa alat buktiberupa tanda terima / tanda penyerahan.Kalau seandainya benar (quot non) bahwa masing masing kedua saksi benar telah memberikan dana Bansos tersebut kepadaTerbanding/ Pembanding, maka

mempergunakan danaBansos tersebut, masing masing ke dua saksi yang membuatlaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bansos tersebut,dan bahkan saksi Kahar Gani sendiri yang menandatanganiSurat penyetoran kembali dana Bansos tersebut di KantorGubernur Provinsi Sulawesi selatan.

Berita acara penyerahan dana belanja Bansos Bantuan keagamaan tanggal 23 pebruari 2010 yangditandatangani oleh SITI ROMELAH, S.Ag dan MISRIWARNI dan diketahui Kabag Kesra Setda Kendal An. Drs.ABD.ROHMAN, M.Hum. Surat pernyataan dari Kabag Setda Kendal An. Drs. ABD.ROHMAN, M.Hum dan Staf Bag. Kesra Setda Kendal An.

Romlahselaku Bendahara Kesra; Bahwa, setelah menerima uang Bansos tersebut saksi langsung menyerahkannyakepada Takmir Mushola Al Muflikhum, setelah itu sepengetahuan saksi uangtersebut sudah digunakan untuk memperbaiki tempat wudhu mushola AlMuflikhum, sedangkan penggunaan dana Bansos tersebut sudah dibuatkanLaporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan saksi sendiri yang menyerahkan LPJtersebut ke kantor Kesra Kabupaten Kendal yaitu kepada Pak Murtadho.

Sub Bag tersebut;Bahwa, Bansos kegamaan mulai diberikan pada 10 Januari 2010, uang dariajudan Bupati dan uang tersebut diganti setelah uang Bansos 2010 dicairkan;Bahwa, APBD Kabupaten Kendal Tahun 2010 disahkan oleh DPRD Kendal padatanggal 17 Pebruari 2010.123Bahwa, dalam kegiatan Bansos keagamaan 2010, kapasitas saksi sebenarnyasebagai apa saksi sendiri tidak memahami dan saksi baru tahu setelah saksidiperiksa di Kejaksaan Kendal bahwa kapasitas saksi selain sebagai Kabag.saksijuga ternyata sebagai

;Bahwa, tata cara penyaluran Bansos tersebut dalam pelaksanaannya diaturdengan Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 barusaksi ketahui setelah pelaksanaan kegiatan terlaksana;125 Bahwa, mekanismenya dalam pemberian Bansos 2010 memang tidak sesuaidengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor : 94 tahun 2008; Bahwa, dalam kegiatan Bansos Keagamaan tersebut terdakwa mendapatkanhonor dan saksi juga pernah memerintahkan bendahara pembantu terdakwa SitiRomelah untuk

keagamaan tahun 2010, telah diserahkan mulai tanggal 10 Januari2010 melalui acara kunjungan Bupati, sementara APBD belum disahkan dan barudisahkan oleh DPRD Kabupaten Kendal pada tanggal 17 Pebruari 2010, dan SuratKeputusan Bupati Kendal tentang Penetapan Penerima Bansos juga belumditerbitkan;Bahwa, draft Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bansos ituterakhir diparaf Sekda Drs.

Hum., untuk memproses permohonan pencairan dana Bansos, tanoa adanya SuratKeputusan Bupati Kendal aqou, seharusnya terdakwa menolak, tidak menuruti begitu sajaperintah saksi Drs. ABD. ROHMAN, M. Hum., karena perintah itu keliru atau tidak sesuaidan bertentangan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Pembantu, yang secara teknis terdakwa mengetahui mekanisme danprosedur pencairan dana Bansos yang benar. Sementara saksi Drs. ABD.

Sekda dan dari PLT Sekda diturunkan kebagian masingmasing sesuai disposisi surat tersebut ;Bahwa benar di Kabupaten Belu pada tahun 2009 ada dana Bansos ;Bahwa dana bansos Kabupaten Belu setiap tahun dianggarkan dandisetujui dalam sidang DPRD Kabupaten Belu ;Bahwa tahun 2009 dana bansos yang dialokasikan adalah senilai Rp.1.950.000.000, (satu milyard sembilan ratus lima puluh juta rupiah);Bahwa dana bansos tersebut peruntukannya kepada masyarakat miskinyang membutuhkan ;Bahwa mekanisme permintaan

2006 ;Bahwa mengenai pelaksanaan dana bansos tersebut sesuai PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007 +#harus ada peraturan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati,pelaksanaan dana bansos tahun 2009 merupakan suatu kelalaian kami diKabupaten Balu, dan Saksi selaku Bupati baru ketahui kalau dalampelaksanaan dana bansos tersebut selain mengacu pada PermendagriNomor. 13 tahun 2006 yang dirubah dengan Permendagri Nomor. 59 tahun2007, juga harus' berdasarkan peraturan

pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan NTT kepada kami ;Bahwa pengajuan proposal harus diajukan setelah ada penetapan APBD ;Bahwa temuan dari hasil pemeriksaan BPKP perkawikan NTT mengenaidana bansos tersebu adalah penggunaan dana bansos oleh PemerintahKbupaten Belu pada tahun 2009 tidak didasarkan pada peraturan KapalaDaerah, sehingga merekomendasikan supaya Bupati memerintahkankepada tim pembuat anggaran untuk segera menyusun Keputusan Bupatimengenai penggunaan dana bansos tersebut Bahwa dari hasil

penggunaanggaran ;Bahwa BPK ada mengecek kegiatan dari penerima bansos, dankegiatanan nya betul ada ;Bahwa yang memferivikasi bansos untuk diberikan adalah Bupatisendiri, karena proposal langsung ke Bupati ;Bahwa Terdakwa tidak ikut cek apakah ada kegiatan dari penerimabansos ;Bahwa dana bansos yang diberikan kepada Dinas dibolehkankarena kegiatan yang dibantu dengan dana bansos itu, tidak adapos anggarannya di dinas yang bersangkutan ;Bahwa yang mencairkan dana bansos, adalah penerima bansosatau

, merupakan kelalaiandari Terdakwa ;117Bahwa dana Bansos yang diberikan kepada PNS yang tugasbelajar (Saksi Yohanes Bernando Seran, SH.

Malut.Halaman 10 dari 22 halaman14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan PemerintahKabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota

: 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000

Malut.Halaman 14 dari 22 halaman14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah KabupatenHalmahera Timur Tahun 2010;SP2D Nomor : 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada

anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1256/SP2D/2010 ( Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota Masyarakat)dengan nilai sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah

);SP2D Nomor : 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)SP2D Nomor : 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah);SP2D Nomor : 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah);SP2D Nomor : 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi Masyarakat)dengan nilai SP2D sebesar