Ditemukan 114 data
65 — 19
CUCUyang mengaku sebagai PANITIA RUTILAHU PENGEMBANGAN ;Bahwa saksi menerima bantuan untuk rumah tidak layak huni tersebutdalam bentuk uang dan dan barangbarang bahan material ;Bahwa bersaran uang yang saksi terima untuk bantuan rumah tidak layakhuni tersebut adalah Rp. 420.000, (Empat ratus dua puluh ribu rupiah)untuk ongkos tukang dan barangbarang bahan material berupa 10(Sepuluh) lembar GRC, 1 M3 Kayu Usuk, 1 M3 Kayu jahit. , 0,5 M3 KayuPapan. , 0,5 M3 Kayu Balok. , 2 Dua Paku GRC. , Paku 5 Cm
219 — 297
pembayaran kompensasi atau ganti rugi atas lahan eks transmigrasidari Tergugat ke Penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 5 dikabulkan denganpenyesuaian nilai kompensasi atau ganti rugi;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tentang pernyataan para Penggugattersebut di atas merupakan yang berhak menerima ganti rugi, Majelis mempertimbangkanbahwa petitum angka 6 bertalian dengan rincian nama penerima, maka Majelismengabulkannya dengan rincian nama penerima akan dan bersaran
75 — 19
kiosSedangkan untuk kios di pasar hewan, dikenakan tarif sebagaiberikut :Sewa Kios / Bangunan luas 10,5 M2 x Rp. 5000 / meter x 12 bulan x 10 tahun= Rp.6.300.000,.Sewa Tanah luas 10,5 M2 x Rp. 25, / Meter x 365 hari x 1 tahun = Rp. 95.812,Biaya Balik Nama Rp. 2.000.000..Pendaftaran Ulang Rp. 40.000..Hak Pakai Rp. 150.000..Bea/ Karcis 1 bulan Nop 2011 Rp. 24.000..Sehingga total pembayaran per kios, yang dikenakan kepada parapedagangadalah Rp. 8.609.812, dibulatkan menjadi Rp. 8. 610.000, per Kios.Sedangkan bersaran
1.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
2.MOHAMMAD HAMIDUN NOOR, SH
3.JANANG MULA ANDRI RONU, S.H
4.DEDI FRANKY, SH
5.FIRMAN HADI SAPUTRA SH
6.CAKRA YUDA PAMUNGKAS, SH.,MH
Terdakwa:
WILIAM A.L als. WILIAM als. BAPAK RUSADI Bin AYAN LAMBUNG
129 — 64
Surat permohonan penyaluran ADD/DD dari kadeskepada bupati Up kepala BPMPD kabupaten gumas.3. daftar rencana penggunaan ADD/DD .4. surat pernyataan kades. . 5. perdes tentang penetapan APBDesa/ APBDesaperubahan dan daftar hadir rapat .Halaman 102 dari 198 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN PIk6. foto copi perbub gumas yang mengatur tentangpenetapan bersaran ADD/DD .7. foto copi rekening desa(RKD ).8. foto copi KTP kades dan bendahara desa9. foto copi NPWP bendahara desa.10.foto copi SK pengangkatan
89 — 52
kemudian dimasukkan ataudiajukan ke tim penilai guna dilakukan verifikasi dan setelah diverifikasi dandinyatakan sesuai dengan juknis barulah saksi melaporkan kepada KepalaDinas selaku penanggung jawab dan setahu saksi dokumen yang harusdilampirkan dalam pengamprahan dana berupa kwitansi, MOU antara KepalaSekolah dengan Dinas dan rekening bank ;Bahwa dana BOS masingmasing sekolah tidak sama dan tergantung darijumlah siswa di sekolah yang bersangkutan dan semua sekolah mendapatkandana BOS namun bersaran
62 — 19
.,.Pendaftaran Ulang Rp. 40.000,.Hak Pakai Rp. 150.000..Bea/ Karcis 1 bulan Nop 2011 Rp. 24.000,.Sehingga total pembayaran per kios, yang dikenakan kepada parapedagangadalah Rp. 8.609.812, dibulatkan menjadi Rp. 8. 610.000, per Kios.Sedangkan bersaran tarif yang dikenakan berdasarkan Perda Nomor 6Tahun 2011,sebagai contoh : untuk sewa tanah menurut Perda Nomor 6 Tahun2011 adalah Rp.20,00/m2/hari, namun pada kenyataannya ditariksebesar Rp.25,00/m?
1.RIYADI, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.REINALDO SAMPE, SH.MH
Terdakwa:
AISA A.RUMONIN
124 — 79
Untuk Verifikasi ada pada Dinas Teknis (PemberdayaanMasyarakat);Bahwa untuk pencairan Alokasi dana desa, mekanisme sama halnya dengantanap 1 dan tahap 2 dana desa, yaitu ada surat permintaan penyaluran danpersetujuan penyaluran, yang membedakan adalan SP2D secara kolektif dibuatdan diserahkan ke bank dengan lampiran nama desa serta bersaran anggaranyang akan diterima masing masing desa, sehingga kepada desa dan bendaharahanya datang ke bank untuk proses proses pencairan melalui mekanisme bank;Halaman
78 — 18
tidak dibahas pada saat penentuanpersetujuan pemberian kredit, karena untuk analisa dan pembahasanpengajuan kredit sudah dianalisa dan dibahas di tingkat bawah yaitu diCabang Bulukerto dan yang mempunyai kewajiban melakukan on thespot adalah cabang berdasarkan SK Direksi PD.BKK.EROMOKONomor : 581/15/SK.DIR/III/2010 ;Bahwa memang di Pusat ada tugas mengkaji dari pengajuan kredit daricabang, kemudian mengkaji dan merekomendasi permohonan tersebut,selanjutnya menelaah plafond, serta memutuskan berapa bersaran
236 — 328
Bahwa rapat diadakan 3 hari setelah diajukan permohonan oleh kepaladesa yaitu tanggal rapat saksi lupa bulan Ramadhan 2014 (sekitar bulan Juli)tahun 2014.Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh bahwakepala desa tetap melakukan piinjaman ke Bank dan telah dicairkan pada haridilaksankan rapat persetujuan tersebut.Saksi menjelaskan bahwa bersaran jumlah uang yang dipinjam oleh KepalaDesa Rp.175.000.000, dan di bank mana kepala desa meminjam uang tersebutsaya tidak mengetahui
83 — 33
tidak dibahas pada saat penentuan persetujuanpemberian kredit, karena untuk analisa dan pembahasan pengajuan kredit sudahdianalisa dan dibahas di tingkat bawah yaitu di Cabang Bulukerto dan yangmempunyai kewajiban melakukan on the spot adalah cabang berdasarkan SK DireksiPD.BKK.Eromoko Nomor : 581/15/SK.DIR/II/2010 ;Bahwa memang di Pusat ada tugas mengkaji dari pengajuan kredit dari cabang,kemudian mengkaji dan merekomendasi permohonan tersebut, selanjutnya menelaahplafond, serta memutuskan berapa bersaran
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
170 — 104
meteran) sejak tahun2013 sampai dengan sekarang, berdasarkan SK Direktur tapi nomor dantanggalnya saksi lupa, namun sebelumnya saksi pernah menjabat selakuBendahara sejak tahun 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2013.Adapun tugas saksi selaku bendahara antara lain; mengelola pemasukanrekening, membayar gaji karyawan dan membayar pengeluaranpengeluaran lainnya; Bahwa saksi tidak pernah mengelola uang penyertaan modal dariPemerintah Daerah Kabupaten Kapuas, sehingga saksi tidak mengetahulberapa bersaran
165 — 135
Nomor.15/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg Memberikan kejelasan arah pengendalian pembangunan sehingga perencanaanpembangunan sesuai rencana dan pembangunan menjadi tepat fungsi dansasaran Memeberikan informasi pada ULP terkait bersaran anggaran yang tersediamenurut pagu dana ; Memberikan juga penjelasan terkait lokasi penataan lampu hias sesuaispesifikasi yang ada dalam perencanaan; Menjelaskan lama waktu pelaksanaan yang tersedia.
161 — 22
Untuk memberikan kejelasan dari kegiatan lampu hias ini maka dibuatkanAcuan untuk kerja ULP terkait : Pertama memberikan pengarahan secara umum terkait penugasan pelaksanakegiatan ; Berdasarkan latar belakang kegiatan lampu hias ini di butuhkan ; Maksud dan tujuan dari penataan lampu hias ini ; Memberikan kejelasan arah pengendalian pembangunan sehingga perencanaanpembangunan sesuai rencana dan pembangunan menjadi tepat fungsi dansasaran Memeberikan informasi pada ULP terkait bersaran anggaran yang
134 — 30
Jika dalam bentuk Bantuan sosial, bendahara pengeluaran melalui TimSekretariat meminta nota dinas dari SKPD terkait untuk proses pencairanbantuan sosial tersebut, dimana Nota dinas tersebut di tandatangani olehkepala SKPD terkait, kepala BPKKD dan Gubernut/wakil gubernur (Untuktanda tangan di nota dinas tersebut tergantung bersaran bantuan yangdiberikan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 ayat 7 PeraturanGubernur Kepulauan Riau Nomor 57.a Tahun 2012, taggal 27 Desember2012, tentang tata cara