dapat dijelaskan perseorangan atau badan usaha yang melakukankegiatan proses produksi, pengedaran dan atau perdagangan harus memilikijin berupa; SITU (Surat ijin tempat usaha), SIUPMB (surat ijin usahaperdagangan minuman beralkohol), IUIP (ijin usaha dan industry pangan),Sertifikasi SNI dan Sertifikasi makanan dalam negeri.Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundangundangan adalahbagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahdiperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusi

Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalahsubjek hukum, baik subjek hukum manusi ataupun badan hukum, yang didugamelakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitandengan Pertangaan apakah seseorang yang dihadapkan dipersidangan adalahpihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;Menimbang, bahwa Penutut Umum Itelag menghadapakan seseorangTerdakwa bernama ILHAM di

GatewayGuna Selaras yang unduh dari tanggal 14 Januari 2019dan mendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia, diberi tanda P10;24. Fotocopy sesuai asli Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) No. 86. 860. 771.4023.000 atas nama PT.Gateway Guna Selaras yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Jakarta Senen, diberi tanda P11; 25. Fotocopy sesuai asli Pendaftaran KesertaanBPJSKesehatan tertanggal 27 Desember 2018, diber tanda P26.

Habeas Carpus Act memberikan hak padaseseorang melalui suatu surat perintah Pengadilan menuntut pejabatyang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggarhukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidanaformiltersebut benarbenar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasankemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benarbenartelah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupunjaminan hakhak asasi manusi

., Notaris diTasikmalaya berdasarkan pengesahan dari MenteriHukum dan Hak Asasi Manusi R.I, Nomor : C12916HT.01.01.TH.2005, sebagaimana telah terakhir telahdirubah dihadapan Hj. Yati Rohayati, SH., Notaris diTasikmalaya yang telah diterima perubahannya olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusi R.I., NomorAHUAH.01.030090173 tanggal 18 Oktober 2016,Nomor AHU0122601.AHA.01.11. Tahun 2016 tanggal18 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili oleh KuasaHukumnya bernama : 1. YUDI RHISNANDI, SH ;2.

tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa PenunutuUmum dalam dakwaannya yang diancam Pasal 170 ayat (2) KUHP;Membebaskan Terdakwa Agustini biniti Sudirman dan Terdakwa IlMaimunah binti Mustopa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaktidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslagvan alle rechtsvelvolging);Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Agustini binti Sudirman danTerdakwa II Maimunah binti Mustopa dalam kemampuan, harkat sertamartabat sebagai manusi

No. 1970 K/PID.SUS/2013untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan hukum terhadap hak asasi manusi (human rights) tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (presumption ofinnocence) di Negara kita yang telah menyatakan negara berdasarkanhukum";Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapatsebagaimana dikutip di atas memberikan keberanian bagi Pemohon Kasasiuntuk mengajukan permohonan kasasi ini serta mempunyai harapan

Dalam perkara ini yangdiajukan sebagai Terdakwa adalah seorang manusi yang bernama TerdakwaABDULRACHMAN Als OMAN Bin AHMAD NAHROW/I lengkap dengan segalaidentitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan permulaan surattuntutan ini;Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjuttentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benarbenarpelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalammenghukum seseorang;Menimbang, bahwa selama dalam proses

PaniteraPengganti; Oula Dewi Nurlally, S.H .......... cc ccccccccceecceecceecceeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeness JaksaSidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua,dan dilaksanakan secara teleconference; Penuntut Umum hadir di Kantor Kejaksaan Negeri KabupatenKediri; Terdakwa hadir/dihadapkan di Kantor Lembaga PemasyarakatanKelas IIA Kediri;Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kementrian Hukum danHak Asasi Manusi

Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaKASIO Bin KASMARI sesuai

dapat dijelaskan perseorangan atau badan usaha yang melakukankegiatan proses produksi, pengedaran dan atau perdagangan harus memilikijin berupa; SITU (Surat ijin tempat usaha), SIUPMB (surat ijin usahaperdagangan minuman beralkohol), IUIP (ijin usaha dan industry pangan),Sertifikasi SNI dan Sertifikasi makanan dalam negeri.Bahwa dapat dijelaskan berdasarkan peraturan perundangundangan adalahbagian yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolahdiperuntukkan sebagai minuman yang dikonsumsi manusi

Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaSUKARI Als SUKARI IWAK

Notaris di Mataram dan telah mendapatkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusi Republik Indonesiadengan Nomor : AHU 02198. AH.01.01 tahun 2013, tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 23 Januari 2013, dengandemikian PT Yuliantos adalah sah sebagai badan hukum Indonesiasehingga oleh hukum diijinkan memiliki tanah untuk mewujudkan tujuandari usaha PT Yuliantos tersebut ;4.

Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasanpenghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaAPRIYANTO Bin SUKERI

Arafah Anugrah Abadi), tertangal27 Januari 2007, yang telah diberi Cap Pos dengan meterai Rp.6.000. dan telahdilegalisir pada Panitera Pengadilan Negeri Muaro serta telah dicocokkan denganaslinya, diberi tanda T.2 ;Fotocopy Keputusan Menetri Hukum dan Hak Asasi Manusi RI. tentangPengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 31 Januari 2008 telah diberi Cap Posdengan meterai Rp.6.000., dan telah dilegalisir pada Panitera Pengadilan NegeriMuaro serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.3.Foto

VALUECIPTA GEMILANG yang unduh dari tanggal 14 Januari 2019 danmendapat verifikasi berkas dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusi Republik Indonesia, diberi tanda P10;30. Fotocopy sesuai asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)No. 86.981.055.6023.000 atas nama PT VALUE CIPTAGEMILANG yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama JakartaSenen, diberi tanda P11;31. Fotocopy sesuai asli Pendaftaran Kesertaan BPJSKesehatan tertanggal 17 Januari 2019, diber tanda P12 a;32.

NegaraHukum, yang menjamin dan melindungi Warga Negaranya untuk memiliki jaminankonstitusi hukum lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap Warga Negaranya.Hal ini telah termaktub / tertulis dalam Undang Undang Dasar Negara KesatuanRepulik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28 H ayat 1 setiap orang berhak hidupsejantera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidupyang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan ;Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Hak Azasi Manusi

wakil dari benda benda alam yang inanimatif tersebut.Seperti bahwa organisasiorganisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untukmenduga bahwa suatu proyek atau kegiatan yang mencemari lingkungan dapattampil sebagai pihak yang mewakili alam tersebut di pengadilan.Menimbang, bahwa setelah Majelih Hakim membaca dan meneliti bukti P 1yaitu fotocopy Kartu Tanda Penggugat, bukti P2 yaitu fotocopy Akta PendirianYayasan Bening Nusantara dan bukti P3 yaitu fotocopy Keputusan Memteri Hukumdan Hak Azazi Manusi

Mesin : DN55675 yang dikeluarkan oleh KantorNotaris / PPAT Harmon Adjam, SH,M,Kn tanggal 30 Juli 2013;1 (Satu) berkas~ asli sertifikat Jaminan Fidusia Nomor.W4.105185.AH.05.01 tahun 2013 tangal O8 Oktober 2013 yangdikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi RepbulikIndonesia Kepala Kantor Wilayah Riau;1 (Satu) lembar asli perjanjian Pembiayaan No. 066313201289 tanggal 30Mei 2013 antara PT.

Unsur Barang Siapa :Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa sajayaitu manusi sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatanyang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan23penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumatas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaankesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwaWARSITO Bin

November2015 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu register Nomor01/Pra.Per/2015/PN.Sky tanggal 17 November 2015, telah mengajukan permohonanpraperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut:1 Bahwa dasar hukum permohonan Praperadilan merujuk pada ketentuan peraturanperundangundangan dan putusan pengadilan sebagai berikut:a Undangundang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskanbahwa Indonesia adalah Negara Hukum (rechtsstaat) yang menjunjung tinggihak asasi manusi