Ditemukan 305 data
150 — 27
Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut dalam perkara antara; nnnYUSDI; Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, AlamatJalan Sibatara No.27 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, KotaBaubau; nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yaitu: LA SAMUDI, SH.MH.Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum sesuai SK MENKEH
62 — 38
Pekerjaan Advokat &Penasehat Hukum, yang beralamat di JalanPemandian Tentara H.138, Malang, Propinsi JawaTimur, kemudian di Substitusikan kepada H.SOEBNAKTO TONDOWIDJOJO, SH, M.Hum dari KantorAdvocates and Counselors At Law SOEBIJAKTO &PARTNERS SK Menkeh No : D321.KP.04 13Tahun1999 yang berkantor di Jalan Embong Sawo No. 2Kav.III / Taman Ade Irma Suryani Nasution Surabaya,Hal 1 dari 21 Hal Put.
Terbanding/Penggugat : PT. Gardamas Citra Perkasa
182 — 126
Menkeh RI. No. C. 1749. HT.03.02.tahun 1999 dan SK. K. BPN. RI. No. 721XVIITh.2006 yangselanjutnya disebut P3SRS.Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 323/PDT/2020/PT DKIBahwa P3SRS yang Tergugat kelolah adalah sebuah Perhimpunandan bukan PT (Perseroan Terbatas) sebagaimana yang dimaksud olehPenggugat di dalam gugtanya, PT. PPRSH sangatlah berbeda denganP3SRS, dan tunduk kepada masingmasing undangundang yangmengaturnya.
65 — 21
MENKEH & HAM RI.No. D.50.KP.04.13 TH, 2001 dan terdaftar sebagai AnggotaPerhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dengan register No. 01.10222beralamat di Jalan Hayam Wuruk,Kelurahan BoneBone, KecamatanBatupoaro,Kota Baubau.
100 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menkeh RI Nomor C711.HT.03.02Th1998 tanggal 7121998);9) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Berita Acara Nomor 03 Tanggal 15Desember 2010, dengan Notaris Ny. Bertha Suriati halauw Halim, SH. (SK.Menteri Kehakiman Nomor: C165.HT.03.02Th.1997 Tanggal 29 Desember1997);10) 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Berita Acara Nomor 06 Tanggal 25April 2012, dengan Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H.
494 — 277 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa kaedah hukum dalam Pasal 67 juncto 244 KUHAPbahwa putusan bebas demi hukum tidak dapat dikasasi jugadapat dilihat dari penegasan (i) SK Menkeh M.01.
48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman ("UndangUndang Kekuasaan Kehakiman), Pasal26 Ayat (2) yang sebelumnya sudah diatur dalam ketentuanyang digantikannya, yakni UndangUndang Nomor 4 Tahun2004 Pasal 21 Ayat (2), (iii) UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangMahkamah Agung (UndangUndang Mahkamah Agung)Pasal 45 A Ayat (1), (iv) UndangUndang Nomor 12 Tahun2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil andPolitical Rights ("ICCPR) Pasal 14 Ayat (7);SK Menkeh
Meskipun tidak dikenal di KUHAP danhanya dikenal melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 449K/Pid/1984 dan SK Menkeh M.01. PW.07.03 tahun 1982 tentangPedoman Pelaksanaan KUHAP, namun hal ini semakinmenunjukkan BAHWA TIDAK SEHARUSNYA MAJELIS HAKIMMENERIMA PERMOHONAN KASASI ATAS PUTUSAN BEBASDALAM PERKARA A QUO;Hal. 28 dari 65 hal. Put.
77 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menkeh RI Nomor C87/.HT.03.01Th. 1992 tanggal 30 April 1992 dan SK. Kepala BPN Nomor63XI1993 tanggal 24 Juli 1993, Kantor Jalan RTA Milono Km. 1 Nomor 11Palangka Raya;4. Bahwa Penggugat mendapat proyek pengadaan barang/jasa dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air PemerintahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 di Palangka Raya yaitupekerjaan Pembangunan Jaringan Raya D.
Terbanding/Penggugat : Pariyo .Haji Muhammad Pariyo., SE., M.Sc.
Turut Terbanding/Tergugat II : Francisca Susi Setiawati, SH.
346 — 223
Menkeh & HAM RI,tanggal 4 Januari 2003, Nomor C37.HT.03.02TH.2003,yang berkantor di EC 1, Nomor 1, Jalan KelapaCengkir Timur Il, RT. 18, RW. 9, Kelapa Gading,Kota Jakarta Utara, dahulu sebagai Tergugat II Konvensisekarang sebagai Terbanding II;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan PengadilanAgama Jakarta Selatan Nomor 1957/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 13 Juni 2019Masehi
161 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta ;26.Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No.: C01289 HT.01.04 tahun2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas ;27.Akta Perubahan No. 138 tanggal 15081994 dari Notaris RIZAMFADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.);28.Surat pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 2tanggal 02102000 dari Notaris Ny. Il ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;29.Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Volgren Indonesia No. : PEM 170/WPJ.03/KI.1606/89 tanggal 28Agustus 1989 tentang Kartu NPWP (KUP.20) ;44.Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989tentang Persetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;45.Keputusan Menkeh RI. No. : C214334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal21 September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Volgren Indonesia ;46.Proposal Kredit PT.
Jakarta ;Surat Keputusan Menkeh dan HAM. RI No.: C01289 HT.01.04 tahun2002 tanggal 24 Januari 2002 tentang Persetujuan Akta PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas ;Akta Perubahan No. 138 tanggal 15081994 dari Notaris RIZAMFADILAH TAJUDIN, SH. (Pengganti H. A. KADIR USMAN, SH.) ;Surat pernyataan Keputusan Rapat PT. Graha Pasundan Raya No. 2tanggal 02102000 dari Notaris Ny. ll ROKAYAH SULAEMAN, SH. ;Pernyataan Keputusan Rapat PT.
Sus/200945.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.Keputusan Menkeh RI. No. : C214334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal21 September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Volgren Indonesia ;Proposal Kredit PT.
Sus/200944.Surat Direktur Utama Volgren Australia tanggal : 1 Januari 1989tentang Persetujuan dan Penunjukan Volgren Indonesia ;45.Keputusan Menkeh RI. No. : C214334.HT.01.01 tahun 1994 tanggal21 September 1994 tentang Persetujuan Akta Pendirian PerseroanTerbatas PT. Volgren Indonesia ;46.Proposal Kredit PT.
126 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
MampangPrapatan No. 82A, Jakarta Selatan, yang terdaftar padaDepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah nomorSK Menkeh AHU.AH.04.0356, tanggal 16 November 2009 yang berdasarkanketerangan mereka masing masing berhak menjabatsebagai kurator baik kurator sementara maupun kuratorkepailitan dan tidak memiliki benturan kepentinganJika diangkat sebagai kurator sementara maupun kuratorkepailitan sehubungan dengan permohonan pernyataanpailit terhadap TERMOHONini ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut di
77 — 31
Aldira Berkah AbadiMakmur No. 4, tanggal 15 Mei 1999, yang dibuatdihadapan Syamsul Faryetti, SH, Notaris di Depok,berikut SK Menkeh No. C3566 HT 01.01 th 2000(Sesuai dengan aslinya) ;2s Bukti T2 : Fotocopy Akte Perubahan Terakhir PT. Aldira BerkahAbadi Makmur, No. 2, tanggal 14 Mei 2015, yangdibuat dihadapan MUGAERA DJOHAR SH, Mkn,Notaris di Kabupaten Tangerang, berikut dokumenpelaporan perubahan ke Depkumham No. AHUAH01.030929786, tanggal6 Mei 2015 (sesuai denganaslinya) ;3.
292 — 103
Menkeh RI No.
157 — 62
menjunjung tinggi hakhak asasi terdakwasebagai manusia.Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaansebagai berikut:Primair:Bahwa terdakwa DAMAR SUSILOWATI S.H, selaku Notaris danPPAT berdasarkan pengangkatan sebagai Notaris sesuai SK Menkeh
telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp.823.536.000,Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP.Subsidiar :Bahwa terdakwa DAMAR SUSILOWATI S.H, selaku Notaris danPPAT berdasarkan pengangkatan sebagai Notaris sesuai SK Menkeh
EFFENDI telah mengakibatkankerugian negara sebesar Rp.823.536.000,Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun2001 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Lebih Subsidair :Bahwa terdakwa DAMAR SUSILOWATI S.H, selaku Notaris danPPAT berdasarkan pengangkatan sebagai Notaris sesuai SK Menkeh
kasNegara.Halaman 75 dari 113 Putusan Tipikor Nomor 156/Pid.SusTPK/2015/PN SmgMenimbang, bahwa Terdakwa DAMAR SUSILOWATI S.H dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut: Terdakwa diangkat menjadi PPAT sesuai SK Kepala BadanPertanahan Nasional No. 4 X 2002, tanggal 25 April 2002tentang Pengangkatan 249 PPAT dan daerah kerjanya, daerah kerjaKota Semarang dan yang mengangkat saya selaku PPAT adalahKepala Badan Pertanahan Nasional RI, Untuk pengangkatan sebagaiNotaris sesuai SK Menkeh
tanggal 3 Desember 2010 atas S.HM 295 / Kalibanteng Kulon, KotaSemarang antara KRMH H HARRY ERNANTO = kepadaMUKLISIYATA ;Buku daftar kecil pendaftaran Akta tahun 2010 dan 2011 warnakuning cap gelatik kembar .Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 84 dari 113 Putusan Tipikor Nomor 156/Pid.SusTPK/2015/PN SmgBahwa terdakwa DAMAR SUSILOWATI S.H, selaku Notaris dan PPATberdasarkan pengangkatan sebagai Notaris sesuai SK Menkeh
470 — 354 — Berkekuatan Hukum Tetap
SK Menkeh: AHU.AH.04.0355 yang beralamat di Ruko Siliwangi PlazaB16,Jalan Jend.
50 — 6
pengrusakan itu ada 8 motor dan ada 16 orang yang saksi kenalyaitu Hamzah, Jito, Ombang, Dino, Komari, Susilo;Bahwa terdakwa ikut turun dari motor dan terdakwa tidak masuk kedalamZensho hanya berjaga diluar dan terdakwa tidak membawa senjata;Bahwa saksi tidak tahu karena saksi ada diluar dan hanya dengar keributankeributan di dalam Zensho berjarak 6 sampai dengan 7 meter dan siapa yangmelempar bom molotov saksi tidak tahu;Bahwa saksi sebelumnya mendapat undangan lewat SMS dari Komari yangisinya Mas menkeh
51 — 13
yangsignificant (mencolok), bisa mengikuti kegiatankegiatan kembali sehatseperti semula ketika terdakwa belum menggunakannya;Bahwa yang dimaksud rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalahrehabilitasi medis artinya ada gangguan baik secara psikologis maupunsecara fisiologis, sedangkan rehabilitasi sosial artinya untukmengembalikan fungsi sosial sipenyalahguna yang sebelumnya tidakteratur;Bahwa saksi tahu peraturan bersama antara Ketua Mahkamah Agung Rl,Jaksa Agung RI, Kapolri, Menkes RI, Mensos RI, Menkeh
15 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum Pembanding;Bahwa Kuasa Hukum Pemohon/Termohon mengajukanPermohonan Banding pada tanggal 3 September 2007,(Lampiran PK2) berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 21 Agustus 2007 yang telah didaftarkandi Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal3 September 2007 No. 008/ Pdt.G/2007/ PA.TGRS,(Lampiran PK3) dan telah membayar Panjar PerkaraBanding, maka sebagai Advokat yang telah mendapatdari izin Pengadilan Tinggi Jakarta No.PTJ.PANKUM.238/PH/1999 tanggal 2 Februari 1999(Lampiran PK4) SK Menkeh
Bambang Yuniarto
Tergugat:
PT. BPR MAJESTY GOLDEN RAYA
50 — 22
Bank PerkreditanRakyat Majesty Golden Raya, Nomor: 31 pada tanggal 28 Pebruari2009, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda : T1;Fotocopy Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTBank Perkreditan Rakyat Majesty Golden Raya, Nomor: 15 padatanggal 09 April 2019, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebutdiberi tanda T2;Fotocopy Pengesahan Perseroan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manuria Republik Indonesia ( MENKEH ) mengenai Perial SuratPenerimaan Pemberitahuan
Terbanding/Penggugat : IRFAN
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI DARWISYAH
Turut Terbanding/Tergugat V : HARDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat III : MARDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KELURAHAN CILINCING
Turut Terbanding/Tergugat VI : KAPSAH
Turut Terbanding/Tergugat IV : DARMAWANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat II : AMIR HAMZAH
Turut Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
46 — 39
MENKEH & HAM No. 82. HT. 03.02 TH. 2001 Tgl. 30 Januari2002, SK Kepala BPN. No. 5X2002 Tgl. 25 April 2002, JI. YosSoedarso No. 41 Jakarta 14220 Telp. (021) 43907338;Menyatakan tidak berlaku (cacat hukum) Sertifikat Hak Guna Bangunanyang dikeluarkan atau yang telah diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT IIberupa:6.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 1214, Luas 399 M?,Tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor : 00005/Cilincing/2011tanggal 16 Ferbuari 2011, atas nama TERGUGAT ;6.2.
MENKEH & HAM No. 82. HT. 03.02 TH. 2001 Tgl. 30 Januari2002, SK Kepala BPN. No. 5X2002 Tgl. 25 april 2002, JI. YosSoedarso No. 41 Jakarta 14220 Telp. (021) 43907338;Menghukum TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGATIV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII secara tanggungrenteng membayar ganti rugi yaitu:9.1.
126 — 60
palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkanbarang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupunmenghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan SaksiHenry Achirudin Selaku Direktur PT DUNIRAS PUTRA PERKASA sesuaiAkta pendirian Perseroan terbatas dengan nomor 20 tanggal 6 Desember1996 dengan Nomor : M136HT.03.05TH 1986 dan SK Menkeh
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianHalaman 10 dari 42 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN JKT.SELadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukankarena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah kenal dengan SaksiHenry Achirudin Selaku Direktur PT DUNIRAS PUTRA PERKASA sesuaiAkta pendirian Perseroan terbatas dengan nomor 20 tanggal 6 Desember1996 dengan Nomor : M136HT.03.05TH 1986 dan SK Menkeh