Dwipa Konetradan PT.Bina Energi SelarasPendidikan : Si.Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yang terdiridari untuk Terdakwa I. Deswal Arief, S.H., Andi Suhernandi, S.H.,M.H., FatmaJufri, SH, Wardaya, S.H.,M.H., Resdianto Willem, S.H.,LLM., Iqbal Jefriano, S.H.

Dwipa Konektra dan PT.Bina Energi Selaras yang mengikatkan diri melalui Perjanjian KemitraanKerjasama Operasi (KSO) Tanggal 20 Februari 2008, dengan KetuaKonsorsium adalah terdakwa DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT.Dwipa Konektra, dan Anggota Konsorsium adalah terdakwa II JOS INTANselaku Direktur PT.

Dwipa Konektra dan PT.Bina Energi Selaras dan saksi Ir. Abd. Rachman Tinri, M.Si sebagaiDireksi Pekerjaan dengan hasil pemeriksaan yaitu Pekerjaan telahdilaksanakan sesuai ketentuanketentuan dalam kontrak danpetunjukpetunjuk Direksi Pekerjaan dan telah selesai 100% sejaktanggal 16 September 2009, padahal terdakwa Dani Zaidan, BEdan terdakwa II Jos Intan serta saksi Ir. Abd.

Dwipa Konektra dan PT.Bina Energi Selaras sekaligus merugian Keuangan Negara Cq.

Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAU socencenee Bahwa terdakwa DANI ZAIDAN, BE selaku Direktur Utama PT.Dwipa Konektra berdasar Akta No. 29 Tanggal 19 Nopember 2007 padaNotaris Adi Triharso, SH dan terdakwa II JOS INTAN selaku Direktur PT.Bina Energi Selaras berdasar Akta No. 30 Tanggal 19 Juli 2007 padaNotaris Betsy Sirua, SH., bersama dengan Ir. ABD.

Menghukum Tergugat agar menerima Penggugat sebagai pekerjadengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT sejakditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama antara Tergugat dengan PT.Bina Utama Sakti yaitu tanggal 24 April 2018;4.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal12 Februari 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi PT.Bina

, sehingga yang memilikkapasitas membatalkan PERJANJIAN PINJAMAN tertanggal 29022015dan PERNJANJIAN JUAL BELI KEMBALI (BUY BACK) adalah pihak yangada di dalam Perjanjian tersebut:Berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, pihak yangmemiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan adalah pihakyang mempunyai hak dan kapasitas hukum untuk menggugat perkarayang disengketakan.Gugatan Penggugat Kurang Pihak ( Plurium Litis Consortium)dikarenakan: Penggugat tidak mengikutsertakan Komisaris Utama PT.BINA

Dias Nyurrahmi Widiastuti , Mohamad ImanWidiasmoro , Diah Widianingsih :Gugatan Penggugat tidak Jelas (Obscuur Libel) dikarenakan : Penggugat dalam surat gugatannya salah menuliskan nama PihakPenggugat , seharusnya yang menjadi Pihak Penggugat adalahPT.BINA TRISNA PERSADA bukanlah SUGENG SULASTIONO,karena hubungan hukum dalam Perjanjian sebagaimana dijelaskanpada point 1 Gugatan adalah PT.BINA TRISNA PERSADA GenganTERGUGAT: Penggugat tidak menguraikan perihal Gugatannya secara jelas yakniapakah Gugatan

perkara perdata lain dengan Nomor perkara :362/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Tim. yang sedang berlangsung di PengadilanNegeri Jakarta Timur yang belum berkekuatan hukum tetap:DALAM POKOK PERKARA :1.Bahwa , apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi merupakan satukesatuan yung tidak terpisahkan dalam pokok perkara iniBahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecualldiakui dan dibenarkan oleh TergugatBahwa, Posita Gugatan Penggugat pada point 1s/d point 7 adalahmerupakan isi" perjanjian antara PT.BINA

2011;Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap para TermohonKasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada pokoknya atas dalildalil sebagaiberikut :1Bahwa sejak tanggal 05 Mei 1990, Penggugat diterima sebagai pekerja pada PT.Bina

Sriyanto Muntasram di atas kop surat PT.Bina Bumi Segara, yang isinya adalah semenjak tanggal 29 April 2010 perusahaanmengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat.

Sebab Penggugatselama ini telah melakukan perundingan bipatride maupun mediasi dengan pihak PT.BINA BUMI SEGARA. Oleh karena itu tindakan Penggugat yang langsung mengajukangugatan ke Pengadilan dengan menjadikan PT. INDONESIA PRIMA PROPERTY, Tbkselaku Tergugat harus dikategorikan premature, oleh karena itu gugatan Penggugatharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);Eksepsi Tergugat II:D GUGATAN KABUR (OBSCUURE LIBELUM)Hal. 13 dari 27 hal. Put.

No. 660 K/PDT.SUS/201114 Tentang Hubungan Kerja1 Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyeret 6 (enam)perusahaan yaitu PT Indonesia Prima Property, Tbk; PT.Bina Bumi Segara; PT. Panen Indrya Prima; PT. WilangSari; PT. Daya Sakti dan PT.

Bina Karya NuansaSejahtera di Propinsi Kalimantan Timur tersebut, Penggugat terlebih dahulumendapat ljin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat) sesuai Surat Keputusan KDHTingkat Il Kutai Nomor: 15/PKT/BPN16.3/UM14/XII1999 dan mendapatPersetujuan prinsip pencadangan Kawasan Hutan untuk HPH tanamanPerkebunan seluas + 18.500 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur kepada PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat), sesuai Surat Menteri Kehutanandan

Umaq Tukung Mandiri Utama Untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak diKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur dimana Surat KeputusanBupati Kutai Timur dibuat dengan faktafakta yang keliru serta melanggarPeraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik yakni Asasasas kecermatan dan kepastian hukum sehinggamenimbulkan ketidak pastian hukum terhadap Izin Usaha Perkebunan PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera (Penggugat) yang diterbitkan oleh MenteriHalaman

Dasri bin Ramli T, memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karenasaksi adalah tetangga mereka;Bahwa saksi bertetangga dengan kedua belah pihak yang berperkarasejak tahun 2004; Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah bulanJuni tahun 2004; Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal diperumahan karyawan PT.Bina karena Penggugat bekerja di perusahaantersebut; Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah

tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik, tetapisekitar setahun terakhir tidak baik lagi, saksi pernah satu kali melihatPenggugat dengan Tergugat bertengkar; Bahwa saksi tidak tahu sebabnya atau apa yang mereka pertengkarkan,tetapi saat itu saksi melerai mereka; Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi setelah kejadian itu,bahwa Tergugat telah mencekik Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lebih kurang tiga bulan iniPenggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat, Penggugattinggal di PT.Bina

Akibat penganiayaan itu Saksi tidak dapat bekerja sebagaipenagihan kepada para konsumen di PT.Bina Finance dan tidakbisa makan karena gigi yang lepas dan rahang yang sakit sertakepala Saksi pusing. Yang melihat peristiwa penganiayaan tersebut yaitu SaudaraRudi Tri Haryanto dan Dwi al.Negro. Pada saat ditendang Saksi keadaan pingsan, Saksi tidak tahuposisi Saksi.

belakang lepas, kepala belakang bengkak dan pusing ;Seminggu sebelumnya ada masalah cek cok mulut antara Terdakwadengan Terdakwa Nico Feryanto; Akibat penganiayaan itu Saksi tidak dapat bekerja sebagai penagihankepada para konsumen di PT.Bina Finance dan tidak bisa makan karenagigi yang lepas dan rahang yang sakit serta kepala Saksi pusing.Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/VER/IV/2018tanggal3 April 2018 Rumah Sakit TK.III Slamet Riyadi atas nama NicoFeryyanto yang ditandatangani oleh dokter

Bahwa, oleh karena PENGGUGAT dan PENGGUGAT II memilikiItikad Baik ingin menyelesaikan sengketa Tanah Hak Milik Adat GirikHal 5 Putusan No. 663/PDT/2019/PT.DKINomor C. 343 persil 21, S.Ill maka diadakan perdamaian antaraPENGGUGAT sebagai pihak pertama, PENGGUGAT Il sebagaipihak kedua, Almarhum Mansyur Dahlan/TURUT TERGUGAT sebagai pihak ketiga, dan TERGUGAT Ill (PT.Bina Kualita Teknik)sebagai pihak keempat diwakili oleh Drs.

Bahwa, sebagai akibat dari Akta Perjanjian Perdamaian No.04tanggal 01 September 2008 maka TERGUGAT Ill berkewajibanmemberikan kompensasi senilai Rp. 4.500.000.0000 (Empat MilyarLima Ratus Juta Rupiah) kepada Almarhum Mansyur Dahlan/TURUTTERGUGAT , PENGGUGAT dan PENGGUGAT Il yangpenerimaanya lansung diberikan kepada PENGGUGAT I.Hal ini berdasarkan : Surat Pernyataan dibawah tangan tertanggal 1 September2008dibuat oleh Drs.Samuel Purba dalam jabatanya sebagaidirektur PT.Bina Kualita Teknik/TERGUGAT

Surat Pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh olehDrs.Samuel Purba dalam jabatanya sebagai direktur PT.Bina KualitaTeknik/TERGUGAT Ill, tanpa tanggal, tanpa nomor (selanjutnyadisebut Surat Pernyataan Tambahan) Akta Pernyataan No. 157 tanggal 22 Oktober 2008 yangdibuat dan dihadapan TURUT TERGUGAT II (Akta Otentik).10.

Bahwa, dari Tanah Hak Milik Adat Girik Nomor C. 343 persil21, S.llltelah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.385tertanggal 31 May 2011 dan nama pemegang hak sertifikat tersebutpertama kali adalah PT.Bina Kualita Teknik/TERGUGAT III.13. Bahwa, penerbitan SHGB No.385 tertanggal 31 May 2011atas nama TERGUGAT III dilakukan TERGUGAT Ill dalam rangkaianproses pelaksanaan Akta Perjanjian Perdamaian No.04 tanggal 1September 2008 yang seolaholah terjadi namun faktanya tidak samasekali.

Melawan Hukume Akta Penyelesaian Kewajiban No.05 tanggal 17 April 2012mencantumkan : Pihak Kedua/PT.Bina Kualita Teknik/TERGUGAT III telah membayartotal Rp. 1.900.000.000 (SatuMilyar Sembilan Ratus Juta Rupiah) dengan rincian:Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 06Nopember 2008, Rp.1000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) tanggal8 Maret 2012 dengan Giro Bank BCA No. 385826 danRp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) telah diterimasebelum akta ini ditandatangani. e Akta Penyelesaian Kewajiban

Bina Koperasi Sejahtera dan dikuatkan oleh serta Akte Notaris YansenDicky Suseno S.H, tertanggal 5 Agustus 1999 Nomor 2 mengenai Akta Perubahan menjadi PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera yang berkedudukan di Samarinda ;Bahwa Penggugat memiliki kegiatan usaha utama yaitu dalam bidangperkayuan kehutanan ;Bahwa Tergugat adalah merupakan suatu badan hukum berbentukPerseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia ;Bahwa berdasarkan point pertama tersebut, Penggugat memberikan

kuasasesuai dengan Surat Kuasa yang ditandatangani tanggal 2 April 2012 oleh Direktur Utama PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera, Kandhy Haribowo selaku Penggugat kepada Ir.

Mengabaikan Pasal 3 bahwa objek jual bell dalam perjanjian adalah kayubulat kecil bahan baku serpih (KBK BBS) yang berasal dari areal kebun PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera dengan target volume 180.000 ton ;16. Mengabaikan Pasal 5 yaitu perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal 1Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015 dan dapat diperpanjang dengankesepakatan kedua belah pihak ;17.

Bahwa Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjiansebagai berikut :a.b,c. mengabaikan Pasal 7 ayat 2 (dua) yaitu kewajiban pihak kedua adalah sebagaiberikut:b. eeed. mengabaikan Pasal 3 bahwa objek jual bell dalam perjanjian adalah kayubulat kecil bahan baku serpih (KBK BBS) yang berasal dari areal kebun PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera dengan target volume 180.000 ton ;16.

Kaltim, sekarang ini KayuBulat KecilBahan Baku Serpih (KBKBBS) tersebut berada di lokasi sebanyak 6.000 (enam ribu) tondan di Logpond sebanyak 4.000 (empat ribu) ton, selama saksimelaksanakan pekerjaan tersebut, semua peralatan yang digunakan telah disiapkan oleh pihak PT.Bina Karya Nuansa Sejahtera, hasil produksi Kayu Bulat KecilBahan Baku Serpih (KBKBBS)sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ton yang sudah saksi kerjakan tersebut, sampai scat itu belumpernah dibayar oleh Penggugat (PT.

Bahwa saksi Yafits Bin Yazis membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki kKepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporanperpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yaziddengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas namaPT. Bina Guna Lestari.

berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya ataspengggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak adatransaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNALESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayarandari perusahaanperusahaan tersebut kepada PT BINA GUNA LESTARI.Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki kKepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina

Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki Kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporanperpajakan atas nama PT.

Serimba Raya Makmur penggugat Ill adalah satukepemilikan atas nama Yosef dan ketiga perusahaan, PT.Bina Sawit AlamHalaman 9 dari 105. Putusan No. 25/G/2015/PTUNSMDMakmur, PT. Berkah Sawit Lestari dan PT. Serimba Raya Makmur dikonsorsiumkan oleh pemiliknya Sdr. Yosef dan di gabung dalam group PT.Bina sawit alam makmur sehingga dalam persiapan pembibitan sawit dankaret di konsentrasikan di lahan PT. Bina Sawit Alam Makmur;.

Bukti T 7Foto Kopi Dar Foto kopi Keputusan Bupati Malinau Nomor561 Tahun 2007 tanggal 19 Nopember 2007 TentangPemberian ljin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa SawitSeluas + 20.000 Hektar Di Kabupaten Malinau Kepada PT.Bina Sawit Alam Makmur ;Foto Copy Dari Foto Copy Surat Kepala Dinas KehutananDan Perkebunan Kabupaten Malinau) Nomor522.21/036/DKPII/II/2007 tanggal 12 Februari 2008 Perihal: Rekomendasi Kesediaan Lahan Untuk Usaha PerkebunanAn.

Bina Sawit Alam Makmur ;Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati MalinauNomor 503/K.353/2008 tanggal 21 Juli 2008 TentangPerpanjangan ljin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa SawitSeluas + 20.000 Hektar Di Kabupaten Malinau Kepada PT.Bina Sawit Alam Makmur ;Foto Copy Dari Foto Copy Rapat Sosialisasi RencanaPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT. BinaSawit Alam Makmur;Foto Copy Dari Foto Copy Rapat Sosialisasi PT.

Bukti T 12Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT.Bina Sawit Alam Makmur ;Foto Copy Dari Foto Copy Keputusan Bupati MalinauNomor : 503/K.262/2008 Tanggal 29 Mei 2008 TentangPemberian Izin Pembukaan Lahan Untuk PerkebunanKelapa Sawit Seluas + 4.200 Hektar Di Kecamatan MalinauSelatan Dan Kecamatan Malinau Barat Kepada PT.

Gunung Agung Jati Rimba, PT.Bina Sawit Alam Makmur, dan PT. Rimba Karya Utama ;Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya Keputusan BupatiMalinau Nomor 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012Tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan hasilPenilaian Usaha Perkebunan Di Kabupaten Malinau Tahun2012;Halaman 62 dari 105.

Bina mandiri Karya, Tergugat II baru akan membuat akte Pelepasan hakGuna Bangunan diatas HPL No.20/Pluit dengan PT.Bina Mandiri Karya di Pejabat Pembuat aktatanah (PPAT) setelah berakhirnya peranjian sewa menyewa antara PENGGUGAT danTERGUGAT yaitu tanggal 14 Oktober 2014,karena itu Sampai saat ini obyek tanahnya masihdikuasai oleh PENGGUGAT,dus,belum terjadi peralinan hak tanah (laverring);Berdasar hal tersebut,maka gugatan PENGGUGAT adalah Prematur;Dalam POKOK PERKARA.1.

Bahwa meskipun TERGUGAT.i telah melakukan pengikatan sementara dalambentuk perjanjian Pengikatan pelepasan Hak Guna Bangunan diatas HPL No.20/Pluitdengan PT.Bina Mandiri Karya di Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) setelan berakhimyaperjanjian Sewa menyewa antara Penggugat dan Tergugat. yaitu tanggal 14 Oktober 2014,9.

Bahwa dengan demikian secara hukum belum ada peralihan hak hukum ataupun fisikatas tanah yang disewa oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT 1 kepada PT.BINA Mandirikarya,sebagaimana didalilkan olen PENGGUGAT dalam gugatan angka 4,7,8 dan 9.11. Bahwakarena itu perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Guna Bangunan diatas HPLNo.20/Pluit dengan PT.BINA MANDIRI KARYA,tidaklah melanggar perjanjian sewa antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT.I.12.

Bahwakarena sikap TERGUGAT.II.tersebut,sampai Saat ini tanah yang disewa masihdikuasai atau dipergunakan oleh Penggugat bukan oleh PT.BINA MANDIRI KARYA selakuNNcalon pembeli,namun Tergugat Il heran mengapa malah kemudian digugat dipengadilan dandilaporkan ke Polisi dengan berbagai tuduhan yang tidak benar secara hukum,dengandemikian apakah PENGGUGAT itu mempunyai itikad baik?13.

Bahwa Penggugat sampai sekarang masih menikmati hasil atas penguasaan tanahmilik TERGUGAT.IIl.sehingga merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengadaada jikaPENGGUGAT menyatakan mengalami kerugian sebagaimana dijelaskan dalamgugatan,justtu TERGUGAT.II,sehingga merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengadaada jika penggugat menyatakan mengalami kerugian sebagaimana dijelaskan dalamgugatan,justtu TERGUGAT.il. dan PT.BINA MANDIRI KARYA (turut Tergugat 1) selaku calonpembeli yang beritikad baik yang

Ruko yang berdiri diatas tanah milikPemerintah Kota Prabumulih yang terletak dijalan Jendral SudirmanKelurahan Pasar Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;Bahwa Ruko Ruko para Penggugat tersebut di peroleh dari Zaini Mansyurselaku pihak yang ditunjuk mengelola HPL(hak pengelolaan Lahan ) yangtelah bersertipikat No.1 HPL Kelurahan Pasar Prabumulih.yaitu PT.BinaSumma Laksanaselaku pihak yang melakukan pembangunan pasar kemalaPrabumulih;Bahwa Penggugat I selaku pihak yang menguasai Ruko yang dibangun PT.Bina

Nomor 030/250/DPPKAD/2014 terhadap Penggugat, adapundikeluarkannya surat pemberitahuan Nomor 030/250/DPPKAD/2014 tersebutberdasarkan alasan sebagai berikut ;Pemerintah Kota Prabumulih memiliki sebidang tanah di lokasi eks Terminaldengan Sertifikat Hak pengolahan lahan (HPL) Nomor 1/Kelurahan PasarPrabumulih Tahun 1989 atas nama Pemerintah Kota Prabumulih yang merupakanhibah / penyerahan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun2001 ;Pada Tahun 1989 Pemerintah Kabupatan Muara Enim bekerja sama dengan PT.Bina

Summa Laksana Palembang membangun Ruko di atas tanah MilikPemerintah Kabupaten Muara Enim tersebut dengan surat perjanjian KerjasamaNomor 2443/Bang/1989 tanggal 28 Nopember 1989 antara Bupati Muara EnimHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Perkara Nomor 19/G/2014/PTUNPLG( H.Nang Ali Solihin, SH ) dengan Direktur I PT.Bina Summa Laksana ( ArifinTantowi ) yang beralamat di Jalan Tembesu Nomor 14 Palembang ;3.

Bahwa saksi Yafits Bin Yazis membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki kKepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporanperpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yaziddengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas namaPT. Bina Guna Lestari.

berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya ataspengggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak adatransaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNALESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayarandari perusahaanperusahaan tersebut kepada PT BINA GUNA LESTARI.Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki kKepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina

Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki Kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporanperpajakan atas nama PT.

Bahwa saksi Yafits Bin Yazis membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki kKepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporanperpajakan atas nama PT. Bina Guna Lestari, dan saksi Yafits Bin Yaziddengan sengaja menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NomorPokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas namaPT. Bina Guna Lestari.

berasal dari saksi YAFITS, yang pada kenyataannya ataspengggunaan faktur pajak PT BINA GUNA LESTARI tersebut tidak adatransaksinya karena tidak ada penyerahan barang dari PT BINA GUNALESTARI kepada PT CITRA GRAHA MAKMUR dan tidak ada pembayarandari perusahaanperusahaan tersebut kepada PT BINA GUNA LESTARI.Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki kKepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina

Bahwa saksi Yafits Bin Yazid membuat Faktur Pajak sebagai buktipungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak bulan Januari 2016 telahmemiliki Kepercayaan penuh dari Saksi Nazaruddin selaku Direktur PT.Bina Guna Lestari untuk melakukan pengurusan terkait pelaporanperpajakan atas nama PT.

Mamak Salapan di Timpeh tanggal 6 April 2001 danSurat Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dengan Ninik MamakJao tanggal 05 Mei 2014.Bahwa pada tahun 2015 terhadap tanah ulayat tersebut pernah berperkaradi PTUN Padang dengan Pemda Dharmasraya dalam hal ini BupatiDharmasraya, oleh karena Bupati Dharmasraya menerbitkan Suratkeputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/857/KPTSBUP/2013tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA

ALAMSEJAHTERA tanpa setahu dan seizin kaum Penggugat yang tercatatdengan Perkara No.01/G/2015/PTUNPDG dan Perkara BandingNo.138/B/2025/PT.TUNMDN.Bahwa perkara tersebut telah selesai dan dimenangkan oleh Penggugatdimana Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membatalkansurat keputusan Bupati Dharmasraya Nomor : 189.1/357/KPTSBUP/2013tanggal 30 September 2013 tentang Pemberian izin lokasi Untuk KeperluanPembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA ALAMSEJAHTERA dan memerintahkan Bupati

perdamaian anatara Penggugat dengan NinikMamak Jao pada tanggal 05 Mei 2014 yang dimaksud Penggugat tersebuttidaklah kita ketahui maksud dan tujuannya dari Penggugat tersebutmelampirkan ke perkara ini.Bahwa Permasalahan Gugatan Penggugat ke PTUN Padang pada tahun2015 terhadap tanah Ulayat yang di maksud, Kita para Tergugat tidakmengetahui dan tidak mengerti pokok permasalahan pada posita dua(2)in) Yang Mulia Hakim,karena di posita dua(2) ini Tergugat tidakmenyebutkan alamat lengkap Perusahaan (PT.BINA

perkara phiNomor 132/pdt.susphi/201 6/on mdn10.Bahwa tidak benar penggugat telah bekerja sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai 9 Maret2016 dengan jabatan terakhir salesman dan hubungan kerja antara penggugat dantergugat berakhir dengan alasan pengurangan karyawan serta penggugat sudah mengabdi padatergugat selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan karena penggugat bekerja berdasarkanperjanjian kerja untuk waktu tertentu.Bahwa berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) penggugat bekerja di PT.Bina

Dalam hal ini penggugat dalamkonpensi / Tergugat dalam rekonpensi berakhir masa keranya dengan PT.Bina San Primab. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) penggugatdalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi bekerja Pada PT. Sanbe Farmadengan peranjian kerja untuk waktu tertentu terhitung dari tanggal 20Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2015.c.

Bukti P4 Foto copy sisa gaji & USM Hendra Sinaga yang diterbitkan oleh Pihak PT.Bina San Prima (email) tanggal 05/18/2016, bukti telah diberi materai cukupdan dinazegelen dan dilegalisir sesauai print outnya:5.

Sanbe Farma dibayarkan oleh PT.Bina San Prima Karena menurut pimpinan ada perjanjian khusus antara PT. BinaSan Prima dengan PT. Sanbe Farma perihal tersebut. Bahwa saksi tahu semua karyawan PT. Bina San Prima setelah bekerja 2 tahun,menanda tangani pernyataan mundur dan kemudian menjadi karyawan PT. SanbeFarma. Bahwa setahu saksi PT Bina San Prima adalah perusahaan penyalur produkproduk dari PT. Sanbe Farma yang memproduksi Obatobatan dan minuman.

PT.Bina San Prima)terhitung sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan Maret 2016, dimanaPenggugat menerima Up ah/Gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.498.381. ; Bahwa, kemudian Penggugat diberhentikan oleh Tergugat pada tanggal 9 Maret 2016dengan alasan yang sulit untuk diterima akal sehat yaitu dengan alasan pengurangankaryawan mengingat kondisi perusahaan dalam keadaan baikbaik saja; Bahwa, atas perselisihan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Sosial Tenaga KerjaKota Medan untuk di Mediasi, namun

Bina Karya Jaya dan kemudian bertindak atas nama PT.Bina Karya Jaya menggugat Tergugat;Selanjutnya apabila memang benar Penggugat berdasarkan Akta Notarisdisebutkan sebagai Direktur Utama PT. Bina Karya Jaya maka Tergugat terlebihdahulu meminta kepada Penggugat agar menunjukkan Aktanya;Sebab mungkin saja terdapat persoonpersoon lain yang juga berhak danmengaku bertindak untuk dan atas nama PT.

Bina Karya Jaya, sebagai contoh Surat TergugatNomor : 644.1/537/27 tertanggal 15 Mei 2007 ditujukan kepada Direktur PT.Bina Karya Jaya, dan Surat Tergugat Nomor : 503/259/27 tertanggal 9 Maret2006 ditujukan kepada Direktur PT. Bina Karya Jaya, kesemuanya tidak pernahditujukan kepada orang lain yang mengaku dirinya sebagai Direktur, apalagiSurat PT.

BINA KARYA JAYA yang berkedudukan di..;19Oleh karena Posita no. 1 tidak ditulis sebagaimana contoh di atas maka sudahjelas Gugatan Penggugat tidak cermat dan tidak lengkap, dengan tidak cermatnyadan tidak lengkapnya penulisan Posita no. 1 dapat mengkaburkan permasalahan,mengingat tidak tertutup kemungkinan adanya pihakpihak tertentu melakukanintervensi menyatakan dirinya sebagai pihak yang paling berhak mewakili PT.BINA KARYA JAYA pada saat perbuatan hukum oleh PT.

., telah dilaksanakan rapatpemungutan suara atas proposal perdamaian yang diajukan PT.Bina Perkasa Indograha Cs ;Bahwa dalam rapat pemungutan suara pada tanggal 02September 2009 yang dihadiri 3 Kreditur telah didapat hasilhasilsebagai berikut :Kreditur seluruhnya: 3 mewakili piutang Rp. 285.976.500.757,40 ;Kreditur hadir: 3 mewakili piutang Rp. 285.976.500.757,40 ;Kreditur yang setuju: 2 mewakili piutang Rp. 273.438.914.462,35 ;Kreditur yang tidak setuju: 1 mewakili piutang Rp 12.537.686.295,15 ;

Nomor:311/DN/VIII/09 (Bukti terlampir) ;Bahwa perpanjangan tanggal 2 September 2009 tersebut samasekali tidak diatur dalam peraturan perundangundanganNomor: 37 TahunBahwa walaupun telah diperpanjang atas kebijaksanaan HakimPengawas tersebut, antara Kreditur Bank Bukopin/PemohonKasasi tetap tidak tercapai kata sepakat untuk melakukanperdamaian ;Bahwa sesuai dengan Bukti Surat Panggilan dari Pengurusdengan Nomor: 325/DN/IX/09, Pemohon Kasasi diundanguntuk membicarakan rencana sidang pemeriksaan PKPU PT.Bina