(seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tercatat atasnama TERGUGAT IIBahwa mengenai Jaminan yang diberikan TERGUGAT Il ataspersetujuan TERGUGAT Ill selaku Istri TERGUGAT Il tercantumdalamPasal 9 Akad Hawalah Nomor 31tanggal 30 Maret 2012 yangberbuny/i:PASAL 9JAMINANUntuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan atasutang pokok pembiayaan, Fee/atau Ujrah serta biayabiaya lainnya yangtimbul dari pembiayaan tepat pada

(seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tercatat atasnama TERGUGAT IIBahwa mengenai Jaminan yang diberikan TERGUGAT Il ataspersetujuan TERGUGAT Ill selaku Istri TERGUGAT IltercantumdalamPasal 8Akad Al Musyarakah Muttanaqisah Nomor 32 tanggal 30Maret 2012 yang berbunyi:PASAL 8JAMINANUntuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan atasutang pokok pembiayaan, Fee/atau Ujrah serta biayabiaya lainnya yangtimbul dari pembiayaan

(seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tercatat atasnama TERGUGAT IIBahwa mengenai Jaminan yang diberikan TERGUGAT Il ataspersetujuan TERGUGAT Ill selaku Istri TERGUGAT II tercantum dalamPasal 7Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor33 tanggal 30 Maret 2012yang berbunyi:PASAL 7JAMINANUntuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan atasutang pokok pembiayaan, Fee/atau Ujrah serta biayabiaya lainnya

Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya harus berdasarkanprinsip Syariah, oleh karenanya dalam setiap operasional perusahaanjuga mendasarkan pada FatwaFatwa Dewan Syariah Nasional yaituFatwa Nomor 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum AsuransiSyariah; Fatwa DSN Nomor 52/DSN MUI/III/2006 tentang MudharabahMusytarakah Asuransi Wakalah bil Ujrah; Fatwa DSN Nomor 53/DSNMUI/111/2006 tentang Tabarru Pada Asuransi Syariah, dan Fatwa DSNNomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Tawidh), PeraturanMenteri

ami Nomor 7662);23.Bahwa setiap kali terjadi klaim dari Peserta, termasuk klaim yangdiajukan oleh Penggugat, maka seluruh pembayaran klaim akandiambilkan dari dana tabarru milik seluruh peserta asuransi, oleh karenaitu sebelum melakukan pembayaran apapun, termasuk namun tidakterbatas pada klaim dan biaya administrasi perkara, Tergugat selakuMudharib harus meneliti dan melaksanakan akadakad yang telahdisepakati bersama, dan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telahterikat pada Akad Wakalah Bil Ujrah

(seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tercatat atasnama TERGUGAT IIBahwa mengenai Jaminan yang diberikan TERGUGAT Il ataspersetujuaan TERGUGAT Ill selaku Istri TERGUGAT II tercantumdalamPasal 9 Akad Hawalah Nomor 31itanggal 30 Maret 2012 yangberbunyi:PASAL 9JAMINANUntuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan atasutang pokok pembiayaan, Fee/atau Ujrah serta biayabiaya lainnya yangtimbul dari pembiayaan tepat pada

(seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tercatat atasnama TERGUGAT IIBahwa mengenai Jaminan yang diberikan TERGUGAT Il ataspersetujuaan TERGUGAT Ill selaku Istri TERGUGAT IltercantumdalamPasal 8Akad Al Musyarakah Muttanaqisah Nomor 32 tanggal 30Maret 2012 yang berbunyi:PASAL 8JAMINANUntuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan atasutang pokok pembiayaan, Fee/atau Ujrah serta biayabiaya lainnya yangtimbul dari pembiayaan

(seribu meter persegi), terletak di Kelurahan Keputih,Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, tercatat atasnama TERGUGAT IIBahwa mengenai Jaminan yang diberikan TERGUGAT Il ataspersetujuan TERGUGAT Ill selaku Istri TERGUGAT II tercantum dalamPasal 7Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor33 tanggal 30 Maret 2012yang berbunyi:PASAL 7JAMINANUntuk menjamin tertibnya pembayaran kembali /atau pelunasan atasutang pokok pembiayaan, Fee/atau Ujrah serta biayabiaya lainnya

Total kKewajiban ini merupakan penjumlahan dari utang yang telahjatuh tempo, outstanding pokok, ujrah/fee dan denda dari Akad IMB 87, AkadIMB 45, Pengakuan Utang, Kewajiban Asuransi dan Tagihan Asuransi;Besarnya hutang Termohon Kasasi yang semula berjumlah USD4,431,901.43(empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus satu Dollar empattiga sen) oleh karena ada sisa hasil penjualan sebesar USD277,334.69 (duaratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat Dollar enam sembilansen

transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna;d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh; danHalaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 153/Pdt.G/2020/PN Jmbe. transaksi Sewamenyewa jasa dalam bentuk jjarah untuk transaksimultijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUSdan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitasdana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu denganimbalan ujrah

ijarah atau sewa beli dalambentuk ijarah muntahiya bittamlik;c Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna;d Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;dane Transaksi sewamenyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksimultijasa;Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihaklain yang mewajibkan pihak yang dibiayayi dan/atau diberi fasilitas dan untukmengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah

2.583.333,Total kerugian materiil Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)Menimbang, bahwa sepanjang pembuatan akad sampai sekarang ParaTergugat pernah melakukan angsuran sebanyak 4x sehingga ada kewajibanyang harus dipenuhi oleh Para Tergugat untuk melunasi kewajibannyasebagaimana kesepakatan yang telah ditanda tangani bersama;Menimbang, bahwa dalam akad ljarah Multijasa yang digunakan dalampembiayaan yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Para Tergugatseharusnya menggunakan istilah ujrah

Setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehKetua Majelis diberi kode T.2;Pada bukti a quo sekaligus dilampirlkan fotokopi Surat Bukti Rahnberupa satu kalung rantai segi CTLS yang ditaksir perhiasan emas 18karat berat 33,42 gram;Pada bukti T.2 a quo dijelaskan bahwa pembayaran di pegadaian akanjatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2017 dengan jumlah tagihan(marhun bih + ujrah) total berjumlah Rp3.022.200,00 (tiga juta dua puluhdua ribu dua ratus rupiah);B.

suratT.2 a quo secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuanformil pembuktian yakni telah dinazegelen serta telah diperlinatkan aslinyadi persidangan;Menimbang, bahwa pada bukti T.2 a quo sekaligus dilampirlkanfotokopi Surat Bukti Rahn berupa satu kalung rantai segi CTLS yang ditaksirperhiasan emas 18 karat berat 33,42 gram;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 a quo diketahui bahwapembayaran di pegadaian akan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2017dengan jumlah tagihan (marhun bih + ujrah

Putusan Nomor 662/B/PK/PJK/2015Bahwa transaksi Murabahan yang dilakukan perbankan syariah adalahtransaksi jual beli dalam bentuk pembiayaan atau tagihan yang dipersamakandengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariahdan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/ataudiberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktutertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Nomor 7 Tahun

Polis tanggal 08Maret 2011, diberi tanda bukti P44;Foto kopi Polis Standar AsuransiKebakaran Indonesia IkhtisarPertanggungan tanggal 23 Februari2011 berikut lampirannya, diberitanda bukti P45;Foto kopi surat dari ManagerHolder Service Prudential kepadaNorikah, Hj tanggal 08 Septeber2010 berikut lampirannya, diberitanda bukti P46;Foto kopi Polis Asuransi JiwaManulife Financial tanggal 06Oktober 2006 berikut lampirannya,diberi tanda bukti P47;2150 Foto kopi Data Polis Akad wakalah51525354ao5657Bil Ujrah

Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk jijaran untuktrnasaksi multijasa.berdasakan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUSdan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktutertentu dengan imbalan ujrah, imbalan atau bagi hasil.

21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2017/PN Mdnc. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, danistishna:d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh;e. transaksi sewamenyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksimultijasa.berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariahdan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaidan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebutsetelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah

Bahwa dariklausulaklausula "Perjanjian tidak ada satu pun menyatakan pembayarankepada Tergugat i berupa bunga, adapun yang ada adalah pembayara biayasewa (ujrah) yang mana telah disepakati sebagaimana "Perjanjian", besarnyabiaya sewa dihitung dengan rumus (BI Rate + 9%) Diskon.

Adapun yang ada adalahpembayara biaya sewa (ujrah) yang mana telah disepakati sebagaimana"Perjanjian", besarnya biaya sewa dihitung dengan rumus (BI Rate + 9%) Diskon.Dan untuk perinciannya telah Tergugat lampirkan dalam lampiran "Perjanjian,disebutkan pembayaran angsuran perbulan yang harus dibayarkan olehPenggugat berupa Pokok + Margin (keuntungan) = Nilai Sewa;Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Fasilitas dijelaskan apabilaPenggugat akan melakukan pelunasan yang dipercepat maka syaratnya adalah

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

• Bahwa menurut hukum Islam sewa menyewa atau ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran upah sewa (ujrah

20152018 (obyek gugatan huruf c), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis HakimTingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan PenggugatRekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlumenambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut: Bahwa menurut hukum Islam sewa menyewa atau /jarah adalah akadpemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang/jasa dalam waktutertentu, dengan pembayaran upah sewa (ujrah