Ditemukan 1224 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 06-05-2024
Putusan PN SIDOARJO Nomor 236/Pid.B/2021/PN SDA
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
AGUNG WIBOWO
3832
  • Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0004.0 senilai Rp914.350.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor : SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0004.0 sebesar Rp914.350.000,00.
    -2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT.
    Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.010-0002.0 senilai Rp97.825.000,00. tanggal 22 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 11 Januari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.010-0002.0 sebesar Rp97.825.000,00.
    -2 (dua) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Daerah BPHTB dari Bank Jatim atas nama PT.
    Kejayan Mas Nomor Obyek Pajak: 35.15.140.009.011-0001.0 senilai Rp1.587.877.500,00. tanggal 26 Februari 2019 dan Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP NPOP BPHTB) Nomor: SP2-973/02.2019/438.6.3/2018 tanggal 19 Februari 2019 Nomor Obyek Pajak 35.15.140.009.011-0001.0 sebesar Rp1.587.877.500,00.
    -1 (satu) lembar foto copy legalisir Bukti Penerimaan Negara dari Bank Jatim atas nama H.
Register : 13-02-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 21 Mei 2019 — Nama : LA MASIKAMBA Tempat lahir : Tomia Umur/tanggal Lahir : 56 tahun / 5 Maret 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Tantui, Kota Ambon, ATAU Jl. Jend. A.H. Nasution RT/RW 020/020, Kel. Kambu, Kec. Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara Agama : Islam Pekerjaan : Mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon
358185
  • Bahwa pada prinsipnya, supervisor diangkat oleh kepala kantoryang tanggung jawabnya adalah mensupervisi anggotaanggota tim.Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada laporan yang pertamaada dibuat konsep LHP yang memuat dasardasarnya, koreksi,dasar hukum yang jika sudah disetujui oleh tim dan kepala kantorkemudian dikirimkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan(SPHP) kepada wajib pajak untuk memberikan tanggapan. Setelahtanggapan kemudian wajib pajak diundang untuk melakukanpembahasan.
    TEMMI, saya diminta tanda tangan LHP(Laporan Hasil Pemeriksaan). dan setahu saya tidak adapembahasan berdasarkan SPHP yang dibuat bersama dengan WP.Kertas Kerja Pemeriksaan dan Nota Penghitungan tidak pernahdiberikan kepada saya selaku Supervisor untuk saya paraf, tetapilangsung diserahkan ke Seksi Pemeriksaan. Dan saat sayakonfirmasi dan klarifikasi atas kejadian ini kepada sdr. TEMMI, sayamendapatkan jawaban bahwa itu sudah urusannya sdr.
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
MUHAMMAD SYUKUR, SE. M.Kes
15193
  • Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
  • 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
  • 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
Putus : 13-08-2019 — Upload : 29-04-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 210/Pdt.Bth/2018/PN.Cbi
Tanggal 13 Agustus 2019 — * Perdata H. SATIRI Bin HAJI JOMBOR selaku Direktur PT. BAHANA WIRYA RAYA X M. ZAID ZAKARIA, Dkk
188359
  • TJITAJAM VERSITERGUGAT INTERVENSI BERIKUT SEGALABENTUK PERBUATAN HUKUM YANG TELAHDILAKUKAN OLEH TERGUGAT INTERVENSI;Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatanhukum suratsurat sebagai berikut : Surat Pernyataantidak sengketa tanggal 9 september 2010, akta kuasano. 339 tertanggal 26 agustus 2015, dan SuratPernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor593.83/108/SPHP/DKP/2015;Memerintahkan Tergugat VII Intervensi untukmenerbitkan kembali SHGB No. 1798, 1800, dan 1801ATAS NAMA PT.
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
dr. MUHAMMAD YAMIN, M. Kes
9959
  • Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
  • 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
  • 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-11-2014 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 229/Pid.Sus/2014/PN. Pbr
Tanggal 20 Nopember 2014 — - ALEXANDER PATRA
26678
  • kepada PemeriksaPajak untuk memperlihatkan TandaPengenal Pemeriksa Pajak dan SP2;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan SuratPemberitahuan Pemeriksaan Lapangandalam hal Pemeriksaandilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan surat yangberisi perubahan tim Pemeriksa Pajak apabila susunan keanggotaan timPemeriksa Pajak mengalami perubahan;meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentangalasan dan tujuan Pemeriksaan;menerima SPHP
Register : 10-12-2018 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb
Tanggal 8 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : ANTHONY LIANDO 2. Tempat lahir : Labuha 3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Nopember 1955 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln.Rijali No.88 Ambon 7. Agama : Katolik 8. Pekerjaan : Direktur CV Angin Timur
288486
  • Lebih baik SKP kecil, namun dibayar (oleh WP), daripadaSKP besar tapi tidak dibayar; Bahwa arahan itu adalah agar SKP yang saksi tetapkan itu tidak menjadihutang pajak; Bahwa tidak ada arahan dari SULIMIN RATMIN terkait pemeriksaan yangsaksi lakukan;Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbBahwa Komunikasi yang saksi lakukan dengan SULIMIN RATMIN adalahdiskusi masalah peraturan yang akan digunakan untuk pemeriksaan ini;Bahwa sebelum keluar Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP
Register : 29-08-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 16 Januari 2020 — Penuntut Umum:
FAISAH, SH.MH
Terdakwa:
TAUFIQURRAHMAN, S.E.
9656
  • Dos Ni Roha berikut data pendukungnya tanggal 09-04-2017
  • 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan nomor : SPHP-00069/WPJ.15/KP.0205/2018 tanggal 22 Februari 2018 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada PT. Mawar Pharmasindo.
  • 1 (satu) rangkap asli Daftar Pembayaran Obat pada Perusahaan Besar Farmasi (PBF) SPM BLUD : No.090 Rp. 1.565.609.738,- Tanggal 26 Oktober 2016.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1592 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
20163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapatdilihat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi = sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksi peredaranusaha yang terdiri dari:a.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1588 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19062 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHPO86/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
20471 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnya lampirannyaHalaman 67 dari 163 halaman Putusan Nomor 1587/B/PK/PJK/201 7dengan judul Pospos yang dikoreksi serta Penjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1 dan halaman 5; BuktiPK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1513 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
18861 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Register : 15-11-2022 — Putus : 17-05-2023 — Upload : 09-08-2023
Putusan PN SINGARAJA Nomor 159/Pid.Sus/2022/PN Sgr
Tanggal 17 Mei 2023 — Penuntut Umum:
Ida Kade Widiatmika, SH
Terdakwa:
Komang Nunuk Sulasih, SH, M.Kn
201153
  • Uraian

    Jumlah

    Keterangan

    33

    Cetakan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen

    1 (satu) lembar

    Salinan

    34

    Cetakan Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan atas SPHP

Putus : 06-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 September 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194186 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnya lampirannyadengan judul Pospos yang dikoreksi serta Penjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1 dan halaman 5; BuktiPK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Putus : 07-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1512 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 September 2017 — PT NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19159 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal inidapat dilinat secara jelas dari:(i) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) No. SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman 1dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD 69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Putus : 16-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1500 B/PK/PJK/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
19660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapatdilihat secara jelas dari:(i)Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor SPHP086/WPJ.19/KP.01/2010 tanggal 30 Juni 2010, khususnyalampirannya dengan judul Pospos yang dikoreksi sertaPenjelasannya(Bukti PK5), yang antara lain menyatakan (halaman1 dan halaman 5; Bukti PK5);Halaman 1 (mengenai Peredaran Usaha):Koreksi positip sebesar USD69.968.063.54 adalah koreksiperedaran usaha yang terdiri dari:a.
Register : 05-10-2010 — Putus : 23-02-2011 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1289/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 23 Februari 2011 —
148542
  • ketentuanperundangan ini dapat dikreditkan dengan demikianpenyerahan aktiva tersebut tidak dikenakan pajakapabila pajak pertambahan nilai yang dibayar padawaktu perolehannya tidak dapat dikreditkanberdasarkan ketentuan dalam undangundang inikecuali jika tidak dapat dikreditkannya pajakpertambahan' nilaitersebut' = karena buktipengkreditannya tidak memenuhi persyaratanadministratif misalnya faktur pajak tidak dliisilengkap sesuai dengan ketentuan dimaksud pasal 13ayat 5 ;Bahwa sebelum memberikan SPHP
Putus : 06-06-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 180/Pdt.G/2017/PN.Cbi
Tanggal 6 Juni 2018 — * Perdata - PT. KURNIA BASTEM MANDIRI X JON SUDIJONO, Dkk
216194
  • Karunia Bastem Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.I18;Fotocopi sama dengan asli Surat Pelepasan Hak Prioritas Nomor593.83/276/SPHP/DKP 2015 tanggal 13 April 2015 dari PT. KaruniaBastem mandiri kepada kepala Dinas Kebersihan dan PertamananKabupaten Bogor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberitanda T.I19;Fotocopi sama dengan asli Surat Tanda Daftar Perusahaan PerseroanTerbatas PT.
Register : 06-06-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PT DENPASAR Nomor 45/PID.SUS/2023/PT DPS
Tanggal 5 Juli 2023 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Ida Kade Widiatmika, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Komang Nunuk Sulasih, SH, M.Kn
3006
  • Uraian

    Jumlah

    Keterangan

    33

    Cetakan Berita Acara Tidak Dipenuhinya Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen

    1 (satu) lembar

    Salinan

    34

    Cetakan Berita Acara Tidak Disampaikannya Tanggapan atas SPHP

Putus : 20-11-2012 — Upload : 22-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — IR. ANUNG NUGROHO;
206128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan audit tersebut Kantor Pelayanan pajak Bontang menerbitkanSurat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), dimana PT. KTE Tahun2009 memiliki Pajak Terhutang sebesar 220 milyar rupiah, 30% nya adalahdari pajak penjualan saham dan perhitungan pajak Tahun 2010 PT. KTEmemiliki pajak terhutang sebesar 224 milyar rupiah (fakta butir 3435).3. Bahwa PT. KTE selaku wajib pajak jelas keberatan dengan Ketetapan Pajakdari Kantor Pajak sebesar itu, sehingga PT.