Ditemukan 1477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt uupo uppt uuot
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-04-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 27/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
PT. Tangga Batu Jaya Abadi
Tergugat:
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BATANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
166 — 251
  • Bahwa peraturan terkait pemberian kuasa dalam halini diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dan KUHPerdataVide Pasal 103 UU PT, menyebutkan bahwa:bahwa Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1(satu) orang karyawan Perseroan atau lebih ataukepada orang lain untuk dan atas nama Perseroanmelakukanperbuatanhukumtertentusebagaimanayang diuraikan dalam surat kuasa.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-09-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 18 Oktober 2017 — IRWAN PULUNGAN, S.Sos
95 — 69
  • itumasuk ke dalam perseroan, apabila misalnya adanya kesalahankesalahan dari staf yang tidak bisa dimaafkan, misalnya staf melakukankesalahan administrasi, kesalahan keperdataan, kemudian diberikanjalan keluar untuk membayar ganti kerugian, namun staf tersebut tidakmau membayar ganti kerugian tersebut, atau staf tersebut tidak maumelaksanakan hak dan kewajiban, maka RUPS dapat membuatkebijakan yang mengarahkan direksi untuk membuat laporan pengaduankepada pihak yang berwajib, hal inilah sesuai dengan UUPT
    Mudzakkir, SH., MH., yang dihadirkanterdakwa menyampaikan pendapatnya bahwa di dalam UUPT, kekayaanPerseroan Terbatas (PT) tersebut harus terpisah dari pemiliknya, ketika danasudah disetorkan, maka kepemilikannya berubah wujud menjadi saham.
    Sahamtersebut pada mulanya berasal kekayaan daerah yang dipisahkan dariPemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kotabawahannya, tetapi ketiga sudah masuk kepada saham, maka kepemilikannyahanya sebatas saham, bukan dananya, begitu juga dengan dana yangdisetorkan ke perseroan, dana tersebut menjadi milik perseroan, bukan lagi milikPemerintah Daerah;Bahwa selanjutnya, apabila terjadi maladministrasi, maka haruslah diselesaikandengan UUPT, yang diperiksa oleh Rapat Umum Pemegang Saham
    Jika, berdasarkan UUD 1945, maka yangnamanya UU Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g tetap dipertahankan.Kemudian, UU BUMN merupakan hasil dari kapitalis jadi undangundangtersebut hampir mirip dengan UUPT bahwa tujuannya sudah diatur secara jelasdalam beberapa pasalnya bahwa pengelolaanpengelolaan keuangan negarayang sudah dipisahkan itu dikelola secara profesional menurut UUPT;Halaman 273 dari 312 halaman perkara Nomor 21/PID.SUSTPK/2017/PT MDNKatakata itu sudah ahli sampaikan dalam pidato ahli sebagai
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 21-10-2019 — Putus : 01-11-2019 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN SORONG Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Son
Tanggal 1 Nopember 2019 — Pemohon:
RUDY Alias RUDY SIA
Termohon:
KEJAKSAAN NEGERI SORONG
159 — 119
  • Bahwa, mengacu pada Pasal 97 ayat (8) UndangUndang PerseroanTerbatas (UUPT) yang berbunyi:Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi ataskerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalaimenjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ;6. Bahwa selain itu dipertegas pula dengan Surat Pernyataan yang dibuat danditanda tangani oleh ERWIN R.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 07-02-2011 — Upload : 05-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1860 K/PID/2010
Tanggal 7 Februari 2011 — TJONDRO SANTOSO, SH. bin TIRTO
190 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seluruhIndonesia Nomor : CUM.01.102 tanggal 12 April 1996 Perihal :Perubahan Anggaran Dasar PT. berdasarkan alasanalasan sebagaiberikut :Bahwa Terdakwa selaku Notaris membuat 2 (dua) buah AKTAPERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (Akta PKR), yaitu Akta No. 02tanggal 6 Januari 2006 dan Akta No. 03 tanggal 6 Januari 2006adalah melaksanakan ketentuan/perintah UndangUndang No. 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwaAkta Perubahan ANGGARAN DASAR wajib dibuat dengan AktaNotaris (vide Pasal 16 UUPT
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 15-02-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 183/Pdt.Bth/2021/PN Dps
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
PT Arta Sedana Singaraja
Tergugat:
1.Ary Ayu Sekti Anggereini,S.Psi
2.J.Suryobono Prabowo
3.Harun Gerson Matindas
4.I Made Suriana Agus Wijaya
5.Benny R
6.Devi Rahma Sari,STP.
7.Apostolos Yeremia Valentino L
8.Ni Made Sulastri
66 — 38
  • PT dapat dikatankanberbadan hukum sesuai Pasal 7 ayat (6) UUPT ditentukan bahwaperseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri yang dibuatdengan akta notaris;Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 183/Pat.Bth/2021/PN Dps Bahwa perseroan yang belum mendapat persetujuan dari MenteriHukum dan HAM belum dapat disebut sebagai Perseroan jadi tanggungjawabnya tidak terbatas sampai dengan harta kekayaan pribadi pemegangsaham juga menjadi tanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Upload : 27-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 537 K/PDT.SUS/2010
PT. KYMCO LIPPO MOTOR INDONESIA; PT. ABDIMETAL PRAKARSA, DKK.
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Martinus Laihad.Sudah tentu putusanputusan pengadilan Indonesia tersebut di atas sejalandengan ketentuan dari Pasal 97 ayat (1) dan (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"),yang mengatur sebagai berikut :"(1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) ;Hal. 13 dari 58 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-09-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1343 K/Pdt/2013
Tanggal 26 September 2013 — STANDARD CHARTERED BANK Melawan PT NUBIKA JAYA
154 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keempat rekening lainnya adalah milik pihak lain;Bahwa berdasarkan UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT), suatu perseroan terbatas adalah badanhukum. Suatu badan hukum merupakan subyek hukum yang memilikikekayaan terpisah. Dengan demikian kekayaan Termohon Kasasi,sebagai badan hukum, terpisah dari kekayaan perseroanperseroanterbatas yang menjadi afiliasinya.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-05-2018 — Putus : 09-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 314/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 9 Juli 2018 — GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL >< BENNY TJOKROSAPUTRO
593 — 421
  • Berdasarkan hal tersebut, maka saat ini Tergugat adalahpemilik yang sah dan terdaftar secara hukum atas SahamSahamtersebut;Lebih lanjut, Pasal 48 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) dan Pasal 56 UUPM mengatur bahwa pemegangsaham yang terdaftar atau tercatat adalah pemilik dari saham tersebut.SahamSaham didaftarkan atau dicatatkan atas nama Tergugat karenaTergugat adalah pemilik yang sah dari SahamSaham.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2845 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PT. BIG BIRD, dkk vs. LANI WIBOWO, dkk.
688 — 1076 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pencatatan dan mendapatkan persetujuan pencatatan sertawajib perseroan mencatat pemindahan hak atas saham dalamdaftar pemegang saham dan memberitahukan perubahansusunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia untuk dicatatkan;Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikanketentuan Pasal 56, Pasal 57 Undang Undang Perseroan Terbatasdan Anggaran Dasar PT Big Bird yang secara tegas mengaturpemindahan hak atas saham ini sebagai berikut:2.2.1.2.2.2.Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UUPT
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 11-02-2013 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 114/PDT.G/2011/PN.Smda
Tanggal 11 Februari 2013 — PT. Mutiara Etam Coal (dahulu CV. Mutiara Etam Coal) Melawan PT. Mesra Prima Coal
200 — 48
  • Pengggugat adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, dimana CVMutiara EtamCoal tunduk pada ketentuan pasal 1921 Kitab UndangUndangHukum Dagang (disingkat *KUH Dagang") mengenai17perseroan komanditer atau Commanditaire Vennotschaap danPenggugat tunduk pada UndangUndang tentang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 (disingkat "UUPT").6.
Pengadilan PN BAUBAU Perdata
Register : 09-10-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bau
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
HIDAYAT
Tergugat:
1.SAID
2.WA ODE INSANA SAID
3.NURSURFAT ARIM
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU
5.NITA MIRAWATI, S.H., M.Kn.
6.PT PERMODALAN NASIONAL MANDIRI (PERSERO) C.q. PT. PERMODALAN NASIONAL MANDIRI (PERSERO) CABANG BAUBAU ULAMM PASARWAJO
133 — 127
  • SubyekHukum berupa badan hukum dengan bentuk perseroan terbatas tundukpada Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa:Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayahnegara Republik Indonesia yang ditentukan dalam AnggaranDasar.Selanjutnya, terkait dengan nama perseroan, diatur lebih lanjut dalam Pasal16 UU PT jo PP No. 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan danPemakaian Nama Perseroan Terbatas.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 295/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 22 Maret 2017 — PT. BUMI PENGGITA HAMDITAMA VS CICILIA MONIKA
107 — 36
  • Pasal 98 ayat (1) UUPT No.40 Tahun2007 organ yang lebih spesifik berwenang mewakili perseroan ke dalam dan ke luaradalah Direksi, sehingga Direksi berfungsi sebagai "kuasa menurut undangundang,untuk mewakili perseroan.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-04-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 221/PDT.G/2013/PN.JKT Sel
Tanggal 13 Februari 2014 — PT CHINA Yl DA GANG TAI MINERAL INDONESIA ("PT CYD"), Lawan 1. Notaris YAN ARMIN, S.H., 2. HERRY ONGSO, 3. RUDI SALIM, 4. DAVID SUSANTIO, 5. BUDY WIDJAJA, 6. PO AGUS SUSANTIO 7. POHANDI DJAMILLAH 8. KARMAN TANDANU 9. WAHYUDI WIDJAJA 10. LAU ANDY LEO 11. SAMSIUR SAUDJANA 12. ARIFIN WIJAYA 13. PT SUNG PUTRA PERSADA ("PT SPP"),
626 — 250
  • illegal yang sudah tentu bertentangan denganfakta tetap bahwa PENGGUGAT merupakan pemilik dan pemegang sahamyang sah atas 95% (sembilan puluh lima persen) saham dalam TURUTTERGUGAT.Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata("KUHPdt') dinyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkankerugian itu karena kesalahannya untukmenggant kerugian tersebut".Bahwa berdasarkan Pasal 131 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 ("UUPT
    Perseroan wajib dilampirkan padapenyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggarandasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (8).2) Dalam hal Pengambilalinan saham dilakukan secara langsung danpemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajibdilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menten tentangperubahan susunan pemegang saham.Bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, khususnyamelanggar ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (UUPT
    Pembuatan Akta No. 100 s/d 104 dan Akta No. 106 s/d 107 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UUPT jo. Anggaran Dasar PT Sung Putera Persada sebagaimana Akta No. 54 tanggal 19 Desember 2008dibuat dinadapan Eddy Dwi Pribadi, S.H., Notaris di Pontianak.c.
    CYD dalam gugatan a quo, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUPT telah menegaskan bahwa PerseroanTerbatas adalah badan hukum dan merupakan subjek hukum, oleh karenanya Perseroan terroatas dapatmenggugat maupun digugat.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-03-2019 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 169/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 16 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat II : Rachel Vallery Sondakh Diwakili Oleh : J. RICHARD RIWOE,SH
Pembanding/Tergugat I : Jootje Max Sondakh Diwakili Oleh : J. RICHARD RIWOE,SH
Terbanding/Penggugat : PT. SPORT GLOVE INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat III : Abigail Jeanne Sondakh
101 — 51
  • Yogyakarta, yang akta pendiriannya telah beberapa kali mengalamiperubahan dan kemudian perubahan anggaran dasar yang disesuaikandengan UndangUndang perubahan anggaran dasar yang disesuaikandengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), yakni:(i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.20 tanggal 28 Agustus2009 dibuat dihadapan Irene Yulia,SH, Notaris di Jakarta (Bukti P1.a);(il) Surat Keputusan Persetujuaan Nomor AHU52977.AH.01.02Tahun 2009 tertanggal 2 Nopember 2009, yang dikeluarkan
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
173 — 144
  • HamzahMamba sebagaimana yang bersumber pada akta tersebut di atas.Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 5 UUPT jo.
    Pasal 92 ayat (2) UUPT, berbunyiPasal 1 angka 5 UUPTHal 216 dari 225 hal Putusan 194/PID/2019/PT.MKSDireksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuaidengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggarandasar.Pasal 92 ayat (2) UUPTDireksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang
    tepat, dalam batasyang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar.Berdasarkan aktaakta PT ABU TOURS (anggaran dasar) dan ketentuan UUPT,karenanya pengangkatan H.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 23-06-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 06-04-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 400/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 26 September 2016 — Pembanding/Penggugat : PEMERINTAHAN KABUPATEN BATU BARA (PROVINSI SUMATERA UTARA) yang secara hukum diwakili oleh BUPATI BATU BARA Diwakili Oleh : K. ANWAR, SH
Terbanding/Tergugat : PT BANK MEGA TBK
144 — 42
  • Bahwa, TERGUGAT adalah Badan Hukum yang berbentuk PerseroanTerbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum dan PeraturanPerundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesiayang didalam melakukan tindakan hukumnya baik didalam maupun diluar Pengadilan diwakili oleh Direksi Perseroan sebagaimana diaturdalam pasal 98 ayat (1) Undangundang Nomor: 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT);3.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PT MANADO Nomor 35/PDT/2018/PT MND
Tanggal 25 April 2018 — Pembanding/Tergugat : PT. Coca Cola Indonesia
Terbanding/Penggugat : Tontje Thenoch
175 — 188
  • Pasal98 ayat (1) UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT) yangmengatur bahwa:Pasal 94 ayat (1) UUPTAnggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 98 ayat (1) UUPT menyatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan.Berdasarkan ketentuan di atas, maka Roland Thenoch yangterpilin melalui RUPS Luar Biasa tanggal 16 September 2016sebagai Direktur Utama PT Bangun Wenang Beverages Coyberwenang untuk mewakili PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 450/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 29 September 2020 — Pembanding/Penggugat : LIONG TIK ONG Diwakili Oleh : LIONG TIK ONG
Terbanding/Tergugat : PT. INDO KORDSA TBK
151 — 91
  • (Vide: Pasal 94 ayat 8 UUPT).14.Bahwa berdasarkan faktafakta dan doktrin hukum tersebut di atas,sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU.PT, maka Penggugatsecara efektif berhak untuk menjalankan pengurusan PT. Indo Kordsa,Halaman 8 dari 71, Putusan Nomor 450/PDT/2020/PT BDGTbk (Perseroan) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai denganmaksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandangtepat, dalam batas yang ditentukan dalam undangundang ini dan / atauanggaran dasar dari PT.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-11-2016 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 534/Pdt.G/2016/PN .JKT.UTR
Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat:
PT. LANCAR PRATAMA INTERCARGO
Tergugat:
1.PT. EXPEDITORS INDONESIA
2.EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INCORPORATED
215 — 148
  • Pertanyaan Hakim Anggota :Itu sudah menyalahi UU tersebut karena menurut UUPT itu wajib diadakan, kecuali kalau pemegangminoritas tidak keberatan tidak masalah , akibatnyadalam praktek kenapa diadakan audit bisa jadi karenamereka meminjam uang di Bank, dan Bankmengharuskan ada audit, atau dia hutang ke pihaktertentu yang mengharuskan audit tetapi kalau diaperusahaan non Tbk kebetulan isinya keluarga semua ,kebutuhan auditnya tidak ada , SPT memakai non auditjadi mereka tidak berkepentingan selain
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 04-10-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 82/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
Ir. Isrullah Achmad
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Intervensi:
PT. CITRA LAMPIA MENDIRI, dalam hal ini diwakili oleh THOMAS AZALI, selaku Direktur Utama
234 — 138
  • seluruh dalil kerugian yangdituduhkan oleh Penggugat, karena faktanya Penggugat lah yangselalu. beritikad buruk kepada Tergugat Il Intervensidenganmelakukan tindakantindakan yang merugikan Tergugat II Intervensiantara lain dugaan membuat kerusuhan di lokasi tambang, (videBukti TIlInv) ;Bahwa terhadap tuduhan kerugian Penggugat atas tindakan TergugatIl Intervensi dalam gugatan aquo harusnya dibuktikan dandiperkarakan melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatansebagaimana ketentuan Pasal 61 UUPT