Ditemukan 1477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt uupo uppt uuot
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 234/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat II : Ny. LUCYANA SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat III : Ny. ANNE PATRICIA SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat IV : Ny. YENNI SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Pembanding/Penggugat V : Tn. DODDY SUTANTO Diwakili Oleh : GEORGE KEVIN TIMOTHY, SH., MH
Terbanding/Tergugat I : PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat II : Tn. AGUS SUTANTO selaku Pengurus dan Pemegang Saham PT. IDOLA TUNGGAL
Terbanding/Tergugat III : PT. CATUR TUNGGAL INDONESIA
Terbanding/Tergugat IV : Ny. AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Terbanding/Turut Tergugat II : ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, S.H., M.H
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK CIMB NIAGA dahulu BANK NIAGA Cabang Gajah Mada Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat IV : AMRIYATI AMEN SUPRIYADI,SH MH.
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. AWARD GLOBAL INFINITY
Terbanding/Turut Tergugat V
129 — 107
  • PENYELENGGARAAN RUPSLBTERTANGGAL 25 AGUSTUS 2006MELAKSANAKAN TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 36 AYAT(1) DAN (2) UUPT NO. 1 TAHUN 1995 DAN KETENTUAN PASAL 4 AYAT (3)PARAGRAF 4 ANGGARAN DASAR PT. IDOLA TUNGGALD.1D.2.D.3.Bahwa dalil angka 15 s/d angka 20 hanyalah pengulanganpengulanganyang sudah juga diputuskan dalam Putusan MARI No. 3261 K/PDT/2018,tgl 21 Desember 2018, jo. Putusan PT. Jakarta No. 429/PDT/2017/PT.DKI,Tgl. 18 Okt 2017, jo.
    Idola Tunggal, sehingga tuntutanPara Penggugat untuk menyatakan penyelenggaraan RUPSLB tertanggal25 Agustus 2006 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 36 ayat(1) dan (2) UUPT No. 1 Tahun 1995 dan ketentuan Pasal 4 ayat (3)Paragraf 4 Anggaran Dasar PT.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 26-12-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 258/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 5 Maret 2019 — Pembanding/Penggugat : Tuan ASNIL Diwakili Oleh : MICHAEL SHERMAN
Terbanding/Tergugat : Tuan DANIEL YAMATO SILALAHI Diwakili Oleh : BASUKI RAHMAT, SH, MH, Dkk
62 — 42
  • Asas kebebasan berkontrak adalahsetiap pihak bebas berkontrak dengan siapa saja, bentuk kontraknya sepertiapa, dan bagaimana cara menjalankan kontrak tersebut, tetapi kKebebasan itudibatasi dengan UndangUndang dalam hal ini termasuk juga UUPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-07-2014 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 776 K/Pdt/2014
Tanggal 16 Juli 2014 — Dr. H. TAMPUBOLON, DKK VS EL. SIAHAAN, alias EDITH LAMRIA SIAHAAN
62 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasapada waktu melakukan tindakan hukum. Inilah yang dinamakanperwakilan langsung.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 10-07-2013 — Upload : 04-09-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.Kdr
Tanggal 10 Juli 2013 — - NURHAYATI SHIGENO,SH.MH., Melawan
- Sudarno, Dkk
55 — 21
  • Namun terdapat sejumlahketentuan undangondang yang mewajibkan suatu kuasa terikat pada bentuktertentu, antara lain Pasal 1171 KUHPdt menentukan Kuasa memberikan hipotikharus dibuat dengan suatu akta otentik, Kuasa Untuk menghadiri rapat umumpemegang saham (RUPS) harus secara tertulis dengan surat kuasa(UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan akta otentik (Pasal 1683 KUHPdt) ;Bahwa yang disebut dengan kuasa menurut pasal 1792 KUHPdt adalahsuatu persetujuan dengan nama seseoarang memberi kekuasaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-12-2007 — Putus : 23-10-2008 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 2269/Pdt.G/2007/PN.Jkt-Sel
Tanggal 23 Oktober 2008 — 1. * BONG NYET NGO, beralamat di Jln.Lumbu Utara Raya Blok I No.6 Rt 004/Rw.026, Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu, Kota Bekasi selanjutnya disebut sebgaia : PENGGUGAT ; 2: BONG N JET HIONG. beralamat di Jin. Persima I / 27 Rt.002/ Rw.009 Kel. Kali Anyar, Tambora, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT: Dalam hal ini Penggugat I, II secara bersama-sama memilih domisili hukum dikantor kuasanya : WOROTITJAN, SIHOMBING & Partners beralamat di Wisma Nugra Santana Building 14 th Suite 1416 Jl.Jend.Sudirman Kav 7-8 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai^: — PARA PENGGUGAT ; Melawan: YAU KAM MUK, beralamat di Jalan Permata Hijau D2/5, RT 010, RW ✓ 12, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT1 : 2. 2 , Nn. ELSINI TIRTA,7 beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III No 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebutkan sebagai — TERGUGAT2; * ^ 3. HERI RIANTO SUHARNO. beralamat di Gang Arjuna III / 26 RT 007 „ RW 007, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT3: 4. Nv. AMINAH SUSILAWATY. beralamat di Gang Arjuna 111/26, RT 007 „ RW 007, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai - TERGUGAT 4; 5. Nv. YOSSY MARDIANA, beralamat di Gang Arjuna III/26 RT007 RW y 7, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai................................................TERGUGAT 5 ; 6. Nv LITA FEBRIYANTI, beralamat di Gang Arjuna 111/26 RT007 RW 007, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT6; 7. Nn HARYANTI PRATIWI. beralamat di Gang Arjuna III/26 RT 007 RW 007, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 7; 8. MEILA INDRIASTUTI, beralamat di Gang Arjuna 111/26 RT 007 RW 007, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 8 ; 9. INSINYUR DJAIMAR SIRAIT.V beralamat di Kompleks TVRI, RT 001 ^ RW013, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT9 ; 10 GEORGE GUNAWAN/beralamat di Jl. S. Parman I/16 RT 003, RW 008, * Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 10 ; v 11. ANDREW SUTANTO," bertempat tinggal di Jl. Setrasari I No 2 RT 06 RW v 02, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 11 ; 12. * INSINYUR EDWARDUS ADHIPRAVINATA/ beralamat di Puri Indah- Raya H2/6-7, RT 009 RW006 Kelurahan Kembang Selatan, Kecamatan Kembang, Jakarta Barat, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 12 ; 13. v ANTONIUS KUSNADI.V beralamat di Taman Asri F.II/13, RT 001 RW y 012, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tanggerang, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 13 ; 14/ NOTARIS / PPAT PAULUS WIDODO SUGENG HARYONO.SH beralamat - di Tanjung Duren Timur 6 No. 207 Jakarta Barat, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 14; ✓15. PT SEBATIN Cq Direksi PT SEBATIN Cq ELVIN HALIM TJUNG^v sebagai Direktur Utama, berkedudukan di Jakarta, diketahui beralamat di Gedung Perkantoran Pulomas Satu-Gedung II Lantai I, Ruang 07, Jin Ahmad Yani No. 02 Jakarta Timur, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 15 ; 16.SUDJONO MULYOATMODJO.beralamat di Jl. Mas Putih Blok D/44 RT v 09 RW 08 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, selanjutnya disebutkan sebagai TERGUGAT 16; 17. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, beralamat di Jl. H.R Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan, selanjutnya disebutkan sebagai - TURUT TERGUGAT ;
263 — 76
  • No.l / 1995 jo.UU No.40 / 2007, yaitusebagai berikut:Harus Dilakukan akta pemindahan hak ( pasal 49 ayat 1 UUPT No. 1/1995 jo.Pasal 56 UU PT No. 40/ 2007 ); Harusdicatat oleh direksi mengenai tanggai dan hari pemindahanhak atas saham dalam daftar pemegang saham yang dimuatdalam Perubahan Anggaran Dasar atau setidak tidaknyadalam buku daftar saham ( pasal 49 ayat 3 UU PT No. 1/1995 jo Pasal 56 ayat 3 UU PT No.40 /2007 );Harus mendapatkan persetujuan dari Organ Perseroan ( pasal50 butir b UU No. 1/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2634 K/Pid.Sus.LH/2016
Tanggal 20 Nopember 2017 — EDDY SUTJAHYO BUSIRI T1; Ir. MARJAN NASUTION T2; ANAS MUDA SIREGAR T3;
924 — 417 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Dewan Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya daripertanggungjawaban pidana dalam hal PT yang dipimpinnyamencemari dan atau merusak lingkungan, oleh karenadidasarkan kepada Pasal 97 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan 4 UUPT dankewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UndangUndangNomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanHal. 70 dari 302 hal.
    Putusan No. 2634 K/Pid.Sus.LH/2016Dewan Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya danpertanggungjawaban pidana dalam hal PT yangdipimpinnya mencemari dan atau merusak lingkungan,oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo. Pasal 2 dan4 UUPT dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6UndangUndang Nomor 32 tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sertaprinsip hukum yang terbit dan adanya duty of care.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 09-12-2019 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penggugat:
PT. MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM
Tergugat:
1.Ir. Budi Karya Sumadi
2.Fredi Tan
3.PT. PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, Tbk
247 — 153
  • undangundang ini dan/atau anggaran dasar.NOTE: Garis bawah oleh TERGUGAT 18.Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Utama pada PT PembangunanJaya Ancol Tbk, (in casu: TURUT TERGUGAT) tidak dapat ditarik dalamperkara a quo, oleh karena TERGUGAT hanya mewakili PT PembangunanJaya Ancol Tbk, (in casu: TURUT TERGUGAT) selaku badan hukum dalammelakukan pengurusan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, baik di dalammaupun di luar pengadilan sebagaimana termuat dalam Pasal 98 ayat (2)UUPT.Selengkapnya Pasal 98 ayat (2) UUPT
    Bahwa TERGUGAT selaku Direktur Utama pada PTPembangunan Jaya Ancol Tbk, (in casu: TURUT TERGUGAT) tidak dapatditarik dalam perkara a quo, oleh karena TERGUGAT hanya mewakili PTPembangunan Jaya Ancol Tbk, (in casu: TURUT TERGUGAT) selakuHalaman 58 dari 142 Putusan Perdata Gugatan Nomor 791/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utrbadan hukum dalam melakukan pengurusan PT Pembangunan Jaya AncolTbk, baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana termuat dalamPasal 98 ayat (2) UUPT.Selengkapnya Pasal 98 ayat (2) UUPT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 20-12-2011 — Putus : 09-04-2012 — Upload : 07-05-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 220/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 9 April 2012 — DR. Haji Prihandono;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.PT. Sasangga Banua Banjar
107 — 73
  • Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Bab VII mengenaipersyaratan TKA Pasal 21 ayat (1) huruf c Permenakertrans RI Nomor: PER. 02/MEN/II/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan TKA, yang menentukan bahwaTKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagaiberikut: (c) dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia; Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terbuktilah bahwakeputusan TERGUGAT a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf a dan242526huruf b UUPT
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 18-12-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PT KENDARI Nomor 105/PDT/2019/PT KDI
Tanggal 16 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. MASEMPO DALLE Diwakili Oleh : PT. MASEMPO DALLE
Terbanding/Tergugat I : PT. ANUGERAH SAKTI KONSTRUKSI UTAMA
Terbanding/Tergugat II : PT. MAKMUR LESTARI PRIMATAMA
Terbanding/Tergugat III : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara
Terbanding/Tergugat V : Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Molawe
264 — 138
  • Pasal 1 angka 5 UUPT maka sdr. Kamaruddin, SE. sah untuk bertindak mewakili perseroanbaik di dalam maupun diluar pengadilan atau disebut kuasa atau wakilmenurut undangundang;Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 105/Pdt/2019/PT KDI Bahwa dengan demikian Saudara Kamaruddin, SE telah terbukti sebagaiDirektur Utama PT. Masempo Dalle dan sah bertindak untuk dan atasnama PT. Masempo Dalle, sehingga apabila ada pihak lain yangmelakukan perbuatan mengatasnamakan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2015 — BEATRIX Y. BRIA TAC vs SISWANTO, dk
125 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Irsan Nasarudin dan Indra Surya, dalambukunya yang berjudul Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia lebih lanjutlagi (hal. 275276) berpendapat Sanksi Perdata lebih banyak didasarkan pada UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT ) dimanaemiten atau perusahaan publik harus tunduk pula UndangUndangPerseroan Terbatas dan UndangUndang Pasar Modal menyediakanketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukangugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau Komisarisperusahaan yang tindakan atau keputusannya
Pengadilan PN MANOKWARI Perdata
Register : 11-12-2019 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 38/Pdt.G.Plw/2019/PN Mnk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat:
Ferial Charles Gunung Siahaan
Tergugat:
Ny. Hj.Ida Centya Adam
193 — 75
  • Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnyadisebut UUPT), diatur mengenai definisi pengambilalinan adalah sebagaiberikut:;"Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukumatau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yangmengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut";Bahwa dengan telah diakuisisinya PT. MEDCOPAPUA HIJAU SELARAS(MPHS) oleh PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. HYATT INDONES vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
87 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 8Management Agreement tersebut harus dilihat sebagai suatu transaksiyang sah secara hukum.Bahwa dalam halaman 82 Putusan Pengadilan Pajak 47846 menyatakansebagai berikut:"bahwa transaksi penyertaan dan peminjaman dari HIC sebesarUS$27.780.000,00 dengan Pemohon Banding merupakan transaksi yangtidak wajar dan lazim dalam usaha karena HIC merupakan pemilik 99%saham Pemohon Banding dan juga pemilik 100% saham HyattInternational Asia Pacific Ltd;"Bahwa Undangundang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Upload : 15-11-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 530/PID/2016/PT-MDN
DR. MED. DR. PALANTYMO GIRSANG
84 — 39
  • Bahwa di dalam perkara ini Hakim Pengadilan Tingkat Pertama samasekali tidak ada mempertimbangkan faktafakta hukum yang dialami olehTerdakwa yang mengakibatkan Terdakwa dijolimi sebagai Direktur RSHI maupun sebagai Interpreneur, Pendiri dan pemegang sahamsignifikan antara lain: Bahwa Terdakwa kepersidangan ini adalah tanpamempertimbangkan dan memperhatikan dengan seksama siapasebenarnya yang telah melanggar hukum terutama AD PT.HIA, UUPT, UU WDP, Per Menkumham dan Peraturan tentang Rumah Sakit(vide
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-07-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2820 K/Pdt/2014
Tanggal 8 Juli 2015 — PT TECHNO COAL UTAMA PRIMA, dk VS ANI SETIAWAN, dkk
169 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • miskin dan di bawah pengampuanDepartemen Sosial;Di dalam Akta Hibah tersebut tidak ada klausul yang menyatakanbahwa Penerima Hibah dibebani kewajiban untuk melunasiutangutang Penghibah (sejalan dengan 1670 KUHPerdata);Bahwa selain itu objek hibah adalah sahamsaham di PTRidlatama Trade Powerindo (RIP) yang dapat dikategorikansebagai benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dikategorikansebagai piutang atau hak tagih dari pemegangnya kepadaPerseroan Terbatas yang menerbitkan saham tersebut, danmenurut UUPT
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 21-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 65/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
163 — 78
  • Tergugat juga menolak dengan tegas dalildalil Penggugatberkaitan dengan pengikatan SKMHT adalah termasuk denganperbuatan yang dilarang oleh UUPK, UUPT, UUHT dan POJK (vide:Posita Gugatan halaman 8 angka 13, 15 dan 16). Dalil tersebut adalahsangat mengada ada. Justru perbuatan Tergugat a quo adalah dalamrangka menjalankan amanat UU yaitu Pasal 15 UUHT.Halaman 28 dari 72 Putusan Perdata Nomor 65/Padt.G/2019/PN Bpp11.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-03-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 204/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 12 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : Raymond Low Als. Low Kum Luen
Terbanding/Tergugat I : Sdr. Hartono Tanuwidjaja, S.H., M.Si.
Terbanding/Tergugat II : Miko Suharianto.
68 — 49
  • ;Bahwa apabila PENGGUGAT merasa perlu dan penting untukmembahas tentang perhitungan angka kerugian sampai dengan Rp.8.000.000.000, (delapan milyar rupiah) pada halaman 10, maka sesuaidengan ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas (UUPT)seharusnya Prinsipal PENGGUGAT mengajukan hal tersebut ke dalamforum RUPS(LB) PT. Sentra Mahakarya Integra (PT. SMI), semisaluntuk melakukan Audit Keuangan PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-09-2017 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 627/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 31 Mei 2018 — Penggugat:
P.T. CANVAS INDUSTRY INDONESIA
Tergugat:
1.ICHWAN SATYA DJAJA JOESOEF
2.P.T. CENTURY TOKYO LEASING INDONESIA
3.ICHSAN KARIM KURNIAWAN JOESOEF
Turut Tergugat:
1.P.T. APTUS PASIFIK INDONESIA
2.CISCO SYSTEMS CAPITAL ASIA PTE. LTD
282 — 254
  • tanganTergugat atas nama Penggugat (PT Canvas Industry Indonesia)dengan Tergugat II (PT Century Tokyo Leasing Indonesia) atashutang Turut Tergugat (PT Aptus Pasifik Indonesia) BATAL DEMIHUKUM karena butir 14 (empat belas) halaman 10 (Ssepuluh) SuratJaminan dan Ganti Rugi (Letter of Guarantee andIndemnity)No.L14090002 tertanggal 29 September 2014 antara (PTCanvas Industry Indonesia) dengan Tergugat Il (PT Century TokyoLeasing Indonesia) TIDAK TERPENUHI;TANGGAPAN DALIL : TERGUGAT IIl MELANGGAR KETENTUAN UUPT
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
189 — 149
  • Pasal 64 UUPT mengatur bahwa :Kewenangan RUPS adalah menyetujui rencana kena tahunan,memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan serta laporan pengawasan komisaris.Fakta hukumnya, pelaksanaan Konsesi Jilid Il Aquo, belum adadalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) danRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dimanapenyusunan rencanarencana strategis dan anggaran tahunanperusahaan wajib dituangkan dalam RJPP dan RKAP dan wajibterlebin dahulu mendapatkan pengesahan dari
    Oleh karena mengingat sampai saat ini Direksi PTJICT yang berwenang dan bertanggung jawab atas operasional PTJICT belum pernah menyatakan dan/atau membuat laporankeuangan perseroan PT JICT yang menyatakan bahwa pada Tahun2015 s/d 2017 telah mengalami/timbul kerugian akibat adanya rentalfee.Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan ;Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 25-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2021 — Pidana - Penuntut Umum : AB Silitonga, SH - Terdakwa : Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi mewakili PT Dewa Sawit Sari Persada
1159 — 1101
  • Perusahaan mengelola, mengukur, meningkatkan danmengkomunikasikan aspekaspek lingkungan dari operasi kegiatannyadengan cara yang sistematis;Bahwa Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawabanpidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusaklingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo.
    Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajibansebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 UUPPLH serta prinsip hukum yangterbit dari adanya duty of care;"Duty of care " direksi, antara lain:1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan denganiktikad baik (good faith) dimana direkur tersebut harus melakukan upayayang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehatihatian(care) sebagaimana orang biasa yang harus berhatihaiti,2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 24-12-2013 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 558 K/TUN/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — DODDY SUTANTO VS PT. IDOLA TUNGGAL DAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
107 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 81 ayat(2) UUPT.