Ditemukan 1477 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : uupa upt uut unit uuri uput uuct ujpt uupo uppt uuot
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2019 — Putus : 10-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 184/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 10 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : SERIKAT PEKERJA PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat I : PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Terbanding/Tergugat II : PT. PELABUHAN INDONESIA II, Persero
Terbanding/Tergugat III : HUTCHISON PORT JAKARTA PTE, LTD
189 — 149
  • Pasal 64 UUPT mengatur bahwa :Kewenangan RUPS adalah menyetujui rencana kena tahunan,memberikan persetujuan laporan tahunan dan pengesahanlaporan keuangan serta laporan pengawasan komisaris.Fakta hukumnya, pelaksanaan Konsesi Jilid Il Aquo, belum adadalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) danRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), dimanapenyusunan rencanarencana strategis dan anggaran tahunanperusahaan wajib dituangkan dalam RJPP dan RKAP dan wajibterlebin dahulu mendapatkan pengesahan dari
    Oleh karena mengingat sampai saat ini Direksi PTJICT yang berwenang dan bertanggung jawab atas operasional PTJICT belum pernah menyatakan dan/atau membuat laporankeuangan perseroan PT JICT yang menyatakan bahwa pada Tahun2015 s/d 2017 telah mengalami/timbul kerugian akibat adanya rentalfee.Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndang No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan ;Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungJawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-08-2015 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 05-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 427/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 18 Agustus 2016 — REN SHUAI (KOMISARIS PT.NEWGOLD) >< PT.ENJEKA FERRONUSA CS
143 — 92
  • Mekanisme pengajuan gugatan seperti itu secara tegas diatur dalam UUPT terutama Pasal 97 ayat (6) dan ayat (7) atau Pasal 61 ayat (1) yang dikutipsebagai berikut:Pasal 97 ayat (6) UU PTAtas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili palingsedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan haksuara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadapanggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannyamenimbulkan kerugian pada Perseroan.Pasal 97 Ayat (7) UU PTKetentuan sebagaimana
    Dalam Aktatersebut diterangkan:dalam Keputusan tersebut, telah diambil keputusankeputusan sebagai berikut:MENYETUJUI:Penjualan seluruh saham milik PT NEWGOLD tersebut, yaitusebanyak 190 (seratus sembilan puluh) saham dalamPerseroan kepada Nyonya Clara, lahir di Singkawang, padatanggal tiga Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan(381959), swasta, Warga Negara Indonesia, ...e Saham adalah bagian dari permodalan suatu perseroan terbatas menurutketentuan UUPT.
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Perdata
Register : 08-03-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tlg
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
Eko Santoso
Tergugat:
1.PT BRI. Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT BRI Kantor Cabang Trenggalek
2.Pemerintah RI Cq. Kementerian Keuangan RI,Cq. Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Argaria dan Tata Ruang Cq. Badan Pertanahan Nasional Tulungagung
4.Siti Aspah
Turut Tergugat:
Kompleks Perkantoran BI Jl MH Thamrin dua Jakpus Cq Pimpinan OJK kantor Kediri
67 — 19
  • LPKNI sebagai perseroan terbatas merupakan badan hukumyang didirikan dalam rangka melakukan kegiatan usaha untuk memperolehkeuntungan bagi para pemegang sahamnya (vide Pasal 1 angka 1Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT)).Bahwa menurut M.
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 25-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2021 — Pidana - Penuntut Umum : AB Silitonga, SH - Terdakwa : Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi mewakili PT Dewa Sawit Sari Persada
1159 — 1101
  • Perusahaan mengelola, mengukur, meningkatkan danmengkomunikasikan aspekaspek lingkungan dari operasi kegiatannyadengan cara yang sistematis;Bahwa Direksi PT tidak dapat melepaskan dirinya dari pertanggungjawabanpidana dalam hal PT yang dipimpinnya mencemari dan atau merusaklingkungan, oleh karena didasarkan kepada Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) jo.
    Pasal 2 dan 4 UUPT dan kewajibansebagaimana diatur dalam Pasal 67 dan 68 UUPPLH serta prinsip hukum yangterbit dari adanya duty of care;"Duty of care " direksi, antara lain:1. Direktur mempunyai kewajiban untuk pengelolaan perusahaan denganiktikad baik (good faith) dimana direkur tersebut harus melakukan upayayang terbaik dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan kehatihatian(care) sebagaimana orang biasa yang harus berhatihaiti,2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-07-2008 — Putus : 22-04-2009 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST
Tanggal 22 April 2009 — PT.INSIGHT INVESMENTS, Dkk >< PT. BANK GLOBAL INTERNASIONAL Tbk, (Dalam Likuidasi), Dkk
613 — 300
  • UU Perseroan Terbatas menganut asas Direksi (DewanDireksi) atau Komisaris (Dewan Komisans) tidak bisa berlindung dibalik Perseroan atas suatu kerugian, jika kerugian tersebut nyatanyata mempakan keputusan Direksi atau KomisansPasal 2 UU Perseroan Terbatas (pasal 2 UUPT 1995)"Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatanusaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturanperundang undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.Pasal 18 UU Perseroan Terbatas (pasal 12 huruf b 4 UUPT
    Tanggung jawab tersebut tidak dapat dibebankan kepadaPerseroan.Pasal 97 UU Perseroan Terbatas (pasal 82 UUPT 1995)1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajibdilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuhtanggung jawab.Dalam penjelasan disebutkan Yang dimaksud dengan penuhfanggung jawab adalah mempemnatikan Perseroan denganseksama dan tekun.3) Setiap Direksi bertanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 90 B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
68 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sistem konstitusional Republik Indonesiaterhadap pelanggaran kriminal, mempertahankan perdamaian dankeamanan kemanusiaan dan mencegah kejahatanBahwa pendapat Majelis mengenai kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) dapat dibebani pertanggunganjawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-08-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 155/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 20 Januari 2021 — Penggugat:
1.PT. Bumi Mineral Indonesia diwakili oleh: Muhammad Aziz Wellang (Direktur)
2.Giovanni Adhiputra Aziz
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:
PT. Fadlan Mulia Jaya
1297 — 1028
  • JKT.sebanyak 100 (seratus) saham kepada Nyonya Chadidjah Basalamah, sebanyak100 (seratus) saham;Menimbang, bahwa terhadap perubahan data perseroan mengenaiperubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atauperubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki, harus ditindaklanjuti denganpembuatan akta pemindahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa Pemindahan hak atas saham dilakukan denganakta pemindahan hak;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 899/Pdt.G/2020/PN Sby
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat:
LEY WIE CHIANG
Tergugat:
DODY JONO SAPUTRO
330 — 297
  • Pasal 1angka (5) UUPT 2007 disebutkan sebagai berikut:Halaman 11 dari 77 halaman Putusan Nomor 899/Pdt.G/2020/PN SbyBahwa,Bahwa, Pasal 1 angka (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas Organ Perseroan adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan DewanKomisaris.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 29-12-2015 — Putus : 01-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 541/Pdt.P/2015/PN.Jkt.Brt.
Tanggal 1 Juli 2016 — PARA PEMOHON , PARA TERMOHON
151 — 56
  • dalamPerseroan Terbatas (Perseroan) adalah organ Perseroan yangberwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusanPerseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilansesuai dengan anggaran dasar;(c) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.699/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara PT IndoasiaCemerlang dkk melawan STX Coorporation dkk, Majelis Hakimmemberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 92 UUPT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 565/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST.
Tanggal 2 Juli 2014 — Ir. Hery P. Muchrodji, MSc. >< PT. DHARMAKARYA DHIKAALAMBHANA,Cs
170 — 99
  • PST.dilindungi oleh hukum, berkaitan dengan itu maka apabila ada hal yangdilanggar maka keputusan RUPS adalah tidak sah;Bahwa dalam penyelenggaraan Perseroan Dewan Komisaris wajibmemperhatikan ketentuan UUPT dan asasasas umum perusahaan yangbaik yaitu dengan mengawasi jalannya tugas organisasi perseroan danmemastikan agar perseroan tidak melakukan perbuatan melawan hukumyang dapat merugikan perseroan;Bahwa Direksi tidak dapat serta merta diberhentikan oleh DewanKomisaris tanpa menunjukkan fakta hukum
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-09-2010 — Putus : 26-07-2011 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 567/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 Juli 2011 —
216 — 493
  • transaksi yang belumdilakukan di Bursa karena belum ada transaksi bursa; tapi kalau sudah dilakukandi Bursa bisa dipertanggung jawabkan kepada anggota bursa yang tidakmenyerahkan dana atau saham;Bahwa anggota bursa dapat menunda untuk transaksi bursa di Bursa apabila penjualbelum siap saham dan pembeli belum siap dana ;Bahwa dalam perdagangan saham di bursa tunduk kepada kepada ketentuanperaturan dan perundangundangan di Pasar Modal; Dan di undangundangPerseroan Terbatas (PT) ; Pasal 56 ayat 5 UUPT
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 29-07-2020 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 416/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. Houston Steel International
Tergugat:
1.David Adrian Siqueiros
2.PT. Pentastra PasificPacific Invest
3.PT. Pentastra Pacific Invest
Turut Tergugat:
2.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bekasi Cq. Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
4.PPAT Ika Dwi Susanti, S.H., M.Kn.
5.Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Jawa Barat c.q. Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi
197 — 130
  • Pengalihan Objek Sengketa Melalui Hibah Tidak MemerlukanPersetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Penggugat8.10.Bahwa selanjutnya, Penggugat juga mendalilkan bahwa pengalihanObjek Sengketa melalui hibah dari Tergugat kepada Tergugat IIbertentangan dengan ketentuan Pasal 102 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 (UUPT) yang mensyaratkan bahwa pengalihankekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlahkekayaan perseroan memerlukan persetujuan dari Rapat UmumPemegang Saham (vide Butir 15 halaman 18 19
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Wanprestasi
Register : 13-12-2013 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 03-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 566/Pdt.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Februari 2015 — PT SUTOMO AGRINDO MAS >< PT. DUTA SUMBER NABAAviantara, S.H., M.HumTI,Cs
119 — 28
  • PST.dilindungi oleh hukum, berkaitan dengan itu maka apabila ada hal yangdilanggar maka keputusan RUPS adalah tidak sah;Bahwa dalam penyelenggaraan Perseroan Dewan Komisaris wajibmemperhatikan ketentuan UUPT dan asasasas umum perusahaan yangbaik yaitu dengan mengawasi jalannya tugas organisasi perseroan danmemastikan agar perseroan tidak melakukan perbuatan melawan hukumyang dapat merugikan perseroan;Bahwa Direksi tidak dapat serta merta diberhentikan oleh DewanKomisaris tanpa menunjukkan fakta hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 02-09-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 23-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 184/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 14 Maret 2016 — 1. NOER TRITJAHJA PRAWIROPERMONO, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
81 — 56
  • Adapun unsurunsur yang disyaratkanoleh UndangUndang, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal82 UUPT, yaitu sebagai berikut :Pasal 82 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas :1)2)3)4)5)Pemanggilan RUPS dilakukan dalam Jangka Waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS.Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan Iklan dalam Surat Kabar.Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Register : 10-03-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 07/G/2014/PHI.Smda
Tanggal 10 Juli 2014 — DUDIN, dkk melawan 1.KOPERASI SIMPEDA JAYA BPD KALTIM 2.BANK KALTIM (BANK PEMBANGUNAN DAERAH)
130 — 24
  • Anggota Tubuh;Menimbang, bahwa pada Prinsipnya, Perselisihan antara ParaPenggugat dengan Tergugat II adalah Perselisihan antara Para Pekerjadengan Managemen, untuk mana dalam Struktur Managemen, setiap Divisi/Departemen/Bagian dalam Perusahaan telah memiliki Tugas Pokok danFungsi masingmasing, yang salah satunya adalah Fungsi PenangananMasalah Hukum atau Perselisihan Hubungan Industrial, hal manaMerupakan Tugas dan Fungsi Kuasa Tergugat II;Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 ayat (14) UUPT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-12-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — PURWANTO RAHARDJO, DKK VS TIM LIKUIDASI PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL CQ PT BANK GLOBAL INTERNASIONAL,DKK
87 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembalidari Turut Termohon Peninjauan Kembali dan Turut TermohonPeninjauan Kembali Il pada tanggal 6 September 2004;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan BadanPertanahan Nasional untuk mengamankan asetaset milik lrawanSalim (Turut Termohon Peninjauan Kembali 1) dan Lisa Evijanti ImamSantoso (Turut Termohon Peninjauan Kembali II) dilakukan tanpadasar dan melawan hukum;Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang Nomor 40Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT
Pengadilan PN BITUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 21-01-2022
Putusan PN BITUNG Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Bit
Tanggal 10 Desember 2020 — PENGGUGAT : INDRIA WOKI NGANTUNG TERGUGAT : RAFIUDDIN DJAMIR, DKK
148 — 70
  • Bahwa, dengan demikian dari ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT danjuga doktrin hukum yang dikemukakan oleh Prof.
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 29-04-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 45/PDT/2021/PT JMB
Tanggal 30 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : TUA SIHOTANG Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat II : DOSMAUALI HASUGIAN Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat III : ANTONIUS SIMBOLON Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat IV : PURBA DOLI SIAGIAN Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat V : HOT DIANA SITORUS Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat VI : HOTRIA SIMANJUNTAK Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat VII : RUDI PASARIBU Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Pembanding/Penggugat VIII : JIMMI MARTIN SIMANJUNTAK Diwakili Oleh : JULIANDI HASUDUNGAN DOLOK
Terbanding/Tergugat I : MASIMUN
Terbanding/Tergugat II : CV. LESTARI DAN PT. ONDOS BAYAK JAMBI
Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Negara Indonesia Persero Kantor Cabang Jambi
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Prov. Jambi
Terbanding/Tergugat V : PPAT IRSAN HUTAGALUNG, SH
Terbanding/Tergugat VI : MARKEN SARAGIH
Terbanding/Tergugat VII : MUKINEM
Terbanding/Tergugat VIII : SALI BIN WIROREJO ALS WIRYO REJO
Terbanding/Tergugat IX : SUMARNI BINTI WIROREJO ALS WIRYO REJO
Terbanding/Tergugat X : Sunarsih Binti Wirorejo Als Wiryo Rejo
Terbanding/Tergugat XI : Ngadiyem Binti Wirorejo Als Wiryo Rejo
Terbanding/Tergugat XII : Rusdi Bin Wirorejo Als Wiryo Rejo
Terbanding/Turut Tergugat I : Nurbaya Mungkur
Terbanding/Turut Tergugat II : Darni Tumanggor Binti Kosmen Tumanggor
Terbanding/Turut Tergugat III : Jumali
Terbanding/Turut Tergugat IV : Mangasahon Situmorang
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tanjung Jabung Barat
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. Agro Wiyana
74 — 43
  • Sebelumnya perlu disampaikan bahwa istilah yang digunakan oleh UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalahDireksi dan bukan Direktur, yang merupakan istilan umum yang digunakanoleh masyarakat. Sedangkan istilan untuk seorang Direktur dariPersekutuan Komanditer (CV), berdasarkan Pasal 1935 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD), adalah Sekutu Pengurus/SekutuKomplementer.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 25-01-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 91 B/PK/PJK/2016
Tanggal 3 Mei 2016 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
71 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016jawab pidana atas perbuatan atau perilaku Suwir Laut yang telahmelakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 adalahtidak tepat dan bertentangan dengan ketentuan UU KUP, UUPT danKUHAP.Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) UU KUP yang berhak mewakili WajibPajak badan adalah pengurus dan di ayat (4) diatur yang termasukpengurus adalah adalah orang yang nyatanyata mempunyai wewenangikut menentukan kebijaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1317 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 19 September 2012 — ROAINA, S.H., Binti USMAN
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor : 1317 K/Pid.Sus/201264Bahwa pengertian keuangan negara dilihat dalam penjelasan Umum UUPT.