Ditemukan 1514 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 28 September 2017 — MULYATNO WIBOWO
361157
  • Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredityang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayaimodal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalahKMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukanHal 5 Putusan Nomor : 30Pid.Sus/TPK/2017/PT.DKIatas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlyingtransaction) ;Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan
    Likotama harum yang mengernakan proyektersebut.e BAB huruf E angka 1. huruf a (hal7) yang memberikan definisi KreditModal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiahmaupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habisdalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yangsalah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional)yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yangdiperjanjikan (underlying transaction
    Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yangdiberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modalkerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapatdiperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalahKMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atasdasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction) ;Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atasnama PT Likotama Harum
    Likotama harum yang mengerjakan proyektersebut.e BAB huruf E angka 1. huruf a (hal7) yang memberikan definisi KreditModal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiahmaupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habisdalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan ; yangsalah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional)yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yangdiperjanjikan (underlying transaction
Register : 17-11-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1268/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 4 Februari 2016 —
9381
  • Graha Ismaya;Bahwa selaku marketing secara SOP atau secara peraturan tidak diperbolehkanterima uang pembayaran dari nasabah tetapi faktanya setiap tahun terima;Bahwa planingnya seperti tahuntahun sebelumnya jadi selalu siklus proyekketika proyek a,b,c itu selesai proyek yang berikutnya itu sudah munculditempat, biasanya satu tahun 2 kali APBN murni dengan APBN perubahansementara harus setor sebelum tahun pajak biasanya Maret dan April proyekselesai di bulan Januari dan Pebruari pembayarannya, karena
Register : 13-05-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penggugat:
WAKIL BUPATI MALANG MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. Diwakili oleh SANUSI
Tergugat:
1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
2.WALIKOTA MALANG.Diwakili oleh Drs.H.SUTIAJI
3.PDAM KOTA MALANG.Diwakili oleh M.NOR MUHLAS,SPd,M.Si. dkk
274334
  • pemberdayaan di Sungai Brantas itu adanya di hutan.Bahwa batasan daripada sungai adalah wadah air beserta air danpengalirannya dari hulu sampai hilir dibatasi kiri kanan dengan sempadan,sehingga dalam konteks ini kita harapkan bahwa adanya fungsi resapan air,adanya fungsi Sempadan sungai, adanya fungsi Ssempadan mata air, diharapkanada perlakuanperlakuan konservasi sehingga air yang di hulu tetap terjagadengan baik artinya dia tertahan, karena dibiarkanpun air tetap akan turun kebawah karena itu siklus
    , karena ini siklus konteks konservasi yang dimaksudadalah bagaimana menahan selama mungkin air itu ada di posisi hulu;Bahwa dalam konteks kewenangan sebenarnya konservasi itu adalah tanggungjawab semua pihak mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah,tergantung kewenangannya, sehingga dalam konteks ini kalau wilayahpengelolaannya di Sungai Brantas maka itu adalah tanggung jawab pemerintahpusat yaitu BBWS Surabaya;Bahwa dalam konteks sungai adalah dari hulu ke hilir, badan air, air dan
Register : 17-10-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PN MAJENE Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Mjn
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.A. ASBEN AWALUDDIN, S.H
2.RIZAL F, SH,MH
3.NURHIDAYATI, SH
Terdakwa:
SAYYED WAHYULLAH Alias WAHYU Bin NAJAMUDDIN Alm.
6936
  • Subjek Hukumdalam Teori Hukum Pidana adalah bagian yang terpenting dalammenentukan terdapatnya siklus hubungan kausalitas yaitu berupa Perkara Nomor: 73/Pid.Sus/2018/PN.Mjn 84adanya perbuatan pidana (crime), pelaku tindak pidana (perpetrator),pertanggung jawaban pidana (Criminal Responsibility) dan pemidanaanterhadap pelakunya (sentencing) ;Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuanbertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuanjiwanya (geestelijke vermogens), yang dalam
Register : 20-04-2016 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 23-01-2018
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 30/PDT/2016/PT YYK
Tanggal 23 Januari 2018 — WELLY SETIAWAN, DKK MELAWAN NEO STEVEN
15878
  • membayar ongkosangkutan pengiriman Ban mobil merek MRF tersebut dari pelabuhanSemarang ke Yogyakarta adalah Pak Welly Setiawan/Tergugat yaitusejumlah Rp.405.012.500, (empat ratus lima juta dua belas ribu lima ratusrupiah), dengan berjalannya waktu Pak Welly Setiawan/Tergugat memasarkan Ban mobil merek MRF tersebut, namun pasarnya sepi danlesu karena beberapa faktor penyebabnya antara lain karena faktor Politik,Halaman 19 dari 82 Putusan Nomor 30/Padt/2016/PT YYK.karena faktor Keamanan, karena faktor Siklus
Register : 25-01-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 8 Juni 2018 — George Gunawan, B.Sc,. SH
329134
  • KAMSUDI sebagai Mitra juga;Bahwa saksi tahu barang atau sarana yang digunakan dalam kegiatanPercontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang tersebut di KabupatenCirebon, adalah 2 (dua) kali siklus;Bahwa saksi tahu program Percontohan Usaha Budidaya (Demfarm)Udang di Cirebon telah dilaksanakan;Bahwa saksi lebih banyak bertemu dengan Terdakwa dari pada denganPak H.
    KAMSUDI sebagai Mitra juga ; Bahwa saksi tahu barang atau sarana yang digunakan dalam kegiatanPercontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang tersebut di KabupatenCirebon, minimal untuk 2 (dua) kali siklus; Bahwa saksi tahu kegiatan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang tersebutdilaksanakan;Menimbang , bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menanggapi adaketerangan saksi yang tidak benar yang akan ditanggapi pada Nota Pembelaan.5. Saksi Ir.
    mengenai fasilitas dengan pihak ke 3 (tiga) dalampelaksanaanya difasilitasi dengan sarana harus bermitra seperti untukmengangkut barangbarang dengan menggunakan truk jadi perlu modal,sedangkan pemerintah hanya mengadakan mesin atau alatalat sertabenih udang;Bahwa saksi tahu udang yang sudah ditebar didalam tambak tersebutterkena virus;Bahwa saksi tahu barang atau sarana yang digunakan dalam kegiatanPercontohan Usaha Budidaya (Demfarm) Udang tersebut di KabupatenCirebon, minimal untuk 2 (dua) kali siklus
Register : 02-11-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 06-07-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 179/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
ROSOADI, dkk (10 Orang)
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
Intervensi:
MEILIANAWATI
160114
  • desa Bagong Sawah dikenal denganLebak Timur, yang masuk wilayah Rangkah kemudian masuk KelurahanGading; Bahwa, saksi tidak tahu tugastugas apa yang diserah terimakan dariKelurahan Rangkah ke Kelurahan Gading;Saksi ke5 MARTIN SETIAWAN, ST pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa, saksi bekerja pada Dinas Cipta Karya sudah 9 tahun sejak tahun 2009dengan tupoksi sebagai Pelayanan Perijinan dan Perencanaan Kota; Bahwa, saksi menjelaskan melalui peta, lokasi yang disengketakan dimanamengacu ke siklus
Register : 08-07-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 30-12-2020
Putusan PA GUNUNG SUGIH Nomor 1165/Pdt.G/2020/PA.Gsg
Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat:
WAHYU EKO HANDOKO Bin NARIMO
Tergugat:
ADITA WIDIYA YULINI Binti NAHROWI
19565
  • kebutuhan anak ... yang disesuaikan dengankesanggupan orang tua yang wajib menafkahi serta kebiasaanyang berlaku di daerah tersebut, karena nafkah itu diwajlibkanberdasarkan kebutuhan, sehingga diukur sesuai dengankebutuhan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, nafkah diwajibkansesuai dengan prinsip kelayakan dan kepatutan, mengikuti kebutuhan dankesanggupan orang tua berdasarkan kebiasaan (urf/living law) yang berlaku didaerah setempat;Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota Polri, siklus
Register : 29-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pgp
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
1.MIRO ABDUL KADIR
2.ROZAN NUZA
3.Maritopani
4.EBI KUNIKA
5.SINEN SAMIA
6.ERIS WIDODO
7.M.SUFYAN
8.BAKRI
9.JUMLI DAHLAN
10.JUNAIDI
11.BADRIN
12.SAHANI
13.JHONI DAHLAN
14.DOPRA BASRI
15.HERMAN
16.BAIT
17.YANUARY
18.BAMBANG IRAWAN
19.DUL HAMIT
20.NURUL
21.ASRON
22.SARIMIN
23.INAN
24.MUNSIR
25.SAMSIDI
26.AMRAN
27.SOMAT
28.ASMADI
29.ABDUL RAZAK
30.AGUS
31.ARPAN
32.NASRUDIN
33.HAROZI
34.BASRI MANSYUR
35.DUL FATAH
36.HAIDIR
37.JULIMASTANTO
38.SAHIT
39.ZULKAR
40.AL HATIF
41.AHMAD BASRI
42.AYES FEBRIYANTO
43.ANDI MUNANDAR
44.MUSLIMIN
45.MARHAYATI
46.SUMIN MAIN
47.SARJONO
48.EKOT KARNEVEL
49.ANTO
50.DODI
51.TARSUM
52.AJAN
53.SANGKARUDIN
54.YOGIANTO
55.HADIRAN
56.SLAMET WIDODO
57.SULAI
58.SUGIMIN
59.RUSTAM HADI
60.TOMMY KURYAKIN<
Tergugat:
1.PT. TATA HAMPARAN EKA PERSADA
2.BUPATI BANGKA
3.KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
4.BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
5.KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUTNG
15660
  • Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019 Tergugat II mengirimkan SuratNomor: 525/0797/DINPERTAN/2019 kepada Tergugat , Perihal:Pemberian manfaat Pasca Eksekusi yang pada pokoknya menyatakanagar Tergugat dapat memberikan pemberian manfaat sebesar 35%hasil bersih dari luas total kebun Tergugat yang dikelola di Desa Mabat(untuk satu siklus tanam) dan memberdayakan dan memprioritaskantenaga kerja lokal (warga Desa Mabat) dalam pengelolaan kebunTergugat (Bukti TI4);9.2.
Register : 17-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN PELALAWAN Nomor 44/Pid.B/LH/2019/PN Plw
Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
SILFANUS ROTUA SIMANULLANG
Terdakwa:
WINNES SINAGA alias PAK WIRNA
42773
  • Selain gas rumah kaca yangdilepaskan selama kebakaran berlangsung, maka panas yang tinggi dipermukaan telah merusak lapisan permukaan dengan ketebalan rataratasekitar 510 Cm sehingga akan mengganggu siklus hidroorologis padalahan yang telah terbakar tersebut. Kerugian yang ditimbulkan akibatterjadinya pembukaan lahan dengan pembakaran pada areal seluas +2,0 hektar yang kemudian ditanami kelapa sawit adalah Rp. 2.216.501.600.
Register : 19-10-2016 — Putus : 08-12-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 8 Desember 2017 — DEDY YAMIN, SE Bin A. EFFENDI
14028
  • Mengadakan kerjasama operasi yang tidak dalam bidang usahanyauntuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) siklus usaha.h. Mengadakan kontrak manajemen yang tidak bersifat operasional untukjangka waktu tidak lebih dari 1 (Satu) tahun.i. Menetapkan dan menyesuaikan Struktur Organisasi.4.
    Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupakerjasama operasi untuk jangka waktu lebih 1 (satu) siklus usaha;j. Mengadakan kerjasama kontrak manajemen untuk jangka waktu lebihdari 1 (satu) tahun;Halaman 47 dari 171 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2016/PN. Pigk. Mengadakan kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build OperateAnd Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build Operate andOwned/BOO);.
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
5561020
  • lapanganberbukitbukit dan cukup banyak jadi membutuhkan waktu lama, dantelah diverifikasi oleh dewan pakar KLH, Petugas KLH atas laporanpembersihan dan telah mendapat SSPLT untuk 19 lokasi.Bahwa yang bertugas untuk operasi pemeliharaan dan perawatanSBF di SLS adalah Divisi REM dibawahnya Tim IMS dimanaMUKLIS dan ADIBN' sebagai pengawas lapangan) merekamelaporkan kegiatan kepada RUSSEL G LARSON selaku TimManager IMS kemudian ke Manager REM.Bahwa laporan proses bioremediasi dilaporkan pada akhir siklus
    dapat melihat secara langsungproses pembukaan sample di Kejaksaan Agung karenahanya berada di luar pintu.Bahwa benar Pa Hari menyampaikan ada batas waktupenyimpanan sample sedangkan pengambilan sample diSLS tanggal 9 dan 10 April 2012.Bahwa benar dalam menganalisis menurut saksi harus diLaboratorium yang sudah terakreditasi.Bahwa saat pembukaan sample di Kejaksaan Agung ada 2(dua) orang yang lain lagi selain Pa Edison tapi saksi lupanamanya.Bahwa benar menurut saksi dalam Kepmen 128/2003 1(satu) siklus
Register : 07-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 163-K/PM.III-19/AL/VIII/2020
Tanggal 25 September 2020 — Oditur:
Ridho Sihombing, SH., MH
Terdakwa:
1.Akhmad Baihaqi Karuniawan
2.Aldi Dwi Cahyo
3.Pino Pratama
7843
  • Putusan Nomor 163K/PM.III19/AL/VIII/2020jantung, pada saat yang bersamaan saya melakukanAnamnesis/wawancara terhadap pengantar, denganbertanya:1) Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilah tidaksadarkan diri, tapi tidak dijawab oleh pengantar.2) Apa penyebab pasien Serda Apm Tomi Abdilahmengalami muntah, tidak dijawab oleh pengantar.3) Apakah ada tindakan pemukulan yang dialami olehpasien Serda Apm Tomi Abdilah, dijawab ada sedikitoleh pengantar.Selanjutnya dilakukan pijat jantung sekira sepuluh siklus
Register : 01-04-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 3/G/2021/PTUN.YK
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
532258
  • Komponenpada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 barudicabut diganti dengan komponen yang baru pada Peraturan MenteriKetenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020;Bahwa menurut ahli siklus 5 tahunan dalam menentukan survey KHLdilakukan kajian mengenai komponen dilakukan oleh DewanPengupahan untuk memastikan bagaimana komponen tersebut diukursemua;Bahwa ahli menjelaskan kajian mengenai komponen dilakukan olehDewan Pengupahan Nasional kemudian dilakukan oleh DewanPengupahan Daerah;Halaman 124
Register : 24-10-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 166/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 12 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ALIFIN NURAHMANA WANDA, SH
Terdakwa:
H. MOHAMMAD NURUL DHOLAM, dr.
25998
  • Rek. 0272620814 transaksi Tahun 2014 2015;1 (Satu) buah Buku Dana 2% Maret 2011;1 (Satu) buah Buku Kas Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2013;1 (satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJanuari 2017 Mei 2017;1 (satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJuni 2017 Agustus 2017;Hal. 12 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.1 (Satu) buah Buku bertuliskan ECare;1 (Satu) buah buku Tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim, Nomor
    Gresik masih berjalan hingga tahun BulanJuni 2017 namun saya kurang mengetahui karena buku catatan danbuku rekening Tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim, Nomor TP0002737, Kantor Cabang Gresik, No. Tabungan 0277019451,Identitas : 3525102311620004, nama : Mohamad Nurul Dholam DRH, alamat : Sukomulyo, RT 010/ RW 003, Gresik dan Buku rekeningTabungan Simpeda Bank Jatim, Nomor A 2190833, Kantor CabangGresik, No.
    Rek. 0272620814 transaksi Tahun 2014 2015;1 (satu) buah Buku Dana 2% Maret 2011;1 (Satu) buah Buku Kas Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2013;1 (Satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJanuari 2017 Mei 2017;1 (Satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJuni 2017 Agustus 2017;1 (satu) buah Buku bertuliskan ECare;1 (satu) buah buku Tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim, Nomor TP0002737, Kantor Cabang Gresik, No.
    Rek. 0272620814 transaksi Tahun 2014 2015;1 (Satu) buah Buku Dana 2% Maret 2011;1 (Satu) buah Buku Kas Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2013;1 (satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJanuari 2017 Mei 2017;1 (satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeHal. 644 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.Juni 2017 Agustus 2017;1 (Satu) buah Buku bertuliskan ECare;1 (satu) buah buku Tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim
    Rek. 0272620814 transaksi Tahun 2014 2015;1 (Satu) buah Buku Dana 2% Maret 2011;1 (Satu) buah Buku Kas Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2013;1 (Satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJanuari 2017 Mei 2017;1 (Satu) buah Buku Laporan Penggunaan Mobil Dinas W751AP PeriodeJuni 2017 Agustus 2017;1 (Satu) buah Buku bertuliskan ECare;. 1 (satu) buah buku Tabungan Siklus Prioritas Bank Jatim, Nomor TPHal. 659 Putusan Nomor : 166/Pid.SusTPK/2018/PN Sby.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.0002737
Putus : 14-05-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1553 K/PID.SUS/2013
Tanggal 14 Mei 2014 — ACHMAD KUNTJORO, S.E., MBA;
357245 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengadakan kerja sama operasi atau kontrakmanajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (Satu)tahun atau 1 (satu) siklus usaha. Dengan demikian tindak TerdakwaACHMAD KUNTJORO, S.E., MBA bersamasama H. RONNYWAHYUDI selaku Direktur Utama PT. Kereta Api (Persero) telahmengikuti ketentuan Anggaran Dasar PT. Kereta Api (Persero), danoleh karenanya telah melakukan Good Corporate Governance, sertaTerdakwa ACHMAD KUNTJORO, S.E., MBA bersamasama H.RONNY WAHYUDI selaku Direktur Utama PT.
Register : 05-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 30-01-2018
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 55/Pid.B/2017/PN Srl
Tanggal 19 September 2017 — MUHAMMAD RUSDI bin H.MUHAMMAD NASIR
10645
  • angsuran hutangdi Bank:Bahwa, terhadap kegiatan kebun kelapa sawit tersebut Saksi hanyamenyampaikan laporan terhadap aktifitas di kebun dan Saksi bukan orangyang dapat mengambil keputusan;Bahwa, bentuk pengelolaan kebun kelapa sawit oleh PT.KDA disampingmenanam ada juga dilakukan pemupukan, Penyemprotan perawatan danpenyiangan dilakukan oleh karyawan perusahaan PT.KDA, sedangkanpengelolaan oleh masyarakat Saksi tidak dapat memastikan apakah dilakukansesuai dengan standar seperti oleh perusahaan;Bahwa, siklus
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 6 Desember 2018 — ZALI, S.THi Bin JAMADIN
16538
  • untukmasyarakat miskin.2) Kelayakan Usaha.Relatif cepat menghasilkan.Memanfaatkan sebanyak mungkin potensi yang ada di desa /kelurahan.Memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsungbagi masyarakat miskin.Dalam jangkauan kemampuan menejerial dan teknologi yangada di desa / kelurahan.Tidak termasuk dalam daftar larangan.3) Jasa Dan Pengembalian Pinjaman.Siklus maksimal 24 bulan bagi pinjaman pemanfaat pertamadengan jumlah nominal pinjaman maksimal Rp.20.000.000.untuk pinjaman kedua dan seterusnya siklus
    Penyaluran dana usah desa / kelurahan dari UEDSP ke anggota /kelompok peminjam dilakukan sesuai dengan kebutuhan sertamemperhatikan siklus usah;5. Pengelola UEDSP membuat rencana pencairan dana (RPD) sesuaidengan kebutuhan yang dilengkapi dengan:a. Surat perintah bayar;b. Daftar rencanapencairan dana (RPD); Bahwacara pembukaan rekening untuk dana usaha desa/ kelurahandan rekening UEDSP tersebut adalah :1.
    Surat perjanjian pemberian pinjaman ( SP3).v Daftar pemanfaat/ peminjam dan jumlah masingmasing pinjaman.d) Penyaluran dana usah desa / kelurahan dari UEDSP ke anggota /kelompok peminjam dilakukan sesuai dengan kebutuhan sertamemperhatikan siklus usah.e) Pengelola UEDSP membuat rencana pencairan dana ( RPD ) sesuaidengan kebutuhan yang dilengkapi dengan:Y Surat perintah bayar.v Daftar rencana pencairan dana(RPD ).
Register : 15-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 12 Januari 2017 — dr. H MUHARMAN S BOESTARI, Sp.JP.FIHA BIN MASRI
11525
  • Fotocopy Siklus Perencanaan dan 1 (satu) BUDI RAHAYUPenganggaran Tahunan; bundel226. Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran 1 (satu) BUDI RAHAYUSementara Perubahan APBD Kabupaten bundelBekasi Tahun Anggaran 2013;227. Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran 1 (satu) BUDI RAHAYUSementara Perubahan APBD Kabupaten bundelBekasi Tahun Anggaran 2014;228.
    Fotocopy Siklus = Perencanaan = dan 1 (satu) BUDIPenganggaran Tahunan; bundel RAHAYU226. Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran 1 (satu) BUD!Sementara Perubahan APBD Kabupaten bundel RAHAYUBekasi Tahun Anggaran 2013;227. Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran 1 (satu) BUD!Sementara Perubahan APBD Kabupaten bundel RAHAYUBekasi Tahun Anggaran 2014;228.
    Fotocopy Siklus Perencanaan dan 1 (satu) BUDIPenganggaran Tahunan; bundel RAHAYU582. Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran 1 (satu) BUDISementara Perubahan APBD Kabupaten bundel RAHAYUBekasi Tahun Anggaran 2013;583. Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran 1 (satu) BUDISementara Perubahan APBD Kabupaten bundel RAHAYUBekasi Tahun Anggaran 2014;584. Fotocopy Peraturan Daerah (Kabupaten 1 (satu) BUD!
Register : 14-03-2016 — Putus : 08-08-2016 — Upload : 03-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 8 Agustus 2016 — AGUS MAHMUDIN, SKM.,MM;
8331
  • Pengadaan Incenerator dan Pembuatan Tempatnyadi Puskesmas Tambelang;Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAPSKPD) TA. 2013, Belanja Langsung, Nomor : 1.02 01 24 79 5 2, Programpengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, kegiatan pengadaanIncenerator Puskesmas Tambelang;Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, Dinas Kesehatan,tel 23012013;Fotocopy Siklus
    BdgPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya, kegiatan pengadaanIncenerator Puskesmas Tambelang;224 Hasil Sinkronisasi Program dan Kegiatan Pembangunan TA. 2013Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 20122017, DinasKesehatan, tgl 23012013;225 Fotocopy Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan;226 Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013;227 Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran
    Bdg225226227228229230231232233234235Fotocopy Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan;Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013;Fotocopy Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBDKabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014;Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 1 Tahun 2013,tanggal 25 Januari 2013, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2013;Fotocopy Surat Sekretars Daerah Kabupaten Bekasi Nomor900