olehterdakwa, DIKSON ambil dan diberikan kepada INDRA dan JIMMY selakupemesan sertifikat keterampilan.Bahwa terdakwa melakukan pembuatan Sertifikat Pelaut Palsu tersebutsejak tahun 2019 sekitar bulan Juni, Kemudian terdakwa sudah membuat sekitarkurang lebih 150 (seratus lima puluh) Sertifikat Pelaut Palsu.Bahwa Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dibuat oleh terdakwa tersebutmerupakan Sertifikat Palsu, hal ini berdasarkan Surat keterangan darikementrian Perhubungan Direktorat jenderal Perhubungan Laut No.KP

Bahwa Ahli menerangkan bahwa dasar Ahli hingga dapat memberikanketerangan selaku ahli dalam bidang makanan dan atau pangan olahanpada saat ini karena Ahli mempunyai latar belakang pendidikan Farmasiserta sesuai dengan Bidang dan Tugas yang Ahli emban saat ini dandilengkapi dengan Surat Tugas No.KP.06.01.93.06.19.3411, tanggal 17Juni 2019.

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan MajelisHakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negaratanggal 26 Januari 2010 tersebut, gugatandiajukan kembali ke PengadilanNegara pada tanggal 5 Februarisampai dengan tanggal 5 Februaritelah berlangsung selama 59 harisejak tanggal 12 Oktober 2009).Tata Usaha2010, maka2010 tersebut(terhitungDengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari sejakditerimanya B591/BPSDMPenyampaian Surat Sekretaris BPSDM KP No.KP.01/KP.730/I1X/2009 tertanggal

Menurut PP 53 tahun 2010 pasal 29 ayat 2: Dalam keputusanhukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang1Vdilakukan dst; dalam SK yang bapak ( TERGUGAT ) buat tersebutbelum menyebutkan pelanggaran disiplin yang PENGGUGATlakukan.Mengacu pada SK Dirut no.KP.08.02/1.II/322/2015 tanggal 6Februari 2015 tentang Hukuman disiplin berupa teguran tertulispada saya, apakah benar dan atas pertimbangan apa bapakmemutuskan untuk memberikan sanksi berupa hukuman disiplinsedang berupa Penundaan kenaikan

Boiogen Plantation;20 Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.001/SHS.09/1/2010 No.003/TincoFC/MDN/2010 20 Januari 2010 PT. Tanindo;21 Surat Perjanjian Kerjasama No.SPKPB.003/SHS.09 /II/2010 No.026C/JHS.03/11/2010 22 Februari 2010 PT. JHS;22 Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/1I/2010 No.004/KTSAS/I1/2010 15 Februari 2010 PT. SAS;23 Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/1/2010 No. 006/TincoFC/MDN/2010 28 Januari 2010 PT.

Boiogen PlantationSurat Perjanjian Kerjasama No.KP.001/SHS.09/1/2010 No.003/TincoFC/MDN/2010 20 Januari 2010 PT. TanindoSurat Perjanjian Kerjasama No.SPKPB.003/SHS.09/II/2010 No.026C/JHS.03/11/2010 22 Februari 2010 PT. JHSSurat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/II/2010 No.004/KTSAS/11/2010 15 Februari 2010 PT. SASSurat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/1/2010 No. 006/TincoFC/MDN/2010 28 Januari 2010 PT.

Boiogen Plantation;Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.001/SHS.09/I/2010No.003/TincoFC/MDN/2010 20 Januari 2010 PT. Tanindo;Surat Perjanjian Kerjasama No.SPKPB.003/SHS.09 /II/2010No.026C/JHS.03/M/2010 22 Februari 2010 PT. JHS;Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/1/2010No.004/KTSAS/II/2010 15 Februari 2010 PT. SAS;Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/1/2010 No.006/TincoFC/MDN/2010 28 Januari 2010 PT.

dariTerdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalamberkas perkara dan dianggap telah menjadi satu kesatuan yangtak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum bertanggal 19 Januari 2010 No.Reg.Perk : PDS01/CLG/01/2010 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yangterurai sebagai berikut ;Primair:Bahwa terdakwa YETI LIDIAWATI selaku Pegawai NegeriSipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahDepartemen Kesehatan Provinsi Jawa Barat No.KP

Bukti P26 : Surat Keterangan No.KP.02.04/B1.4/512/2014, Jakarta 17Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T1 sampai dengan T19,sebagai berikut :1.

Bahwa Petugas Balai Besar POM di Makassar pada tanggal 20 Juli2012 telah melakukan pemeriksaan pada PT.BATARA MAIWAdirumah ibu Terdakwa (Hj.HASNAWATI) yang beralamat di JalanSulawesi No. 45 Parepare dengan memperlihatkan Surat Tugasyang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No.KP.06.01.1054.07.12.715 tanggal 20 Juli 2012;2. Bahwa Terdakwa dan saksi Hj. HASNAWATI ada di tempat kejadiantersebut pada saat Petugas Balai POM di Makassar melakukanpemeriksaan;3.

Garuda Mahakam Pratama, pengurusan perijinan.Bahwa saksi Maruli selaku orang yang termasuk ditunjuk oleh TerdakwaTotok untuk menandatangani Surat Persetujuan Berlayar sebagaimanasurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas III pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas IIIPulau Sambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk PenerbitanSurat Persetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt.

Garuda Mahakam Pratama, pengurusan perijinan.Bahwa saksi tahu telah ditunjuk oleh Terdakwa Totok untukmenandatangani Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana suratKeputusan dari Kepala KSOP Kelas Ill pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas IIIPulau Sambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk PenerbitanSurat Persetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt. Mokh Ady Ismail selaku Kasi Keselamatan berlayar, Penjagaandan Patroli.2.

kegiatan kapal bulan Oktober maka ada pada saksiEliman Syah uang US $ 42.300 dikurangi dengan biaya PNBP ship to shipPermit RP. 222.859.200 sehingga ada keuntungan US $ 27.348 (dua puluh tujuhribu tiga ratus empat puluh delapan dollar Amerika).Menimbang, bahwa oleh karena secara fakta hukum Terdakwa TotokSuranto semenjak tanggal 17 September 2018 sampai tertangkap tangan tidakada menandatangani baik segala dokumen perizinan, karena telahdidelegasikan kepada orang orang sebagaimana Surat keputusan No.KP

Terdakwa Totok Suranto membuatsurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas Ill pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas III PulauSambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt. Mokh Ady Ismail selaku Kasi Keselamatan berlayar, Penjagaandan Patroli.2. MAli Imron selaku Nahkoda;3. Aidil Norman selaku mualim4. Marualiasi Lingga, selaku KKM5.

Terdakwa Totok Suranto membuatsurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas Ill pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas III PulauSambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt. Mokh Ady Ismail selaku Kasi Keselamatan berlayar,Penjagaan dan Patroli.2. MAli Imron selaku Nahkoda;Halaman 280 dari 293 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN. Tpg3. Aidil Norman selaku mualim4.

Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.001/SHS.09/l/2010 No.003/TincoFC/MDN/2010 20 Januari 2010 PT. Tanindo21.Surat Perjanjian Kerjasama No.SPKPB.003/SHS.09/II/2010 No.026C/JHS.03/II/2010 22 Februari 2010 PT. JHS22.Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/II/2010 No.004/KTSAS/II/2010 15 Februari 2010 PT. SAS23. Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/I/2010 No. 006/TincoFC/MDN/2010 28 Januari 2010 PT. Tanindo24.

Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.001/SHS.09/I/2010 No.003/TincoFC/MDN/2010 20 Januari 2010 PT. Tanindo 21.Surat Perjanjian Kerjasama No.SPKPB.003/SHS.09/II/2010 No.026C/JHS.03/II/2010 22 Februari 2010 PT. JHS22.Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/II/2010 No.004/KTSAS/II/2010 15 Februari 2010 PT. SAS23. Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/I/2010 No. 006/TincoFC/MDN/2010 28 Januari 2010 PT. Tanindo24.

Boiogen Plantation20.Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.001/SHS.09/I/2010 No.003/TincoFC/MDN/2010 20 Januari 2010 PT. Tanindo21.Surat Perjanjian Kerjasama No.SPKPB.003/SHS.09/II/2010 No.026C/JHS.03/II/2010 22 Februari 2010 PT. JHS22.Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/II/2010 No.004/KTSAS/II/2010 15 Februari 2010 PT. SAS23.Surat Perjanjian Kerjasama No.KP.002/SHS.09/I/2010 No. 006/TincoFC/MDN/2010 28 Januari 2010 PT. Tanindo24.

Maka dihubungkandengan program Sentralisasi berdasarkan keputusan No.KP/0211/DIR/R tanggal 25 Juni 1999 maka Divisi Internasionalharus menjadi pengontrol, pengendali, pengawas terhadap lalulintas ekspor L/C Internasional.Apa yang dimaksud melawan hukum dalam tindak pidanakorupsi adalah sebagaimana telah dikemukan dalamyurisprudensi Mahkamah Agung No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15Desember 1983 dan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000sebagaimana kami sebutkan di atas yang intinya perbuatanmelawan

Administrasi Jakarta Selatan,perihal: hasil pengukuran dan pendataan bangunan dan benda laindiatasnya, tanggal 28 Juni 2019 (bukti34);Halaman 49 dari 59 halaman, Nomor 1098/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.35.36.37.Foto copy Risalah Rapat dari Kementrian Perhubungan Dirjen Perkeretaapian, dengan acara; rapat pembahasan kordinasi penertiban lahan diKelurahan Maggarai, tanggal 31 Juli 2019 (bukti T35);Foto copy surat undangan No:B/2016/IX/PAM.3.3/2019/Restro Jakarta,tanggal 5 September 2019 (bukti T36);Foto copy surat No.KP

Tim tersebut mempunyai tugas melakukan DueDilligence calon debitur segmen wholesale untuk :Mengevaluasi kondisi dan prospek usaha debitur ;Meneliti dan menilai asset debitur ;Melakukan verifikasi dan memastikan bahwa cash flow calon debituratas potensi hutang yang akan di take over dapat memenuhikewajibannya kepada Bank ;Bahwa Terdakwa II GARNA KOMARUDIN selaku PengelolaNasabah pada Kelompok Pengelola Nasabah 6 (enam) DivisiKorporasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan SDM No.KP/3355/SDM/1/R tanggal

Copy (legalisir) SK CPNS No.Kp.330/452/SK/IV/1991 tgl.5-4-1991 an. tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.

Copy (legalisir) SK CPNS No.Kp.330/452/SK/IV/1991tgl.541991 an. tersangka Ir. BUD SUBAGIO.(1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Surat Keputusansebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) No.I.Kp.340.92.72.SK tanggal13 Mei 1992 an. Tersangka Ir. BUD SUBAGIO.(1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Petikan KeputusanGubernur NTB~ No.823.4/772/BKDDIKLAT/2012 tanggal 14September 2012 tentang Kenaikan Pangkat terakhir, PNS an.Tersangka Ir.

Copy (legalisir) Sk CPNS No.Kp.330/452/SK/IV/1991tgl.541991 an. tersangka Ir. BUD SUBAGIO.(1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Surat Keputusansebagai PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) No.I.Kp.340.92.72.SKtanggal 13 Mei 1992 an. Tersangka Ir. BUDI SUBAGIO.(1) satu eksemplar Coppy yang telah dilegalisir Petikan KeputusanGubernur NTB No.823.4/772/BKDDIKLAT/2012 tanggal 14September 2012 tentang Kenaikan Pangkat terakhir, PNS an.Tersangka Ir.

koperasi yang berminatsekabupaten Mabar).23.1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinasperhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direkturPT. permata intan perkasa .24.1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificateof seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw2010 tanggal 4Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhanPolewali.25.1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO.KP

koperasi yang berminatsekabupaten Mabar) ;23.1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinasperhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direkturPT. permata intan perkasa .24.1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificateof seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw2010 tanggal 4Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhanPolewali.25.1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO.KP

pengusaha, koperasi yang berminatsekabupaten Mabar).1 (satu) berkas Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinasperhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom2009tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direktur PT. permataintan perkasa .1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificate ofseaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw2010 tanggal 4 Februari 2010yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhan Polewali.1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO.KP

Surat Pemerintah kabupaten Manggarai Barat dinasperhubungan dan Infokom nomor : 550/135/IV/Dishubinfokom2009 tanggal 24 april 2010 perihal teguran kepada Kuasa direkturPT. permata intan perkasa .Halaman 263 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPG24.1 (satu) lembar dokumen surat sertifikat Keselamatan (certificateof seaworthiness) nomor : PK.650/1/9/Kpl.Plw2010 tanggal 4Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor pelabuhanPolewali.25.1 (satu) lembar dokumen surat Pas tahunan sementara NO.KP

Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat kKeputusan objektum litis (vide bukti P1=T5) diterbitkan atas dasar Surat Menteri kesehatan No.KP.03.02/Menkes/586/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang isinyamengusulkan pemberhentian Prof. DR. dr. . Oetama Marsis, Sp.OG. dariJabatannya sebagai Anggota Konsil Kedokteran Indonesia masa jabatan tahun20142019 karena yang bersangkutan juga menjabat sebagai Ketua UmumPengurus Besar lkatan Dokter Indonesia Periode 20152018 (vide bukti T3);2.

Garuda Mahakam Pratama, pengurusan perijinan.Bahwa saksi Hardi Yanto selaku orang yang termasuk ditunjuk oleh saksiTotok untuk menandatangani Surat Persetujuan Berlayar sebagaimanasurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas II pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas IIIPulau Sambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk PenerbitanSurat Persetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt.

Garuda Mahakam Pratama, pengurusan perijinan.Bahwa saksi Maruli selaku orang yang termasuk ditunjuk oleh saksi Totokuntuk menandatangani Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana suratKeputusan dari Kepala KSOP Kelas Ill pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas IIIPulau Sambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk PenerbitanSurat Persetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt.

Saksi Totok Suranto membuatsurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas III pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas III PulauSambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt. Mokh Ady Ismail selaku Kasi Keselamatan berlayar, Penjagaan danPatroli.2. MAli Imron selaku Nahkoda;3. Aidil Norman selaku mualim4. Marualiasi Lingga, selaku KKM5.

Saksi Totok Suranto membuatsurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas III pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas III PulauSambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt. Mokh Ady Ismail selaku Kasi Keselamatan berlayar, Penjagaandan Patroli.2. MAli Imron selaku Nahkoda;3. Aidil Norman selaku mualim4.

Saksi Totok Suranto membuatsurat Keputusan dari Kepala KSOP Kelas III pulau Sambu yaitu SK No.KP.104/4/19/KSOP.Pls18 tanggal 17 September 2018, KSOP Kelas III PulauSambu tentang penunjukan Pejabat dan Petugas untuk Penerbitan SuratPersetujuan Berlayar, dalam lampirannya menunjuk :1. Capt. Mokh Ady Ismail selaku Kasi Keselamatan berlayar,Penjagaan dan Patroli.2. MAli Imron selaku Nahkoda;3. Aidil Norman selaku mualim4.

., Muhammad Faisal,S.H.Staf Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, beralamat di JalanPercetakan Negara No.23, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Tugas No.KP.06.01.1044.05.17.386 tertanggal 15 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus NomorHK.06.02.232.05.17.0470 tertanggal 15 Mei 2017, yang telah didaftarkan padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 18 Mei 2017, Nomor39/SK/HK/V/2017/PN.Pre , selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.

Milhan sebagai Pegawai Negeri Sipil;3.BuktiP3 : Fotokopisesuai dengan asli Keputusan Kepala badanKepegawaian Negara Kantor Regional VIIIBanjarmasin Nomor : 00005/KEP/IU/6803/05, yangisinya memutuskan~ dr.H.Milhan pindah jeniskepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri SipilDaerah pada Pemkab Tapin;4.BuktiP4 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia No.KP.04.04.3.2.00719, tentang pengangkatan pertamadalam jabatan fungsional Dokter, tanggal 19 Januari2005, yang isinya mengangkat

Bahwa PENGGUGAT diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanSurat Keputusan Sekretaris Badan pengendali BIMAS No.KP.340.1.87/382 tanggal 30 Juni 1987 dengan jabatan Pengatur MudaHalaman 10 Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN. TPIpada Badan Pengendali Bimas dipekerjakan sebagai Penyuluh pertaniandi Kabupaten Kepulauan Riau, golongan Il/a;.