(RUPSLB) PT.DPI tertanggal 30 Juni 2011 terkait pemberhentianPenggugat sebagai Direktur Perusahaan, Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut tidak sah karenaPenggugat tidak pernah mendapat Pemanggilan adanya penyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana yang diatur di dalamKetentuan Pasal 82 ayat (1), (2) UU Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40Tahun 2007, ayat (1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktupaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS

Putusan Nomor 3538 K/Pdt/2015lee13.14.15,16.Perseroan sebagaimana yang diamanatkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun2007 serta belum pernah mendapat teguran atau peringatan tentangkesalahan yang diperbuat selama bertindak selaku Direktur PT.

DePetroleum International:Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) UUPT Nomor 40Tahun 2007 telah diatur secara rinci mengenai pemberhentian anggotaDireksi dalam Perseroan yaitu:ayat (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktu berdasarkankeputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya, ayat (2) Keputusanuntuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diambil setelan yang bersangkutan diberi Kesempatan untuk membela diridalam RUPS:Bahwa terhadap pemberhentian

sekali tidak pernah diberi kesempatan untukmembela diri dalam RUPS Perseroan yang didasarkan atas KeputusanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT De Petroleum Internationaltertanggal 30 Juni 2011 yang tertuang dalam Akta Nomor 24 yang dibuat dihadapan Yurisa Martanti, S.H., Notaris di Jakarta;Bahwa pemberhentian dari jabatan sebagai anggota Direksi Perseroanterhadap Penggugat, juga tidak disertakan alasan yang patut dan berdasarhukum, sebagaimana yang disyaratkan dalam penjelasan Pasal 105 ayat (1)UUPT

menyampaikan surat ke Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi RI (Kemenakertrans) dan telah dihimbau melalui undanganklarifikasi secara tertulis 2 (dua) kali berturutturut dan 1 (satu) panggilanlisan melalui telefon oleh Kemenakertrans kepada Tergugat, namun tidakada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini;Bahwa tindakan memberhentikan Penggugat dari jabatannya sebagaianggota direksi perseroan secara sepihak melalui keputusan RUPStertanggal 30 Juni 2011 yang bertentangan dengan UUPT

Bangkalan yangberalamat di Jalan Letnan Singosastro No. 1 Bangkalan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), pengertian Direksi adalah Organ Perseroanyang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakillPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar.

;Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Direksi lebih jauh diatur dalamPasal 92 (5) UUPT bahwa dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi ataulebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Jika kemudian ternyata RUPS tidakmenetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, maka pembagiantugas dan wewenang direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi (Pasal 92ayat 6 UUPT);Menimbang, bahwa selain berwenang untuk pengurusan seharihariPerseroan, Direksi juga berwenang mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luarpengadilan (Pasal 98 ayat (1) UUPT).

Dan dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari1 (Satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi,kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat (2) UUPT);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan untuk menggugat (/egalstanding) dalam perkara aquo;Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor3/Pdt.G.S/2019/PNBKI.Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Apakahbenar

Bahwa menurut pasal 142 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT PBRTerbatas (UUPT) mensyaratkan bahwa Perusahaan Terbatas dapatdibubarkan berdasarkan :a. Berdasarkan keputusan RUPS ;b. Karena jangka wakitu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasartelah berakhir ;c. Berdasarkan penetapan pengadilan ;d.

Bahwa menurut Pasal 87 ayal (1) dan Pasal 89 UUPT, pembubaranPerseroan dimulai sejak saat yang ditetapbkan dalam keputusan RUPS.Sedangkan RUPS Luar Biasa yang digunakan oleh Tergugat adalah palsuatau sengaja dipalsukan sehingga bisa dignnakan sebagai syarat utamauntuk membubarkan PT. Samudra Rasaki Teknindo. Padahal, Tergugattahu dan sadar bahwa Penggugat sedang berada di dalam penjara,sehingga tidak akan mungkin bisa mengikuti RUPS Luar Biasa.

Bahwa selain itu, dalam pasal 146 UUPT dalam butir (c) menyebutkanbahwa permohonan pemegang saham, direksi atau Dewan Komisarisberdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan ;10.Bahwa berdasarkan pasal 146 UUPT, yang dimaksud dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan adalah:a. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3 (tiga)tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b.

Kekayaan Perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengankekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkankegiatan usahanya ;11.Bahwa alasanalasan menurut pasal 146 UUPT tidak dipenuhisepenuhnya oleh Tergugat dalam permohonannya karena poin 10 bultir(a) yang mensyaratkan perusahaan nonaktif selama 3 (tiga) tahun, (b)RUPS harus dipanggil melalui iklan dalam surat kabar namun tidak dapatdibuktikan oleh Pemohon (Tergugat), (c) perimbangan pemegang saham,dan (d) kekayaan perseroan telah

Bahkan, dalampertimbangan Hakim pemeriksa tidak menyentuh alasanalasan menurutUUPT, dan Hakim pemeriksa hanya berkutat atau berorientasi padapersoalan internal dalam perusahaan antara Penggugat dengan Tergugatyang notabenenya bukan merupakan persyaratan yang ditentukan olehUUPT, secara khusus pasal 146 UUPT agar dapat membubarkanperusahaan.

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten CirebonHalaman3 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG10.11.12.13.14.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :.(1).

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut :Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a.

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansiyang berwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).

PatraPower Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan

Hal ini bahkan telah diatur dalam UUPT itu sendiri sebagaimanatercantum dalam ketentuan Pasal 79 ayat (10) jo.

DENGAN KETENTUAN PASAL 94 AYAT (6) JO.PASAL 111 AYAT (6) UUPT DIREKSI DAN KOMISARIS PEMOHON ASAL TERMOHON INTERVENSI RESMI MENJABAT TERHITUNG SEJAKTANGGAL RUPSLB DITUTUP.

Pasal 111 ayat (6) UUPT bahwa Direksi dan Komisaris Pemohon Asal /Termohon Intervensi telah resmi menjabat terhitung sejak tanggalditutupnya RUPSLB PT.

Pasal 111 ayat (1) UUPT.Berikut kami kutipkan ketentuan dalam UUPT dimaksud :Pasal 94 ayat (1) UUPT :Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.Pasal 111 ayat (1) UUPT:Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.Pemohon Asal / Termohon Intervensi merupakan pemegang sahammayoritas sebesar 99,9% dari Termohon Asal / Termohon IntervensiIl.

Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014UndangUndang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (untukselanjutnya disebut UUPT 1995);3.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut,juga diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007tentang: Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007),sebagai berikut:Hal. 66 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014i.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995juncto Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan sahamPenggugat yang berjumlah 60% telah memenuhi syarat untukmengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadapTurut Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat;Hal. 67 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/20147.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut,juga diatur kembali dalam UndangUndang Nomor 40 tahun 2007,tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007),sebagai berikut:Hal. 73 dari 120 Hal. Putusan Nomor 2177 K/Pdt/2014i.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995juncto Pasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan sahamPenggugat yang berjumlah 60% telah memenuhi syarat untukmengajukan permohonan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadapTurut Tergugat kepada Pengadilan Negeri setempat;Hal. 74 dari 120 Hal.

Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukanlain dalam UUPT, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. KeputusanRUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UUPT dan/atauanggaran dasar Perseroan;Bahwa Dewan komisaris memiliki fungsi pengawasan sebagaimanaditentukan dalam Pasal 108 UUPT.

Direksi danDewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secarapribadi sesuai Pasal 97 ayat (5) dan Pasal 114 Ayat (5) UUPT.

Dalam UUPT Pasal 53 ditentukan bahwa,saham dapat diklasifikasikan dan dapat menambah/ mengurangi hakyang umumnya diatur menurut Pasal 52.

Hak lain yang diperolehpemegang saham dari UUPT antara lain dapat pula ditemukan dalamPasal 58, Pasal 61 dan 62.

Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT RUPS lainnya yang dimaksud adalah Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB).

:RUPS sebagai organ perseroan, memiliki beberapa kewenangan eksklusiftertentu yang diberikan UUPT.

Menyatakan menerima atau mengambilalin semua hak dan kewajibansemua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukanoleh pendiri (Pasal 13 ayat 1 UUPT);Halaman 27 dari 129 Hal Putusan Nomor 768/PDT/2018/PT.DKIb. Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukansemua anggota Direksi, Dewan Komisaris bersama pendiri dengansyarat semua pemegang saham setuju dalam RUPS tersebut (Pasal 14ayt (4) UUPT);c. Merubah Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 19 ayat (1) UU PT);d.

Pasal 92 ayat (1) UUPT:"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."Pasal 1 butir (6) UUPT:"Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuaidengan anggaran dasar serta member! nasihat kepada Direksi."

Pasal 108 ayat (1) UUPT:"Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi."

Sebagai organ perseroan,tugas dankewenangan Para Penggugat tunduk pada UUPT yakni mereka harus senantiasabertindak hanya untuk kepentingan perseroan.

Pasal 78 ayat (2) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas (UUPT) mengatur adanya kewajiban dari Direksisuatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan dengandidahului panggilan RUPS yang disampaikan kepada seluruh pemegangsaham perseroan, sebagaimana dikutip di bawah ini:Pasal 79 ayat (1) UUPT: Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS

Hal 12 dari 194 Putusan No. : 433/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.20.2A;Pasal 78 ayat (2) UUPT: RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)bulan setelah tahun buku berakhir. lsi dari ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo. Pasal 78 ayat (2) UUPT tersebut diatas sudah sangat jelas, yaitu membebankan kewajiban hukum kepadadireksi suatu perseroan terbatas untuk menyelenggarakan RUPS Tahunandalam waktu selambatlambatnya 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahunbuku yang bersangkutan.

RidwanKhairandy dalam bukunya ("Perseroan Terbatas, Doktrin PeraturanPerundangUndangan, dan Yurisprudensi", edisi Revisi, Penerbit TotalMedia, 2009, hal. 214) menyebutkan bahwa salah satu tugas Direksiberdasarkan UUPT adalah menyelenggarakan RUPS Tahunan danRUPS lainnya, baik atas inisiatif Direksi maupun atas permintaanpemegang saham maupun Dewan Komisaris.Perlu. diingat, ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT adalah bersifatimperative (mandatory rule).

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 58 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) maka TERGUGAT XI berhak untukmenjual sahamnya kepada pihak lain, yakni PENGUGUGAT I.42.4.

Berdasarkan pasal 52 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNo. : 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), sahammemberikan hak kepada pemiliknya untuk :a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS ;b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi ;dan ;c. Menjalankan hak lainnya berdasarkankan UndangUndang (UUPT).

Sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1995 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disebut UUPT, UndangUndang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu), Direksi melakukanpengurusan Perseroan seharihari. Kekosongan jabatan DireksiPerseroan selama 1 (Satu) tahun menyebabkan Perseroan dalam kondisiHal. 4 dari 13 hal. Put.

kewajibankewajiban Perseroan yang bersifat rutinseperti pembayaran gaji karyawan dan kegiatankegiatan operasionalperusahaan lainnya yang tidak ditunda dan tetap berjalan ;Mengingat jabatan Direksi telah berjalan selama 1 (satu) tahun danTermohon tidak juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan sebagaimana diamanatkan oleh Anggaran DasarPerseroan, maka demi kelangsungan usaha Perseroan Pemohon,berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 66 ayat (2) dan (3) UUPT

lama, Pemohon mengajukan permintaankepada Termohon melalui Surat tercatat tertanggal 5 April 2006 untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ;Sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (3) UUPT lama, dalam Suratpermohonan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah menguraikanalasan diajukan permintaan untuk diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yaitu bahwa permintaan tersebut terkaitdengan kepentingan dan kelangsungan usaha Perseroan yang tidakmemiliki Direksi sejak meninggalnya

Pokok Prasetyo ;Menanggapi permintaan Surat Pemohon tersebut, Termohon melaluiSurat tertanggal 2 Mei 2006 secara terangterangan menyatakanmenolak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa ;Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan danPasal 67 ayat (1) huruf b UUPT lama, Ketua Pengadilan Negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapatmemberikan izin Kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas

Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),diatur dengan tegas dan jelas bahwa:Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untukcadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) diputuskanoleh RUPSAdapun penjelasan resmi Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsebagai berikut:Berdasarkan keputusan RUPS tersebut dapat ditetapkan sebagian atauseluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepadapemegang saham, cadangan

Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (1) UUPT tersebut adalahsesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b AnggaranDasar Penggugat, yang berbunyi Dalam RUPS Tahunan:Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyaisaldo laba yang positif.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUPT dan AD tersebut,maka pemberian/pembagian tantiemme/bonus terhadapDireksi dan Dewan Komisaris dapat dilakukan jika perseroanmemperoleh laba dan ada persetujuan atau keputusan RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu;10.Bahwa dengan demikian, ternyata pembagian/pemberiantantiemme/ bonus yang diterima oleh Para Tergugat untukmasa kerja tahun buku 2007 tersebut, telah dilakukan denganmelanggar ketentuan yang diatur dan/atau dipersyaratkandalam UUPT dan AD

Penggugat (Bukti P1) juncto Pasal 71 ayat (1)UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) beserta penjelasannya, yang mengatur/berbunyi sebagaiberikut:e Pasal 8 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Penggugat (Bukti P1)DALAM RUPS TAHUNAN: Ditetapkan penggunaan laba, jikaperseroan mempunyai saldo laba yang positif.e Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Pemohon Kasasi dh.Pembanding/ Penggugat ;laba bersin perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantumdalam neraca dan perhitungan yang telah

Penggugat juncto Pasal 71 ayat(1) UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) beserta penjelasannya;d.

GOLDEN BIRD METRO yangsekarang ini tidak berhak untuk mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan UUPT Pasal 99 Ayat (1)a yangdemikian bunyinya.

Sehingga tidak berhak mewakili perseroan,berdasarkan UUPT Pasal 99 Ayat (1 )a.Salah satu acara RUPS adalah peningkatan aset yang besar. PadahalPT. GOLDEN BIRD METRO hanya satu kali memberikan deviden yaknipada tahun 2004 dan selanjutnya sampai saat ini tahun 2015 PT.GOLDEN BIRD METRO tidak pernah membayarkan deviden kepadapara pemegang sahamnya sama sekalli.

Irja SehatiUtama diselenggarakan pada 31 Oktober 2018, PENGGUGATpandang sebagai surat panggilan yang tidak sah karena tidak sesualidengan ketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyatakan:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan,dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dantanggal RUPS;(2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat

Irja Sehati Utama tertanggal 17 Oktober 2018melanggar ketentuan Pasal 82 UUPT;Pada tanggal yang ditentukan, PENGGUGAT tidak menghadiriRapat Umum Pemegang Saham PT. Irja Sehati Utama tanggal 31Oktober 2018.

Dan lainlain;Bahwa pengaturan mengenai penghentian anggota DewanKomisaris diatur dalam Pasal 119 UUPT yang menyatakan:Ketentuan mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 105 mutatis mutandis berlaku bagipemberhentian anggota Dewan Komisaris;Pasal 105 UUPT menyatakan:(1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktuwaktuberdasarkan keputusan RUPS = dengan menyebutkanalasannya;(2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah

Irja Sehati Utama tertanggal 17Oktober 2018, PARA TERGUGAT memanfaatkan agenda: dan lainlain untuk berkonspirasi mendepak PENGGUGAT dari jabatannyasebagai Komisaris Utama ;Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 ayat (3) dan(4) UUPT, bahwa agenda: dan lainlain tidak dapat diambilkeputusan apabila seluruh pemegang saham tidak hadir danmenyetujui adanya agenda: dan lainlain tersebut. BerikutPENGGUGAT kutip lengkap Pasal 75 ayat (3) dan (4) UUPT:(3).

PARATERGUGAT ~~ melakukan tindakan/perbuatan secara sepihakmenyalahgunakan kekuasaan/keadaan (misbruik van omstandigheden)sebagai Pemegang Saham Mayoritas (pemegang saham 1750 (seributujuh ratus lima puluh) lembar saham, dari total 2000 (dua ribu) saham),yang mengakibatkan PARA TERGUGAT ada dalam posisi yang kuat dankeadaan yang menguntungkan, sedangkan PENGGUGAT berada dalamposisi lemah dan tak berdaya;Perbuatan PARA TERGUGAT selain melanggar banyak pasalpasaldalam UUPT, namun PENGGUGAT juga memandang

Untuk itu agar gugatan ParaPenggugat dalam perkara a quo tidak menjadi cacat formil, namun dalamgugatan a quo, Para Penggugat justru menggugat Tergugat II danTergugat Ill yang berkedudukan selaku Komisaris PT Putra Pangestu.Para Penggugat tidak menujukan gugatan kepada PT Putra Pangestu.Hal ini dapat dilihat dari gugatan yang juga ditujukan kepada Tergugat Il,dan Tergugat III selaku Dewan Komisaris PT Putra Pangestu;Bahwa Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT

Penggugat Il Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan GugatanKepada Para Tergugat (Persona Standi In Judicio)Bahwa dalam gugatan Para Penggugat, salah satu dari Para Penggugatyaitu Lukman Santosa Hartono bertindak selaku Wakil Presiden KomisarisPT Putra Doi Anugerah;Bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan,jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupunusaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada

Direksi;Serta Pasal 98 ayat (1) UUPT, yang menyatakan:Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan;Terbukti, bahwa Lukman Santosa Hartono dalam jabatannya selaku WakilPresiden Komisaris PT Putra Doi Anugerah tidak memiliki kapasitas//egalstanding mewakili PT Putra Doi Anugerah untuk mengajukan gugatan;Dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memilikiLegal Standing tersebut sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;4.

UUPT tidak pernahmengatur bahwa pemilik modal perseroan merupakan pihak yang dapatmewakili suatu perseroan dalam mengajukan gugatan. Melainkan UndangUndang telah mengatur siapasiapa saja yang dapat mewakili perseroan,yang telah jelas sekali diatur dalam UUPT, yaitu persis pada Pasal 98 ayat(1) yang berbunyi:Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2782 K/Pdt/2017"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan."

Selanjutnya Pasal 99 UUPT yaitu ayat 2 huruf b mengatur terkait dalam halDewan Direksi tidak dapat menjadi perwakilan perseroan:"Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturankepentingan dengan Perseroan."

anggota Direksiditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;Bahwa atau dengan kata lain hanya TERGUGAT lah satusatunyaorang yang paling berhak, berwenang dan bertanggung jawab untukmelaksanakan segala tindakan pengurusan terhadap TURUT TERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT I, dengan meniadakanhak dan wewenang PENGGUGAT selaku anggota direksi lainnya untukmelaksanakan sebutiroun tindakan pengurusan terhadap TURUTTERGUGAT beserta dengan Unit Usaha TURUT TERGUGAT ; (vide:Pasal 98 ayat (2) UUPT

);Bahwa sehingga oleh karena itu pada tanggal 11 Desember 2017,PENGGUGAT selaku pemegang saham pada TURUT TERGUGAT dengan segala itikad baik, berdasarkan hakhak yang telah diberikan olehAkta Pendirian 02 dan Peraturan PerundangUndangan yang termasuknamun tidak terbatas pada UUPT, telah meminta secara lisan kepadaTERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT, bukti pemilikansahamsaham milik PENGGUGAT pada TURUT TERGUGAT besertadengan daftar pemegang saham pada TURUT TERGUGAT ;Bahwa oleh karena TERGUGAT

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);c. menyampaikan dan menyerahkan informasi kepada PENGGUGATmengenai: laporan keuangan yang termasuk namun tidak terbataslaporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahanekuitas, serta catatan atas laporanlaporan tersebut; laporan mengenai kegiatan perseroan; laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yangmempengaruhi

Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telahmelalaikan kewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telahditentukan secara tegas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yangantara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS,dan risalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;b.membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan TURUTTERGUGATI sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangtentang Dokumen Perusahaan;c.memelihara seluruh daftar, risalan, dan dokumen keuangan TURUTTERGUGAT dan

/ RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwabahan yang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersediadi kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS /RUPS lainnya sampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnyadiadakan sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT (vide: Pasal82 ayat (3) UUPT);Halaman 37 dari 100 hal putusan perkara Nomor :300 /PDT/2020/PT.DKI69.70.71.72.Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan

Pasal 79 ayat (5)UUPT atau tidak. 202 200Faktanya dalam perkara ini adalah PENGGUGAT tidak pernahmenerima undangan dari TERGUGAT 1 untuk hadir dalam RUPSLB PTMULTICON INDRAJAYA TERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebutsehingga jelas pelaksanaan RUPSLB PT. MULTICON INDRAJAYATERMINAL tertanggal 23 Mei 2014 tersebut melanggar ketentuanketentuan Pasal 9 angka (2) dan angka (3) Anggaran Dasar PT.MULTICON INDRAJAYA TERMINAL jo. Pasal 79 ayat (5) UUPT yangmengakibatkan RUPSLB PT.

Pasal 79 ayat (5) UUPT dan melanggar perjanjian kredit antarahal 7 dari 34 hal put. No. 37/PDT/2017/PT.DKIPT. MULTICON INDRAJAYA TERMINAL dengan parakreditoryang membahayakan kekayaan perseroan dan kekayaan pribadiDalam jabatan TERGUGAT 3 selaku notaris, perobuatannyasebagaimana tersebut diatas jelas melanggar asasasas kepatutan,ketelitian dan kehati hatian, apalagi sebagai seorang pejabat negara(notaris) diharuskan menjunjung tinggi asasasas tersebut diatas.5.

Bahwa Pasal 61 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) secara tegas dan jelas mengatur bagisetiap pemegang saham yang dirugikan karena tindakan Perseroanyang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibatkeputusan RUPS, Direksi, dan atau Dewan Komisaris berhakmengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;hal 11 dari 34 hal put.

Yos Sudarso Kav. 88,WENGIE, ITAUEG~~mm naan nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnanmnnnnnnnnnannsBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 UUPT sebagaimana dikutipdi atas, Gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Utara, yaitu Pengadilan Negeri yang daerahhukumnya meliputi tempat kedudukan PT MIT.

Dan, Pasal 71 butir (5) UUPT menyatakanpada pokoknya bahwea direksi adalah organ perseroan yangberwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusanperseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dantujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Oleh karenanya Hiendra Soenjoto adalah selakuDirektur Utama PT.

Dengan memperhatikan Pasal 78 ayat 4 UUno 40 tahun 2007 UUPT Jo pasal 9 ayat (6). Anggaran DasarPerseroan Akte No.11, tanggal Enam Februari Seribu SembilanRatus Delapan Puluh Enam (06021986), serta jo.

terjadi kekosonganKomisaris Utama dan Direktur pada Perseroan ini ;Seharusnya dalam keadaan seperti ini Direktur Utama harusmenyelenggarakan RUPSLB, namun ini tidak puladilakukannya ; Keadaan seperti ini telah melanggar pasal 10 ayat (5) AnggaranDasar No.16 tanggal 17 Juli 1998 Jo Pasal 78 ayat 4 ;Bahwa Pemohon secara lisan telah berulang kali mengingatkanDirektur Utama maupun Komisaris supaya menyelenggarakanRUPSLB, namun tidak pernah dilaksanakan ;Bahwa mengigat Pasal 79 ayat 2a, ayat 3 dan ayat 4 UUPT

Akan tetapi tidak adatanggapan dari kedua Pengurus Perseroan ini ; Dengan demikian Direksi telah melanggar UUPT No.40 tahun2007 Pasal 79 ayat 5 yang berbunyi : Direksi wajibmelakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima ;Akhirnya Pemohon menuliskan surat tercatat kepada Komisaristanggal 4 Mei 2009 yang isinya meminta kepada Komisaris (IMADE SADU YULIADI) untuk mengundang para pemegangsaham untuk melaksanakan

Pxqp) yang telah Pemohon kirimkan dengan itikadBahwa dengan demikian terbukti secara nyata bahwaDirektur Utama dan Komisaris tidak beritikad baik padaperseroan sehingga menempatkan perseroan dalam keadaanmelanggar hukum dan menyebabkan kerugian padaperseroan maupun pada Pemohon sebagai ahli waris daripemegang saham mayoritas ; Sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggaraan RUPSLBPerseroan wajib untuk segera dilakukan berdasarkan ketentuandalam UUPT No.40 tahun 2007 maupun Anggaran DasarPerseroan

Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat bahwa, apabila keadaan Perseroan saat ini tetap dibiarkanbegitu saja maka Perseroan maupun Pemohon sebagai ahli waris pemegangsaham mayoritas akan semakin dirugikan karena Perseroan tidakdiselenggarakan dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (GoodCorporate Governance) karena telah mengabaikan aturanaturan hukum yangberlaku di negeri ini dan terlihat adanya indikasi bahwa manajemenperseroan tidak dikelola dengan baik :Bahwa pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UUPT

2011sebagai berikut : Bahwa setelah tidak disetujui oleh Komisaris Penggugat dan Direktur Penggugatyang lain karena sibuknya Tergugat III pada saat itu Tergugat III melakukan kelalaian,yaitu lalai menarik perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 15 September 1999 danSurat Pernyataan tanggal 15 September 1999 sehingga PPJB dan Surat Pernyataantersebut tetap tersimpan di Tergugat I Catatan : Tulisan tabal dari Tergugat IMenunjuk 88 ayat (1) Undangundang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas( UUPT

Untuk lebih jelasnya, Tergugat I akanmengutip bunyi Pasal 88 ayat (2) UUPT sebagai berikut : Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikanpihak ketiga yang beritikad baik 7 Berdasarkan uraian diatas jelas ssekali terbukti bahwa PPJB SHGB No.845 telahdibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, tidak dapat merugikanTergugat I sebagai pihak ketiga yang beritikad baik .Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa jikaperbuatan

saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap an ggota Direksi yang kerenakesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan 4 Berdasaarkan uraian pasal 85 ayat (3) UUPT diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat IIIlah yang harusnya digugat oleh para pemegang saham Penggugat jika ternyataPEnggugat merasa dirugikan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III ;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan mmeyakinkan bahwa

jikaperbuatan Tergugat III sebagai wakil Penggugat telah merugikan Penggugat, makaberdasarkan Pasal 85 ayat (3) UUPT, Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada TergugatIl dan bukan malah menggugat kepada Tergugat I.

Sehingga bila adasesuatu yang ternyata dirasa ada yang merugikan oleh Penggugat pada bulanSeptember 1999, quod non, maka RUPS dapat meminta pertanggungjawaban Direksipada tahun tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 63 ayat (2) Pasal 65 ayat ( 4)UUPT yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 63 ayat (2) UUPT ;RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentinganperseroan dari Direksi dan atau Komisaris Pasal 65 ayat (4) UUPT :RUPS lainnya dapat diadakan sewaktuwakt berdasarkan

Anggota direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai sahamyang dimiliki Anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganyadalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalamdaftar khusus (Pasal 101 ayat (1) UUPT); dengan sanksi bahwaAnggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut danmenimbulkan kerugian bagi Perseroan, bertanggung juwab secarapribadi atas kerugian Perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);.

(Pasal 37 ayat (2) UUPT). Dalam hal terjadi pertentangan yangmembatalkan transaksi pembelian tersebut, maka direksi secaratanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang dideritapemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembeliankembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);.

Nomor 15 K/Pdt.SusPHI/2015e.dividen interim yang telah dibagi tersebut kepada perseroan(Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT).

(Pasal 68 ayat (1)UUPT);Dalam hal kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangantidak disahkan oleh RUPS (Pasal 68 ayat (1) UUPT);Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengandidahului pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebelum RUPSdiselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

(Pasal 102 ayat (2) jo Pasal 102 ayat (4) UUPT);Kewajiban untuk meminta persetujuan RUPS tidak berlaku terhadaptindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yangdilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroansesuai dengan anggaran dasarnya. (Pasal 102 ayat (3) UUPT);.

H PurnomoPrawiro selaku Direktur Utama Turut Tergugat I), Tergugat Ill, dan TergugatVI dinyatakan melakukan perobuatan melawan hukum dan mengajukantuntutan ganti rugi, antara lain karena menunda penyesuaian denganUndangUndang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo.UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(selanjutnya disebut UUPT ), yang dikutip sebagai berikut:Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat Ill dan Tergugat VI yang telahtidak mendaftarkan merek blue bird dari

danmerupakan kewenangan Peradilan Umum (bukan pengadilan khususdalam hal ini Pengadilan Niaga) sebagai berikut:Pasal 92 UUPT:(1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud10.2pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalambatas yang ditentukan dalam UndangUndang ini dan/atau anggarandasar;Pasal 97 UUPT:Direksi bertanggung jawab atas pengurusan

Putusan Nomor 560 K/Pdt.SusHKI/201511.12.13.14.(1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakanpengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenaiPerseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepadaDireksi;(2) Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksuddan tujuan Perseroan;Pasal 114 UUPT:(1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroansebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat

UUPT (butir V petitum);Para Tergugat menolak dengan tegas dalildalil Penggugat;Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 677/K/Sip/1972,tertanggal 20 Desember 1972, Mahkamah Agung telah memberikanHal. 28 dari 59 Hal.

Hal ini telah ditentukan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5dan Pasal 98 khususnya ayat (1) UUPT , yang dikutip sebagai berikut:Pasal 1 angka 5 UUPT:Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan,sesuail dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan,baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuananggaran dasar;Pasal 98 UUPT:(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan