Ditemukan 1772 data
105 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Imam Soepomo, S.H dalam bukunya Hukum Perburuhan,adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berkenaandengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain denganmenerima upah. Hukum perburuhan memiliki 2 (dua) hakekat: yuridis dansosiologis. Secara yuridis buruh memang bebas, namun secara sosiologis buruhtidak bebas.
76 — 8
Soepomo, yang menyebutkan :"Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri. "7.
219 — 671
menjadi satugugatan antara Penggugat melawan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI, dan VII;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penggabungan gugatanatau kumulasi gugatan adalah penggubungan dari beberapa tuntutan kedalam satu gugatan;Menimbang, bahwa penggabungan dapat berupa kumulasi subyektifapabila penggabungan beberapa Penggugat atau Tergugat dalam satugugatan dan kumulasi obyektif apabila penggabungan beberapa tuntutanterhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan;Menimbang, bahwa menurut Soepomo
624 — 566
Soepomo, SH No. 231, Kelurahan MentengDalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal inidiwakili olen Deddy SA Kodir selaku Ketua PengurusKoperasi Pegawai dan Pensiunan Bulog SeluruhIndonesia KOPELINDO dan telah memberi kuasa kepadaRahmadany Firmansyah, S.H, R.
97 — 59
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukumpidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno),Hal 33 dari 49 hal Putusan Nomor: 24K/PM IO8/AD/II/2015tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 Undang Undang No. 1Drt Tahun 1951).b.
55 — 18
BahwaMajelis Hakim Banding atau Kasasi wajib menyatakan tidak berwenangmengadili walau Tergugat kasus a quo tidak mengajukan eksepsi dalammemorimemori pembelaannya Vide Soepomo, Hukum Acara PerdataNegeri, Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hal. 53;2. Berbeda dengan kewenangan relatif yang hanya bisa diajukan dalamjawaban awal/pertama vide Pasal 125 (2), 133 dan 136 HIR;A. EKSEPSI TERKAIT DENGAN YURISDIKSI ABSOLUTE;1.
60 — 35
Komariah Emong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khususdalam hukum pidana Indonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo,dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. 1 Drt Tahun 1951).b.
84 — 25
Soepomo, yang menyebutkan :Terhadap eksepsi tidak berkuasanya hakim itu, Pasal 136mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan tersendiri. 7.
193 — 614
olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnyaHal. 28 dari 108 Putusan No. 15/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PST24.25.ditetapbkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uangpaksa.Sementara itu, berdasarkan Pasal 606b Rv dinyatakan bahwa : Bilakeputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari Terhukumberwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksayang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak barumenurut hukum.Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
555 — 1437
Soepomo, SH No. 10Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasatanggal 8 Oktober 2018 Nomor07.KS/06/DJB/2018 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangunpada tanggal 16 Oktober 2018 Nomor56/Kh.Pdt/2018/PN Srl, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERGUGAT 1;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah memperhatikan buktibukti surat, keterangan SaksiSaksi danketerangan Ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dimukapersidangan
63 — 21
KomariahEmong Supardjaja, SH hanyalah berlaku khusus dalam hukum pidanaIndonesia mengingat masih berlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkanoleh Moeljatno), tetapi itupun terbatas sepanjang tidak ada padanannyadalam KUHP (Pasal 5 UndangUndang No. Drt Tahun 1951).b.
153 — 115
Soepomo, S.H., dalam bukunya HukumAcara Perdata Pengadilan Negeri, Cet. ke14, Pradnya Paramita,Jakarta, 2000, him. 52, yang menyatakan:Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakimternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaanperkara, sehingga hakim dapat memberi putusanterakhir(eindvonnis) di mana exsepsi yang diajukan oleh Tergugat ituditerima dan dengan itu gugatnya Penggugat tidak dapatdikabulkan.Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, sepatutnya dandemi hukum agar Majelis
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
222 — 153
Soepomo, SH. :... apabila suatu BANTAHAN dari Tergugat dianggap oleh Hakim ternyataBENAR, maka tidak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehinggahakim dapat memberikan keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yangHalaman 30 dari 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Padt.G/2021/PN Ambdiajukan Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidakdapat dikabulkan. (Hukum Acara Pengadilan Negeri Tahun 1973, hal 5152).A.
107 — 26
Soepomo, SH., No. 178, Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 23 Februari 2011;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara makaterlebih dahulu berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi denganmenunjuk H. Aksir, SH.MH.
238 — 62
Komariah Emong Supardjaja, SHhanyalah berlaku khusus dalam hukum pidana Indonesia mengingat masihberlakunya hukum adat (Soepomo, dikuatkan oleh Moeljatno), tetapi itupunterbatas sepanjang tidak ada padanannya dalam KUHP (Pasal 5 UndangUndangRI Nomor : 1 Drt Tahun 1951).b.
109 — 8
bahwa sepanjangdan setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harusdiserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim,dan uang tersebut dinamakan uang paksa, sementara berdasarkan Pasal 606bRv dinyatakan bahwa : Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihaklawan dari Terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadapsejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperolehalas hak baru menurut hukum;Bahwa terkait dengan dwangsom, Soepomo
227 — 134
Soepomo, SH No. 44 Jakarta Selatan,12870, Telp. (021) 83701957, 83701958 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4Desember 2014, yang kuasanya berakhir tanggal 18 Desember 2014 berdasarkansurat pemberitahuan pengakhiran kuasa tanggal 17 Desember 2014, dan digantikanoleh PIETER ELL, SH, RAHMAN RAMLI, SH, JOHANIS H. MATURBONGS, SH danDAVID SOUMOKIL, SH, masingmasing sebagai Advokat pada Kantor AdvokadPIETER ELL, SH dan ASSOCIATES, beralamat di Jl.
159 — 92
Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara PerdataPengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, 2000, hal. 11).Dengan demikian, sudah jelaslah penggunaan Pasal 165 Rv sebagaidasar pengajuan eksepsi kompetensi absolut tidak dapat diterima sesuaipengaturan pasal 393 ayat 1 dan ayat 2 HIR yang menyatakan tegasHal 83 dari 129 Hal. Put No.114/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.pengadilan negeri tidak boleh menggunakan acara yang lain atau yanglebih daripada yang ditentukan dalam reglemen iniB.
Alias Abdul Gani
Tergugat:
1.Aisyah Mohamad
2.Ruslan Abdullah
3.Dange Numba
4.Maimunah
5.Hasyim Udin
6.Hamidah Bima
7.Haji H. Mohamad saleh
8.Leo H. Mohamad Saleh
9.Rani bin Umar
10.Nur Asih binti Umar
11.Fatimah Binti Umar
12.Muslati bin Umar
13.Yahya bin Umar
Turut Tergugat:
1.Hj. Ridwan H. Ahmad
2.H. Karim Basa
3.Abdul Muthalib Longgi
4.Ny. Hj. Rahma Pua Longgi
5.Abubekar Longgi
6.Ahmad Abdullah
84 — 38
memerlukan persetujuan ahli waris;2) Hibah tidak menyebabkan ahli waris yang lain menjadi kehilangan hak atasharta kekayaan tersebut; Bahwa Hukum waris adat adalah merupakan hukum penerus harta kekayaan dariSuatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan oleh TerHaar:Hukum waris adat adalah aturanaturan hukum yang mengatur carabagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yangberwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut, Selain itu,pendapat Soepomo
Ahmad Firdaus
209 — 130
Soepomo, SH.