/PT.PLGPengadilan Negeri Kelas A Khusus Palembang tanggal 3 Mei 2012,Nomor:16/Pid.Sus/2011/PN.PLG. dalam Perkara tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan PenuntutUmum tanggal 16 Desember 2011, No.Reg.Perkara:PDS 02/Lht/Ft.1/12/2011, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN :PRIMAIR:wannnann= Bahwa ia Terdakwa INSERI, SE Bin DAHRI selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawangdan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

bersamasama dengan saksi ILHAM RIYADI TRINURCAHYO, SE BIN TRISNOSUROYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang No.31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR:won nnnn= Bahwa ia terdakwa INSERI, SE bin DAHRI selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawangdan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa bersamasama saksi Ilham RliyadiTrinurcahyo, SE Bin Trisno Suroyo dengan caracara sebagai berikut:wonnnnnnn Bahwa ia terdakwa INSERI, SE bin DAHRI selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Empat Lawangdan ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenEmpat Lawang No. 560 / 34 / KEP / Nakertrans / 2010 tanggal 01 Juni 2010bersamasama dengan saksi

dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di KantorDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama MuhammadDahyar selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

dalam bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di KantorDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yangberwenang memeriksa dan mengadili perkaranya , yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, bersama MuhammadDahyar selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Pekerjaan alat tangkap (jaring kapal) dengan harga sebesarRp105.000.000,00 per unit kapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu Muh. Dahyar;b. Pekerjaan bodi kapal (kasko) dengan harga Rp160.000.000,00 perunitkapal sebanyak 4 kapal dikerjakan oleh Muh. Ukkas yaitu pemilikperusahaan UD.

ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, disebutkan jika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilanapabila dari hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi dampak yangmengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan,pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yangmewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiridan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta ataudasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupater/Kota kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

yangmenjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerahadalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yanglain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerahmenurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Dokumen penawaran tekhnis yang terdiri6. Dokumen isian Kualifikasi Bahwa pada tanggal 28 oktober 2011 panitia pengadaan melakukanevaluasi dokumen penawaran sebagai berikut:A. Untuk Fakultas Teknik :(1) Hasil pembukaan surat penawaran dengan kesimpulan sebagai berikut No Nama perusahaan Harga Keteranganpenawaran(Rp)4. CV.SWAKARSA PRIMA 28.437.000.000, Lengkap9 PT.OSCARINDO PERSADA 29.475.000.000, Lengkap3.

Spesifikasi tekhnis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,Orosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan inib. Jadwal waktu penyerehan sebagaimana ditetapkan dalam Idpc. Identitas (jenis ,tipe dan merk ) yang di tawarkan tercantum denganlengkap dan jelas)d. jaminan purna jual@Tenaga teknis+jadwal pelaksanaan pekerjaang. Surat dukungan dari principlebrosurbrosurh. sertifikat garansii. Dokumen penawaran tekhnis yang terdiri6.

Spesifikasi tekhnis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,orosur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan inib. Jadwal waktu penyerehan sebagaimana ditetapkan dalam LDPc. Identitas (jenis, tipe dan merk ) yang di tawarkan tercantum denganlengkap dan jelas)d. jaminan purna juale. Tenaga teknis+jadwal pelaksanaan pekerjaang. Surat dukungan dari principlebrosurbrosurh. sertifikat garansii. Dokumen penawaran tekhnis yang terdiri6.

secara elektronik, kKemudian panitia melakukanevaluasi terdiri dari evaluasi administrasi, tekhnis dan pembuktian kualifikasikemudian penetapan pemenang dengan ketentuan bahwa penyedia jasalulus evaluasi administrasi, tekhnis dan pembuktian kualifikasi dan semuaproses pelelngan tersebut sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010.

Bahwa yang menyusun HPS untuk pengadaan peralatan laboratoriumFakultas MIPA, pengadaan alat lab Fakultas Teknik, pengadaan alat labFakultas Kedokteran dan pengadaan mebelair Universitas LambungMangkurat Banjarmasin TA 2011 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dibantu dengan Tim Tekhnis dari Unlam yang telah ditunjuk oleh Rektor.Tim Teknis seperti Terdakwa Ir. SYAHRIEL TAUFIK, M.Sc. Eng.

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA Una.Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 02 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku

Bahwa tidak benar Tergugat didalilkan telah melakukan wanprestasi karenakenyataannya Tergugat telah mengangkut Penggugat dengan penerbangan ID6373 20 Februari 2015 dari Yogyakarta ke Jakarta, dengan kode booking :TUUHHR ;Bahwa adapun penerbangan dari Jakarta ke Palembang dengan penerbangannomor JT 0336, kode booking : IASJVM, karena alasan tekhnis tidak dapatdioperasikan dan atas kejadian tersebut sesuai dengan ketentuan undangundang Penggugat telah mendapatkan full refund sehingga denganditerimanya

tidak langsungmempertimbangkan faktafakta yang relevan, danmempertimbangkan asasasas Umum Pemerintahan Yang Baiklainnya, sehingga dengan mempertimbangan seluruhkepentingan akan sampai pada sebuah kesimpulan apakahKeputusan tersebut diambil atau tidak diambil/diputuskan;e Bahwa memiliki dari apa yang diputuskan dan dilaksanakanoleh Tergugat terlihat jelas Tergugat telah bertindak sangattidak cermat bahkan ceroboh, hal tersebut terlihat jelasdarifaktafakta sebagai berikut :e Tidak adanya pengkajian tekhnis

kegiatanperkebunan di kawasan hutan tersebut;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan semua keterangan Saksi;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :1 ADE OFFERIN dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagaiberikut :e Bahwa Ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIXsebagai PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) Pelaksana BPKH WilayahXIX Riau bertugas sebagai pelaksanaan penataan batas dan pemetaankawasan hutan dan penilaian tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebutbaik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dantelah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah tempat.

KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanHalaman 33 dari 117 Putusan Nomor 10/TIPIKOR/2015/PT.PDGSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

O1/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.

Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentangPenunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat KeputusanSekretariat DPRD Kabupaten Padang PariamanNo.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran KeputusanSekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasionalpada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PadangPariaman Tahun 2013;107.

Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;2.7.106.

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan Bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagian termasukkepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atausebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atasharta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagipemiliknya, barang itu merupakan milik sepenuhnya atau sebahagiannya dapatditaksir harganya dan sebahagiannya

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PA Una.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon II;2.

uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 NovemberHalaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 331/Pdt.P/2017/PA.LLG2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Pembangunan GedungPMI Cabang Kota Bandung dengan susunan Tim sebagai berikut ; Pengarah Ketua Pelaksana/Penanggung Jawab Wakil Ketua/PenanggungJawab Bidang Dana Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Pengawas Bangunan Konsultan AhliKonsultan Tekhnis :PerencanaAnggotaPelaksanaAnggotaSekretariatLogistikKeuanganDrs. H. Nadi Sastrakusumah;dr. Chairul Amri;Drs. H. Ate Subrata, SH.;1. Drs. H. Soekarno, MM.;2. Ade Koesjanto;Drs.

dengan nilaikontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);Bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung PMI Cabang KotaBandung, Terdakwa menerbitkan Surat keputusan Ketua PMI046/S.Kep/X/2007 tanggal 06Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Pembangunan GedungCabang Kota Bandung NomorPMI Cabang Kota Bandung dengan susunan Tim sebagai berikut ;PengarahKetua Pelaksana/Penanggung JawabWakil Ketua/PenanggungJawabBidang DanaSekretarisWakil SekretarisBendaharaPengawas BangunanKonsultan AhliKonsultan Tekhnis

2011 tanggal 31 Oktober 2011tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDDUntuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

2011 tanggal 31 Oktober 2011tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang MerahIndonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah IndonesiaKota Bandung Nomor 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas ke UDDUntuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 danTahun 2010 ;1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang MerahIndonesia Nomor 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012tentang Petunjuk Tekhnis

Musi Rawassejak tahun 2004 sampai saat ini. saksi saat ini di Sekretariat bertugas dibagian Tekhnis dan Hubungan Partisipasi masyarakat pemilu. Danmendapatkan Surat Tugas dari kepala Sekretariat yaitu Sdr NAILULAZMI S.Psi., M.Si di Staf Tekhnis.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah dibagian tekhnis meliputipenginputan data, dan hubungan antar kelembagaan.Bahwa saksi menjelaskan Pleno rekapitulasi tingkat KPU Kab.

Musi rawas.Komisioner KPU tersebut adalah Sebagai Ketua yaitu EFRAN ERIYADISYAHRIL S.Sos Divisi Tekhnis adalah M. HIDAYAT, Divisi Logistikadalah DASRIL ISMAIL, S.E, Divisi Hukum ACH. ZEIN, Div. Sosialisasiadalah SUPRIADI S.P.Bahwa saat pelaksanaan Pleno tersebut, tugas saksi hanya membawadokumen yang sudah dibuat oleh Operator kemudian dokumen tersebutsaksi bawa kepada Komisioner untuk ditandatangani. Setelah itu saksijuga meminta tandatangan kepada saksisaksi.

Tekhnis dan penyelenggaraan pemilu).e Bahwa Terdakwa menjelaskan Rapat Plenorekapitulasi suara di KPUKab. Musi rawas, pada hari Senin tanggal 21 April 2014 di Gedungserbaguna Kec. Muara Beliti Kab. Musi Rawas.e Bahwa Terdakwa menjelaskan, pada saat Pleno rekapitulasi suaratingkat KPU Kabupaten Musi Rawas, KPU disaksikan oleh saksisaksiparpol dan saksisaksi DPD, PANWASLU Kab.

Lalu KPU Musi rawas mendapatkan jadwal Pleno dimulai lagipada tanggal 25 April 2014 jam 15.00 Wib, lalu dikarenakan masih adakeberatan saksi parpol, lalu KPU provinsi memerintahkan saksi parpol,panwas Mura dan KPU Musi Rawas untuk melakukan pencocokan diruang khusus di lantai bawah KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengandihadiri saya sendiri, Sdr MUHAMAD HIDAYAT, Sdr SUPRIYADI dan SdrMERI selaku Staf tekhnis, dengan mencocokkan DA1 dengan DB yangada, saat itu ternyata cocok.

Ali HebatHalaman 103 dari 95 halaman Putusan Nomor 598/Pid.Sus/PN Llgmenjabat sebagai Divisi Tekhnis, telah melakukan perbuatan karenakelalaiannya Mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita AcaraRekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan atau sertifikatRekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, makasegala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuatdan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan

menyatakanTergugat diwajibkan harus membayar total harga sejumlah Rp1.000.686.045 ( satu milyar enam ratus delapan puluh enam ribu empatpuluh lima Rupiah ) karena menurut hemat Tergugat perhitungan tersebuttidak benar serta tidak adil sehingga merugikan Tergugat, adapunalasannya sebagai berikut :a) Menurut hemat Tergugat agar kiranya Majelis Hakim dapatmemahami perkara ini dengan comprehensif, maka perkenankanlahTergugat untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenaihalhal yang terkait secara tekhnis

pembelian produk part karetyang diproduksi oleh Penggugat sebagai berikut :e Sejak awal adanya kerjasama pengadaan part karetantara Penggugat dan Tergugat yang mana Penggugatberkedudukan sebagai pemroduksi/produsen dan Tergugatsebagai pemesan/pembeli, maka terdapat kesepakatanyang sifatnya tekhnis, yaitu. dikarenakan untukmemproduksi part karet ( rubber) tersebut diperlukanMold yang dalam bahasa Indonesia mungkin dapatdiartikan alat pencetak/cetakan, maka tekhnisnya Penggugatyang akan mengeluarkan

Bahkan standart dan spesifikasi tekhnis yangdipasang atau dikerjakan Penggugat Rekonpensi tersebut sudahmemperoleh ijin dan persetujuan dari instansi/pihak yang berwenangmemberikan otorisasi penggunaan sistem alat ukur dimaksud sepertidinyatakan dalam beberapa surat dan dokumen diantaranya, yaitu :14..4 Surat Departemen Perdagangan RI, Direktorat PerdaganganDalam Negeri, Direktur Meterologi No.64/PDN.4.3.2/T1/6/2008,tentang ijin tipe alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya,tertanggal 24 Juni

Bukti T14:Surat Perintah Kerja (SPK) No.0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007 ;SPK No. 0144/AddI/YSAKR/II/2008 tanggal 29 Februari2008 ;Surat Penyerahan Barang dari Tergugat kepada Penggugatsesuai dengan PO No.0180/ProcPTYS/AKR/VII/2007tanggal 27 Juli 2007 ;Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis SIT (System IntegrationTest), SAT (Site Acceptance Test) dan CommissioningSystem BBM PT.

DONNY RIVAI sebagai TeamLeader (tanpa ada hasil pemeriksaan check list atau blangko nampak kosong).1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST,MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT.

RONY GHUFRONI, BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatanganioleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. TEDDY JUMENA, ST, AGUS SOFAN, ST,MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. CIRIA EXPERTINDOCONSULTAN Dirut. Ir.

ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyutujyui PPK / KPA Ir.RONI GHUFRONI, BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN,ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKAPERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.

ADI RISDIYANTO, P, ST, Menyutujui PPK / KPA Ir.RONI GHUFRONI, BAE.1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan danJembatan Tahun 2012 Sdr. ADI RISDIYANTO, P. ST, Panitia Penilai /Penerima Hasil Pekerjaan Sdr. EDWIN WADRISMAN, ST, AGUS SOFAN,ST, MMT, SUMARTHA, SH, Penyedia Barang Jasa PT. SWASTIKAPERDANA CONSULTAN Dirut. Ir.