Nomor : 1043 K/Pid.Sus/2013Nn FF W WYKabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dariKementrian Negara Pembagunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007dengan DIPA pada KPDT Satker Pembinaan Lembaga Sosial dan BudayaNomor 0006.0/06701.0//2007, yang diperuntukkan bagi lembaga /kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga / kelompok masyarakattersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan Bantuan Stimulan PercepatanPembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) Di, KabupatenKaur Tahun Anggaran

sementara waktu, dengan sengaja memalsukan bukubuku atau daftardaftaryang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan caracara sebagaiberikut :e Bahwa dalam tahun anggaran 2007 ada Pelaksanaan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) di, Kabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untuk,Kabupaten Kaur sebesar Rp510.000.000,00 yang bersumber dariKementrian Negara Pembagunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007dengan DIPA pada KPDT

diatas maka gugatan para Penggugatmenjadi cacat hukum dan tidak sempurna subyeknya sertamelanggar Hukum Acara Perdata, yaitu PLURIUM LITISCONSORTIUM sebagaimana dimaksud Yurisprudensi MahkamahAgung RI No.2872 K/Pdt/1988 tanggal 29 Desember 1988, yangmengharuskan pihak ketiga yang erat kaitannya atau yang berkaitanlangsung dengan obyek sengketa harus ditarik masuk sebagai salahsatu pihak dalam gugatan tersebut dan juga gugatan para Penggugattersebut melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1072 KPdt

terhadap isiperjanjian;Menimbang, bahwa apakah dibenarkan melakukan penggabunganantara gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji atausebaliknya;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 1875 K/Pdt/1984tanggal 24 April 1986 yang menyatakan Penggabungan gugatan perbuatanmelawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalamtata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;Menimbang, bahwa begitu pula menurut Putusan Mahkamah Agung RINo. 879/KPdt

konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8sampai pasal 18 UndangUndang RI nomor 8 tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, sehingga perkara yang didasarkan pada dalil tidak dipenuhinyasuatu prestasi (wanpretasi) dalam suatu hubungan hukum (perjanjian) adalahkewenangan peradilan urmum, karena itu seharusnya Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) menyatakan tidak berwenang memeriksa danmemutus gugatan aquo;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Ri lainnyayaituputusan nomor 378 KPdt

/2010/PT.DKI tanagal 18 Febman 2011: MENGADILI :Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta UtaraNo.198/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Ut tanggal 11 Januari 2010 yangdimohonkan banding tersebut; Menghukum Pembanding semulaTergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah);Halaman 22 dari 33 halaman Putusan No. 47/PDT/2015/PT.SMRPutusan Kasasi No. 2375 KPDT

sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untukpembatalannya bahwa hal ini pun sejalan dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2752K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 30/1983 tanggal 25 Juni 1983jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 115/1982 tanggal 12 Januari1983 yang menyatakan secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga darisiapa tanah diperoleh si pembeli hal ini pun telah dikuatkan denganYurisprudensi Putusan Mahkmah Agung RI Nomor : 13811 KPDT

sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untukpembatalannya bahwa hal ini pun sejalan dengan Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung RI Nomor 2752K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 30/1983 tanggal 25 Juni 1983jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 115/1982 tanggal 12 Januari1983 yang menyatakan secara Formil harus ikut digugat pihak ketiga darisiapa tanah diperoleh si pembeli hal ini pun telah dikuatkan denganYurisprudensi Putusan Mahkmah Agung RI Nomor : 13811 KPDT

Nomor 3537 KPdt/1984.

Nomor1875 KPdt/1984 Tertanggal 24 April 1986 dan Putusan MA No. 879K/Pdt/1997 Tanggal 29 Januari 2001 dimana kaidah hukum darikedua yurisprudensi tersebut tidak membenarkan Penggabungangugatan wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum dan merupakanpelanggaran tertib beracara.Dan melihat pula gugatan sebelumnya yang terdaftar di PengadilanNegeri Kendari Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.kdi, Penggugatmengajukan gugatan Wanprestasi dan kemudian gugatan tersebutdinyatakan tidak dapat di terima dengan Pertimbangan

dapat diklasifikasi bukansebagai Pihak Ketiga yang kepentingannya merasa dirugikan hal inimerujuk ke Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 369 K/Pdt/2011tanggal 27 Juli 2011, sebagaimana juga telah diakui oleh Pelawandidalam posita pada butir angka 3 (tiga) gugat perlawanannya, kutipanselengkapnya Pelawan bukan merupakan sebagai pihak Tergugatdalam perkara No.1387 K/Pdt/2019, olehnya adanya permohonaneksekusi dari Terlawan kepada La Saeri dan kawankawan atasobyek putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 369 KPdt

Anmad Yani No. 16 Praya, Lombok Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/KPDT/BDRAss/IX/2018tanggal 8 September 2018 yang telah dididaftarkan dikepaniteraan HukumPengadilan Negeri Praya tanggal 8 Oktober 2018 dengan Register nomor :248/SKHK/2018/PN.PYA, Yang selanjutnya disebut sebagai PARAPENGGUGAT.Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor. 67/Pdt.G/2018/PN.PyaMELAWAN1.

Fauzie Dianjaya, S.H. para Advokat pada KantorHukum LAW FIRM SAILING NAPITUPULU &ASSOCIATES yang beralamat di Office 8 Level 18 AKav. 5253 Sudirman Central Bussiness District(SCBD) 12190 Jakarta Selatan DKI Jakartaberdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 441/KPdt/V/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriCirebon tanggal 21 Juni 2019 Nomor131/W/Pdt/2019/PN Cbn untuk selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT,Lawan :HENDRA SAKTI SEK, beralamat di Jalan Puri Marina Blok B

., telahdiberhentikan dan dikeluarkan dari anggota Yayasan Pendidikan KartanegaraKediri, dan keputusan ini telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RItanggal 10 Januari 2012, No. 2385 KPDT/2010 yang dalam Gugatan Rekonpensinya amar putusannya pada poin 4 berbunyi :'Menyatakan hukum Surat Keputusan Pemberhentian dan Mengeluarkan dariAnggota Yayasan Pendidikan Kartanegara Kediri tanggal 25 Oktober 2003,No. 031/YPK/Kdr/SK/X/2003 atas nama R.

IDRUS.Dengan kenyataan demikian maka pertimbangan hukum a quo patutdikesampingkan.Bahwa pertimbangan hukum yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan NegeriPolewali yang mengatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 2671 K/KPDT/2001 menyatakan peralinan hak atas tanah dinyatakancatat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jualbeli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari Laboratorium Kriminologiatau ada putusan pidana yang menyatakan tanda

Menurut YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 1559 KPdt/1983 tanggal 23101984 danYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip 1975 tanggal 1741979 yang dimaksud obscuur libel adalah ketidakjelasan mengenaiobjek gugatan dalam hal tidak disebutkan luas dan letak atau batas daritanah yang berdiri bangunan tersebut dalam surat gugatan penggugat diatas maka sangatlah tepat bila majelis hakim menyatakan gugatanpenggugat tidak dapat diterima;D.

Harus ada bukti kepemilikan;10.Bahwa derden verzet atau perlawanan pihak ketiga, hanya dapat dilakukanbila barangbarang yang disita benarbenar milik pihak ketiga, makaterhadap conservatoir beslag pihak ketiga dapat mengajukan derdenverzet, demikian penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 KPdt/1991 (M.

Dengan alasantersebut serta mengacu pada Putusan Mahkamah Agung R.lINomor1518/Kpdt/1983, Putusan M.A R.I Nomor 879 K/Pdt/1997 sertaPutusan M.A R.I No.1875/K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 gugatanyang demikian dapat digolongkan sebagai gugatan yang kabur dantidak jelas. Mengacu pula pada Pendapat M.

KEMITRAAN DAERAH TERTINGGAL / KPDT KENDARI 01 Tonase 37 GT;
1 (satu) set alat tangkap jarring purse seine;
1 (satu) unit mesin Gardan / mesin Takal;
1 (satu) unit GPS Garmin Map 585;
1 (satu) unit kompas;
1 (satu) buah sibu-sibu/serok ikan;

Dikembalikan kepada KUB RIA JAYA

Uang hasil penjualan Ikan 150 (seratus lima puluh) kg sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimna telahterurai di atas ;Dalam Eksepsi :Menimbang, bahwa karena didalam jawaban Tergugat terdapat Eksepsi, makaMajelis terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi tersebut ;Menimbang, bahwa Eksepsi darn Tergugat pada pokoknya adalah sebagaiberikut :Bahwa objek dan subjek dalam perkara Perdata No. 97/Pdt.G/2015/PN.Mks adalah samadengan perkara perdata No. 172/Pdt.G/2005/PN.Mks jo perkara Perdata No.87/Pdt/2006/PT.Mks jo Keputusan Mahkamah Agung RI No. 614/KPdt

mencampuradukkan antara Perbuatan MelawanHukum (PMH) dengan Wanprestasi;Bahwa menggabungkan dan/atau mencampuradukkan kualifikasi gugatanantara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Wanprestasi dalamgugatan adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar tata tertib beracara,yang mana keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI sebagai berikut :e Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875.K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986dan No.879.KPdt

ataumencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH)dengan Wanprestasi;Bahwa menggabungkan dan/atau mencampuradukkan kualifikasigugatan antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) denganWanprestasi dalam gugatan adalah tidak dapat dibenarkan danmelanggar tata tertid beracara, yang mana keduanya harusdiselesaikan secara tersendiri;Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875.K/Pdt/1984 tanggal 24April 1986 dan No.879.KPdt